Garuda - Garba Rujukan Digital

Sistem Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba (âFranschiseâ) Perspektif Hukum Islam Sulistyaningsih, Puji; Heniyatun, Heniyatun; Hendrawati, Heni
Jurnal Hukum Novelty Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (817.049 KB)

Franchise (waralaba) merupakan suatu bisnis yang telah teruji keberhasilannya, sehingga banyak usaha yang kemudian diwaralabakan. Hal ini tak terkecuali mulai dikenal dan digunakan oleh para pengusaha yang menjalankan bisnisnya menggunakan prinsip Syariah. Walaupun waralaba dalam hukum ekonomi Islam masih dianggap suatu hal baru namun sudah banyak menarik perhatian para pengusaha untuk menekuninya, dengan alasan bahwa waralaba lebih menguntungkan dan tidak bertentangan dengan konsep Syariah. Salah satu ciri khas waralaba adalah adanya royalty, yaitu pembagian keuntungan antar franchisor dan franchisee dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun Â waralaba Syariah, sistim pembagian keuntungannya menggunakan sistim bagi hasil. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana sistim bagi hasil dalam perjanjian waralaba perspektif hukum Islam, dan bagaimana cara mengatasi kendala dalam sistim bagi hasil dalam perjanjian waralaba perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Â metode pendekatan yuridis normatif, dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Adapun penarikan sampelnya menggunakan purposive sampling. Alat penelitian meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pembagian keuntungan dalam perjanjian waralaba perspektif hukum Islam menggunakan sistim bagi hasil, dengan prosentase yang bervariatif yaitu: 50:50 atau 60:40 tergantung kesepakatan para pihak (franchisor dan franchisee). Kendala yang sering terjadi dalam perjanjian waralaba, yaitu ketika terjadi kerugian, ketidakseimbangan antara prestasi yang diberikan dengan keuntungan (bagi hasil), dan adanya pembagian keuntungan yang kurang transparan. Penyelesaian kendala-kendala tersebut terutama dalam pembagian keuntungan biasanya diselesaikan secara musyawarah mufakat, pembayaran ganti rugi, atau jika tidak tercapai dapat melalui arbitrase.

Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Heniyatun, Heniyatun; Sulistyaningsih, Puji; Hendrawati, Heni
Jurnal Hukum Novelty Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (780.039 KB)

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, berpengauh terhadap fiqih muamalah khusususnya yang menyangkut objek wakaf, yaitu Â objek wakaf tidak hanya berupa benda tetap, tetapi dapat berupa Kekayaan Intelektual (KI), hal ini sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 16 ayat (3). Hak Cipta merupakan salah satu lingkup KI, yang dapat menjadi objek wakaf. Disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, bahwa salah satu peralihan Hak Cipta adalah dengan diwakafkan. Perlu dipahami ketika akan mewakafkan hak cipta apakah yang akan diwakafkan hak ekonominya atau hak moralnya saja, atau keduanya, karena hak moral melekat pada diri pencipta, apakah dapat dialihkan? Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur peralihan hak cipta sebagai objek wakaf. Jika hak cipta dialihkan melalui wakaf bagaimana akibat hukumnya. karena terkait dengan hak moral yang melekat pada pencipta. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana keabsahan wakaf hak cipta tersebut, mengingat di dalam hak cipta ada batasan waktu kepemilikan hak. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam penelitian ini menggunakan Â metode pendekatan yuridis normatif. Selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analitis, dan diolah dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur peralihan hak cipta sebagai objek wakaf secara teknis sama dengan objek wakaf yang lain, yang membedakan hanya ikrar wakafnya saja, selain itu juga disyaratkan adanya surat pendaftaran ciptaan dari Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM. Akibat hukumnya adalah ketika wakif sudah mewakafkan maka haknya sudah beralih pada penerima wakaf. Namun hak yang dapat beralih hanya hak ekonominya saja, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta (wakif), perlindungan hukum untuk hak cipta sesuai yang diberikan oleh Undang-undang Hak Cipta (sesuai dengan hasil ciptaannya), sehingga wakaf hak cipta ini sifatnya sementara. Mengenai keabsahan batasan waktu wakaf dengan objek hak cipta, para ulama (responden) membolehkan wakaf dengan batasan waktu. Hal ini sesuai dengan kemanfaatan dari wakaf tersebut.

