Claim Missing Document
Check
Articles

Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Magelang Putri, Nandyar Astari; Kurniaty, Yulia; Krisnan, Johny; Basri, Basri
Borobudur Law Review Vol 2 No 2 (2020): Vol 2 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.3890

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang diterapkan Polres Kota Magelang dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan bagaimana implementasi kebijakan Polres Kota Magelang dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah socio legal reseach, melakukan wawancara untuk memperoleh bahan hukum primer berupa kebijakan Polres Kota Magelang dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan dengan pelaku anak. Bahan hukum sekunder berupa bahan pustaka yang diproleh dari buku ilmu hukum dan artikel dalam jurnal yang membahas tindak pidana pengeroyokan dengan pelaku anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan, Polres Kota Magelang memberlakukan kebijakan non penal dan penal. Implementasi kebijakan non penal terwujud dalam upaya diskresi, upaya pre-emtif dan preventif. Implementasi kebijakan penal berupa MoU antara Polres Kota Magelang dengan Satpol PP untuk memberantas kejahatan yang dilakukan oleh anak serta upaya represif penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pengeroyokan guna memberikan efek jera.
Studi Komparatif Berita Hoax Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Chanafi, Muhammad; Hendrawati, Heni; Kurniaty, Yulia; Nurwati, Nurwati
Borobudur Law Review Vol 2 No 2 (2020): Vol 2 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.3891

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi formulasi berita hoax sebagai tindak pidana menurut hukum pidana positif dan bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku berita hoax menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Jenis penelitiannya adalah yuridis normative. Sumber data diambil secara Primer (Undang-Undang ITE, KUHP, Al-Quran dan Hadist) dan Sekunder (Kepustakaan). Teknik pengambilan data diambil secara kepustakaan dan wawancara. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya dapat diketahui dalam hukum positif ketentuan terkait rumusan berita hoax sudah diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Sedangkan dalam hukum pidana islam (fiqh jinayah) rumusan terkait berita hoax dan hukumannya sudah diatur dalam Q.S An-Nur ayat 11-19, Q.S Al-Isra ayat 36, dan Al-Hujurat ayat 6. Kemudian dilihat klasifikasi tindak pidana dan hukumannya ada tiga jenis yaitu jarimah hudud, jarimah qishas diyat dan jarimah ta’zir
Legal education on juvenile delinquency Kurniaty, Yulia; Nurwati, Nurwati; Basri, Basri; Krisnan, Johny
Community Empowerment Vol 6 No 7 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.084 KB) | DOI: 10.31603/ce.4938

Abstract

35% of the population of Seneng, Banyurojo Village, Mertoyudan District, Magelang Regency are of school age. They begin to actively interact with peers, both from their home and school environment, both direct interaction and through social media. Interaction during the socialization process is feared to have a negative impact on children's behavior towards criminal acts. For this reason, prevention efforts need to be made so that cases of children in conflict with the law do not occur through legal counseling activities. The result of legal education counseling activities regarding juvenile delinquency is to increase the understanding of PKK Dusun Seneng women about the various juvenile delinquency, the causal factors and efforts to prevent children from being involved in crime. Strengthening legal understanding for PKK members of Dusun Seneng was useful in the parenting process, so that they are able to support the vision of Banyurojo Village point 7. It is to encourage the realization of a village community that is religious, dignified and cultured and has noble character to create a harmonious, orderly, safe and peaceful social life.
Dampak kebijakan asimilasi untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19 terhadap statistik kejahatan di Magelang Kurniaty, Yulia; Yudha, Awiek Prama; Krisnan, Johny; Basri, Basri
Borobudur Law Review Vol 3 No 1 (2021): Vol 3 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.4845

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui angka kriminalitas dan ragam penyakit masyarakat di Kota Magelang setelah diterapkannya kebijakan asimilasi bagi narapidana untuk mencegah terjadinya kluster baru di Lapas Kelas IIA Magelang. Untuk menjawab permasalahan penelitian digunakan metode penelitian lapangan guna memperoleh data primer angka kriminalitas dan ragam penyakit masyarakat di Unit Reskrim Polres Magelang Kota. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa statistik kriminalitas di Kota Magelang setelah diberlakukannya Keputusan Kemenkumham tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 tidak meningkat. Adapun ragam kejahatan yang terjadi adalah pencurian, penipuan, penganiayaan, penggelapan dan pemerasan
KAJIAN YURIDIS UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN Basri -; Heni Hendrawati; Yulia Kurniaty
PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL 2015: Prosiding Bidang Pendidikan,Humaniora dan Agama The 2nd University Research Colloquium
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.455 KB)

