Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.59
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Komunikasi Profesional Syntax Idea Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Journal of Public Administration and Government (JPAG) Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi PENGARUH SISTEM KEUANGAN DAN KEBIJAKAN MONETER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PADA ERA ORDE BARU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Khazanah Multidisiplin JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Comsep : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat PASCIDEV: Pasundan Social Science Development
Bustomi, Thomas
Univeristas Pasundan
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi

 1 
INISIATIF OPEN DATA PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA BANDUNG Achdiat Achdiat; Thomas Bustomi; Endah Marlovia
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v12i2.3756

Abstract

Kota Bandung memulai penerapan inisiatif open data pada 11 Desember 2015. Open data bagi Kota Bandung adalah sebuah prinsip keterbukaan sebagai bagian dari perbaikan proses manajerial pemerintahan agar pengambilan keputusan berjalan efektif dan efisien. Sejak diterapkan, Pemkot Bandung telah memanfaatkan open data secara konkret, salah satunya untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara real-time (waktu nyata secara kuantitas) khususnya dalam bidang keuangan, perdagangan dan kesehatan. Penerapannya di sektor UMKM , ada banyak masalah yang dihadapi: keberlangsungan komitmen kepemimpinan, budaya birokrasi yang sebagian besar masih tertutup, kapabilitas yang rendah, kebijakan yang belum mendukung, standar dan kualitas data, kurangnya kegunaan, aksesibilitas data, dan juga kemampuan publik dari pengguna data untuk memahami dan memanfaatkan big data. Karenanya, penelitian ini secara teknis, ingin memahami tata kelola dalam penerapan open data di Kota Bandung dan proyeksi kedepan bagi UMKM dalam memanfaatkan open data untuk meningkatkan layanan dan produk melalui pemahaman big data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasilnya, dalam kasus Kota Bandung tata kelola open data banyak dipengaruhi oleh komitmen kepemimpinan politik yang akan menentukan tindakan dari komitmen tersebut: kerangka kebijakan / hukum, struktur kelembagaan dan kapabilitas pemerintah, pasokan data dan permintaan data, keterlibatan dan kemampuan komunitas untuk membuka dan memanfaatkan data, dana untuk program open data, infrastruktur dan pemanfaatan teknologi, cerita-cerita sukses dan pelibatan perguruan tinggi. Secara umum open data di Kota Bandung telah mencapai aspek transparansi, tetapi belum mencapai akuntabilitas dalam konsep pemerintahan terbuka. Disisi lain, sampai saat ini belum ada bukti yang cukup pemanfaatan open data bagi UMKM. Disarankan, dalam kasus sektor UMKM yang baru mengadopsi big data, memahami bahwa pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem tata kelola open data: Pemerintah, komunitas, NGO, media, perguruan tinggi, swasta dan publik sangat penting untuk mencapai nilai-nilai yang dijanjikan open data.
PARTISIPASI PUBLIK DALAM COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PROGRAM SISTER CITY BANDUNG DAN JEPANG DALAM MENANGGULANGI SAMPAH DI KOTA BANDUNG Thomas Bustomi; Andre Ariesmansyah; Asep Kusdiman
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13 No 1 (2022): Vol. 13 No. 1, Januari 2022
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v13i1.5037