PELAKSANAAN POLIGAMI BAGI PNS DI KABUPATEN MAGELANG Agus Ginanjar, Muhammad; Sulistyaningsih, Puji; heniyatun, heniyatun
Varia Justicia Vol 12 No 2 (2016): Vol 12 No. 2 Oktober 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.697 KB)

Undang-undang perkawinan telah mengatur seorang calon suami memungkinkan untuk menikah lebih dari seorang (poligami), hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 azas monogami tidak mutlak. Undang-undang Perkawinan memberikan pembatasan yang cukup berat, yaitu berupa suatu pemenuhan dengan melengkapi syarat-syarat poligami dengan alasan yang tertentu dan izin Pengadilan yang sudah diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan jo Pasal 55, 56, 57, 58, 59 KHI dan juga pengaturan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil di dalam Pasal 4, 5, 9, dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang memungkinkan seseorang pegawai negeri sipil diperbolehkan untuk beristri lebih dari seorang. Berdasarkan hal tersebut maka penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian mengenai poligami PNS, yaitu dengan mengambil judul :    â Pelaksanaan Poligami bagi PNS di Kabupaten Magelang â. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Bahan penelitian menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Spesifkasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Metode populasi dan sampel yang peneliti gunakan adalah dengan metode Non Random Sampling, dan Purposif Sampling. Alat penelitian meliputi studi kepustakaan dan wawancara terbuka. Metode analisis data penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan poligami bagi PNS di kabupaten Magelang pada dasarnya sama seperti prosedur yang dilakukan poligami selain PNS yaitu harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur poligami secara umum adapun perbedaannya adalah adanya syarat tambahan yaitu harus ada ijin dari pejabat yang berwenang di instansi yang terkait. Adapun masalah yang timbul dalam pelaksanaan poligami bagi PNS terutama berkaitan dengan proses permohonan ijin dari pejabat sampai dengan pengadilan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu masalah yang umum adalah kurangnya kesadaran para istri PNS untuk bisa menerima keinginan suami untuk berpoligami sehingga syarat adanya ijin dari istri sangat sulit untuk di peroleh.  Adapun masalah lain adalah masih minimnya gaji PNS sehingga kemungkinan besar tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya apabila berpoligami. Adapun cara mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan poligami bagi PNS adalah hendaknya pemerintah memperketat ijin poligami bagi PNS dan lebih tegas dalam memberi sanksi kepada pelaku poligami yang tidak sesuai dengan peraturan.

Kajian Yuridis Pembuktian dengan Informasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Heniyatun, Heniyatun; Iswanto, Bambang Tjatur; Sulistyaningsih, Puji
Varia Justicia Vol 14 No 1 (2018): Vol 14 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Perkembangan teknologi dan perkembangan Informasi Elektronik yang semakin pesat saat ini sangat memudahkan untuk memperoleh akses informasi relatif lebih cepat, misalnya sekarang ini orang berkirim surat tidak lagi menggunakan jasa pos, akan tetapi sudah melalui e-mail, karena penggunaan e-mail dianggap lebih murah dan cepat. Informasi Elektronik juga berperan dalam berbagai kegiatan misalnya dalam bidang  pendidikan, bisnis, sosial dan berbagai kegiatan lainnya. Elektronik Data Interchange (EDI) sudah sejak lama digunakan. Persoalan mulai timbul ketika salah satu pihak dianggap merugikan pihak lain dengan penggunaan Informasi Elektronik tersebut. Kemudian yang menjadi permasalahan yaitu jika persoalan tersebut berakhir di pengadilan apakah Informasi Elektronik tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti, dan bagaimana cara membuktikannya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah Informasi Elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, dan bagaimana cara melakukan pembuktian dengan menggunakan Informasi Elektronik tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu data utama dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, sedangkan data pendukung dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada para responden. Analisis data menggunakan metode deskriptif analitis, yang diolah dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Informasi Elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Informasi Elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam perkara perdata karena dikatagorikan sebagai alat bukti tertulis. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Dokumen Elektronik (termasuk Informasi Elektronik) sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Adapun cara melakukan pembuktian dengan mengunakan alat bukti Informasi Elektronik dalam perkara perdata yaitu dengan menampilkan Informasi Elektronik di sidang pengadilan agar Informasi Elektronik tersebut dapat dianggap sebagai bukti digital dengan format yang dapat terbaca dan masih dalam format asli. Informasi Elektronik dapat digolongkan ke dalam alat bukti tertulis, sehingga cara pembuktiannya yaitu dengan mencetak atau menampilkannya pada saat persidangan, dan harus cocok/ sesuai dengan aslinya, namun untuk memastikan kebenarannya hakim dapat meminta keterangan dari saksi ahli.