Abstract

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan cukup tinggi terjadi di Indonesia. Sungguhpun demikian pemahaman masyarakat terhadap jenis kejahatan ini nampaknya bervariasi. Terakhir muncul istilah begal untuk menyebut kejahatan yang dilakukan dengan kekeraan. Sebenarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah mengatur tentang pencurian dengan kekerasan. Agar diperoleh pemahaman yang sama tentang pencurian dengan kekerasan, maka persoalan ini perlu dikaji dengan melihat kembali aturan hukum yang ada (KUHP). Atas dasar ini maka penelitian dengan judul: “Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian yuridis normatif atau dapat disebut dengan penelitian normatif. Untuk itu yang diteliti adalah unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP, artinya yang dikaji adalah norma-norma yang terkait dengan kejahatan dengan kekerasan. Sebagai penelitian preskriptif, penelitian ini mempelajari tujuan mengenai formulasi Pasal 365 KUHP. Penelitian ini membutuhkan bahan hukum primer, sekunder dan jika perlu bahan non hukum/tersier. Bahan hukum primer yang dibutuhkan berasal dari KUHP dan yurisprudensi. Bahan hukum sekunder berasal dari referensi berupa: buku literatur, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur lainnya yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Dalam pembahasan penelitian ini menggunakan pendekatan: “undang-undang, konseptual dan kasus”. Sedangkan analisa, dilakukan dengan pendekatan deduktif dan melalui penafsiran analogi. Pendekatan deduktif adalah bertolak dari pengertian bahwa sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok/jenis, berlaku juga bagi tiap-tiap unsur di dalam peristiwa kelompok/jenis tersebut. Cara berpikirnya adalah silogisme. Pendekatan analogi menggunakan cara berpikir satu atau sejumlah peristiwa menuju pada satu peristiwa sejenis yang diantaranya mengandung kesamaan prinsipil. Proses yang digunakan dalam analisa adalah mencari persamaan pokok, di antara satu fenomena atau gejala dengan fenomena atau gejalan yang lain. Untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah suatu keharusan adanya kesatuan waktu antara pencurian dengan kekerasan. Artinya bahwa kekerasan dilakukakan dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah atau memperlancar tindak pidana pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri dalam hal tertangkap tangan atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Kekerasan dalam pengertian menurut Pasal 365 KUHP adalah dalam bentuk: “pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian dilakukan dengan masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, atau jika perbuatan pencurian mengakibatkan luka-luka berat, kematian.Kata Kunci : Kajian Yuridis, Unsur Tindak Pidana Pencurian, Kekerasan
Nilai-Nilai Transedental Dalam Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia (Perspekspektif dari Seorang Muslim) Basri Basri; Yulia Kurniaty; Johnny Krisnan
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol 1, No 2 (2021): VOLUME 1 NOMOR 2, SEPTEMBER 2021
Publisher : Postgraduate Program in Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pamali.v1i2.620

Abstract

Introductioan: If we dig deeper, there is a compatibility between Islamic teachings and the values of Pancasila.Purposes of the Research: This study aims to analyze and discuss perspectives and attitudes in the context of Pancasila values that are practiced in social life.Methods of the Research: Answering the problems raised in this paper, the author conducts a literature study and observes what happens in social life.Results of the Research: The results of the study show that there is no longer any reason to contradict the teachings of Islam and Pancasila. The values of Pancasila are colored by the teachings of Islam itself and it is possible that the values of Pancasila are derived from Islamic teachings. Therefore, for Muslims, there is no need to question Pancasila as the basic philosophy of the Indonesian nation and state. For others, when there is a reaction from Muslims, for example there is an issue to replace Pancasila with another ideology, there is no need to react excessively, because it cannot happen and be carried out by Muslims. Such an attitude is basically just a reaction to what happened, where some Muslims are seen as contradicting the values of Pancasila as the personality of the Indonesian nation.
JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM yulia kurniaty, heni hendrawati
TRANSFORMASI Vol 11, No 1 (2015): TRANFORMASI
Publisher : STMIK BINA PATRIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.554 KB) | DOI: 10.56357/jt.v11i1.47

