Articles
<![CDATA[BENTUK PENGAWASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Ni Made Dwi Nurmahayani]]>;
<![CDATA[I Ketut Keneng]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (210.693 KB)
<![CDATA[Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagikepentingan diri sendiri yang tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen seringkalidirugikan oleh pelaku usaha yang berbuat curang karena lemahnya kedudukan konsumenakan hak-haknya, faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen disebabkan olehpendidikan yang masih rendah. Terbentuknya Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat (selanjutnya disebut LPKSM) diharapkan agar melindungi konsumen daripelaku usaha yang dapat membahayakan konsumen dan mencegah terjadinya perilakumenyimpang pelaku usaha dengan pengawasan yang dilakukan. Dalam makalah iniberjudul Bentuk Pengawasan Lembaga Perlindungan Swadaya Masayarakat DalamMemberikan Perlindungan Terhadap Konsumen, yang membahas persoalan bagaimanakahbentuk pengawasan lembaga perlindungan swadaya masyarakat dalam memberikanperlindungan terhadap konsumen. Metode yang digunakan dalam penulisan ini metodenormatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan ini adalah bentuk pengawasan dariLPSKM dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dengan carapenelitian, pengujian, dan/ survei terhadap barang dan jasa yang beredar di pasaran untukmenghindari terjadinya pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang.]]>
<![CDATA[ANALISA KASUS PERKOSAAN DISERTAI PEMBUNUHAN TERHADAP YUYUN DARI SUDUT PANDANG HUKUM HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Brian Edward Samuel Sorongan]]>;
<![CDATA[I Ketut Keneng]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 7 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.329 KB)
<![CDATA[Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, baik dewasa maupun anak-anak merupakan salah satu permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sedang marak akhirakhir ini. Yuyun, siswi SMP dari Bengkulu merupakan salah satu korban kekerasan seksual yang berujung pada kematian. Masalah penegakan hukum bagi pelaku perkosaan hingga menyebabkan terjadinya korban jiwa selalu menjadi permasalahan yang menarik untukdicermati, karena masalah penegakan hukum terhadap pelaku tidak hanya berkaitan dengan pemberian perlindungannya saja, akan tetapi berkaitan dengan hambatan yang dihadapi termasuk memikirkan mengenai tuntutan keadilan yang sering dikaitkan dengan perlindungan HAM bagi pelakunya. Hukuman untuk pelaku kejahatan seksual (perkosaan) sering tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban, keluarga korban maupun masyarakat luas yang menaruh simpati terhadap korban. Kasus tersebut juga semakin memantapkan rencana memperberat hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual yaitu hukuman mati bahkan memberlakukan hukuman kebiri.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MEMPUNYAI IKATAN PERKAWINAN DALAM PERUSAHAAN ]]>
<![CDATA[I Dewa Ayu Trisna Anggita Pratiwi]]>;
<![CDATA[I Ketut Keneng]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (162.497 KB)
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) karena mempunyai ikatan perkawinan dalam perusahaan dilatar belakangi oleh adanya perselisihan antara pengusaha dengan pekerja sehingga pengusaha melakukan PHK karena pekerja mempunyai ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya dalam satu perusahaan. Dengan demikian, diperoleh suatu tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHK karena mempunyai ikatan perkawinan dengan sesama pekerja lainnya dalam satu perusahaan. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif dengan melakukan pendekatan Undang-undang serta bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Perlindungan hukum terhadap pekerja tersebut tercantum dalam Pasal 153 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003).]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGUSAHA YANG MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KEPADA PEKERJA YANG SAKIT ]]>
<![CDATA[Nyoman Fatma Sari]]>;
<![CDATA[I Ketut Keneng]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.136 KB)
<![CDATA[Pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam suatu perusahaan dapat terjadi saat suatu perusahaan mengalami pailit sehingga tidak mampu memenuhi gaji karyawannya. Namun pada saat sekarang, PHK dapat terjadi terhadap pekerja yang sakit. Maka dari itu, diperoleh suatu tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui akibat hukum terhadap pengusaha yang melakukan PHK terhadap pekerja yang sakit. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif dengan melakukan pendekatan Undang – Undang serta bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam Pasal 153 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Nomor 13 Tahun 2003) diatur mengenai larangan pengusaha untuk melakukan PHK terhadap karyawannya yang sakit karena didukung dengan beberapa ketentuan yang berlaku. Kemudian untuk perlindungan hukum dari PHK terhadap pekerja yang sakit selanjutnya diatur dalam Pasal 153 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Dengan demikian, nasib pekerja yang mengalami PHK terutama karena sakit dapat lebih diperhitungkan dan kemungkinan dapat dihindari PHK tersebut.]]>
<![CDATA[KEKUATAN MENGIKAT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) ]]>
<![CDATA[Ngakan Agung Ari Mahendra]]>;
<![CDATA[I Ketut Keneng]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (28.295 KB)
<![CDATA[The focus of the study in this writing is related to the binding power of Memorandum of Understanding. This writing is based on reserach of Normative Law using library data. In discussing the problem, the research applied fact and concept of law approaches. The library data as law material were processed and analyzed descriptively. The conclusion of the research shows that seen from law jpoiint of view Memorandum Of Understanding basically has a binding power.]]>
