Articles
<![CDATA[Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam ]]>
<![CDATA[Muhammad Adnan Lutfi]]>;
<![CDATA[Yulia Kurniaty]]>;
<![CDATA[Basri Basri]]>;
<![CDATA[Johny Krisnan]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 1 (2022): Vol 1 No.1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (333.347 KB)
|
DOI: 10.31603/6537
<![CDATA[Penetapan sanksi tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sangatlah berbeda. Saat ini banyak pencurian seringkali dilakukan pelaku residivis dan masih anak dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengkaji penetapan sanksi tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Adapaun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer didapatkan dari KUHP, AL-Qur’an, sedangkan bahan hukum sekunder didapatkan dari jurnal, buku dan artikel terkait pencurian. Hasil penelitian menunjukan terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Persamaaanya keduanya mempunyai jeratan sanksi apabila terbukti mencuri namun bagi pelaku pencurian anak-anak dan tidak dikenakan sanksi hanya pembinaan moral. Perbedaan keduanya ada pada besaran kerugian yang dikenakan hukuman apabila melakukan tindak pidana mencuri.]]>
<![CDATA[Kajian Kriminologi Terhadap Kasus Pembunuhan Seorang Bayi Oleh Ibu Kandung ]]>
<![CDATA[Dian Wulan Ramadhani]]>;
<![CDATA[Johny Krisnan]]>;
<![CDATA[Basri Basri]]>;
<![CDATA[Yulia Kurniaty]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 2 (2022): Vol 1 No.2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (486.012 KB)
|
DOI: 10.31603/6741
<![CDATA[Unwanted pregnancies often end in unlawful acts such as illegal abortions, murder, or the disposal of the baby by the birth mother. Therefore, this study aims to find out "How is the chronology of the perpetrator (who is a mother) to kill a baby who is her flesh and blood?" and "What is the driving factor for the crime of infanticide by the birth mother?". To obtain data, the writer conducted an interview with Mrs. Ratih Mannul Izzati, SH., MH. as the Panel of Judges of the Magelang District Court and conducted a study on the Decision on Case Number 16/Pid.Sus/2021/PN Mgg. The results of this study indicate that the chronology of the perpetrators of killing their babies by trying to have an abortion in early pregnancy but without success. Then on the day the baby was born, the perpetrator killed the baby by putting camphor into the baby's mouth and then strangling it until it suffocated; and the driving factor for the perpetrator of the murder of the baby was a pregnancy out of wedlock which resulted in fear of an illicit relationship with his lover being exposed, because the perpetrator was an only child who was the hope of his parents, besides that the perpetrator was also a victim of the irresponsibility of the man who impregnated him, the reason economy, and panic when finding a newborn baby crying.]]>
<![CDATA[Efektivitas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Untuk Mereduksi Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
<![CDATA[Bagas Riri Pangestu]]>;
<![CDATA[Basri Basri]]>;
<![CDATA[Johny Krisnan]]>;
<![CDATA[Yulia Kurniaty]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 2 (2022): Vol 1 No.2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (211.178 KB)
|
DOI: 10.31603/7400
<![CDATA[Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja seperti pada lingkungan pendidikan, kekerasan seksual juga kerap terjadi. Mendikbudristek Nadiem Makarim telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinngi, yang telah ditetapkan pada 31 Agustus 202. Akan tetapi, dalam peraturan tersebut masih terdapat beberapa pro dan kontra. Jenis penelitian yang diagunakan yaitu jenis penelitisn yuridis empiris. Sumber data yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Beberapa upaya pencegahan kekerasan seksual yang dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi terutama Universitas Muhammadiyah Magelang: membentuk satgas serta menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan di luar jam operasional kampus. Hasil dari penelitian ini yaitu upaya pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan dengan berbagai cara: pembuatan alur/prosedur lapor bagi korban, dan menyediakan tempat layanan konseling di lingkungan Peruruan Tinggi.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme ]]>
<![CDATA[Vivi Alfiara]]>;
<![CDATA[Yulia Kurniaty]]>;
<![CDATA[Johny Krisnan]]>;
<![CDATA[Basri Basri]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 3 (2022): Vol 1 No.3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (502.583 KB)
|
DOI: 10.31603/7408
