Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

7.924

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Semaya JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal PROGRESIF: Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan dan Pendidikan (JPM-IKP) Jurnal Hukum Sasana Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Kewarganegaraan International Journal of Research in Education (IJRE) Jurnal Warta Desa (JWD) Jurnal Hukum Sehasen Jurnal Publika Pengabdian Masyarakat Media Bina Ilmiah JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Jurnal Pengabdian Masyarakat

Kadek Julia Mahadewi

Universitas Pendidikan Nasional

Author-ID : 2918800

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 68 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2

Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Ni Kadek Candra Nanda Devi; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Abstrak Penelitian yang dilaksanakan mempunyai tujuan guna menjelaskan bagaimana skema lengkap didalam menyelesaikan persengketaan dengan mempergunakan prosedur mediasi. Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi dipengadilan negeri. Dalam Perma No.1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi dipengadilan ialah hasil revisi berdasarkan Perma No.1 Tahun 2008 serta Perma No.2 Tahun 2003, dijelaskan mengenai arti mediasi ialah “langkah menyelesaikan sebuah persengketaan dengan mempergunakan tahapan musyawarah agar mendapatkan kesepakatan seluruh pihak yang mempergunakan bantuan seorang mediator”. Mediator tidak mempunyai sebuah wewenang memutuskan seperti hakim, tapi mempunyai kewenangan agar membuat perdamaian seluruh pihak yang dilibatkan dengan tidak terdapat pihak yang mempunyai perasaan di rugikan berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati. Takdir Rahmadi, mengemukakan bahwasanya seorang tokoh ataupun ahli hukum di Indonesia memberikan pernyataan bahwasanya mediasi ialah sebuah prosedur menyelesaikan sengketa diantara dua ataupun lebih pihak dengan mempergunakan musyawarah ataupun mufakat yang berbantuan pihak yang tidak mempunyai wewenang memutuskan serta bersifat netral. Lembaga pengadilan dipergunakan sebagai sarana guna mewujudkan tujuan peradilan yang pembiayaannya terjangkau, cepat serta sederhana dengan efisien serta efektif, yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung selaku peradilan paling tinggi di Indonesia memulai memberikan gagasan berbagai metode guna mempercepat didalam langkah menyelesaikan sengketa di Pengadilan. Sebuah gagasan yang lumayan progresif diantaranya ialah mengintegrasikan mediasi dipengadilan. Proses mediasi sendiri tersusun dari 3 tahap, yakni tahap pramediasi, tahap proses mediasi serta tahap berakhirnya mediasi. Tahap pramediasi ialah tahap awal yangmana mediatornya membuat susunan beberapa tahapan serta menyiapkannya ketika mediasi belum dilaksanakan. Tahap pelaksanaan mediasi ialah tahap yangmana seluruh pihak yang terlibat sengketa dipertemukan serta bermusyawarah didalam sebuah forum. Serta tahapan akhir yakni implementasi mediasi ialah tahap yangmana seluruh pihak melaksanakan berbagai kesepakatan yang sudah mereka sepakati bersama didalam sebuah perjanjian secara tertulis. Kata Kunci: Sengketa, Penyelesaian Masalah, Prosedur Mediasi, Mediator Pengadilan Abstract The research carried out has the aim of explaining how the complete scheme is in resolving disputes using mediation procedures. Based on Perma No.1 of 2016 concerning Mediation Procedures in district courts. In Perma No.1 of 2016 concerning Mediation Procedures in court, which is the result of a revision based on Perma No. 1 of 2008 and Perma No. 2 of 2003, it is explained about the meaning of mediation as "a step to resolve a dispute by using the stages of deliberation in order to get an agreement from all parties who use it. the help of a mediator". The mediator does not have the authority to decide like a judge, but has the authority to make peace for all parties involved with no party feeling disadvantaged based on the agreed agreement. Takdir Rahmadi, stated that a figure or legal expert in Indonesia stated that mediation is a procedure for resolving disputes between two or more parties by using deliberation or consensus assisted by parties who do not have the authority to decide and are neutral. Court institutions are used as a means to realize the objectives of a judiciary whose financing is affordable, fast and simple, efficiently and effectively, organized by the Supreme Court as the highest judiciary in Indonesia, starting to provide ideas for various methods to speed up the steps to resolve disputes in court. A fairly progressive idea is to integrate mediation in court. The mediation process itself is composed of 3 stages, namely the premediation stage, the mediation process stage and the mediation ending stage. The premediation stage is the initial stage in which the mediator makes arrangements for several stages and prepares them when mediation has not been carried out. The implementation stage of mediation is the stage where all parties involved in the dispute are met and discussed in a forum. And the final stage, namely the implementation of mediation, is the stage where all parties carry out various agreements that they have mutually agreed upon in a written agreement. Keywords: Dispute, Problem Solving, Mediation Procedure, Court Mediator