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN LISTRIK PRABAYAR DI MAGELANG Maulaya Adhiansyah, Siti Vickie Dina; Heniyatun, Heniyatun; Sulistyaningsih, Puji
Varia Justicia Vol 13 No 1 (2017): Vol 13 No. 1 Maret 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.604 KB)

Along with the development of technology, PT. PLN (Persero) has developed a product called "Prepaid Electricity".Prepaid electricity PT.PLN a new service for customers to manage power consumption,that came into effect in 2008. In the course of pre-paid electricity it turns out there is still a shortage of electricity that causes consumer complaints in Magelang. Based on the existing background, the authors are interested in researching it.The problem of this thesis research is:1) How is the agreement between the electrical installation of prepaid electricity in Magelang, (2) How does the legal protection prepaid electricity consumers in Magelang, (3) What efforts were made by consumers of electricity when harmed in the use of prepaid electricity in Magelang.The method used in the preparation of this paper uses normative juridical approach. The research material used by the authors consisted of primary legal materials, secondary and tertiary.The data used is secondary data, research specifications is a research-analytical description. This study using purposive sampling method with the research tools shaped open questionnaire respondents as many as 25 people in the area of prepaid electricity consumers Magelang, interviews with officials of PLN Area Magelang and related parties.Based on the research results showed that the electricity trading mechanism consists of a new installation of electric power, electric power changes and migration electricity. Legal protection prepaid electricity include: (1) The Power Purchase Agreement (SPJBTL), these agreements can be categorized as a standard contract.If the terms of consumer protection laws, clauses in SPJBTL still containing the exoneration clause, thus infringing the rights of consumers,2)Prepaid electricity rates are more expensive than postpaid electricity, this is caused by the electrical installation is not appropriate. Another factor that is coming into effect of the tariff adjustment is affected by the dollar exchange rate, crude oil prices and inflation, causing prices to fluctuate basic tariffs, (3) Their administrative costs and of street lighting tax (PPJ) charged to electricity consumers. Token purchase electricity online through bank services is what causes the emergence of administrative costs, because the bank as a company whose orientation also for profit. If the terms of consumer protection law, the imposition of administrative costs should be the responsibility of the PLN. While RPM is set by the government tax Magelang, PLN only as the tax collector, 4)Electricity consumers are not given the right to choose when it will perform a new installation or additional power, if the terms of consumer protection laws, the violation of consumer rights. Settlement of disputes in the area of prepaid electricity Magelang, completed with a direct way between PLN and consumers. Consumers are harmed can submit a complaint directly to PLN through the contact center "PLN 123â.In principle PLN Magelang emphasizes dispute resolution deliberation, to reaching an agreement and promote justice between PLN and consumers

PROGRAM KEMITRAAN UNIVERSITAS BAGI FKPM UNTUK MEREDUKSI GANGGUAN KAMTIBMAS â€¨MELALUI MEDIASI Sulistyaningsih, Puji; Heniyatun, Heniyatun; Kurniaty, Yulia
Community Empowerment Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Pemahaman hukum Anggota FKPM (Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat) (FKPM) Rejowinangun Selatan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masih sangat kurang. Penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan musyawarah mufakat masih belum optimal, jikalau ada tanpa diikuti dengan kesepakatan yang tertulis. Hal ini berdampak pada penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat melalui mediasi kurang optimal, juga tidak adanya kesepakatan mediasi yang dibuat secara tertulis. Dalam jangka panjang menyebabkan tidak optimalnya peran FKPM Rejowinangun Selatan dalam mereduksi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kelurahan Rejowinangun Selatan. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman hukum dan keterampilan anggota FKPM Rejowinangun Selatan dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi, tujuan jangka Panjang pengabdian masyarakat ini yaitu untuk optimalisasi fungsi dan peran FKPM dalam mereduksi gangguan kamtibmas di Rejowinangun Selatan. Metode pelaksanaan: metode yang digunakan adalah sosialisasi dan penyuluhan hukum serta pelatihan teknik mediasi melalui simulasi kasus. Hasil dari program kemitraan universitas ini adalah meningkatnya pemahaman di bidang hukum baik hukum materiil maupun hukum formil yaitu tentang Alternatif Dispute Resolution (ADR), dan meningkatnya keterampilan anggota Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (FKPM) terkait teknik penyelesaian sengketa melalui metode mediasi serta mampu merancang kesepakatan mediasi dalam tertulis