<![CDATA[Terorisme merupakan kejahatan yang mengancam, membahayakan negara dan dapat menghilangkan nyawa seseorang. Kejahatan terorisme tidak mesti diperbuat oleh orang dewasa saja tetapi anak-anak juga sudah mulai terlibat dalam tindak pidana terorisme. Penelitian ini didasarkan karena sifat anak yang masih labil sehingga sering kali mudah terpengaruh doktrinasi atau pengaruh buruk dari orang dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana terorisme. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan berdasarkan undang-undang dan pendekatan perkara. Jenis penelitiannya yaitu yuridis normatif. Sumber data diambil secara primer (undang-undang) dan sekunder (kepustakaan). Teknik pengambilan data diambil secara kepustakaan atau studi literatur. Penelitian ini dianalisis dengan metode berpikir induktif. Hasil penelitian ini adalah kejahatan Terorisme yang telah melibatkan anak berusia dibawah 18 tahun telah diatur didalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang disebut dengan mededader (para pembuat) dan medeplichtige (pembuat pembantu) yang dirincikan dengan UU No. 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme Pertanggungjawaban pidana, mengenai anak yang terlibat aksi terorisme berusia dibawah 18 tahun pada kasus di Samarinda dan Thamrin sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, sebab perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur kesalahan tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 15 UU No. 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.]]>
<![CDATA[Kajian Putusan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberataan (Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg) ]]>
<![CDATA[Shafira Salsabila]]>;
<![CDATA[Basri Basri]]>;
<![CDATA[Johny Krisnan]]>;
<![CDATA[Yulia Kurniaty]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 3 (2022): Vol 1 No.3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (480.411 KB)
|
DOI: 10.31603/7409
<![CDATA[Besarnya pendapatan setiap orang sangat berpengaruh terhadap kebutuhan setiap orang. Kebutuhan hidup yang harus dipenuhi membutuhkan pekerjaan untuk bertahan hidup. Pada kenyataannya, orang cenderung memenuhi kebutuhannya dengan cara yang berbeda, seperti mencuri. Penelitian ini dilakukan karena semakin merembahnya kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana latar belakang dan alasan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap perkara pencurian dengan pemberatan. Pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus. Sumber data yang diambil terutama yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang dengan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan telah diatur dalam Pasal 363 KUHP, penjatuhan hukuman pidana penjara selama 7 bulan terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan kurang berat dan kurang maksimalnya penegakan hukum tersebut]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Anjing Tanpa Sertifikat Veteriner (Studi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat) ]]>
<![CDATA[Ega Kusuma Wardhana]]>;
<![CDATA[Yulia Kurniaty]]>;
<![CDATA[Jhony Krisnan]]>;
<![CDATA[Basri Basri]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 3 (2022): Vol 1 No.3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (224.641 KB)
|
DOI: 10.31603/7410
<![CDATA[Dari hasil investigasi yang dilakukan JAAN (Jakarta Animal Aid Network) terdapat suatu perdagangan daging konsumsi yang menggunakan daging anjing. Terdapat 500 ekor anjing tiap harinya yang masuk ke Surakarta, dengan cara masuk tanpa adanya pengawasa, sertifikat, dan juga adanya proses karantina. Tujuan penulisan ini untuk menganalisa sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan anjing dari daerah tertular atau terduga tertular rabies ke wilayah bebas penyakit rabies serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus kasus tersebut. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan juga kasus, jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sumber hukum yang digunakan meliputi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Pendekatan penelitian data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini berupa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana memasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen SKKH dari daerah tertular atau terduga tertular penyakit rabies ke wilayah bebas penyakit rabies di Indonesia diatur dalam UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan.dan Kesehatan.Hewan, dimana saknsi pidananya terdapat pada Pasal 89 ayat (2) juncto pasal 46 ayat (5) UU tersebut. Dalam kasus pada Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat menurut peneliti ada hal yang mustinya dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memperberat putusan terhadap terdakwa dimana dalam fakta persidangan terungkap perbuatan terdakwa dilakukan lebih dari satu kali yang menurut peneliti seharusnya dapat dijadikan pertimbangan yang memberatkan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut mengingat peredaran/jual beli anjing tanpa adanya sertifikat veternier atau ijin pengawasan sangat membahayakan bagi masyarakat khususnya dari segi kesehatan.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang ]]>
<![CDATA[Firman Malik Parlindungan]]>;
<![CDATA[Johny Krisnan]]>;
<![CDATA[Basri Basri]]>;