Pencurian Disertai Kekerasan dalam Pandangan Ilmu Kriminologi I Gusti Ayu Sri Adinda; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakPencurian merupakan kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Salah satunya berupa tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan. Pencurian yang disertai kekerasan umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pencurian dengan kekerasan sering ditemukan pada tindak pencopetan, perampokan, penjambretan, pemalakan dan pembajakan. Untuk itu semua masyarakat sebaiknya dapat bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pencurian di lingkungan masyarakat. Sehingga kejahatan tersebut dapat dicegah dan dikurangi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab munculnya tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan. Juga menilik tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam pandangan ilmu kriminologi.Kata Kunci: Pencurian, Kekerasan, KriminologiÂ AbstractTheft is a crime that can harm others. One of them is the crime of theft accompanied by violence. Theft that is accompanied by violence is generally carried out by two or more people. Violent theft is often found in pickpocketing, robbery, mugging, burglary and piracy. For this reason, all communities should be able to cooperate with the police in eradicating the crime of theft in the community. So that these crimes can be prevented and reduced. This study aims to determine the factors that cause the emergence of the crime of theft accompanied by violence. Also looking at the crime of theft with violence in the view of criminology.Keywords: Theft; violence; criminology

Keberlakuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Terhadap Bank Sampah di Desa Babahan Tabanan Kadek Julia Mahadewi; Bagus Gede Ari Rama; Dewa Krisna Prasada
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4684

Abstrak Tujuan Jurnal ini mengkaji Keberlakuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Bank Sampah di Desa Bebahan Tabanan. Studi ini menggunakan pendekatan hukum empiris, dengan sifat penelitian yang deskriptif. Keberadan tingginya intensitas sampah di masyarakat membuat perhatian di lingkunan Nasional dan daerah karna tingginya jumlah sampah tapi kecilnya jumpalh lahan yang disedikan tentu perlunya suatu penangana agar tidak terjadi pencemaran akan lingkungan dengan langkah strategis yang dikelurkan Pemerintah melalui PERGUB BALI Pengelolaan Sampah diharpkan adanya Bank Sampah Sebagai sarana alternative yang dipakai masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masayarakat.Keberdaan aturan ini perlunya dikaji sudah dimplemnatsikan dalam kehidupan masyarakat Desa Babahan . Dalam Penelitian ini belum bisa berlaku efektif Pengelolaan Sampah , masyarakat belum paham akan aturan yang dikeluarkan perlunya adanya sosialisasi terkait bank sampah agar dapat terwujud amant dari aturan Pemerintah. Kata Kuci: Peraturan Gubernur, Pengolaha Sampah, Desa Babahan Abstract The purpose of this journal examines the appointment of Bali Governor Regulation Number 47 of 2019 concerning Waste Management of Garbage Banks in Bebahan Tabanan Village. This study uses an empirical legal approach, with descriptive research nature. The existence of the high intensity of waste in the community makes attention in the national and regional environment because of the high amount of waste but the small jumpalh of the land that is provided is certainly the need for a handle for the environment with the strategic steps that are spent by the government through the Bali Garbage Management. The alternative used by the community in solving problems that occur in the community. The purpose of this rule is that it is necessary to be studied in the life of the Babahan village community. In this study, it cannot be effective in managing waste, the public does not understand the rules issued by the need for socialization related to the Waste Bank so that Amant can be realized from government regulations. Keyword: Governor Regulation, Garbage Processing, Babahan Village