Abstract

Penggunaan media internet untuk mendukung proses jual beli sangat efisien. Bagi pihak merchant (penjual atau toko online), mereka tidak perlu repot membangun toko, terikat jam kerja, memiliki pegawai yang banyak, maupun memajang barang dagangan secara fisik. Sedangkan bagi pihak buyer (pembeli) keuntungan berbelanja melalui media online (internet) antara lain dapat mengunjungi merchant kapan saja dan dapat dilakukan dimana saja.Dalam hukum Islam tidak ada larangan dalam hal media yang digunakan untuk melakukan transaksi, namun yang harus diperhatikan oleh pihak merchant dan pihak buyer pada saat melakukan transaksi jual beli adalah memperhatikan unsur-unsur Sighat al „aqd (Ijab qabul), Mahallul „aqd (obyek perjanjian), Al „aqidaian (pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian). Selain itu harus memenuhi prinsip-prinsip syari‟ah yaitu jual beli tersebut harus bebas dari unsur ribawi, gharar dan maisyir.Kata Kunci : Jual Beli, Online, Hukum Islam
Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam Muhammad Adnan Lutfi; Yulia Kurniaty; Basri Basri; Johny Krisnan
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 1 (2022): Vol 1 No.1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.347 KB) | DOI: 10.31603/6537

Abstract

Penetapan sanksi tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sangatlah berbeda. Saat ini banyak pencurian seringkali dilakukan pelaku residivis dan masih anak dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengkaji penetapan sanksi tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Adapaun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer didapatkan dari KUHP, AL-Qur’an, sedangkan bahan hukum sekunder didapatkan dari jurnal, buku dan artikel terkait pencurian. Hasil penelitian menunjukan terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Persamaaanya keduanya mempunyai jeratan sanksi apabila terbukti mencuri namun bagi pelaku pencurian anak-anak dan tidak dikenakan sanksi hanya pembinaan moral. Perbedaan keduanya ada pada besaran kerugian yang dikenakan hukuman apabila melakukan tindak pidana mencuri.
Kajian Kriminologi Terhadap Kasus Pembunuhan Seorang Bayi Oleh Ibu Kandung Dian Wulan Ramadhani; Johny Krisnan; Basri Basri; Yulia Kurniaty
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 2 (2022): Vol 1 No.2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.012 KB) | DOI: 10.31603/6741

Abstract

Unwanted pregnancies often end in unlawful acts such as illegal abortions, murder, or the disposal of the baby by the birth mother. Therefore, this study aims to find out "How is the chronology of the perpetrator (who is a mother) to kill a baby who is her flesh and blood?" and "What is the driving factor for the crime of infanticide by the birth mother?". To obtain data, the writer conducted an interview with Mrs. Ratih Mannul Izzati, SH., MH. as the Panel of Judges of the Magelang District Court and conducted a study on the Decision on Case Number 16/Pid.Sus/2021/PN Mgg. The results of this study indicate that the chronology of the perpetrators of killing their babies by trying to have an abortion in early pregnancy but without success. Then on the day the baby was born, the perpetrator killed the baby by putting camphor into the baby's mouth and then strangling it until it suffocated; and the driving factor for the perpetrator of the murder of the baby was a pregnancy out of wedlock which resulted in fear of an illicit relationship with his lover being exposed, because the perpetrator was an only child who was the hope of his parents, besides that the perpetrator was also a victim of the irresponsibility of the man who impregnated him, the reason economy, and panic when finding a newborn baby crying.
Efektivitas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Untuk Mereduksi Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Magelang Bagas Riri Pangestu; Basri Basri; Johny Krisnan; Yulia Kurniaty
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 2 (2022): Vol 1 No.2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.178 KB) | DOI: 10.31603/7400

Abstract

Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja seperti pada lingkungan pendidikan, kekerasan seksual juga kerap terjadi. Mendikbudristek Nadiem Makarim telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinngi, yang telah ditetapkan pada 31 Agustus 202. Akan tetapi, dalam peraturan tersebut masih terdapat beberapa pro dan kontra. Jenis penelitian yang diagunakan yaitu jenis penelitisn yuridis empiris. Sumber data yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Beberapa upaya pencegahan kekerasan seksual yang dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi terutama Universitas Muhammadiyah Magelang: membentuk satgas serta menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan di luar jam operasional kampus. Hasil dari penelitian ini yaitu upaya pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan dengan berbagai cara: pembuatan alur/prosedur lapor bagi korban, dan menyediakan tempat layanan konseling di lingkungan Peruruan Tinggi.