Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

7.805

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Semaya JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat PROGRESIF: Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan dan Pendidikan (JPM-IKP) Jurnal Hukum Sasana Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Kewarganegaraan International Journal of Research in Education (IJRE) Jurnal Warta Desa (JWD) Jurnal Hukum Sehasen Jurnal Publika Pengabdian Masyarakat Media Bina Ilmiah JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Jurnal Pengabdian Masyarakat

Kadek Julia Mahadewi

Universitas Pendidikan Nasional

Author-ID : 2918800

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 67 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

KEBIJAKAN PELAKSANAAN PPKM DARURAT UNTUK PENANGANAN COVID-19 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU DI PROVINSI BALI Kadek Julia Mahadewi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Studi ini bertujuan untuk mengakaji Kebijakaan PKKM Darurat Provinsi Bali melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2021 , Penangannan yang dilakukan dalam upaya staregis menagani masalah penyebaran Covid 19 yang membahyakan keadaan masyakat.. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukan bahwa Kebijakan Pelaksanaan PKKM Darurat berdasarkan Surat Edaran Gubernur perlu diadakan evaluasi ulang, belum adanya muatan hukum dalam aturan penangannya, belum adanya sosialiasai akan aturan hukum penerapannya masih rancu di masayarakat, belum menyertakan Undang-Undang Karantina Kesahatan, Wabah penyakakit, perdaganagan dan ITE agar aturan lebih jelas dan efektif. The purpose of this study is to examine the Bali Province Emergency PKKM Policy through the Bali Governor's Circular Number 9 of 2021, Handling carried out in a strategic effort to deal with the problem of the spread of Covid 19 which endangers the condition of the community. This study uses a normative legal method by reviewing a literature approach with secondary data. The results of the study show that the Emergency PKKM Implementation Policy based on the Governor's Decree needs to be re-evaluated, there is no legal content in the rules for handling it, there is no socialization of the legal rules for its application, which is still ambiguous in the community, does not include the Health Quarantine Law, Disease Outbreaks, trade and ITE to make the rules clearer and more effective.

BUDAYA HUKUM DALAM KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA PADA PENGRAJIN PERAK DI BALI Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 2 (2015)
Publisher : University of Udayana

The Law No.28 year of 2014 regarding Copyright set about the protection of copyright works,one form of copyright works which is being protected is silver handicrafts.In Bali it is popular for its silver handicrafts which its motif is unique and creative so that the existence of silver handicrafts can penetrate international and domestic market.Silversmiths in Bali in producing works of silver handicrafts,in which they found the problem that they had to face such as the case that fallen upon silversmiths in creating their works as follows,first,there were the products of Balinese silver handicrafts registered its copyright by foreign party.The case was experienced by Desak Nyoman Suarti against Lois Hill the businessman from USA.Second,it is accused toward Balinese silversmith that he copied silver handicraft’s copyright owned by foreign party,it was happening toward Balinese craftsman Ketut Deni Aryasa against John Hardy the owner of PT.Karya Tangan Indah.It certainly harms Balinese silversmiths when the truth is that silver handicrafts can be protected by Copyright Law No.28 year of 2014 in the article of 38.From the issues mentioned above we conducted the research titled: Legal Culture in the Enforceability of the Law No.28 year of 2014 Regarding Copyright of the Balinese Silversmiths. The type of this research belonged to the study of empirical law. The result of research shows that, first, the type of law protection provided by the state towards traditional motifs is in the form of preventive and repressive law protection. Second, legal culture of silversmiths in Bali view traditional motifs as a work substance with work orientation is for a living so that value system being adopted by most silversmiths in Bali is not to register their works into the Copyright system.