Akibat Hukum Kredit Macet Di LPD Desa Adat Jimbaran Atas Pemberian Kredit Kepada Orang Luar Desa Adat Jimbaran Kadek Indra Prayoga Dinata; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4701

Abstrak Pada penelitian yang telah dilaksanakan memiliki tujuan agar mengetahui penjelasan Akibat Hukum Kredit macet di LPD Desa Adat Jimbaran Atas Pemberian Kredit Kepada Orang Luar Desa Adat Jimbaran. Di Desa Adat Jimbaran terdapat lembaga perbankan yang berpotensi menjadi pusat perekonomian desa. LPD Desa Adat Jimbaran dikenal sebagai lokasi simpan pinjam, deposito, dan kredit. LPD Desa Jimbaran diatur oleh Perarem Desa Adat Jimbaran, yang terdiri dari aturan yang dikenakan sanksi jika dilanggar. Kredit macet menjadi kendala bagi LPD di Desa Jimbaran, padahal akad kredit sudah terlanjur tereksekusi. Hal ini disebabkan kemungkinan adanya hambatan dalam pelaksanaan kredit, dimana suatu saat kreditur akan kesulitan untuk meminta angsuran kepada debitur. Kredit macet merupakan persoalan yang sangat mengkhawatirkan, khususnya bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Jimbaran, karena jika salah menempuh jalur hukum, tentu akan berimplikasi bencana bagi lembaga keuangan yang bersangkutan. Ada kemungkinan lembaga keuangan ini menjadi tidak sehat di masa depan dan perlu dilikuidasi (I Nyoman Sujana, 2020). Pada penyaluran kredit di LPD Desa Adat Jimbaran diperlukan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit agar tidak terjadi kredit macet. Penerapan berupa prinsip 5C Pasal 29 Ayat 2 UU Perbankan yakni watak (Character), Kemampuan (Capacity), Modal (Capital), Jaminan (Collateral), dan Kondisi Ekonomi (Condition Of Economic) serta pada prinsip 5P adalah Penggolongan Peminjam (Party), Tujuan (Purposes), Sumber Pembayaran (Payment), Kemampuan Memperoleh Laba (Profitability). Selain itu juga pemberian kredit untuk memperoleh Kepastian Hukum mengikat dirinya kepada Debitur berdasarkan Pasal 1320 KUHPer. Adapun kategori berdasarkan klasifikasi kredit LPD Desa Adat Jimbaran, yakni lancar, kurang lancar, perhatian khusus, diragukan, macet. Kredit macet inilah yang timbul akibat kelalaian internal yakni pemberian kredit dan kesadaran eksternal dalam membayar kredit. Berdasarkan hasil penelitian bahwa jumlah nasabah yang mengalami kredit macet per tahun 2021 adalah 94 nasabah dengan jumlah 71.955.573.800. Akibat Hukum terjadinya kredit macet adalah akan dikenakan Sanksi berupa pelelangan, surat peringatan, somasi, dan lain sebagainya berdasarkan Perarem Desa Adat Jimbaran No. 669/P-DAJ-VII/2019. Dengan demikian, terkait dalam sahnya Krama tamiu untuk meminjam kredit telah tertuang pada Pasal Pasal 45 Ayat 1 Perarem Desa Adat Jimbaran No. 669/P-DAJ-VII/2019. Pada mekanisme penyelesaian Kredit macet LPD Desa Adat Jimbaran dilakukan dengan upaya penyelamatan kredit macet menjadi lancar, pemberian surat peringatan, pendekatan, sanksi adat, penyitaan (Agunan), upaya selanjutnya ke jalur Litigasi maupun Non Litigasi. Kata Kunci: Desa Adat, LPD, Kredit Macet, Hukum, Perarem

Peranan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Ruang Wilayahh Provinsi Bali Tahun 2009-2029 Dalam Konteks Perubahan Sosial Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4704