PELAKSANAAN POLIGAMI BAGI PNS DI KABUPATEN MAGELANG Agus Ginanjar, Muhammad; Sulistyaningsih, Puji; heniyatun, heniyatun
Varia Justicia Vol 12 No 2 (2016): Vol 12 No. 2 Oktober 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.697 KB)

Undang-undang perkawinan telah mengatur seorang calon suami memungkinkan untuk menikah lebih dari seorang (poligami), hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 azas monogami tidak mutlak. Undang-undang Perkawinan memberikan pembatasan yang cukup berat, yaitu berupa suatu pemenuhan dengan melengkapi syarat-syarat poligami dengan alasan yang tertentu dan izin Pengadilan yang sudah diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan jo Pasal 55, 56, 57, 58, 59 KHI dan juga pengaturan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil di dalam Pasal 4, 5, 9, dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang memungkinkan seseorang pegawai negeri sipil diperbolehkan untuk beristri lebih dari seorang. Berdasarkan hal tersebut maka penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian mengenai poligami PNS, yaitu dengan mengambil judul :    ? Pelaksanaan Poligami bagi PNS di Kabupaten Magelang ?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Bahan penelitian menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Spesifkasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Metode populasi dan sampel yang peneliti gunakan adalah dengan metode Non Random Sampling, dan Purposif Sampling. Alat penelitian meliputi studi kepustakaan dan wawancara terbuka. Metode analisis data penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan poligami bagi PNS di kabupaten Magelang pada dasarnya sama seperti prosedur yang dilakukan poligami selain PNS yaitu harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur poligami secara umum adapun perbedaannya adalah adanya syarat tambahan yaitu harus ada ijin dari pejabat yang berwenang di instansi yang terkait. Adapun masalah yang timbul dalam pelaksanaan poligami bagi PNS terutama berkaitan dengan proses permohonan ijin dari pejabat sampai dengan pengadilan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu masalah yang umum adalah kurangnya kesadaran para istri PNS untuk bisa menerima keinginan suami untuk berpoligami sehingga syarat adanya ijin dari istri sangat sulit untuk di peroleh.  Adapun masalah lain adalah masih minimnya gaji PNS sehingga kemungkinan besar tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya apabila berpoligami. Adapun cara mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan poligami bagi PNS adalah hendaknya pemerintah memperketat ijin poligami bagi PNS dan lebih tegas dalam memberi sanksi kepada pelaku poligami yang tidak sesuai dengan peraturan.

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN LISTRIK PRABAYAR DI MAGELANG Maulaya Adhiansyah, Siti Vickie Dina; Heniyatun, Heniyatun; Sulistyaningsih, Puji
Varia Justicia Vol 13 No 1 (2017): Vol 13 No. 1 Maret 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Along with the development of technology, PT. PLN (Persero) has developed a product called "Prepaid Electricity".Prepaid electricity PT.PLN a new service for customers to manage power consumption,that came into effect in 2008. In the course of pre-paid electricity it turns out there is still a shortage of electricity that causes consumer complaints in Magelang. Based on the existing background, the authors are interested in researching it.The problem of this thesis research is:1) How is the agreement between the electrical installation of prepaid electricity in Magelang, (2) How does the legal protection prepaid electricity consumers in Magelang, (3) What efforts were made by consumers of electricity when harmed in the use of prepaid electricity in Magelang.The method used in the preparation of this paper uses normative juridical approach. The research material used by the authors consisted of primary legal materials, secondary and tertiary.The data used is secondary data, research specifications is a research-analytical description. This study using purposive sampling method with the research tools shaped open questionnaire respondents as many as 25 people in the area of prepaid electricity consumers Magelang, interviews with officials of PLN Area Magelang and related parties.Based on the research results showed that the electricity trading mechanism consists of a new installation of electric power, electric power changes and migration electricity. Legal protection prepaid electricity include: (1) The Power Purchase Agreement (SPJBTL), these agreements can be categorized as a standard contract.If the terms of consumer protection laws, clauses in SPJBTL still containing the exoneration clause, thus infringing the rights of consumers,2)Prepaid electricity rates are more expensive than postpaid electricity, this is caused by the electrical installation is not appropriate. Another factor that is coming into effect of the tariff adjustment is affected by the dollar exchange rate, crude oil prices and inflation, causing prices to fluctuate basic tariffs, (3) Their administrative costs and of street lighting tax (PPJ) charged to electricity consumers. Token purchase electricity online through bank services is what causes the emergence of administrative costs, because the bank as a company whose orientation also for profit. If the terms of consumer protection law, the imposition of administrative costs should be the responsibility of the PLN. While RPM is set by the government tax Magelang, PLN only as the tax collector, 4)Electricity consumers are not given the right to choose when it will perform a new installation or additional power, if the terms of consumer protection laws, the violation of consumer rights. Settlement of disputes in the area of prepaid electricity Magelang, completed with a direct way between PLN and consumers. Consumers are harmed can submit a complaint directly to PLN through the contact center "PLN 123?.In principle PLN Magelang emphasizes dispute resolution deliberation, to reaching an agreement and promote justice between PLN and consumers

