Ramziati Ramziati
Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DALAM PELAKSANAAN CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) KEPADA MASYARAKAT OLEH PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I LANGSA DI GAMPONG ALUE DUA Mulyana Mulyana; Ramziati R; Nasrianti N
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 1, No 1 (2018): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v1i1.2543

Abstract

The implementation of corporate responsibility by PT. Perkebunan Nusantara I Langsa ithe form of partnership and community development programs by observing Law Number 40 year 2007 concerning Limited Liability Companies, Government Regulation Numer 47 year 2012 and strengthened by Ministerial Regulation Number PER-02/MBU/7/2017 concerning the Partnership and Community. Which cannot be denied that the positive impact on the community and environment, specifically in terms of granting capital loans as venture capital for fostered partners in Gampong Alue Dua. in the case of granting capital loasn, a legal relationship arises, namely rights and obligations between the company and the fostered partners considers that the venture capital fund is a grant from the campany. The purpose of this study is to find out and explain the implementation of corporate responsibility to the community and the environment, and explain the implementation constraints and efforts to resolve the implementation of corporate responsibility. This research in an empirical juridical legal research, with qualitative legal research types, the source of legal material used is primary and secondary legal materials, research collection techniques are carried ou by interview and literature study methods, research analysis is done by descriptive analysis. Based on the results of research that PT. Perkebunan Nusantara I Langsa has implemented corporate social resposibilty in the from of the Partnership and Community Development Program. The constraints and resolution efforts faced by PT Perkebunan Nusantara I Langsa in the implementation of corporate social responsibility are divided into two, namely in the Partnership Program, the obstacles include: difficulty finding loan data, no confiscation seizure, wrong perception from the community, The Community Development Program has problems, namely difficulties in place surveys, The solution is a persuasive approach. It is recommended to the company in the partnership program the need for a detailed explanation in the nechanism to be followed by the fostered partners from various stages so that the company has no difficulty in billing the fostered partners, and the company can balance petigas with the company’s work area so that it is easy to conduct surveys or the didtribution of aid funds right on target. Key words: Corporate Social Responsibility, PKBL, Implementation.
Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara Taylor Mahirah Gorden Dengan Pemilik Pakaian Rina Arjukni; Ramziati R; Arnita A
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 3 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i3.5102

Abstract

Default means less performance either or does not fulfill this obligation as which has been agreed. No only it can also be meant the absence of something Achievement. and if there is a default, icertainly infringement of in law interest, iinterest which is regulated and protected by law - the debtor, even though-has been declared negligent, still negligent to fulfill the commitment, or if something which must be given or do only in a time which has been determined. The type of study used in in this study is a juridical empirical study. The data sources for this research are primary data and secondary data. This research is classified as research with qualitative data types, namely by managing primary data sourced from Taylor Mahirah Gorden. The results of the research from this paper indicate that: 1) What are the causes for the occurrence of default in the agreement between the sewing owner and the tailor. 2) Efforts to resolve non- performance that were carried out by business sewing services clothes Taylor Mahirah curtains.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PENYAKIT INFEKSI DALAM PELAYANAN KESEHATAN (Studi Penelitian Di Rumah Sakit Bunga Melati Kota Lhokseumawe) Nafha Akmelya; Marlia Sastro; Ramziati R
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 2, No 1 (2019): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v2i1.4064

Abstract

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi konsumen. Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan terhadap penularan penyakit infeksi dalam pelayanan kesehatan sangat di perlukan khususnya di Rumah Sakit Bunga Melati. Seluruh pasien yang dirawat merupakan individu yang rentan terhadap penularan penyakit infeksi. Penyakit infeksi dapat disebabkan oleh kelalaian tenaga medis atau penularan dari pasien lain. Penularan dapat melalui udara, cairan tubuh, makanan dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien penyakit infeksi dalam pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Bunga Melati belum terlaksana secara maksimal. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien penyakit infeksi dalam pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Bunga Melati terbagi menjadi dua, yaitu hambatan internal dan eksternal. Upaya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien penyakit infeksi dalam pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Bunga Melati terbagi menjadi dua, yaitu upaya internal dan eksternal. Diharapkan kepada pasien selaku konsumen kesehatan untuk lebih berperan aktif dalam menanyakan informasi mengenai keadaannya. Diharapkan kepada instansi yaitu rumah sakit dan pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal dan efisien bagi pasien selaku konsumen dalam bidang kesehatan pada Rumah Sakit Bunga Melati Kota Lhokseumawe. Disarankan juga kepada tenaga kesehatan memberikan informasi mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi yang paling mudah untuk diterapkan yaitu dengan 5 momen cuci tangan.
IMPLEMENTASI PRINSIP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) TERHADAP LINGKUNGAN (Pada PT. Perkebunan Nusantara II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat) Lely Wahyuni Br. Sitepu; Marlia Sastro; Ramziati R
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 2, No 1 (2019): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v2i1.4062

