Garuda - Garba Rujukan Digital

Evaluasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Tahun 2014 Perspektif Game Theory Angin, Ria; Yuswadi, Hary; Patriadi, Himawan Bayu; Gianawati, Nurdyah
POLITICO Vol 17, No 2 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Kebijakan kuota 30% diimplementasikan oleh aktor (partai politik) dan perempuan sebagai sub aktor. Kebijakan diimplementasikan oleh partai politik dengan merekrut perempuan sebagai caleg, menempatkan pada suatu daerah pemilihan dan nomer tertentu. Ibarat suatu permainan, upaya tersebut adalah strategi partai politik ketika menghadapi strategi partai politik lain yang menjadi lawan. Caleg incumbent akan memilih non kooperatif dan pindah pada partai politik lawan, bila strategi partai politik tidak memberi keuntungan. Sebaliknya caleg baru memilih kooperatif dengan strategi partai politik.Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Keterwakilan Perempuan, Game Theory

IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PADA PELAYANAN PUBLIK BIDANG PELAYANAN KESEHATAN (STUDI KASUS PADA RUMAH SAKIT UMUM dr. H. KOESNADI BONDOWOSO) Kuzairi, Untung; Yuswadi, Hary; Budiharjo, Agus; Patriadi, Himawan Bayu
POLITICO Vol 17, No 2 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Implementasi kebijakan kesehatan yang dijalankan oleh rumah sakit salah satunya adalah standar pelayanan minimal (SPM). SPM merupakan tolak ukur mutu pelayanan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbicara permasalahan mutu pelayanan kesehatan, ditemukan fakta lapangan di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso pada tahun 2016 bahwa pencapaian indikator SPM RS masih belum memenuhi target indikator pedoman standar pelayanan rumah sakit Tipe B dan standar pelayanan minimal (SPM) rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan kesehatan di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan hambatan dalam implementasi kebijakan SPM RS di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dapat menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi SPM di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso meliputi komunikasi, struktur birokrasi, sumber-sumber, disposisi (sikap) dan ego sektoral. Dari sekian faktor yang ada, faktor yang paling banyak peranannya dalam menghambat implementasi di rumah sakit ini yaitu ego sektoral pada pelayanan medis. Ego sektoral terbentuk dari pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) medis. Ego sektoral tersebut dapat diminimalisir dengan menerapkan beberapa hal meliputi gaya kepemimpinan yang mendukung dan penerapan prinsip transparansi, peran inidividu dengan membangun komunikasi intepersonal dan menerapakan manajemen pengelolaan konflik, serta nilai dan sikap dengan menerapkan budaya organisasi yang mendukung dan menumbuhkan motivasi individu untuk memberikan pelayanan sesuai dengan SPM. Ego sektoral pelayanan kesehatan mengacu pada adanya rasa yang berlebihan dari suatu hubungan kerja di pelayanan kesehatan rumah sakit. Hal inilah yang kemudian menyebabkan implementasi SPM di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso tidak berjalan dengan baik.Kata kunci: Rumah Sakit, SPM, Implementasi, Ego Sektoral

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KLASTER KOPI ARABIKA DI KABUPATEN BONDOWOSO Ilham Suradi; Anastasia Murdyastuti; Himawan Bayu Patriadi
Majalah Ilmiah DIAN ILMU Vol 17, No 1 (2017): MAJALAH ILMIAH "DIAN ILMU" OKTOBER 2017
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Jember

Pengembangan klaster kopi arabika di Kabupaten Bondowoso secara kualitas dan kuantitas masih kurang baik. Buruknya mutu kopi rakyat disebabkan oleh kurangnya pemahaman serta pengetahuan petani kopi tentang tata cara bertanam kopi serta cara memproses kopi menjadi siap saji (bubuk kopi). Hal tersebut yang membuat kopi arabika di kabupaten Bondowoso tidak diminati oleh konsumen kopi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan klaster kopi arabika di Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan teori George III Edward (implemeting public policy, 1980). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, penentukan informan menggunakan prosedur purposive. Tempat penelitian Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso Jawa Timur. Hasil penelitian tentang kebijakan pengembangan klaster kopi arabika Bondowoso relatif berjalan dengan baik. Hal itu di buktikan dengan tercapainya target produksi baik kuantitas kopi arabika maupun kualitas kopi arabika yang ada di Bondowoso. Akan tetapi masih ada permasalahan yang harus di selesaikan dalam kebijakan ini, masalah tersebut yaitu: pertama komunikasi (communications) kurang maksimal dikarenakan banyaknya lembaga yang terlibat, kedua sumberdaya (resousces) manusia masih butuh banyak bimbingan dan pelatihan dari pihak yang kompeten serta sumberdaya modal untuk petani kopi dan kelompok tani kopi masih kurang, ketiga sikap atau prilaku (dispositions) dari target group yang kurang jujur di karenakan kurang maksimalnya kontrol dari pihak terkait, keempat struktur birokrasi (bureucratic strukture) dari target group yang masih mempunyai mental instan (pragmatis).

