Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal El-Riyasah : Jurnal Kepemimpinan dan Administrasi Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science JPW (Jurnal Politik Walisongo) Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies Aceh Anthropological Journal Journal of Social and Policy Issues
Zakki Fuad Khalil
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JPW (Jurnal Politik Walisongo)

 1 
Tata Kelola Pemerintahan dalam Perspektif Syariah (Analisis Penerapan Syariat Islam di Aceh) Mulia, Muji; Fuad Khalil, Zakki
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 3, No 1 (2021): Vol 3 No 1 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.181 KB) | DOI: 10.21580/jpw.v3i1.9348

Abstract

Formalisasi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh seiring berjalan dengan lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Tentunya good governance menjadi salah satu indikator pelaksanaan pemerintahan. Namun, good governance yang berlaku pada pemerintahan di Aceh tersebut sehingga dapat dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak  bertentangan dengan perundang-undangan sistem pemerintahan Indonesia, sekaligus tata pemerintahan syariah menandakan tidak menyalahi hukum internasional dan hak asasi manusia. Lahirnya Qanun syariat Islam di Aceh menjadi indikasi adanya pelaksanaan pemerintahan syariah yang sah dan dilindungi melalui undang-undang.Tujuan penelitian ini ingin mengetahui tata kelola pemerintahan dalam perspektif syariah melalui analisis penerapan syariat islam di Aceh. Penelitian ini mengunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu sumber datanya diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan narasumber, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis secara analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pengelolaan Pemerintaham Aceh didesain agar pengelolaanya mengarah pada sistem pemerintahan syariah. Meskipun demikian pengelolaan pemerintahan Aceh tidak mengabaikan pelaksanaan sesuai pranata sistem pemerintahan yang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang didasari atas pancasila dan demokrasi. Pelaksanaan pemerintahan Aceh bertujuan menguatkan pelaksanaan syariat islam meliputi aqidah, ibadah, mu’amalah, akhlak, pendidikan dan dakwah islamiyah.
Tata Kelola Pemerintahan dalam Perspektif Syariah (Analisis Penerapan Syariat Islam di Aceh) Muji Mulia; Zakki Fuad Khalil
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.181 KB) | DOI: 10.21580/jpw.v3i1.9348

Abstract

Formalisasi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh seiring berjalan dengan lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Tentunya good governance menjadi salah satu indikator pelaksanaan pemerintahan. Namun, good governance yang berlaku pada pemerintahan di Aceh tersebut sehingga dapat dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak  bertentangan dengan perundang-undangan sistem pemerintahan Indonesia, sekaligus tata pemerintahan syariah menandakan tidak menyalahi hukum internasional dan hak asasi manusia. Lahirnya Qanun syariat Islam di Aceh menjadi indikasi adanya pelaksanaan pemerintahan syariah yang sah dan dilindungi melalui undang-undang.Tujuan penelitian ini ingin mengetahui tata kelola pemerintahan dalam perspektif syariah melalui analisis penerapan syariat islam di Aceh. Penelitian ini mengunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu sumber datanya diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan narasumber, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis secara analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pengelolaan Pemerintaham Aceh didesain agar pengelolaanya mengarah pada sistem pemerintahan syariah. Meskipun demikian pengelolaan pemerintahan Aceh tidak mengabaikan pelaksanaan sesuai pranata sistem pemerintahan yang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang didasari atas pancasila dan demokrasi. Pelaksanaan pemerintahan Aceh bertujuan menguatkan pelaksanaan syariat islam meliputi aqidah, ibadah, mu’amalah, akhlak, pendidikan dan dakwah islamiyah.
Co-Authors Aklima Aklima Al-Fairusy, Muhajir Cut Zamharira Eka Januar Fitri, Azizah Muazzinah Muazzinah Muji Mulia Muslim Zainuddin Nashriyah Nashriyah Rahmat Hidayat Widya Ulfa Zulfatmi Zulfatmi