KAJIAN YURIDIS PEMBUKTIAN DENGAN INFORMASI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN Heniyatun, Heniyatun; Iswanto, Bambang Tjatur; Sulistyaningsih, Puji
Varia Justicia Vol 14 No 1 (2018): Vol 14 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Perkembangan teknologi dan perkembangan Informasi Elektronik yang semakin pesat saat ini sangat memudahkan untuk memperoleh akses informasi relatif lebih cepat, misalnya sekarang ini orang berkirim surat tidak lagi menggunakan jasa pos, akan tetapi sudah melalui e-mail, karena penggunaan e-mail dianggap lebih murah dan cepat. Informasi Elektronik juga berperan dalam berbagai kegiatan misalnya dalam bidang  pendidikan, bisnis, sosial dan berbagai kegiatan lainnya. Elektronik Data Interchange (EDI) sudah sejak lama digunakan. Persoalan mulai timbul ketika salah satu pihak dianggap merugikan pihak lain dengan penggunaan Informasi Elektronik tersebut. Kemudian yang menjadi permasalahan yaitu jika persoalan tersebut berakhir di pengadilan apakah Informasi Elektronik tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti, dan bagaimana cara membuktikannya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah Informasi Elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, dan bagaimana cara melakukan pembuktian dengan menggunakan Informasi Elektronik tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu data utama dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, sedangkan data pendukung dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada para responden. Analisis data menggunakan metode deskriptif analitis, yang diolah dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Informasi Elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Informasi Elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam perkara perdata karena dikatagorikan sebagai alat bukti tertulis. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Dokumen Elektronik (termasuk Informasi Elektronik) sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Adapun cara melakukan pembuktian dengan mengunakan alat bukti Informasi Elektronik dalam perkara perdata yaitu dengan menampilkan Informasi Elektronik di sidang pengadilan agar Informasi Elektronik tersebut dapat dianggap sebagai bukti digital dengan format yang dapat terbaca dan masih dalam format asli. Informasi Elektronik dapat digolongkan ke dalam alat bukti tertulis, sehingga cara pembuktiannya yaitu dengan mencetak atau menampilkannya pada saat persidangan, dan harus cocok/ sesuai dengan aslinya, namun untuk memastikan kebenarannya hakim dapat meminta keterangan dari saksi ahli.

PROTECTION OF INFORMAL WORKERS AS PARTICIPANTS THROUGH THE MAGELANG REGIONAL SOCIAL SECURITY SYSTEM Heniyatun, Heniyatun; Rusdjijati, Retno; Sulistyaningsih, Puji
Varia Justicia Vol 14 No 2 (2018): Vol 14 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

The purpose of this study is to review the rights of workers to obtain protection, including informal workers, as mandated in Article 3 paragraph (2) of Law Number 32 of 1992 concerning Labor Social Security that every worker has the right to social security of workers. The hazard risk from the work environment owned by informal workers is the same as that of formal workers. So far, the occupational health services provided are still curative, while health care and improvement efforts to improve work and preventive capacity are always neglected. This study uses a juridical empirical research method with a descriptive approach; data collection is done through questionnaires. The research sample includes workers in the home or micro industries both in the Regency and in the City of Magelang. Samples are collected using a nonprobability sampling method, then analyzed using qualitative analysis with inductive methods. Based on the results of the study, the understanding of the SJSN by both employers and informal sector workers is insufficient, but the majority of respondents have a desire to join the SJSN program, with the priority of health insurance and work accident insurance programs. The ability and willingness to become a BPJS participant are influenced by the level of income, and level of education. Current informal sector workers have not been covered by guaranteed protection, both BPJS Kesehatan, and BPJS. The main factor is the non-participation of casual workers in the guarantee of protection due to financial inability to pay contributions. Besides that, it was also because of his ignorance, even though it was not significant. This is due to a lack of socialization from stakeholders regarding the importance of health and safety guarantees and protection for workers and their families in addition to regulations that also do not accommodate informal workers.

Title

Found 38 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 38 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 38 Documents
Search