Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP NILAI JUAL SUMBER DAYA ALAM MELALUI INOVASI EKONOMI KREATIF PISANG NUGGET Ibrahim Fajri; Anggi Gustian; Firdha Tri Santika; Nurhasannah .
Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 2 No 3 (2018): September 2018
Publisher : LPPM Univ. Ibn Khaldun Bogor

Mengelola sumber daya alam di desa gunung picung untuk menjadi sesuatu yang bernilai jual tinggi menjadi salah satu permasalahan yang umumnya dihadapi di indonesia khususnya di desa desa terpencil. Banyak orang-orang yang malas memikirkan inovasi inovasi terbaru, dampaknya karena pemikiran-pemikiran warga dipedasaan belum memiliki pemikiran modern yang sedang berkembang, terutama dalam bidang ekonomi. Membangun UMKM (Usaha Micro Kecil & Menengah) adalah untuk menjadi salah satu sarana kegiatan masyarakat di bidang ekonomi, ekonomi kreatif merupakan alternatif suatu solusi permasalahan didalam perekonomian masyarakat pedesaan. Pisang nugget ini menjadi salah satu cara untuk dapat memanfaatkan hasil sumber daya alam yang menjadi ladang usaha masyarakat yang mempuni, di sisi lain perekonomian sangatlah berpengaruh dalam aspek sosial untuk kesejahteraan masyarakat.

MENGOPTIMALKAN POTENSI WARGA DESA BABAKAN SADENG DALAM UPAYA MENINGKATKAN LINGKUNGAN SEHAT SDM UNGGUL MENUJU DESA YANG CERDAS, SEHAT DAN MANDIRI Ibrahim Fajri; Sri Nurul Milla; Muhammad Pajriansyah
Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 4 No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : LPPM Univ. Ibn Khaldun Bogor

Salah satu permasalahan yang ada dimasyarakat Desa Babakan Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor adalah banyaknya sampah disekitar lingkungan warga. Sampah sampah ini berupa sampah organik maupun nonorganic. Dengan kuantitas sampah yang cukup banyak menjadikan adanya penumpukan sampah dilingkungan sekitar warga. Program KKN kelompok 29 dan 30 Universitas Ibn Khaldun Bogor yang di tempatkan di Desa Babakan sadeng ini akan memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sampah. Program ini bertujuan memberdayakan masyarakat Desa Babakan Sadeng, dalam program pemanfaatan sampah sehingga sampah yang ada di lingkungan warga bisa diubah menjadi barang yang lebih menguntungkan dan tentu saja mengurangi volume sampah itu sendiri. Metode pelaksanaan program KKN di desa babakan sadeng ini meliputi: pendidikan kepada masyarakat, penyuluhan mengenai sampah dan praktek langsung. Dampak dari kegiatan KKN ini adalah: 1) tercipta kesadaran masyarakat tentang pentingnya PHBS, 2) peningkatan pengetahuan masyarakat dalam mengolah sampah organik dan nonorganik, 3) masyarakat terampil membuat karya kreatif dari barang bekas, dan sampah plastic yang bisa di daur ulang.

PERAN STAFF ADMINISTRASI DI RSJ MARZOEKI MAHDI PASCA DIKELUARKANNYA PP NO. 21 TAHUN 2020 TENTANG PSBB DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID 19 Elin Herlina; Ibrahim Fajri
Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 6 No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : LPPM Univ. Ibn Khaldun Bogor

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat”. menurut peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia no. 1204/menkes/sk/x/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, dinyatakan bahwa:”. penelitian KKN ini bertujuan untuk meninjau seberapa besar peran staff administrasi di RSJ Marzoeki Mahdi pasca dikeluarkannya PP No. 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid 19 pengumpulan data ini diperoleh dengan menggunakan instrumen wawancara, kuesioner, dan observasi. dari hasil tersebut menunjukan bahwa, (1) peran staff administrasi sangatlah penting dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid 19, RSJ Marzoeki Mahdi (2) ada pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan para staff administrasi khususnya di RSJ Marzuki Mahdi kota Bogor.