Abstrak Jurnal penelitian mengakaji Perda Tata Ruang sebagai sarana yang dipakai pemerinyah dalam menjawab permaslahan dalam tantangan dan dinamika masalah akaomosadasi dari sarana dan fasilitasa yang ada dalam mewujdukan Parwisata dengan Penggunan berbasis kearifan budaya sesuai dengan falsafah THK dan visi Bali Sad Kerthi Loka Budaya ali dalam program semesta berencana menuju Bali era Baru Adapun permasalahanBagaimana peran Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali sebagai sarana kontrol sosial dan Apakah Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali dapat berperan sebagai sarana pembaharuan?. Metode Penelitian digunakan penulisan jurnal ini Penelitian hukum normative. Perda RTRW sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Kata Kunci: RTRW, Bali, Pembaharuan Masyarakat

Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Marina Yetrin Sriyati Mewu; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4814

Abstrak Membeli produk secara online telah menjadi aktivitas yang semakin populer di Indonesia. Namun, pembelian produk secara online sering kali menimbulkan permasalahan terkait perlindungan konsumen. Oleh sebab itu, hasil akhir dari pembuatan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana perspektif pembeli atau konsumen di Indonesia tentang perlindungan konsumen saat membeli barang secara online. Metode analisis yang dipakai dalam pembuatan penelitian ini adalah pendekatan normatif yang menganalisi regulasi-regulasi dan literatur mengenai perlindungan konsumen dalam pembelian produk online. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat beberapa ketentuan terkait hukum di Indonesia yang memberikan perlindungan kepada konsumen ketika mereka membeli barang secara online. Perlindungan ini mengatur tentang hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan jelas mengenai produk, mendapatkan produk sesuai deskripsi, dan mendapatkan jaminan atas kualitas dan keamanan produk. Meskipun demikian, masih ada yang masalah hukum tertentu dalam pembelian produk online di Indonesia. Beberapa kendala tersebut antara lain fluktuasi kemungkinan bahwa konsumen akan berperilaku tidak terduga, kurangnya pengawasan pihak berwenang dan fluktuasi kemungkinan kendala tersebut antara lain fluktuasi kemungkinan konsumen akan berperilaku tidak terduga, kurangnya pengawasan pemerintah dan fluktuasi kemungkinan sanksi yang ditawarkan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Kata Kunci: pembelian produk online, perlindungan konsumen, peraturan perundang-undangan, fluktuasi Abstract Buying products online has become an increasingly popular activity in Indonesia. However, purchasing products online often raises issues related to consumer protection. Therefore, the end result of making this research is to understand how the perspective of buyers or consumers in Indonesia about consumer protection when buying goods online. The method of analysis used in making this research is a normative approach that analyzes regulations and literature regarding consumer protection in online product purchases. The results of the study show that there are several provisions related to the law in Indonesia that provide protection to consumers when they buy goods online. This protection regulates the right to obtain accurate and clear information about products, obtain products according to descriptions, and obtain guarantees for product quality and safety. Nonetheless, there are still certain legal issues in purchasing products online in Indonesia. Some of these obstacles include fluctuations in the possibility that consumers will behave unpredictably, lack of supervision by the authorities and fluctuations in the possibility of sanctions offered to business actors who commit violations. Keywords: online product purchase, consumer protection, legislation, fluctuation

Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital Gde Arya Surya Dharma; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4815

