Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

PELAKSANAAN IZIN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Prihatini Purwaningsih; Latifah Ratnawaty; Ibrahim Fajri
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16189

Abstract

Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri dengan waktu yang bersamaan. Menurut Undang-Undang Perkawinan sebelum melakukan izin Poligami pelaku Poligami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Agama dengan cara mengajukan Permohonan izin Poligami di Pengadilan Agama. Permasalahan penelitian terdiri dari apa saja yang menjadi faktor penghambat pemberian izin Poligami di Pengadilan Agama Cibinong. Bagaimana Pelaksanaan izin Poligami di Pengadilan Agama Cibinong. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor apasajakah yang menjadi penghambat pemberian izin poligami dan bagaimana cara pelaksanaan izinnya, metode yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif melelui pendekatan dedukatif yang dimulai dengan analis terhadap pasal-pasal perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan ini. Hasil dalam penelitian ini adanya faktor penghambat tentang pemberian izin poligami yaitu sulitnya isteri meridhai untuk di poligami dan suami yang ingin melakukan poligami maka suami tersebut harus mengajukan kepada pihak pengadilan terlebih dahulu yang kemudian pengadilan akan memeriksa atas berkas-berkas seorang suami yang ingin melakukan izin poligami.dapat disimpulkan bahwa poligami merupakan masalah yang kontroversial menimbulkan kontra di masyarakat karena faktor-faktor tertentu.hendaknya para hakim lebih menekankan beratnya tanggung jawab isteri dan anaknya kepada pemohon atau para isteri hendaknya memikirkan terlebih dahulu dalam menyetujui poligami karena punya akibat hukum dalam berpoligami.Kata Kunci : Izin, Perkawinan, Poligami
EFEKTIVITAS UPAYA MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA BOGOR Latifah Ratnawaty; Prihatini Purwaningsih; Ibrahim Fajri; Wildan Majdi Ramadhan
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16893

Abstract

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator dengan tujuan membantu tercapainya perdamaian antara yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; proses dan penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor, tingkat keberhasilan mediasi, faktor penghambat dan pendukung mediasi. Metode yang digunakan Kualitatif. Sumber data yang didapat yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan melalui wawancara, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, dan dokumen- dokumen resmi. Dan tehnik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan interview. Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bogor sudah dilakukan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun para pihak yang bersengketa tidak memiliki itikad baik untuk melanjutkan pernikahan. Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor masih belum menunjukan hasil yang maksimal dalam menekan angka perceraian. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan mediasi adalah: terbatasnya keterampilan hakim mediator dalam melaksanakan mediasi dan para pihak yang berperkara bertahan dari sudut pandangnya masing-masing.