Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)

PENERAPAN INOVASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN GUNA MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Lely Indah Mindarti; Choirul Saleh; Aulia Puspaning Galih
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 6, No 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (834.039 KB) | DOI: 10.31764/jmm.v6i1.6336

Abstract

Abstrak: Seluruh informasi yang terkait dengan pengelolaan negara harus berani dipublikasikan secara transparan, terkecuali di dalamnya terdapat rahasia negara yang memang tidak boleh diketahui publik dan diatur di dalam UU. Masalah yang ditemui di Desa Arjowilangun adalah kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap UU KIP 2008 dan SLIP Desa, kedua adalah kurangnya pemanfaatan sistem informasi untuk menyediakan informasi public desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk berkontribusi terhadap upaya pemerintah desa Arjowilangun dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik desa. Kegiatan ini difokuskan kepada pemahaman aparatur desa serta masyarakat terhadap UU KIP 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang SLIP Desa serta peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pemanfaatan system informasi manajemen. Terdapat tiga program yang dilakukan adalah sosialisasi, pelatihan dan focus group discussion (FGD). Peserta terbukti memahami materi mengenai UU KIP 2008 dan SLIP Desa dari sesi tanya jawab dan diskusi yang dilakukan setelah penyampaian materi. Selain pemahaman materi, peserta juga terbuki mampu menjalankan website dengan baik. Abstract: All information related to state management must dare to be published in a transparent manner, unless it contains state secrets which are not publicly known and are regulated in law. The problem encountered in Arjowilangun Village is the lack of understanding of the village apparatus towards the Information Disclosure law year 2008 and Village SLIP, the second is the lack of use of information systems to provide village public information. Based on this background, this service activity aims to contribute to the efforts of the Arjowilangun village government in realizing village public information disclosure. This activity focus on understanding the village apparatus and the community towards the 2008 KIP Law and Information Commission Regulation Number 1 of 2018 concerning Village SLIP and increasing the capacity of village officials in the use of management information systems. There are three programs carried out: socialization, training and focus group discussions (FGD). Participants proved to understand the material regarding Information Disclosure law year 2008 and Village SLIP from the question and answer session and discussion that was held after the presentation of the material. In addition to understanding the material, participants were also shown to be able to run the website well.
STRATEGI PENGEMBANGAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI JAWA TIMUR Aulia Puspaning Galih
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 4, No 2 (2020): JUNI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.739 KB) | DOI: 10.31764/jmm.v4i2.1951

Abstract

Abstrak: Pendidikan sekolah dasar perlu memiliki fasilitas penunjang pendidikan yang baik, salah satunya adalah perpustakaan sekolah. Perpustakaan harus memenuhi standardisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan perpustakaan nasional, salah satu yang harus dipenuhi adalah standar pengembangan koleksi. Tujuan dari kegiatan ini adalah peningkatan kompetensi Kepala Madrasah, memotivasi pengembangan madrasah literat dan inovatif, serta memberikan pemahaman kepada Kepala Madrasah sebagai pembuat kebijakan (policy maker) terkait manajemen perpustakaan, termasuk manajemen pengembangan koleksi. Kegiatan ini diikuti oleh 80 Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri se-Jawa Timur. Metode pelaksanaan adalah dengan melakukan sosialisasi materi pengembangan koleksi perpustakaan sekolah, kemudian dilakukan sesi tanya jawab dan diskusi. Hasil dari kegiatan pelatihan ini adalah adanya peningkatan kesadaran bahwa seleksi bahan pustaka untuk koleksi madrasah sangat penting untuk memenuhi kebutuhan informasi siswa, guru, dan pegawai. Meskipun sebagian besar dari institusi mereka belum memiliki SOP terkait seleksi bahan pustaka, para kepala sekolah berkomitmen untuk membuat SOP mengenai perpustakaan karena mereka paham bahwa hal tersebut adalah bagian dari tugas pimpinan.Abstract:  Elementary school education needs to have good educational support facilities, one of them is the school library. Libraries must meet the standards set by the government and national libraries, one that must be met is the collection development standard. The purpose of this activity is to improve the competence of Islamic Elementary School Heads, motivate the development of literate and innovative islamic elementary school, and provide understanding to Islamic Elementary School Heads as policy makers regarding library management, including collection development management. This activity was attended by 80 Principals of Islamic Elementary Schools in East Java. The method of the activity was to disseminate collection development material, a question and answer session and discussion session were held. The material presented is a reference to the regulation of elementary school / islamic elementary school libraries, the role of school libraries, types of school library collections, and policies and strategies for developing school library collections. The result of this activity is an increase in awareness that the selection of library materials for islamic school’s collections is very important to meet the information needs of students, teachers, and employees. Although most of their institutions do not yet have SOP related to library selection, principals are committed to making SOP about libraries because they understand that this is part of the leader's job
SOSIALISASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESADARAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAGI PERANGKAT KELURAHAN Lely Indah Mindarti; Choirul Saleh; Aulia Puspaning Galih
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 5, No 4 (2021): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.602 KB) | DOI: 10.31764/jmm.v5i4.5028

Abstract

Abstrak: Diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membuat penyelenggara badan publik mempunyai kewajiban untuk menunjuk Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID). Kondisi tersebut pada akhirnya menuntut pemerintah termasuk aparat pemerintahan kelurahan untuk mampu menjawab tantangan perubahan tersebut. Permasalahan yang muncul adalah kurangnya pemahaman bahwa kewajiban Badan Publik adalah menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana serta kurangnya kesadaran akan keterbukaan informasi public di Kota Malang, khususnya pada perangkat/pegawai Kelurahan Merjosari. Kegiatan pengabdian masyarakat di Kantor Kelurahan Merjosari dilakukan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya melalui kegiatan berbagi pengalaman melalui agenda kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Hasil dari kegiatan ini diketahui dari dialog dan tanya jawab secara langsung yang dilakukan setelah materi sosialisasi diberikan dan para peserta dapat menjawab pertanyaan yang diberikan tim pengabdian kepada masyarakat dengan baik dan benar. Selain itu, website yang dimiliki oleh Kelurahan Merjosari menjadi lebih update dan transparan dalam memberikan informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas sesuai Undang-Undang yang berlaku. Implementasi nilai – nilai keterbukaan informasi sudah dijalankan oleh Kelurahan Merjosari salah satunya melalui website resmi kelurahan, namun perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan terkait keterbukaan informasi publik.Abstract:  The enactment of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure makes public agency administrators have the obligation to appoint Information and Documentation Management Officers (PPID). This condition ultimately requires the government, including village government officials, to be able to respond to the challenges of these changes. The problems that arise are the lack of understanding that the obligation of the Public Agency is to provide and serve requests for information quickly, on time, at low cost/proportionately, and in a simple way and the lack of awareness of public information disclosure in Malang City, especially in Merjosari Sub-district. Community service activities at the Merjosari Sub-district Office are carried out by the Community Service Team, Faculty of Administrative Sciences, Universitas Brawijaya through experience sharing activities through the agenda of socialization and training activities. The results of this activity are known from the dialogue and direct question and answer conducted after the socialization material is given and the participants can answer the questions given by the community service team properly and correctly. In addition, the website owned by the Merjosari Sub-district has become more updated and transparent in providing information that should be known by the wider community according to the applicable law. The implementation of information disclosure values has been carried out by Merjosari Sub-district, one of which is through the official village website, but it is necessary to improve the quality of services related to public information disclosure.