Abstrak Industri musik digital sedang berkembang pesat di Indonesia. Namun, semakin banyaknya pelanggaran hak cipta dalam industri musik tersebut juga disebabkan oleh perkembangan ini. Maka dari itu, memperkuat perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia menjadi penting. Hak cipta di Indonesia dilindungi oleh hukum dari tindakan reproduksi, distribusi, dan publikasi tanpa izin dari pemilik hak cipta. Sanksi berupa denda atau bahkan penjara dapat dikenai kepada mereka yang melanggar hak cipta. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam menjaga hak cipta di industri musik digital di Indonesia, seperti kesulitan mengenali pelanggar dan memperoleh bukti yang memadai, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia. Untuk mengatasi pelanggaran hak cipta, salah satu solusinya adalah dengan menerapkan penegakan hukum yang lebih efektif dan tegas. Meningkatkan perlindungan hak cipta dapat dilakukan oleh industri musik digital dengan melisensi atau memberikan hak penggunaan atas musik yang dimiliki oleh pemilik hak cipta. Selain itu, mereka juga memastikan bahwa penggunaan musik dalam platform mereka sesuai dengan regulasi hak cipta yang berlaku. Terwujudnya industri musik yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak di Indonesia diharapkan melalui peningkatan perlindungan hak cipta dalam industri musik digital. Kata Kunci: Industri musik digital, perlindungan hak cipta, undang-undang hak cipta, sanksi hukum, pelanggar hak cipta, tantangan, penegakan hukum, pihak industri musik digital, lisensi, dan regulasi hak cipta. Abstract The digital music industry is growing rapidly in Indonesia. However, the increasing number of copyright infringements in the music industry is also caused by this development. Therefore, strengthening copyright protection in the digital music industry in Indonesia is important. Copyright in Indonesia is protected by law from acts of reproduction, distribution, and publication without the permission of the copyright owner. Sanctions in the form of fines or even imprisonment can be imposed on those who infringe copyright. However, there are still some obstacles in safeguarding copyright in the digital music industry in Indonesia, such as difficulties in recognizing infringers and obtaining sufficient evidence. Efforts are needed to improve copyright protection in the digital music industry in Indonesia, therefore efforts need to be made to improve copyright protection in the digital music industry in Indonesia. To overcome copyright infringement, one solution is to implement more effective and firm law enforcement. Improving copyright protection can be done by the digital music industry by licensing or granting usage rights to music owned by copyright owners. In addition, they also ensure that the use of music on their platforms is in accordance with applicable copyright regulations. The realization of a fair and sustainable music industry for all parties in Indonesia is expected through increased copyright protection in the digital music industry. Keywords: Digital music industry, copyright protection, copyright law, legal sanctions, copyright infringers, challenges, law enforcement, digital music industry parties, licenses, and copyright regulations.

Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Jasa Transportasi Online di Indonesia Gusti Agung Rama Arya Diptha; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4816

Abstrak Pada saat ini, kecanggihan akan aplikasi berbasis android maupun ios tengah banyak dimanfaatkan oleh individu-individu yang ingin merintis bisnis, tidak luput juga dalam bidang transportasi. Ojek merupakan salah satu kebutuhan yang sangat diperlukan masyarakat dalam mobilisasi. Berdasarkan Undang-Undang, Perlindungan konsumen diartikan sebagai berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam perlindungan kepada pengguna jasa dan barang, dari keterangan tersebut dapat dijelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang yang memakai suatu produk barang dan/atau jasa yang beredar dimasyarakat, baik untuk diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Konsumen wajib dilindungi secara hukum melalui regulasi yang jelas dan pasti kebenarannya. Kepastian hukum ini merupakan suatu bentuk perlindungan yang ditujukan kepada para konsumen, baik itu berupa perlindungan terhadap hak-hak maupun esensi dari konsumen itu sendiri, agar pelaku usaha maupun penyedia layanan tidak bertindak sewenang-wenang yang dapat merugikan pihak konsumen. Kata kunci: perlindungan konsumen, konsumen, kepastian hukum, jasa transportasi online Abstract At this time, the sophistication of Android and iOS-based applications is being widely used by individuals who want to start a business, not to be spared in the transportation sector. Ojek is one of the needs that is needed by the community in mobilization. Based on the law, consumer protection is defined as various efforts made by the government aimed at ensuring legal certainty in the protection of users of services and goods. circulating in the community, both for themselves, their families and others. Consumers must be legally protected through clear and certain regulations. This legal certainty is a form of protection aimed at consumers, both in the form of protecting the rights and essence of the consumers themselves, so that business actors and service providers do not act arbitrarily which can harm consumers. Keywords: consumer protection, consumers, legal certainty, online transportation services

Legitimasi Hukum yang Tak Terbantahkan: Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan yang Telah Disahkan oleh Notaris Anak Agung Ngurah Mahendra Wahyu Laksana; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4817

