Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

2.307

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Ilmu Lingkungan Badamai Law Journal Lambung Mangkurat Law Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Banua Law Review Notary Law Journal JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah

Yulia Qamariyanti

Faculty Of Law Lambung Mangkurat University

Author-ID : 352875

Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 19 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah atas Terbitnya Surat Keterangan Tanah pada Objek Tanah yang sama Sendy Salsabila Saifuddin; Yulia Qamariyanti
Notary Law Journal Vol. 1 No. 1 (2022): January
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Tujuan penelitian tesis ini untuk menguraikan landasan filosofis dari para hakim untuk membuat pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusanputusan pengadilan yang mengedepankan kedudukan SKT sebagai alat bukti yang lebih kuat dibandingkan dengan Sertifikat Hak Atas Tanah Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan untuk mengetahui penerapan hukum yang ideal mengenai kepastian hukum dari Sertifikat Hak Atas Tanah dan SKT menurut perundang-undangan agar tidak terjadi lagi resiko tumpang tindih dengan objek tanah yang sama, dikaji dari norma hukum mengenai pertanahan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama: Pertimbangan hakim telah melalui pemikiran yang berlandaskan hak kebebasan hakim dalam menentukan putusan sesuai alat bukti yang ada, namun dinilai memiliki kekaburan hukum karena tidak memperhatikan penafsiran dari Pasal 19 UUPA dan Pasal 32 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 dan asas kepastian hokum yang terdapat pada Sertfikat Hak Atas Tanah pada kasus-kasus tersebut. Kedua, Konsep ideal yang mendukung penerapan hukum mengenai kepastian hukum atas Sertifikat Hak Atas Tanah dan Surat Keterangan Tanah ditopang dengan proses penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan satu pintu dan administrasi pertanahan yang lebih rapi.

Akta Kuasa Ditandatangani tidak dihadapan Notaris sebagai Dasar Balik Nama Sertifikat Hak Milik Tegar Abma Putra Lubis; Djoni S Gozali; Yulia Qamariyanti
Notary Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): January
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Tujuan dari penelitian ini ialah bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris terhadap akta kuasa tidak ditandatangani dihadapan notaris sebagai dasar balik nama sertifikat hak milik berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1615 K/PDT/2020 dan bagaimana akibat hukum terhadap Notaris yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1615 K/PDT/2020 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Tipe Penelitian ini terhadap asas-asas hukum (studi dogmatic atau doctrinal researah), Sifat penelitian yang spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), serta pendekatan konseptual (conceptual approach), sumber bahan hukum sekunder, Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Kesimpulan dalam penilitian ini yaitu Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya melekat selamanya dalam akta tersebut sehingga apabila akta tidak ditandatangani dihadapan notaris maka akan mengakibatkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan dan dapat dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan akibat pembatalan terhadap akta notariil akan mengakibatkan pembatalan terhadap perbuatan hukum berdasarkan akta notariil tersebut. Dan Akibat hukum terhadap Notaris yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1615 K/PDT/2020 maka Notaris tersebut secara hukum dapat dijatuhi sanksi secara pidana dengan membuat akta palsu serta apabila diajukan ke Majelis Pengawas Notaris maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi secara administratif karena telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga membuktikan notaris tersebut tidak membuat akta sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Perlindungan Hukum terhadap Kreditur sebagai Pemegang Jaminan Fidusia Benda Persediaan Ajwah Ajwah; Rachmadi Usman; Yulia Qamariyanti
Notary Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): January
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana karakteristik hak kebendaan pada objek jaminan fidusia berupa benda persediaan dan perlindungan terhadap kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia benda persediaan yang merupakan benda dalam persediaan) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, serta menggunakan sumber bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Peraturan Presiden Repupblik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Bahan hukum sekunder seperti buku-buku ilmiah, jurnal/hasil penelitian terdahulu dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan internet yang relevan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Benda persediaan merupakan salah satu bentuk jaminan fidusia yang sebenarnya menyimpang dari sejumlah aturan jaminan fidusia, sebab berpeluang bisa berpindah tangan kepada invidpidu atau puhak lain sebab di jual, dan tidak terikat asas droit de suite, yang kemudian menyebabkan posisi kreditur menjadi berisiko tinggi. Dari segi perlindungan Peraturan UUJF secara tegas menyebutkan bahwa jika benda persedian di jual, maka harus diganti dengan benda yang memiliki nilai setara, apabila belum diganti, maka uang hasil penjualan benda bersangkutan yang dijadikan sebagai pengganti benda yang sudah dijual tersebut.nilai jeminan Fidusia menjadi patokan besarnya uang yang wajib dikembalikan oleh debitor kepada kreditor, terlepas dari benda persediaan yang dijual sudah diganti atau belum, tentunya semua tahapan ini memerlukan pengawasan oleh pihak kreditor kepada debitor.

Co-Authors Achmad Faishal Agnes Livia Merlani, Agnes Livia Ahmad Syaufi Ajwah Ajwah Asufie, Khairunnisa Noor Diana Rahmawati Djoni S Gozali Djumadi Erlina Erlina Faisal Faisal* Fathul Achmadi Abby Laksono Trisnantoro Mahyuni Mahyuni Mohammad Effendy Mulyani Zulaeha nisa afifa Oktavianti Oktavianti Paulinah Paulinah Pratiwi Citra Kurnia Wilujeng Rachmadi Usman Rachmadi Usman, Rachmadi Rahmat Budiman Ramadhani, Muhammad Hufni Rifdah, Ayudia Nur Saprudin Saprudin Sendy Salsabila Saifuddin Syahrida Syahrida Tegar Abma Putra Lubis Wulansari, Rizky Juliani Yuliyanti, Islina

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : Notary Law Journal

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : Notary Law Journal