Dampak Penerapan Kebijakan Regulasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Terhadap Peningkatan Kinerja Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor Ibrahim Fajri; Sri Hartini; Prihatini Purwaningsih; Desty Anggi Mustika; Rukmi Dwiastuti
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 5, No 3 (2021): MIZAN: Journal of Islamic Law
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v5i3.1125

Program MBKM load about rights policy of student learning outside the lecture to 3 (three) semesters. Students will be given the opportunity to get credit at off-campus like the implementation of the internship/industrial employment practices or other work areas. Legal basis the implementation of MBKM at the Faculty of Law, University of Ibn Khaldun Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 about the National Standards of Higher Education, 2) Permendikbud Number 4 2020 From Universities Turned Into a College That is a Legal Entity, 3) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020, 4) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020, and 5) About the Acceptance of New Student Programs Undergraduate Universities, Permendikbud No. 7 on the Establishment, amendment and Dissolution of the State Universities as well as the establishment, amendment, and revocation of private universities. Faculty of Law UIKA Bogor has issued regulations Ibn Khaldun University Faculty of Law has been carrying out MBKM, guidelines for the implementation of MBKM at the University of Ibn Khaldun Number 12/Per/University of Ibn Khaldun/2020 on Guidelines for Learning Independent Learning and the Campus of Independent University of Ibn Khaldun Bogor, Decree of the Dean of the Faculty of Law, University of Ibn Khaldun Bogor Number.705/F.3/FH-Ibn Khaldun University/2021 on the Implementation of the College Program, Independent Learning Campus-Campus Independent Faculty of Law, University of Ibn Khaldun Bogor. The impact on the Law Faculty is collaborating with institutions and other universities in order to implement the program MBKM. Students of the Faculty of Law UIKA have the opportunity for 1 semester or equivalent to 20 credits take learning outside of program of studies in the same college or outside UIKA and a maximum of 3 semester or equivalent to 40 credits take learning on the program, the same study in different colleges, learning on different study programs in different colleges and/or learning outside the universitiesKeywords: Impact MBKM, the Application of Regulatory Policy, Improvement Work Abstrak.Program MBKM memuat tentang kebijakan hak belajar mahasiswa di luar mata kuliah untuk 3 (tiga) semester. Mahasiswa akan diberi kesempatan untuk mendapatkan kredit di luar kampus seperti pelaksanaan magang/praktik kerja industri atau tempat kerja lainnya. Dasar hukum dilaksanakannya MBKM di Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 2) Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 Dari Perguruan Tinggi Negeri Berubah Menjadi Perguruan Tinggi Yang Berbadan Hukum, 3) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020, 4) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020, dan 5) Tentang Penerimaan Mahsiswa Baru Program Sarjana Perguruan Tinggi Negeri, Permendikbud Nomor 7 tentang Pembentukan, Perubahan dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pembentukan, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Fakultas Hukum UIKA Bogor telah mengeluarkan peraturan Universitas Ibn Khaldun Fakultas Hukum telah melaksanakan MBKM, pedoman pelaksanaan MBKM di Universitas Ibn Khaldun Nomor 12/Per/Universitas Ibn Khaldun/2020 tentang Pedoman Pembelajaran Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Universitas Ibn Khaldun Bogor, Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor Nomor.705/F.3/FH-Universitas Ibn Khaldun/2021 tentang Pelaksanaan Kuliah Program Merdeka Belajar Kampus-Kampus Merdeka Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor. Dampak terhadap Fakultas Hukum dengan lebih memperbanyak kerjasama dengan institusi dan perguruan tinggi lain guna melaksanakan program MBKM. Mahasiswa Fakultas Hukum UIKA memiliki kesempatan untuk 1 semester atau setara dengan 20 sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama atau diluar UIKA dan paling lama 3 semester atau setara dengan 40 sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggiKata Kunci: Dampak MBKM; Penerapan Kebijakan Regulasi; Peningkatan Kerja

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI KANTOR PPAT ROY INDARTO, SE, SH, MKn BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2020 Novendra Ronggo Paksi; Ibrahim Fajri
YUSTISI Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v6i1.4416