Abstrak Perjanjian dibuat para pihak adalah hal penting dalam kehidupan manusia. Dengan menjamin keabsahan perjanjian, para pihak seringkali membuat akta perjanjian terkandung dalam dokumen tertulis. Namun, akta perjanjian dibuat oleh masyarakat secara mandiri dan tanpa bantuan pejabat yang berwenang (akta dibawah tangan) Ini sering dianggap lebih ekonomis daripada membuat akta resmi. Untuk mengatasi hal tersebut, para pihak dapat memperoleh payung hukum dengan cara mengesahkan akta-akta pribadinya di hadapan notaris. Namun, dalam hal terjadi perselisihan kontrak, salah satu pihak dapat menyangkal telah menandatangani kontrak melalui tindakan pribadi yang disahkan oleh notaris. Dalam konteks ini, kita perlu mengetahui sejauh mana akta notaris memiliki nilai pembuktian. Studi yang dipakai menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber informasi seperti undang-undang, buku-buku hukum, jurnal akademik, surat kabar, artikel hukum, pendapat ahli hukum, dan website. Penelitian ini bertujuan melakukan identifikasi serta melakukan analisis nilai pembuktian dokumen pribadi yang diaktakan dari perspektif hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta notaris memiliki nilai pembuktian yang sangat kuat di hadapan hukum. Hal ini karena akta tersebut diaktakan oleh notaris yang memiliki kewenangan sebagai pejabat yang diakui negara. Oleh karena itu, pihak-pihak yang membuat kontrak melalui akta dibawah tangan yang disahkan oleh notaris mendapat jaminan hukum lebih kuat. Kata Kunci: Perjanjian, Akta Dibawah Tangan, Notaris, Kekuatan Pembuktian, Hukum Abstract Agreements made by the parties are important in human life. By guaranteeing the validity of the agreement, the parties often make a deed of agreement contained in a written document. However, the deed of agreement is made by the community independently and without the help of an authorized official (underhand deed) It is often considered more economical than making an official deed. To overcome this, the parties can obtain a legal umbrella by legalizing their personal deeds before a notary. However, in the event of a contract dispute, either party can deny having signed the contract through a private act notarized by a notary. In this context, we need to know the extent to which notarial deeds have evidentiary value. The study used a normative legal research method using sources of information such as laws, law books, academic journals, newspapers, legal articles, legal expert opinions, and websites. This research aims to identify and analyze the evidentiary value of notarized personal documents from a legal perspective. The results of this research show that notarial deeds have a very strong evidentiary value before the law. This is because the deed is notarized by a notary who has the authority as a state-recognized official. Therefore, parties who make a contract through an underhand deed notarized by a notary get stronger legal guarantees. Keywords: Agreement, Deed Under Hand, Notary, Evidentiary Power, Law.

Kecakapan Pembenaran Akta di Bawah Tangan yang Telah Mendapat Legalitas oleh Notaris Putu Mira Jyothi Pramanadiaswari; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4860