<![CDATA[Yulia Kurniaty]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 6 (2022): Vol 1 No.6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/8550
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan rehabilitasi narapidana narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang dan bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang dalam mendukung program rehabilitasi narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan populasi warga binaan pemasyarakatan peserta rehabilitasi narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang yang sudah bebas. Responden berjumlah 40 orang yang ditentukan dengan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui lembar instrumen kuisioner yang diberikan kepada responden dimana setiap jawaban sudah mempunyai nilai yang ditentukan serta hasil wawancara petugas pemasyarakatan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang sudah efektif dengan presentase 78,55%, serta bentuk upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang dalam mendukung program rehabilitasi narkotika berupa pemberian program pelatihan kerja kepada peserta rehabilitasi narkotika dimana pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dengan presentase 76,88%.]]>
<![CDATA[Upaya Penanggulangan Pelecehan Seksual di Pondok Pesantren Mamba’ul Huda Al Djunaidi ]]>
<![CDATA[Muhammad Feisal Akbar]]>;
<![CDATA[Johny Krisnan]]>;
<![CDATA[Basri Basri]]>;
<![CDATA[Yulia Kurniaty]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 5 (2022): Vol 1 No.5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/8602
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Mamba’ul Huda Al Djunaidi serta hambatannya. Metode yang digunakan yaitu metode hukum normatif-empiris berdasarkan pendekatan undang-undang serta menggunakan teknik penelitian wawancara dan studi kepustakaan. Objek penelitian ini adalah upaya penanganan kasus pelecehan seksual di Pondok Pesantren Mamba’ul Huda Al Djunaidi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu pencegahan pelecehan seksual di Pondok Pesantren Mamba’ul Huda Al Djunaidi, Pesantren memiliki ketentuan mengenai tindakan tercela tersebut apabila terjadi dilingkungan pondok pesantren. Namun demikian dalam prakteknya terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam upaya pencegahan kasus pelecehan seksual di Pondok Pesantren Mamba’ul Huda Al Djunaidi seperti masih kurangnya pengawasan baik dari pengurus maupun orang tua, tidak adanya kesadaran diri santri dan minimnya aturan penegakan pelecehan seksual.]]>
<![CDATA[Implikasi Putusan Hakim dalam Penetapan Sanksi di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kota Magelang ]]>
<![CDATA[Novan Aris Zahantoro]]>;
<![CDATA[Yulia Kurniaty]]>;
<![CDATA[Hary Abdul Hakim]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 4 (2023): Vol 2 No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/9827
<![CDATA[Penelitian membahas masalah peningkatan tindak pidana narkotika di Indonesia dan bagaimana Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berperan dalam menanggulangi masalah tersebut. Meskipun sanksi pidana minimum dan maksimum sudah diatur dengan jelas dalam undang-undang. Hakim seringkali memberikan putusan di bawah sanksi minimum, seperti kasus Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2022/PN Mgg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normative yang bersumber dari data sekunder berupa undang-undang, jurnal, buku, dan bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal ini bertentangan dengan asas legalitas, di mana sanksi pidana harus berdasarkan aturan yang berlaku. Hakim seharusnya tidak menciptakan hukum baru jika aturan sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, untuk mencapai keadilan hukum dan kepastian hukum, serta mencegah perbedaan putusan dalam kasus serupa.]]>
<![CDATA[Analisa Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Online sebagai Inovasi Pelayanan Publik ]]>
<![CDATA[Wahyu Cahyo Hadiyono]]>;
<![CDATA[Yulia Kurniaty]]>;
<![CDATA[Dilli Trisna Noviasari]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 3 (2023): Vol 2 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/9882
<![CDATA[Tantangan di era disrupsi pada peralihan pelayanan publik manual ke digital di Dindukcapil Kabupaten Temanggung melalui aplikasi Temanggung Gandem mengalami sebuah hambatan, untuk itu dibutuhkan sebuah landasan agar pelayanan publik berjalan dengan optimal. Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan Asas Umum Pelayanan yang Baik (AUPB) di Dindukcapil Kabupaten Temanggung melalui aplikasi Temanggung Gandem. Metode yang digunakan yakni yuridis normatif dengan pendekatan konsep, dan menggunakan data sekunder serta metode pengambilan data studi pustaka, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa penerapan AUPB yang terdiri dari delapan asas hanya terpenuhi lima asas yakni kepastian hukum, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan. Sedangkan ketiga asas yang belum terpenuhi yaitu asas kemanfaatan, kepentingan umum, serta pelayanan yang baik.]]>
