Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

PROBLEM BASED LEARNING DALAM PEMBELAJARAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN SMART AND GOOD CITIZENSHIP Camellia; Edwin Nurdiansyah; Puspa Dianti; I Putu Windu Mertha Sujana
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan merupakan sarana yang efektif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan tujuan negara Indonesia yang ketiga yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk memperoleh hasil Pendidikan yang baik sudah seharusnya didukung oleh proses pembelajaran yang baik pula dengan menggunakan berbagai model dan metode yang sesuai sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Problem based learning merupakan salah satu model yang mampu meningkatkan perhatian, kemampuan serta aktivitas dari siswa sehingga dapat untuk mengkonstruksi pengetahuan sebagai bagian dari memahami suatu konsep dalam pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deksriptif. Sumber data yang digunakan berupa jurnal penelitian terdahulu yang menjawab pertanyaan penelitian yang diteliti dan didukung oleh data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan lainnya. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur. Teknik analisis data menggunakan triangulasi sumber yaitu berupa mencari data dari berbagi sumber jurnal dan Pustaka yang berbeda untuk memastikan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukan tujuan Pembelajaran kewarganegaraan yaitu smart and good citizenship akan dapat dicapai melalui Problem based learning karena model ini mampu mengasah aspek berpikir kritis sekaligus melatih untuk secara nyata memecahkan persoalan yang dihadapi.
PROBLEM BASED LEARNING DALAM PEMBELAJARAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN SMART AND GOOD CITIZENSHIP Camellia; Edwin Nurdiansyah; Puspa Dianti; I Putu Windu Mertha Sujana
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan merupakan sarana yang efektif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan tujuan negara Indonesia yang ketiga yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk memperoleh hasil Pendidikan yang baik sudah seharusnya didukung oleh proses pembelajaran yang baik pula dengan menggunakan berbagai model dan metode yang sesuai sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Problem based learning merupakan salah satu model yang mampu meningkatkan perhatian, kemampuan serta aktivitas dari siswa sehingga dapat untuk mengkonstruksi pengetahuan sebagai bagian dari memahami suatu konsep dalam pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deksriptif. Sumber data yang digunakan berupa jurnal penelitian terdahulu yang menjawab pertanyaan penelitian yang diteliti dan didukung oleh data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan lainnya. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur. Teknik analisis data menggunakan triangulasi sumber yaitu berupa mencari data dari berbagi sumber jurnal dan Pustaka yang berbeda untuk memastikan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukan tujuan Pembelajaran kewarganegaraan yaitu smart and good citizenship akan dapat dicapai melalui Problem based learning karena model ini mampu mengasah aspek berpikir kritis sekaligus melatih untuk secara nyata memecahkan persoalan yang dihadapi.
GENDER EQUALITY OF BALINESE WOMEN AS A MANIFESTATION OF EQUALITY CITIZENS I Putu Windu Mertha Sujana; Camellia Camellia
Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn Vol 10, No 1 (2023): Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36706/jbti.v10i1.21098

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini mengkaji kedudukan wanita Bali dalam perkawinan Hindu di Bali ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 dan perwujudan kesetaraan bagi warga negara Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan kajian tentang perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan Hindu di Bali. Alasan dilakukannya penelitian ini adalah karena ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat patriarki. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Secara umum kaum feminis dan masyarakat menerima adanya perkawinan nyentana dalam masyarakat patriarki; (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 menjadi pedoman dalam mewujudkan kesetaraan gender antara kedudukan perempuan dan laki-laki, hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan perkawinan nyentana dimana hampir tidak ada perbedaan pembagian tugas dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam dikotomi publik. dan domestik; Penelitian ini diharapkan mampu menjadi kajian literatur dalam mewujudkan kesetaraan warga negara.  ABSTRACTThis research examines the position of Balinese women in Hindu marriages in Bali in terms of the Law of the Republic of Indonesia No. 7 of 1984 and the embodiment of equality for Indonesian citizens. The purpose of this research is to conduct a study on the protection of women's rights in Hindu marriages in Bali. The reason for conducting this research is because of gender inequality between men and women in a patriarchal society. This study uses a qualitative approach and descriptive method. Data collection is done by interview, observation, and documentation study. The results of the research show that: (1) In general, feminists and society accept the existence of nyentana marriages in a patriarchal society; (2) Law of the Republic of Indonesia No. 7 of 1984 serves as a guideline in realizing gender equality between the positions of women and men, this is evidenced by the implementation of nyentana marriages where there is almost no difference in the division of tasks and roles between men and women in the public dichotomy. and domestic. This research is expected to be able to become a literature review in realizing citizen equality.
LARANGAN PERKAWINAN SESAMA MARGA PARNA DALAM HUKUM ADAT BATAK TOBA (Studi Kasus di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi) Ika Pramita Rusadi Dawolo; I Made Yudana; I Putu Windu Mertha Sujana
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5 No 1 (2023): April, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This thesis is entitled Prohibition of Same-Marga Parna Marriage in Toba Batak Customary Law (Case Study in Alam Barajo District, Jambi City). This goal is motivated by differences in perspective between Batak customary law and national marriage law related to the rules of the marriage system, the prohibition on same-marga parna marriage which has become a tradition that continues to be preserved by the Batak indigenous people of Jambi City until now it is a phenomenon worthy of research. The purposes of this study (1) To find out and understand the implementation of the prohibition on same-marga parna marriages in Batak Toba customary law in Alam Barajo District, Jambi City (2) To know and understand the sanctions given to indigenous peoples who violate the prohibition on same-marga parna marriages in Alam Barajo District, Jambi City (3) To find out whether the marriage system according to Toba Batak customary law in Alam Barajo District, Jambi City is in accordance with the marriage system according to national law. This research is a descriptive qualitative research with data collection methods in the form of interviews, observation, and documentation studies. The location of this research was conducted in Alam Barajo District, Jambi City. Based on this research, the researchers found that there was a significant difference in perspective between the national marriage law (Law no. 1 of 1974) and Batak customary law. However, it was also found that there was compatibility between the national marriage law and Batak customary law regarding marriage rules.