Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Pendampingan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Produktivitas Masyarakat Ciwiru di Masa Pandemi COVID-19 Indah Fitria Sari; Brilian Abad Wijaya; Dede Cahyati Sahrir; Abdul Fatakh
Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/dimasejati.v4i2.12049

Abstract

Pandemi Covid-19 mengurangi dan membatasi aktivitas masyarakat, salah satu dampaknya adalah pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilakukan di lingkungan rumah masing-masing yang selanjutnya disebut dengan KKN-DR (KKN - Dari Rumah). KKN-DR ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Salah satu program yang dilaksanakan adalah pengelolaan limbah rumah tangga menjadi sesuatu yang bermanfaat, dalam hal ini adalah kompos. Kompos yang kami buat berbahan dasar dari limbah rumah tangga seperti sayuran, buah, dan sebagainya. Metode yang digunakan adalah metode partisipatif yang bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan yang tengah dihadapi. Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk dapat memanfaatkan limbah rumah tangga menjadi sesuatu yang lebih berguna dan menciptakan solusi daur ulang sampah organik. Adapun hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat mampu membuat kompos yang berbahan dasar sampah atau limbah organik sekaligus mengisi aktivitas dan memcu produktivitas masyarakat sekitar.
KEKERASAN PSIKIS OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Abdul Fatakh
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v7i2.11084

Abstract

Artikel ini berkesimpulan bahwa faktor ekonomi penyebab terjadinya kekerasan psikis yang dilakukan oleh istri terhadap suami disebabkan, sehingga istri acap kali mengucapkan kata-kata yang menyingung suaminya dengan merendahkan pekerjaan maupun pendapatannya. Selain itu istri berbicara dengan nada tinggi dan membentak suami, sehingga suami merasa tertekan, sering melamun, menyendiri dan tidak ada semangat dalam dirinya. Perilaku istri tersebut bertentangan dengan hukum Islam, baik menurut Al-Qur’an, Al-Hadits, maupun ijma’ ulama. Mestinya, istri harus menunaikan kewajibannya dengan berakhlak mulia terhadap suami, sehingga terhindar dari tindakan nusyuz oleh suami. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode kualitatif normatif yaitu suatu penelitian hasil dari data deskriptif  yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, yang bertujuan mengutamakan unsur keaslian dalam suatu penelitian.
IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERSPEKTIF PRINSIP BERKONTRAK KUHPerdata SEBAGAI HUKUM POSITIF Abdul Fatakh; Rabith Madah khulaili Harsya
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 7, No 2 (2022): DESEMBER 2022
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v7i2.12550

Abstract

bertumbuhnya perbankkan syariah di Indonesia perkembangannya sangat pesat sekali, di tandai tumbuhnya lembaga keuangan perbankan Syariah dari BUMN dan BUMS, salah satu dari produk perbankan syariah tersebut yang sangat dikenal yaitu pembiayaan mudharabah, kemudian yang membedakan secara prinsip antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional yaitu pada akad berkontrak atau perjanjian, dalam konsep dan teori akad berkontrak pembiayaan mudharabah di bank syariah tersebut di atas, menggunakan prinsip dan asas akad Syariah atau hukum Islam, sedangkan perjanjian bank konvensional lebih mengedepankan prinsip-prinsip perjanjian KUHPerdata. Kemudian banyak yang memperdebatkan dan pro kontra tentang Implementasi prinsip-prinsip perjanjian pembiayaan mudharabah perbankan syariah di Indonesia Prespektif prinsip atau akad berkontrak kitab Undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) Bagaimana implementasi prinnsip perjanjian Pembiyaan mudharabah perbankan syariah di Indonesia Prespektif KUHPerdata? menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam asas-asas akad pembiayaan mudharabah bank syariah? Implementasi Prinsip-prinsip Syariah Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia Prespektif KUHPerdata sebagai hukum positif, adalah Bisa, karena asas-asas perjanjian KUHPerdata tersebut tidak bertentangan dengan syarak, syariat Islam, hakekat akad atau perjanjian (kontrak), Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Walaupun kedua asas memiliki perbedaan sangat mendasar pada filosofi hukum dan secara garis besar perbedaan yang sangat relevan dan signifikan tentang asas akad pembiayaan mudharabah bank syariah dan asas perjanjian menurut KUHPerdata adalah asas akad menurut hukum Islam sah bila tidak bertentangan dengan syariat sedangkan menurut hukum eropa kontinental perjanjian sah bila tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Aspek aspek yang membuat bank syariah dalam perikatan berkontrak perjanjian dengan akad pembiayaan mudharabah antara kreditur dan debitur menggunakan regulasi atau landasan dan atau dasar hukum perjanjian KUHPerdata sebagai hukum positif adalah, karena bank syariah di Indonesia masih dalam satu wilayah negara kedaulatan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan faktor lainnya asas-asas akad pembiayaan mudharabah bank syariah dan asas-asas perjanjian menurut KUHPerdata sebagai hukum positif relevan dan tidak bertentangan dengan syarak dan Undang-Undang 1945 dan Pancasila, untuk rujukannya.hukum Islamnya bisa menggunakan dalam Fatwa Dewan Syariah dan Fatwa MUI.
PERAN NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM NARAPIDANA AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Rabith Madah Khulaili Harsya; Anis Kurahmawati; Abdul Fatakh
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARI' DAN ILMU HUKUM) Vol 8, No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v8i1.14294