Abstract

Prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan ketentuan tersebut perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan CSR, namun dalam kenyataannya masih ada beberapa perusahaan yang mengabaikan dan belum sepenuhnya melaksanakan CSR. Salah satunya PT. Perkebunan Nusantara II Kebun Kwala Sawit yang belum dapat melaksanakan CSR secara benar, hal ini akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang dikhawatirkan akan mencemari lingkungan serta menghambat aktivitas masyarakat di kemudian hari. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dilakukan dengan cara pengolaan kembali terhadap limbah dan pemantauan setiap satu bulan sekali serta melakukan kunjungan sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan agar hubungan masyarakat dengan perusahaan tetap terjalin dengan baik, hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu adanya kecemburuan di kalangan masyarakat terhadap penduduk yang diterima sebagai tenaga kerja di perusahaan, adapun upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan yaitu dengan pemanfaatan kembali limbah yang dihasilkan serta memberikan bantuan berupa beasiswa, pembangunan sekolah, dan pemberian bahan pangan berupa beras.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DARI PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER) PADA PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA Muhammad Rizki; Ramziati R; Hamdani H
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4225

Abstract

Studi ini bertujuan untuk Untuk menjelaskan kedudukan pemegang saham minoritas sebagai pihak yang berkepentingan dan perlindungan hukum terhadapnya dari merger Perseroan Terbatas dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Merger merupakan restrukturisasi yang sering dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan oleh karenanya perlu adanya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas karena kedudukannya dengan prinsip one share one vote pada pengambilan keputusan terhadap merger dalam RUPS lebih lemah dari pemegang saham mayoritas. Pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan merger diberikan hak untuk menjual sahamnya dengan harga wajar namun tidak menghentikan proses merger tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar untuk melakukan penelitian. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dengan kedudukan pemegang saham minoritas yang lebih lemah dari pemegang saham mayoritas dalam RUPS, dikarenakan jumlah kepemilikan saham. pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap merger, diberikan hak (appraisal right), yaitu hak untuk menjual sahamnya dengan harga wajar dalam Pasal 126 ayat (2). Namun proses merger tetap berjalan, yang menunjukkan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang saham minoritas tidak dapat menghentikan proses merger. Sehingga UUPT belum mampu memberikan perlindungan hukum yang jelas untuk mengakomodir hak dan kepentingan pemegang saham minoritas yang di rugikan dalam proses merger sebagaimana diisyaratkan dalam prinsip Good Corporate Governance (GCG). Disarankan untuk melakukan revisi atau penambahan terhadap UUPT dalam hal mergernya Perseroan untuk lebih mampu mengakomodir hak dan kepentingan pemegang saham minoritas terhadap merger dikarenakan posisi pemegang saham minoritas yang masih sulit menjalankan hak dan kepentingannya dalam merger khususnya dalam Perseroan tertutup, untuk mendorong penerapan prinsip GCG sehingga menjamin keadilan dan kepastian hukum terhadap pemegang saham minoritas.
ANALISA YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG PENERAPAN ASAS RESMI DAN PATUT DALAM PERKARA PERCERAIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 201 TENTANG PEMBENTUKAN PERUNDANG UNDANGAN Saifuddin Saifuddin; Jamaluddin Jamaluddin; Ramziati Ramziati
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 1 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v7i1.1982

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa secara yuridis  sosiologis terhadap penerapan asas resmi dan patut dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif sosiologis. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan asas resmi dan patut dalam penyelesaian perkara perdata perceraian di Mahkamah Syar’iyah mengalami kendala secara sosiologis, dimana surat panggilan sidang atau relaas panggilan cenderung lebih sering diterima oleh aparat kampung: sekretaris kampung, kepala dusun atau pun kepala lorong, hal tersebut terjadi karena kepala desa/kampung sering tidak berada di tempat, sehingga surat panggilan sidang atau relaas panggilan sidang sering diserahkan dan diterima oleh sekretaris kampung, kepala dusun atau pun kepala lorong. Fakta tersebut menunjukkan bahwa norma keabsahan sebuah surat panggilan sidang atau relaas panggilan sidang perkara perdata perceraian (Pasal 390 HIR, Pasal 718 ayat (1) RBg, Pasal 26 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam), yang selama ini menjadi pedoman pelaksanaan pemanggilan para pihak, sudah tidak sesuai lagi diterapkan dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar’iyah akibat adanya perubahan struktur sosial kemasyarakatan, sehingga perlu adanya redefinisi tentang standar keabsahan sebuah surat panggilan sidang atau relaas panggilan.
KEKUATAN HUKUM PUTUSAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (BEDA AGAMA) (Studi Putusan No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.) Dian Zulfa Aklima; Fauzah Nur Aksa; Ramziati R
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 1 (2021): Mei
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v9i1.3867