<![CDATA[PENYITAAN DALAM PERKARA PIDANA DI POLRESTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[I Gede Agus Pande Wirajaya]]>;
<![CDATA[I Ketut Keneng]]>;
<![CDATA[S.L.P. Dawisni Manik Pinatih]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 02, Februari 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (55.958 KB)
<![CDATA[The aims of seizure who conducted by the investigator are to take over and keepunmovable or movable goods, tangible or intangible assets for the sake of verificationin the investigation, prosecution and judicature. The Investigators in performconfiscation should be accompanied by permit of confiscation from the head of the localDistrict Court. The head of the district court have right to refuse requests confiscationfrom the investigator as a function of control or authority of the head of the districtcourt, in order to avoid unnecessary seizure. In conduct seizure the investigators oftenfind obstacles finally able to reveal a crime.]]>
<![CDATA[AKIBAT KEPAILITAN TERHADAP ADANYA PERJANJIAN HIBAH ]]>
<![CDATA[Gede Adi Nugraha]]>;
<![CDATA[I Ketut Keneng]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (132.191 KB)
<![CDATA[Makalah ini berjudul akibat kepailitan terhadap adanya perjanjian hibah. Latar belakang penulisan ini adalah beberapa peraturan yang dibuat di Indonesia mengatur mengenai kepailitan, namun kenyataanya masih saja terdapat cara yang dilakukan oleh debitur (pailit) untuk mempertahankan hartanya agar tidak disita seluruhnya oleh Lembaga Kepailitan. Dengan cara hibah, debitur (pailit) dapat terbebas dari penyitaanharta pailit. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sendiri belum mengatur bahwa penarikan kembali dan penghapusan hibah dapat dikarenakan kepailitan yang dialami oleh debitur (pailit). Tujuan penulisan ini adalah untukmenganalisis akibat hukum kepailitan terhadap adanya perjanjian hibah yang dilakukan oleh debitur (pailit). Dalam penulisan ini digunakan metode hukum normatif yangpemecahan masalahnya didasarkan pada literatur dan perundang-undangan. Kesimpulan dalam penulisan ini adalah hibah yang dilakukan oleh debitur (pailit) dapat dimintakanpembatalan kepada pengadilan dan dinyatakan batal demi hukum, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitur mengetahui bahwatindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.]]>
<![CDATA[K E D U D U K A N B A D A N K E P E G A W A I A N N E G A R A S E B A G A I L E M B A G A P E N G E L O L A K E P E G A W A I A N M E N U R U T U N D A N G – U N D A N G N O M O R 5 T A H U N 2 0 1 4 T E N T A N G A P A R A T U R S I P I L N E G A R A ]]>
<![CDATA[Desak Nyoman Tri Putra Dewi]]>;
<![CDATA[I Ketut Keneng]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (828.865 KB)
<![CDATA[U n d a n g – U n d a n g N o m o r 5 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g A p a r a t u r S i p i l N e g a r a m e r u p a k a n d a s a r u n t u k m e l a k s a n a k a n t u g a s d a n f u n g s i u t a m a s e b a g a i p e g a w a i n e g e r i a t a u u n t u k m e n j a m i n k e l a n c a r a n p e n y e l e n g g a r a a n , k e b i j a k a n m a n e j e m e n p e g a w a i n e g e r i . T e r d a p a t p e r m a s a l a h a n y a i t u B a g a i m a n a k a h k e d u d u k a n B a d a n K e p e g a w a i a n N e g a r a p a s c a d i u n d a n g k a n n y a U n d a n g – u n d a n g N o m o r 5 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g A p a r a t u r S i p i l N e g a r a . M e t o d e y a n g d i g u n a k a n a d a l a h m e t o d e p e n e l i t i a n n o r m a t i f . D a l a m P a s a l 4 7 U n d a n g – U n d a n g N o m o r 5 T a h u n 2 0 1 4 d a n P e r a t u r a n P r e s i d e n N o m o r 5 8 T a h u n 2 0 1 3 y a n g m e n g a t u r T e n t a n g B a d a n K e p e g a w a i a n N e g a r a . P e r a t u r a n i n i d i k e l u a r k a n u n t u k m e n d u k u n g e f e k t i v i t a s s e r t a e f i s i e n s i p e l a k s a n a a n t u g a s d a n f u n g s i B a d a n K e p e g a w a i a n . K e b e r a d a a n B a d a n K e p e g a w a i a n N e g a r a s e c a r a e k s p l i s i t d i j e l a s k a n d a l a m U n d a n g – u n d a n g N o m o r 5 T a h u n 2 0 1 4 d a n k e d u d u k a n B a d a n K e p e g a w a i a n N e g a r a t e r d a p a t d a l a m P e r a t u r a n P r e s i d e n N o m o r 5 8 T a h u n 2 0 1 3 . U n t u k b a t a s a n k e r j a t i d a k d i a t u r d a l a m U n d a n g – u n d a n g N o m o r 5 T a h u n 2 0 1 4 d a n P e r a t u r a n P r e s i d e n N o m o r 5 8 T a h u n 2 0 1 3 .]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJALANI PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Putu Indah Dwi Lestari Martha]]>;
<![CDATA[I Ketut Keneng]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudjana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Juni 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (159.663 KB)
<![CDATA[Indonesia with a variety of issue, all of which are so complex and form a chain of related and cannot be disconnected, leaving a tragic story about the fate of the nation’s children. So that not a few children who become criminals. In Act. No. 23 of 2002 regarding Child Protection, children who commit offenses termed children in conflict with the law. Sentenced to prison will be placed in penitentiary child, as provided for in Article 60 in Act No. 3 of 1997 regarding Juvenile Justice. Children who are placed in these prison vulnerable to violence, because it is outside the family (on the scope of authority of state institutions), that requiring protection (protection).]]>