Analisa yuridis keberlaukan peraturan daerah Provinsi Bali No 16 Tahun 2009 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029 dalam kerangka filsafat hukum Kadek Julia Mahadewi
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 13 No 2 (2019): PROGRESIF:Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Dinamika yang muncul dimasyarakat yang merasa hak hak asasinya dilanggar oleh beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Bali Tahun 2009-2029 maka analisa secara normatif terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Bali Tahun 2009-2029 mutlak dilakukan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan sekaligus menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat Bali.Adapun rumusan masalah yang diambil : Apakah pembentukan peraturan daerah provinsi Bali No 16 tahun 2009 sudah memenuhi unsur filosofis, yuridis dan sosiologis dalam aspek keberlakuannya?dan Apakah peraturan daerah provinsi Bali No 16 tahun 2009 sudah mencerminkan nilai keadilan dalam masyarakat? Metode Penulisan yang dipergunakan metode hukum Normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dianalisis dengan metode analisis kritis (critical analysis) melalui pendekatan analisis komprehensif (comprehensive analysis). Adapun Simpulan yang didapat Pertama, menurut teori keberlakuan hukum, pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 sudah memenuhi unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam pembentukannya dan kedua Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Belum mencerminkan keadilan bagi masyarakat.

PENERAPAN STRATEGI PEMASARAN GUNA PENINGKATAN PENJUALAN PUPUK MAGGOT DI DESA MARGA DAJAN PURI Muhammad Daffa Ukilarizqi; Kadek Sri Purnama Sari; Emi Angellina Mimaki; Kadek Julia Mahadewi; I Gede Andi Arta
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 4 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i4.1417-1427

Pengelolaan sampah menjadi permasalahan yang belum teratasi pada Desa Marga Dajan Puri, masih banyak sampah organik yang belum terolah. Faktanya, sampah organik dapat memberikan manfaat dan nilai guna apabila terkelola dengan tepat, seperti dengan menggunakan Black Soldier Fly (Maggot). Hasil pengelolaan sampah melalui maggot ini dalam bentuk pupuk organik yang bernilai sehingga meningkatkan perekonomian pada Desa Marga Dajan Puri. Akan tetapi, masyarakat belum paham mengenai strategi pemasaran dan branding untuk menjual pupuk ini. Maka, tujuan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata ini yakni untuk menemukan solusi atas masalah tersebut melalui pemberian edukasi kepada masyarakat setempat terkait dengan strategi pemasaran dan product branding. Metode yag dilakukan pada penyusunan program kerja ini yakni metode observasi wilayah serta observasi kegiatan. Hasil dari program kerja ini dilaksanakan dengan memaparkan materi terkait cara branding produk kemasan yang inovatif dan bauran pemasaran 4P secara tepat dan efektif, serta contoh penerapannya. Melalui kegiatan ini, masyarakat mampu mendapatkan insight baru, lebih memahami, dan mengimplementasikannya secara langsung. Kedepannya, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan usaha pupuk maggot ini ke pasar yang lebih luas sekaligus dapat meminimalisir sampah organik pada Desa Marga Dajan Puri.

PEMBUATAN LUBANG BIOPORI SEBAGAI ALTERNATIF PENANGGULANGAN SAMPAH ORGANIK DI SEKOLAH DESA MARGA DAJAN PURI Ni Kadek Wiratmi; Ni Kadek Cindy Astiti; Ni Kadek Ria Mahadiani; I Putu Rangga Purusha; Kadek Julia Mahadewi
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 4 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i4.1345-1354

Sampah adalah sisa sisa barang yang sudah tidak digunakan. Sampah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik dan anorganik apabila diolah dengan baik dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti, sampah organik yang bisa diolah menjadi pupuk kompos dengan media lubang biopori. Lubang Biopori merupakan metode mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah yang juga menghasilkan pupuk kompos dari sampah organik. Di Desa Marga Dajan Puri ini masyarakat masih belum memahami pengelolaan sampah dengan baik khususnya dalam pengelolaan sampah organik, yang dimana sampah ini bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir dan penyebab munculnya permasalahan kesehatan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk menanggulangi sampah organik, dan untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan lubang biopori yang efektif dan efisien. Metode yang digunakan yaitu mengidentifikasi masalah dengan melakukan observasi dan wawancara. Hasil dari kegiatan ini adalah menyediakan serta mengimplementasikan media lubang biopori sebegai tempat penanggulangan sampah organik menjadi pupuk kompos dan juga penanggulangan banjir di lingkungan sekolah.