Abstract

Partisipasi publik dalam proses pembuatan keputusan akan mendatangkan keuntungan, yakni memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi para pem- buat keputusan melalui pengembangan pembuatan kebijakan yang berkualitas, bahwa kondisi yang ada pada awal kolaborasi dapat memfasilitasi atau menghambat kerja sama di antara para pemangku kepentingan dan antara lembaga dan pemangku kepentingan. sumber daya untuk berpartisipasi, atau untuk berpartisipasi secara setara dengan pemangku kepentingan lainnya, proses tata kelola kolaboratif akan rentan terhadap manipulasi oleh aktor yang lebih kuat. Hasil observasi dan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa sampah yang berada di pasar tersebut belum dikelola dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari penumpukan sampah dan daya tampung (TPS) yang kurang memadai di pasar sehingga sampah tercecer dimana-mana. Di sisi lain pola perilaku pengguna pasar yang belum dan cenderung tidak memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan besrama dan partisipasi dalam pengelolaan sampah masih kurang dan terabaikan, Karakteristik sampah di Kota Bandung terdiri dari sampah Organik (Sisa-sisamakanan, sayur-sayuran, buah-buahan) dan sampah Anorganik (plastik, alumunium, logam). Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa bahwa secara umum karakteristik sampah masih dominan sampah organik yang sebetulnya sangat mudah di oleh untuk kepentingan pembangunan lingkungan; Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi public dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung dengan model sister city menunjukan bahwa faktor internal (pendidikan, pendapatan, kepedulian terhadap sampah, pengetahuan tentang sampah) sementara pengetahuan tentang sampah pada aspek (Jenis sampah) tidak mempengaruhi tingkat partisipasi public, demikian juga faktor eksternal meliputi (peraturan, bimbingan dan penyuluhan, dan fasilitas teknologi); Kondisi lingkungan (kondisi drainase) tidak mempengaruhi tingkat partisipasi public. Berjalan Ketika curah hujan tinggi dan banjir yang setiap tahun teralami. Memang perlunya meningkatkan sumber daya.
FORMULASI STRATEGI ORGANISASI TELAAH RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN BANDUNG DAN KOTA BANDUNG PASCA COVID 19 Thomas Bustomi
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 1 (2023): Vol. 14 No. 1, Januari 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i1.6173

Abstract

Formulasi strategi organisasi dalam mendongkrak penerimaan retribusi pelayanan pasar cenderung menurun di perbatasan Kota Bandung dan Kabupatan Bandung sebagai dampak Covid19, meskipun sudah diterapkan insentif kepada pelaku dan pengguna pasar tradisional dimana pemerintah sangat terukur dalam menentukan besasarna Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan penerimaan daerah yang memberi kontribusi jalannya otonomi daerah, terlihat dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studikasus di Pasar Perbatasan Kota Bandung dan Pasar Kabupaten Bandung. Hasil penelitian ini menemukan terdapat faktor internal dan eksternal secara kelembagaan dalam penerimaan retribusi pelayanan pasar, dimana isu-isu organisasi secara strategis yang dihadapi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dinakhodai Dinas Perindustrian dan Perdagangan baik di Kota Bandung maupun di Kabupaten Bandung dan Kota Bandungdalam penerimaan retribusi pelayanan dihadapkan kepada parameter organisasi ,yaitu diawali dengan kondisi kelembagaan organisasi pasar yang tidak tegas antara kepemilikan daerah ( asset) atau kepemilikan probadi terlihat organisasi dan manajemen pengelolaan pasar yang masih lemah secara formal, hal ini ditandai dengan kurang tersentuh pendekatan teknologi informasi dan organisasi informal ( paguyuban) dampaknya, prosedur pengelolaan pasarkurang dijadikan barometer revitalisasi pasar. Penetapan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah sebagai pihak regulator dalam memungut retribusi daerah, namun juga berkaitan dengan masyarakat pasar dan paguyuban pada umumnya. Setiap aktor yang terlibat dalam konteks pasar tidak terlepas dari menjadi bagian inovasi organisasi di daerah, dimana badan-badan yang memenuhi ketentuan diatur dalam peraturan retribusi daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah.
Co-Authors Achdiat Achdiat Ade Irawan Alamsyah, Kamal - Ariesmansyah, Andre Asep Kusdiman Bambang Heru Purwanto Denny Aditya Dwiwarman Denok Sunarsi Eddy Yusup SP Endah Marlovia Erlangga, Heri Hery Nariyah Iwan Satibi Muljaya Samari Pandji Santosa Rihfenti Ernayani Rustandi . Rustandi Rustandi Sofjan Aripin Suryadi, Soleh Tati Sarihati Taufiq Rachmat Hidayat Turmudzi, Didi