Dalam upaya penenggulangan Pandemi COVID-19 pemerintah memberlakukan darurat kesehatan dengan menyelengarakan karantina kesehatan sebagai mana telah diatur dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Penyebaran COVID-19 saat ini telah semakin meningkat dan menyebar keseluruh wilayah dan lintas negara, yang diiringi tingkat kasus dan/atau jumlah kematian yang sangat tinggi.yang berdampak pada sektor pendidikan,ekonomi,keagamaan, serta fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah, sehingga diperlukan percepatan dalam menangani COVID-19 yang dilakukan dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu Provinsi atau Kebupaten/Kota tertentu untuk mencegah COVID-19. Tulisan ini dibuat untuk mengkaji bagaimana penerapan Protokol Kesehatan sesuai dengan pasal (Pasal 6 Perbub Nomor 60 Tahun 2020) di dalam rung lingkup kantor PPAT ROY INDARTO, SE,SH,Mkn.

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM PENYUSUNAN PERJANJIANSEKTORPENJAMINAN SYARIAH Ibrahim Fajri; A. Rahmat Rosyadi
YUSTISI Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Lembaga penjaminan syariah di Indonesia masih tergolong baru keberadaannya yakni pada tahun 2013. Hingga tahun 2014, total asset perusahaan penjaminan syariah sudah mencapai Rp 376,89 miliar, dengan market share per Juni 2015 mencapai 4% dan sisanya 96% masih dikuasai oleh penjaminan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian-kajian khusus terkait implementasi prinsip-prinsip syariah dalam penyusunan perjanjian (kontrakkontrak)kegiatan transaksi di lembaga Penjaminan syariah. Penelitian ini menggunakan dataprimer dengan indepth interview kepada sejumlah praktisi di penjaminan syariah, serta data sekunder melalui research library (analisis dokumen perjanjian/aqd). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis perbandingan tetap (constant comparative method) dan content analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara umum, implementasi ketentuan prinsip-prinsip syariah dalam penyusunan perjanjian (kontrak-kontrak) kegiatan transaksi di Lembaga Penjaminan Syariah mengacu sepenuhnya pada fatwa Dewan Syariah Nasioal Majelis UlamaIndonesia (DSN-MUI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Menteri Agama (PMA). Temuan menunjukkan bahwa akad-akad dilaksanakan masih terdapat yang belum sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang berlaku.

PENERAPAN KMK (KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN)NO. HK.01.07-MENKES-1591-2020 DI LINGKUNGAN PUSKESMAS MEKARWANGI TANAH SAREAL KOTA BOGOR Royyan Aziz Maisanggeni; Ibrahim Fajri
YUSTISI Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v7i2.4712

Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) is an infectious disease caused by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). In connection with the policy of controlling infectious disease outbreaks, Indonesia already has Law Number 4 of 1984 concerning Communicable Disease Outbreaks, Government Regulation Number 40 of 1991 concerning Management of Contagious Disease Outbreaks, and Regulation of the Minister of Health Number 1501 / Menkes / Per / X / 2010 concerning Certain Types of Infectious Diseases That Can Cause Outbreaks and Countermeasures. For this reason, in the context of efforts to prevent the Covid-19 epidemic early, Mekarwangi Community Health Center implements health protocols. This paper aims to examine how the application of health protocols for patients and health workers in the Mekarwangi Community Health Center to overcome the COVID-19 outbreak following the Decree of the Minister of Health (KMK) No. HK.01.07-MENKES-1591-2020. AbstrakCoronavirus Disease 2019 (Covid 19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCoV-2). Berkaitan dengan kebijakan penanggulangan wabah penyakit menular, Indonesia telah memiliki Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan. Untuk itu dalam rangka upaya penanggulangan dini wabah covid – 19, Puskesmas Mekarwangi melakukan penerapan protokol kesehatan. Tulisan ini betujuan untuk mengkaji bagaimana Penerapan Protokol Kesehatan bagi pasien dan petugas kesehatan di lingkungan Puskesmas Mekarwangi dalam upaya penanggulangan wabah COVID-19 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07-MENKES-1591-2020.