Abstract

Covid-19 has been declared a pandemic by the World Health Organization (WHO). Apart from causing a health emergency, the presence of this virus also has implications for several sectors such as finance which stem from an unstable economy. Based on this, the role of the state is needed to guarantee its prevention and handling. Indonesia as a constitutional state must guarantee certainty and protection by temporarily suspending coaching as a form of protection for convicts. Philosophically, the issuance of a circular letter from the director general of correctional institutions has considered the situation where cases of the spread of the Covid-19 outbreak are increasing day by day, so that the director general of correctional institutions acts as responsible for the situation in correctional institutions and continues to coordinate with the minister of law and human rights. (as the oversight of the penitentiary).This type of research is library research (library research), in the sense that all data sources come from written materials in the form of books, documents, magazines and texts that are related to the topic of discussion through a review of various literature related to research which includes primary, secondary data. , dantertier. The data collected, read.The results of this study, namely the results of this study are to explain and explain the role and efforts of the state in handling the pandemic as a form of manifestation of the purpose of the presence of the state, namely to protect the entire Indonesian nation. Keywords: The Role of the State, Legal Protection, and Guidance.
Islamic Law: KONTROVERSI DINAR DIRHAM SEBAGAI ALAT TUKAR JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF FIQIH KONTEMPORER Dede Al Mustaqim; Abdul Fatakh
LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 2 (2023): LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (August)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/lexlaguens.v1i2.12

Abstract

The issue with this controversy is the use of dinar and dirham as the standard currency in the past, which is considered by some Muslim groups as a superior exchange tool for buying and selling compared to modern currency. However, on the other hand, the use of dinar and dirham is deemed impractical in its application. The purpose of this research is to explore the views of contemporary fiqh scholars on the use of dinar and dirham as a means of exchange in buying and selling, and to examine to what extent the use of dinar and dirham can be applied in the context of modern economics. The research method employed is literature study by collecting and analyzing various opinions of scholars and relevant literature. The results of the study show that contemporary fiqh scholars have diverse views on the use of dinar and dirham as a means of exchange in buying and selling. Some scholars argue that the use of dinar and dirham is still relevant in the context of modern economics because they have stable intrinsic value and can avoid inflation problems. However, there are also those who believe that the use of dinar and dirham is limited to the past and is not practical in its use in the modern era. The conclusion of this research is that the use of dinar and dirham as a means of exchange in buying and selling remains a topic of debate in the perspective of contemporary fiqh. The decision to use dinar and dirham or other currencies should be based on the convenience and needs of society, as well as adequate infrastructure support for their use. This research can provide a more comprehensive understanding of the controversy surrounding the use of dinar and dirham in the context of contemporary fiqh and can serve as a reference for academics and society to make wise decisions in the use of exchange tools for buying and selling.
DINAMIKA POLITIK HUKUM PERBANKAN SYARIAH PASCA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 Abdul Fatakh; Rabith Madah Khulaili Harsya
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARI' DAN ILMU HUKUM) Vol 8, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v8i2.16406

Abstract

Syari’ah economic practice actually has been widely recognized by Indonesian Moslem. However, a new positive   form of   this   practice   only   begins   after   reformation   period   by the establishment of Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, and Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah. Act on Syari’ah Banking has been delivered as the governmental appreciation and accommodation to public norms (living law). Moreover, economic practice   access   with syari’ah principle becomes so facilitated, and thus, any   banking   conventional   activities appear   being   easily   conducted   in   benefiting   banks   in   general   while   preserving   the costing pattern and other issues based on syari’ah principle.This type of research is library research (library research), in the sense that all data sources come from written materials in the form of books, documents, magazines and texts that are related to the topic of discussion through a review of various literature related to research which includes primary, secondary data. , dantertier. The data collected, read.The political dynamics of sharia economic law in legislation as a form of juridical implementation of sharia economics can be seen from Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1992 concerning Banking, where sharia banks are understood as profit-sharing banks. The rest of the sharia banks must comply with conventional-based general banking regulations. Key Words: Regulation, Syaria’ah Banking, Competence
THE IMPACT COVID-19 ON POVERTY LEVEL OF COMMUNITY FROM AN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE Ana Adiliani; R Agus Abikusna; Abdul Fatakh; Abdurokhim Abdurokhim
Journal of Economic Development and Village Building Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jedvb.v1i1.1

Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze poverty in terms of the Covid-19 Pandemic and in general before the Pandemic hit Rungkang Village, and how to overcome poverty occurs through the role of government and the Islamic economy so that it can eliminate poverty. This type of research is descriptive qualitative research, and the approach used in this research is ethnographic research. The research location taken was in Rungkang Village, Losari District, Brebes Regency. The implementation time is from November 2021 to May 2022. The data taken is real data obtained from the field. Sources of data in this study were obtained from communities affected by the Covid-19 pandemic in Rungkang Village, Losari District, Brebes Regency. Data collection techniques were carried out using observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses interactive Milles and Huberman analysis. The results of the study show that the Covid-19 Pandemic has had an impact on changing the behavior of the people of Rungkang Village where economic activity has driven an increasing poverty rates where unemployment has reduced the economy.