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Rahmawati Darmaningsih; Himawan Bayu Patriadi; Edy Wahyudi
Majalah Ilmiah DIAN ILMU Vol 18, No 1 (2018): MAJALAH ILMIAH "DIAN ILMU" OKTOBER 2018
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Jember

Tulisan ini membahas tentang administrasi publik khususnya tentang implementasi kebijakan publik. Kasus yang akan diteliti adalah permasalahan Pedagang Kaki Lima.Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif. Metode kualitatif digunakan dengan pertimbangan bahwa peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan atau memperoleh gambaran secara leluasa tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008. Lokasi penelitian di Kabupaten Jember tepatnya tiga kecamatan kota yaitu Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Sumbersari, dan Kecamatan Patrang. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima dikatakan kurang berhasil, karena masih ada pedagang kaki lima yang kembali ketempat semula setelah direlokasi ataupun mereka tidak mau pindah secara sukarela meskipun sudah disediakan tempat relokasinya sehingga memaksa aparatSatuan Polisi Pamong PrajabesertaTim Penataan pedagang kaki limamengambil langkah represif. Penyebab terjadinya hal tersebut adalah belum tersedianya tempat relokasi dengan segala aksesnya, yang menjaditanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan belum diadakan pelatihan-pelatihan kepada pedagang kaki lima agar dagangan mereka lebih menarik tampilan maupun rasanya, ini menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan.Tulisan ini membahas tentang administrasi publik khususnya tentang implementasi kebijakan publik. Kasus yang akan diteliti adalah permasalahan Pedagang Kaki Lima.Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif. Metode kualitatif digunakan dengan pertimbangan bahwa peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan atau memperoleh gambaran secara leluasa tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008. Lokasi penelitian di Kabupaten Jember tepatnya tiga kecamatan kota yaitu Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Sumbersari, dan Kecamatan Patrang. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima dikatakan kurang berhasil, karena masih ada pedagang kaki lima yang kembali ketempat semula setelah direlokasi ataupun mereka tidak mau pindah secara sukarela meskipun sudah disediakan tempat relokasinya sehingga memaksa aparatSatuan Polisi Pamong PrajabesertaTim Penataan pedagang kaki limamengambil langkah represif.Penyebab terjadinya hal tersebut adalah belum tersedianya tempat relokasi dengan segala aksesnya, yang menjaditanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan belum diadakan pelatihan-pelatihan kepada pedagang kaki lima agar dagangan mereka lebih menarik tampilan maupun rasanya, ini menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

The Implementation of Minimum Service Standards (MMS) on Public Service for Health Services Sector in Bondowoso, Indonesia Untung Kuzairi; Hary Yuswadi; Agus Budihardjo; Himawan Bayu Patriadi
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 1 (2018): (April 2018)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

One of heatlh policies implemented by the hospital is the minimum service standards (MSS). MSS is a benchmark of hospital service quality in providing services to the public. Talking about health service quality problem, it was found out as the field fact that the achievement of MSS indicator in General Hospital of Dr. H. Koesnadi Bondowoso, Indonesia in 2016 still did not fulfill target of standard hospital service (type B) and minimum service standard (MSS) of hospital. This fact shows that the quality of health services in general hospital of dr. H. Koesnadi Bondowoso is still low. So, this research aims to describe the policy implementation of minimum service standard and to analyze the obstacles in the implementation of MSS policy at general hospital of dr. H. Koesnadi Bondowoso. So, this research would discuss the policy implementation of minimum service standards by using Edward III concept as a tool to analyze it. This research employed qualitative research with phenomenological approach. The results showed that the implementation of MSS policy of dr. H. Koesnadi Bondowoso general hospital still did not run well. This was due to several factors such as communication, bureaucratic structure, sources, dispositions (attitude) and leadership in sectoral ego control. Sectoral ego can be shaped from educational background of specialist doctors who still adhered seniority and lack of individual role of implementor in building interpersonal communication and conflict management.