DAMPAK PELAKSANAAN IZIN DAN LEGALITAS DI SAAT PANDEMI COVID-19 Ega Ganjar Wicaksono; Ibrahim Fajri
YUSTISI Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v6i2.4624

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara terbaik dalam pembuatan proses-proses izin-izin dan legalitas perumahan dan mengetahui dampak yang terjadi. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa protokol kesehatan di Kantor PT. Mitra Buana Asri Sentosa, penerapan protokol kesehatannya sesuai dengan pasal (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 telah berjalan dengan baik, meskipun tidak semua terlaksana karena adanya keterbatasan baik sarana & prasarana yang ada.

PEMBEBANAN BIAYA ADMINISTRASI DALAM PRAKTEK PERBANKAN SYARIAH DITINJAU DARI ASPEK TEORI KEADILAN DAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH Ibrahim Fajri
YUSTISI Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Prinsip Syariah merupakan asas fundamental dalam praktik Perbankan Syariahdi Indonesia. Berdasarkan Undang – undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Dalam Pasal 2 menyatakan bahwa Perbankan Syariah dalammelakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian perbankan syariah wajib menyelenggarakan bisnis perbankan dengan model syariah yaitu pemenuhan syariat Islam secara mutlak. Praktiknya masih ada beberapa kendala dalam pemenuhan syariat Islam secara mutlak pada bank syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini kendala tersebut difokuskan pada persoalan pembebanan biaya administrasi pada akad pembiayaan pada Perbankan Syariah. Dalam rangka uji tuntas pemenuhan syariat Islam secara mutlak pada Perbankan Syariah, maka fenomena ekonomi tersebut dihubungkan dengan Teori Keadilan Islam. Penelitian dimaksud dilakukan pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Bogor dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah. Praktik pembebanan biaya administrasi pada akad pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Bogor belum sesuai dengan Teori Keadilan Islam. Hal ini dikarenakan karena asas keadilan Islam yaitu pemenuhan takaran yang sesuai dalam berdagang telah dilanggar dengan ditetapkannya biaya administrasi berdasarkan presentase dari besaran pembiayaannya. Sedangkan praktik pembebanan biaya administrasi pada akad pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah telah sesuai dengan Teori Keadilan Islam karena telah menetapkan biaya administrasi pada akad pembiyaan berdasarkan real cost atau biaya tersebut adalah biaya yang benar-benar timbul atas transaksi tertentu.

PENERAPAN KMK (KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN)NO. HK.01.07-MENKES-1591-2020 DI LINGKUNGAN PUSKESMAS MEKARWANGI TANAH SAREAL KOTA BOGOR Royyan Aziz Maisanggeni; Ibrahim Fajri
YUSTISI Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v7i2.4712

Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) is an infectious disease caused by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). In connection with the policy of controlling infectious disease outbreaks, Indonesia already has Law Number 4 of 1984 concerning Communicable Disease Outbreaks, Government Regulation Number 40 of 1991 concerning Management of Contagious Disease Outbreaks, and Regulation of the Minister of Health Number 1501 / Menkes / Per / X / 2010 concerning Certain Types of Infectious Diseases That Can Cause Outbreaks and Countermeasures. For this reason, in the context of efforts to prevent the Covid-19 epidemic early, Mekarwangi Community Health Center implements health protocols. This paper aims to examine how the application of health protocols for patients and health workers in the Mekarwangi Community Health Center to overcome the COVID-19 outbreak following the Decree of the Minister of Health (KMK) No. HK.01.07-MENKES-1591-2020. AbstrakCoronavirus Disease 2019 (Covid 19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCoV-2). Berkaitan dengan kebijakan penanggulangan wabah penyakit menular, Indonesia telah memiliki Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan. Untuk itu dalam rangka upaya penanggulangan dini wabah covid – 19, Puskesmas Mekarwangi melakukan penerapan protokol kesehatan. Tulisan ini betujuan untuk mengkaji bagaimana Penerapan Protokol Kesehatan bagi pasien dan petugas kesehatan di lingkungan Puskesmas Mekarwangi dalam upaya penanggulangan wabah COVID-19 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07-MENKES-1591-2020.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search