IMPLIKASI PENYEBARAN BERITA HOAKS KAITANNYA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Publika Pengabdian Masyarakat Vol 4, No 01 (2022): Jurnal Publika Pengabdian Masyarakat
Publisher : Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya

Indonesia sebagai negara hukum dilihat dari ketentuan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma yang terkandung tercermin dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan kehidupan bermasyarakatPenyebaran berita hoaks tentu memiliki dampak pada kehidupan masyarakat, semanjak taun 2019 meningkatnya berita hoaks membaut bagaaiman penegakan hukum di Indonesia terhadap berita hoaks yang merupakn berita bohong yang keberadaannya direkayasa. Disini bagaimana peranan Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Informasi Teknologi Elektronik menajawab permasalahan yang ada di dalam masyarakat terhadap penyebaran berita hoaks yang terus bergulir tak lepas dari peran serta penegak hukum kepolisian, hakim dan jaksa dalam menjalankan tugasnya melakukan pengaturan dalam pelaksaan suatu aturan disini peran penegak hukum dalam memberantas penyebaran beriata hoaks sangat penting selain bersinergi dengan masyarakat dalam menciptakan kehipan yang tertib dan damai.Tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat khususnya desa Jungutan Kabupaten Kerangasem dapat memahami bagaimana penegakan hukum dalam pemberantas berita hoaks

PENGADAAN SOSIALISASI DAN PRAKTEK PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK BIOMESIN MAGGOT DI DESA MARGA DAJAN PURI Ni Putu Melin Meliana Putri; Kadek Regita Olivia Cahyani; Ricky Martua Thaddeas Febryan Pardede; I Kadek Indra Widiantaro Kesuma Jaya; Kadek Julia Mahadewi
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 9 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i9.3367-3372

Sampah menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pengelolaan sampah baik sampah organic maupun non organic menjadi hal yang perlu senantiasa diperhatikan. Banyaknya Ruang Terbuka Hijau di Desa Marga Dajan Puri menyebabkan banyaknya sampah yang dihasilkan adalah sampah organik berupa sisa-sisa makanan, dan juga sampah daun-daun dari pepohonan yang ada di sekitar desa. Tujuan dari diadakannya Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini yaitu untuk menemukan solusi terkait permasalahan yang terdapat di Desa Marga Dajan Puri saat ini. Berdasarkan observasi terjadi kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengelola limbah sampah organik yang ada. Hal itu terjadi karena kurangnya informasi dan edukasi kepada masyarakat. Dalam laporan ini akan dijabarkan mengenai bagaimana dengan adanya sosialisasi mengenai pengelolaan sampah organik menggunakan Biomesin Maggot tersebut dapat membantu masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah organik di Desa Marga Dajan Puri. Sehingga dengan adanya upaya tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kebersihan lingkungan, serta masyarakat dapat memahami konsep pengelolaan sampah organik yang dihasilkan. Metode yang digunakan adalah praktek langsung yang diawali dengan penyampaian informasi berupa edukasi yang disampaikan langsung oleh Narasumber. Dengan demikian, kegiatan ini akan menjadi efektif dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan sampah organik .

Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Ni Kadek Candra Nanda Devi; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Abstrak Penelitian yang dilaksanakan mempunyai tujuan guna menjelaskan bagaimana skema lengkap didalam menyelesaikan persengketaan dengan mempergunakan prosedur mediasi. Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi dipengadilan negeri. Dalam Perma No.1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi dipengadilan ialah hasil revisi berdasarkan Perma No.1 Tahun 2008 serta Perma No.2 Tahun 2003, dijelaskan mengenai arti mediasi ialah “langkah menyelesaikan sebuah persengketaan dengan mempergunakan tahapan musyawarah agar mendapatkan kesepakatan seluruh pihak yang mempergunakan bantuan seorang mediator”. Mediator tidak mempunyai sebuah wewenang memutuskan seperti hakim, tapi mempunyai kewenangan agar membuat perdamaian seluruh pihak yang dilibatkan dengan tidak terdapat pihak yang mempunyai perasaan di rugikan berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati. Takdir Rahmadi, mengemukakan bahwasanya seorang tokoh ataupun ahli hukum di Indonesia memberikan pernyataan bahwasanya mediasi ialah sebuah prosedur menyelesaikan sengketa diantara dua ataupun lebih pihak dengan mempergunakan musyawarah ataupun mufakat yang berbantuan pihak yang tidak mempunyai wewenang memutuskan serta bersifat netral. Lembaga pengadilan dipergunakan sebagai sarana guna mewujudkan tujuan peradilan yang pembiayaannya terjangkau, cepat serta sederhana dengan efisien serta efektif, yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung selaku peradilan paling tinggi di Indonesia memulai memberikan gagasan berbagai metode guna mempercepat didalam langkah menyelesaikan sengketa di Pengadilan. Sebuah gagasan yang lumayan progresif diantaranya ialah mengintegrasikan mediasi dipengadilan. Proses mediasi sendiri tersusun dari 3 tahap, yakni tahap pramediasi, tahap proses mediasi serta tahap berakhirnya mediasi. Tahap pramediasi ialah tahap awal yangmana mediatornya membuat susunan beberapa tahapan serta menyiapkannya ketika mediasi belum dilaksanakan. Tahap pelaksanaan mediasi ialah tahap yangmana seluruh pihak yang terlibat sengketa dipertemukan serta bermusyawarah didalam sebuah forum. Serta tahapan akhir yakni implementasi mediasi ialah tahap yangmana seluruh pihak melaksanakan berbagai kesepakatan yang sudah mereka sepakati bersama didalam sebuah perjanjian secara tertulis. Kata Kunci: Sengketa, Penyelesaian Masalah, Prosedur Mediasi, Mediator Pengadilan Abstract The research carried out has the aim of explaining how the complete scheme is in resolving disputes using mediation procedures. Based on Perma No.1 of 2016 concerning Mediation Procedures in district courts. In Perma No.1 of 2016 concerning Mediation Procedures in court, which is the result of a revision based on Perma No. 1 of 2008 and Perma No. 2 of 2003, it is explained about the meaning of mediation as "a step to resolve a dispute by using the stages of deliberation in order to get an agreement from all parties who use it. the help of a mediator". The mediator does not have the authority to decide like a judge, but has the authority to make peace for all parties involved with no party feeling disadvantaged based on the agreed agreement. Takdir Rahmadi, stated that a figure or legal expert in Indonesia stated that mediation is a procedure for resolving disputes between two or more parties by using deliberation or consensus assisted by parties who do not have the authority to decide and are neutral. Court institutions are used as a means to realize the objectives of a judiciary whose financing is affordable, fast and simple, efficiently and effectively, organized by the Supreme Court as the highest judiciary in Indonesia, starting to provide ideas for various methods to speed up the steps to resolve disputes in court. A fairly progressive idea is to integrate mediation in court. The mediation process itself is composed of 3 stages, namely the premediation stage, the mediation process stage and the mediation ending stage. The premediation stage is the initial stage in which the mediator makes arrangements for several stages and prepares them when mediation has not been carried out. The implementation stage of mediation is the stage where all parties involved in the dispute are met and discussed in a forum. And the final stage, namely the implementation of mediation, is the stage where all parties carry out various agreements that they have mutually agreed upon in a written agreement. Keywords: Dispute, Problem Solving, Mediation Procedure, Court Mediator