Abstrak Persekongkolan ini hanya dilaksanakan oleh para pihak yang berkomitmen dan bersepakat dengan tidak sepenuhnya selaras dengan standar kepercayaan tertentu, sehingga kecakapan pembenaran ada di tangan para pihak itu sendiri, sehingga memungkinkan kedua belah pihak untuk membatalkan perjanjian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris tidak menata dengan tegas apakah suatu akta rahasia yang dimintakan pengesahannya atau pengesahannya hendaklah dibuktikan kebenarannya oleh notaris. Dengan demikian, ketidakpastian norma norma muncul di lingkungan ini. Hasil penelitian mengenai surat-surat pribadi/promissory/kontrak dan tanggung jawabnya yang disahkan atau ditandatangani oleh notaris: mencari identitas para pihak yang membuat atau menandatangani surat-surat pribadi/promissory/kontrak, membaca isi surat-surat pribadi/membutuhkan para pihak/kontrak/kontrak dan kebenaran isi kontrak, khususnya Untuk persetujuan, para pihak hendaklah menandatangani surat/perjanjian/perjanjian di hadapan notaris. Menurut pasal 1875 KUH Perdata, kecakapan pengesahan surat di bawah tangan yang didaftarkan pada notaris (waarmerking) merupakan akta rahasia yang diakui oleh orang yang diperalatnya atau dapat diakui secara norma. Para penanda tangan, para ahli, para ahli waris dan mereka yang menerima wewenangnya dari orang itu merupakan bukti- bukti yang sempurna seperti perbuatan norma. Kata Kunci: Akta, Notaris, Legalisasi. Abstract This conspiracy is only carried out by parties who promise and agree without fulfilling certain standards of trust, so that the power of proof is only in the hands of the parties themselves, thus allowing both parties to cancel the agreement. Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary Public does not explicitly stipulate whether a secret deed that is requested for approval or validation must be proven true by a notary. Thus, the uncertainty of legal norms arises in this environment. Results of research on private/promissory/contract letters and their responsibilities that are legalized or signed by a notary: looking for the identities of the parties making or signing the private/promissory/contract letters, reading the contents of private letters/requires the parties/contract /contract and the correctness of the contents of the contract, especially For approval, the parties must sign a letter/agreement/agreement before a notary. According to article 1875 of the Civil Code, the strength of proof of private documents registered with a notary (waarmerking) is a secret deed that is recognized by the person being used or can be considered recognized according to law. The signers, experts, heirs and those who receive their rights from that person are perfect proofs such as legal actions. Keywords: Deed, Notary, Legalization.

Co-Authors Agung Mas Tri Wulandari Albinia Kireyna Anak Agung Ngurah Mahendra Wahyu Laksana Anak Agung Sagung Vitria Maheswari Aura Amarani Ayu Prisma Bagus Gede Ari Rama Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Krisna Prasada Emi Angellina Mimaki Gde Arya Surya Dharma Gusti Agung Rama Arya Diptha I Gede Andi Arta I Gusti Ayu Dilla Susmita Dewi I Gusti Ayu Sri Adinda I Kadek Indra Widiantaro Kesuma Jaya I Made Arya Paramartha I Made Indra Surya Pramudya Sukarsa I Made Yudha Pradnyana I Putu Ari Satya Widiantara I Putu Nanda Diva Aditya I Putu Rangga Purusha Ida Ayu Dwi Purnami Kadek Agus Purmadi Putra Kadek Indra Prayoga Dinata Kadek Indra Prayoga Dinata Kadek Regita Olivia Cahyani Kadek Sri Purnama Sari Komang Ayu Trisna Yanti Komang Ayu Windayanti Luh Gede Erda Erliana Dewi Made Jayantara Made Sharol Bhavani Maria Aurelia Regina Yacob Maria Matildis Bien Marina Yetrin Sriyati Mewu Muhammad Daffa Ukilarizqi Muhammad Mahesa Asykari Muzon Muhammad Maskur Arif Safaat Natasha Julia Djami Ni Gusti Ayu Mas Tri Wulandari Ni Kadek Candra Nanda Devi Ni Kadek Cindy Astiti Ni Kadek Ria Mahadiani Ni Kadek Rika Febriyanti Ni Kadek Vitriea Devi Ni Kadek Wiratmi Ni Komang Ayu Widiasari Ni Made Nopi Narayani Ni Nyoman Juwita Arsawati, Ni Nyoman Juwita Ni Putu Melin Meliana Putri Ni Putu Rosita Pratiwi Ni Putu Sawitri Nandari Ni Putu Trisya Putri Larasati Ni Wayan Indira Cahyani Pande Made Adinatha Putu Angelina Puteri Wijaya Putu Dinda Pradnyaditha Putu Mira Jyothi Pramanadiaswari Putu Pradita Wulandari Rayhan Mahaputra Hartono Ricky Martua Thaddeas Febryan Pardede Suci Rahayu Ariadi Tania Novelin Valencia Amelia Gunawan Vilda Rensiana

Title Search

Found 14 Documents Search Journal : Jurnal Kewarganegaraan

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search
Journal : Jurnal Kewarganegaraan