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH SIMPANG TIGA REDELONG Nor Solichin; Jamaluddin Jamaluddin; Ramziati Ramziati
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i1.7941

Abstract

Meskipun ibu orang yang lebih berhak mengasuh anak sesuai Pasal 105 KHI, tapi kenyataan empiris di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong memberikan hak asuh kepada ayah. Penelitian bertujuan menganalisis pertimbangan hakim memberikan hak asuh, eksekusi hak asuh anak dan perlindungan anak pasca perceraian. Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. data primer diperoleh melalui wawancara. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim memberikan hasuk kepada supaya memberikan perlindungan terbaik bagi anak. Eksekusi hak asuh belum pernah dilakukan karena belum pernah ada masyarakat yang mohonkan ke Mahkamah. Perlindungan anak setelah putus perkawinan orangtua lebih terjamin dipelihara oleh ayah secara materil.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT PUTUSAN NOMOR 207/Pdt.G/2019/MS.BIR Fazlon Fazlon; Manfarisyah Manfarisyah; Ramziati Ramziati
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i1.7940

Abstract

Wasiat wajibah ialah wasiat yang pelaksanaanya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung pada kehendak si yang meninggal dunia. Sementara itu, anak angkat mempunyai hak untuk menggugat waris terhadap ahli waris sebab secara hukum sebagaimana yang diatur dalam KHI pasal 209 ayat 2. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis persoalan wasiat wajibah bagi anak angkat dan pertimbangan hakim terhadap wasiat wajibah bagi anak angkat dalam Putusan Nomor 207/pdt.G/2019/MS.Bir di Mahkamah Syar’iah Bireuen, dan wujud perlindungan hukum terhadap wasiat wajibah bagi anak angkat dalam hukum kewarisan islam.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dan sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pendapat hakim tentang Pertimbangan wasiat wajibah terhadap anak angkat di Mahkamah Syar’iyah Bireuen adalah anak angkat mempunyai hak untuk menggugat waris terhadap ahli waris sebab secara hukum sebagaimana yang diatur dalam KHI pasal 209 ayat 2 yang berbunyi: Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya. Saran penjelasan tentang pembagian wasiat wajibah masih belum terlalu jelas maka hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan.
KEABSAHAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH TRHADAP ANAK ZINA SETELAH BERLAKUNYA KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi kasus di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara) Adinda Alda Indriyana; Ramziati R; Jumadiah J
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.7502

Abstract

Studi ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui bagaimana penentuan wali nikah bagi anak zina di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara dan akibat hukum dengan adanya ayah biologis yang menjadi wali nkah bagi anak zina. Ketentuan mengenai anak telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 43 ayat (1) bahwa anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dalam kehidupan masyarakat terdapat perkawinan yang telah didahului oleh suatu hubungan yang dilarang, artinya ketika dilakukan akad nikah mempelai wanita sudah dalam keadaan mengandung anak dari laki-laki yang menghamilinya. Pada Pasal 100 KHI dalam perkawinan hamil ini ayah biologis tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak luar nikah. Namun dalam kehidupan terdapat kasus perkawinan yang diwalikan oleh ayah biologis yang tidak sah menurut hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan kualitatif dan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan buku-buku serta pendapat para ahli. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Data yang diperoleh yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier melalui dan mengkaji literatur-literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam menentukan wali nikah bagi anak zina di kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara terdapat penyimpangan dalam menentukan wali nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada berdasarkan Undang-Undang. Yaitu ayah biologis yang menjadi wali nikah bagi anak zina. Akibat hukum dari ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak zina adalah ketidakabsahan pernikahan, melakukan suatu perzinahan, terputus nasab, tidak ada mewarisi, kesulitan membuat surat-surat penting, dijauhkan oleh masyarakat. Disarankan agar aparatur Desa bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menangkap oknum-oknum yang tidak sesuai dalam menjalankan aturan yang berlaku menurut peraturan Undang-Undang dan memberikan sanksi yang tegas agar nantinya peristiwa ini tidak terjadi lagi. Media akademisi kesehatan sepertinya akan sangat membantu dalam menanggulangi peristiwa ini. Diharapkan orang tua anak dapat menunjukkan hasil bukti kesehatan ibu kandung sangat awal kehamilan hingga melahirkan, bukti itu nantinya akan dijadikann persyaratan dalam mengajukan pernikahan.Kata Kunci: Keabsahan, Wali Nikah, Anak Zina