Pencurian Disertai Kekerasan dalam Pandangan Ilmu Kriminologi I Gusti Ayu Sri Adinda; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakPencurian merupakan kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Salah satunya berupa tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan. Pencurian yang disertai kekerasan umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pencurian dengan kekerasan sering ditemukan pada tindak pencopetan, perampokan, penjambretan, pemalakan dan pembajakan. Untuk itu semua masyarakat sebaiknya dapat bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pencurian di lingkungan masyarakat. Sehingga kejahatan tersebut dapat dicegah dan dikurangi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab munculnya tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan. Juga menilik tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam pandangan ilmu kriminologi.Kata Kunci: Pencurian, Kekerasan, KriminologiÂ AbstractTheft is a crime that can harm others. One of them is the crime of theft accompanied by violence. Theft that is accompanied by violence is generally carried out by two or more people. Violent theft is often found in pickpocketing, robbery, mugging, burglary and piracy. For this reason, all communities should be able to cooperate with the police in eradicating the crime of theft in the community. So that these crimes can be prevented and reduced. This study aims to determine the factors that cause the emergence of the crime of theft accompanied by violence. Also looking at the crime of theft with violence in the view of criminology.Keywords: Theft; violence; criminology

KEDUDUKAN ADVOKAT SEBAGAI NEGOSIATOR SENGKETA NON LITIGASI Ni Komang Ayu Widiasari; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Warta Desa (JWD) Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Warta Desa (JWD)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jwd.v4i2.191

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas peranan advokat sebagai negosiator sengketa nonlitigasi. Metode yang digunakan adalah wawancara langsung dengan narasumber. Peranan advokat di Budi Adnyana & Partners Law Firm dalam melaksanakan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi meliputi kegiatan negosiasi. Umumnya para pihak yang bersengketa menggunakan jasa advokat dalam penyelesaiannya. Dalam sengketa nonlitigasi advokat juga berperan sebagai konsultan, negosiator, meditor dan konsiliator.

Co-Authors Albinia Kireyna Anak Agung Ngurah Mahendra Wahyu Laksana Anak Agung Sagung Vitria Maheswari Aura Amarani Ayu Prisma Bagus Gede Ari Rama Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Krisna Prasada Emi Angellina Mimaki Gde Arya Surya Dharma Gusti Agung Rama Arya Diptha I Gede Andi Arta I Gusti Ayu Dilla Susmita Dewi I Gusti Ayu Sri Adinda I Kadek Indra Widiantaro Kesuma Jaya I Made Arya Paramartha I Made Indra Surya Pramudya Sukarsa I Made Yudha Pradnyana I Putu Ari Satya Widiantara I Putu Nanda Diva Aditya I Putu Rangga Purusha Ida Ayu Dwi Purnami Kadek Agus Purmadi Putra Kadek Indra Prayoga Dinata Kadek Indra Prayoga Dinata Kadek Regita Olivia Cahyani Kadek Sri Purnama Sari Komang Ayu Trisna Yanti Komang Ayu Windayanti Luh Gede Erda Erliana Dewi Made Jayantara Made Sharol Bhavani Maria Aurelia Regina Yacob Maria Matildis Bien Marina Yetrin Sriyati Mewu Muhammad Daffa Ukilarizqi Muhammad Mahesa Asykari Muzon Muhammad Maskur Arif Safaat Natasha Julia Djami Ni Gusti Ayu Mas Tri Wulandari Ni Kadek Candra Nanda Devi Ni Kadek Cindy Astiti Ni Kadek Ria Mahadiani Ni Kadek Rika Febriyanti Ni Kadek Vitriea Devi Ni Kadek Wiratmi Ni Komang Ayu Widiasari Ni Made Nopi Narayani Ni Nyoman Juwita Arsawati, Ni Nyoman Juwita Ni Putu Melin Meliana Putri Ni Putu Rosita Pratiwi Ni Putu Sawitri Nandari Ni Putu Trisya Putri Larasati Ni Wayan Indira Cahyani Pande Made Adinatha Putu Angelina Puteri Wijaya Putu Dinda Pradnyaditha Putu Mira Jyothi Pramanadiaswari Putu Pradita Wulandari Rayhan Mahaputra Hartono Ricky Martua Thaddeas Febryan Pardede Suci Rahayu Ariadi Tania Novelin Valencia Amelia Gunawan Vilda Rensiana

Title

Found 67 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 67 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 67 Documents
Search