The Women Representation Policy and its Effect to Women Political Participation in Jember, Indonesia Ria Angin; Hary Yuswadi; Himawan Bayu Patriadi; Nur Dyah Gianawati
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 1 (2018): (April 2018)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

The journey of the Indonesian government in implementing women representation policy has evolved. In the election of 2004,women representation policies have not mentioned the target of achievement for political parties. The policy only states that political parties are expected to implement gender equality in nominating candidates. Then in the year of 2009 election, the government had changed the policy clause, and states the percentage that must be achieved by political parties. However, in 2004 and 2009 election only a few political parties, implemented the policy. Yet, the policy, which is implemented, in the 2014 election has changed. The clause of the policy became more distinct, for it contains sanctions which are applicable to any political parties that are not implementing the policy. The present study yielding that the more distinct the policy, the more likely it would be complied by all participating political parties. The effect of the complying political parties would be the increase of women participation in politics as candidates of legislatives.

Indonesian Gastronomy (Volumes 1 and 2) Agus Trihartono; Budhy Santoso; Himawan Bayu Patriadi
The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning Vol 3 No 1 (2022): April 2022
Publisher : Pusbindiklatren Bappenas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46456/jisdep.v3i1.195

The books “Indonesian Gastronomy Volumes 1 and 2,” written by Professor Murdijati-Gardjito and colleagues, are interesting because they are among the first gastronomic books authored by experts in Food Science and Technology. While representing a coherent work, the two volumes focus on different aspects. The first one explains aspects of Indonesian culinary history at the national and global levels, including the changes that have taken place in the contemporary era. The second volume pays attention to the technical aspects of physical changes and chemical reactions in the food-making process. Volume 2 also describes Indonesian cuisine based on geographical location and ethnic affiliation.

Evaluasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Tahun 2014 Perspektif Game Theory Ria Angin; Hary Yuswadi; Himawan Bayu Patriadi; Nurdyah Gianawati
POLITICO Vol 17, No 2 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v17i2.1005

Kebijakan kuota 30% diimplementasikan oleh aktor (partai politik) dan perempuan sebagai sub aktor. Kebijakan diimplementasikan oleh partai politik dengan merekrut perempuan sebagai caleg, menempatkan pada suatu daerah pemilihan dan nomer tertentu. Ibarat suatu permainan, upaya tersebut adalah strategi partai politik ketika menghadapi strategi partai politik lain yang menjadi lawan. Caleg incumbent akan memilih non kooperatif dan pindah pada partai politik lawan, bila strategi partai politik tidak memberi keuntungan. Sebaliknya caleg baru memilih kooperatif dengan strategi partai politik.Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Keterwakilan Perempuan, Game Theory

IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PADA PELAYANAN PUBLIK BIDANG PELAYANAN KESEHATAN (STUDI KASUS PADA RUMAH SAKIT UMUM dr. H. KOESNADI BONDOWOSO) Untung Kuzairi; Hary Yuswadi; Agus Budiharjo; Himawan Bayu Patriadi
POLITICO Vol 17, No 2 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v17i2.881

Implementasi kebijakan kesehatan yang dijalankan oleh rumah sakit salah satunya adalah standar pelayanan minimal (SPM). SPM merupakan tolak ukur mutu pelayanan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbicara permasalahan mutu pelayanan kesehatan, ditemukan fakta lapangan di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso pada tahun 2016 bahwa pencapaian indikator SPM RS masih belum memenuhi target indikator pedoman standar pelayanan rumah sakit Tipe B dan standar pelayanan minimal (SPM) rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan kesehatan di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan hambatan dalam implementasi kebijakan SPM RS di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dapat menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi SPM di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso meliputi komunikasi, struktur birokrasi, sumber-sumber, disposisi (sikap) dan ego sektoral. Dari sekian faktor yang ada, faktor yang paling banyak peranannya dalam menghambat implementasi di rumah sakit ini yaitu ego sektoral pada pelayanan medis. Ego sektoral terbentuk dari pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) medis. Ego sektoral tersebut dapat diminimalisir dengan menerapkan beberapa hal meliputi gaya kepemimpinan yang mendukung dan penerapan prinsip transparansi, peran inidividu dengan membangun komunikasi intepersonal dan menerapakan manajemen pengelolaan konflik, serta nilai dan sikap dengan menerapkan budaya organisasi yang mendukung dan menumbuhkan motivasi individu untuk memberikan pelayanan sesuai dengan SPM. Ego sektoral pelayanan kesehatan mengacu pada adanya rasa yang berlebihan dari suatu hubungan kerja di pelayanan kesehatan rumah sakit. Hal inilah yang kemudian menyebabkan implementasi SPM di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso tidak berjalan dengan baik.Kata kunci: Rumah Sakit, SPM, Implementasi, Ego Sektoral

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search