Garuda - Garba Rujukan Digital

INSTITUTIONAL BUILDING DALAM MENGATASI PERSOALAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU ', Khotami
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7842

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilatarbelakangi oleh maraknya aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) pada sejumlah kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal ini disebabkan oleh penghasilan yang menjanjikan sehingga kegiatan tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian. Pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan persoalan yang telah menjadi perbincangan ditengah-tengah masyarakat riau pada umumnya. Permasalahan ini seharusnya dapat diselesaikan oleh pihak yang terkait agar dampak dari aktifitas pertambangan emas tersebut tidak memberikan kerugian bagi daerah maupun bagi masyarakat yang bertempat tinggal pada daerah sekitar lokasi tambang. Faktor kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya PETI menyebabkan kian maraknya pertumbuhan PETI, disamping rendahnya tingkat keterlibatan aktor berkepentingan dan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan sehingga berpengaruh terhadap lemahnya produk aturan yang menjadi payung hukum kegiatan pertambangan emas yang merugikan masyarakat setempat. Penelitian ini melihat bagaimana bangunan kelembagaan dalam mengatasi persoalan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pegawai Dinas ESDM Provinsi Riau, Kapolres Kabupaten Kuantan Singingi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya peran kepemimpinan baik formal maupun informal dalam mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh para pemilik modal dan pelaku tambang. Selain itu tidak adanya aturan berupa peraturan daerah sebagai payung hukum terkait dengan pertambangan rakyat. Terbatasnya sumber daya berupa biaya, fasilitas dan jauhnya jarak lokasi penambangan menyebabkan sulitnya untuk dilakukan penertiban oleh pihak kepolisian. Oleh kaena itu diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten, DPRD dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi.

INSTITUTIONAL BUILDING DALAM MENGATASI PERSOALAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU ', Khotami
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7842

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilatarbelakangi oleh maraknya aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) pada sejumlah kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal ini disebabkan oleh penghasilan yang menjanjikan sehingga kegiatan tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian. Pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan persoalan yang telah menjadi perbincangan ditengah-tengah masyarakat riau pada umumnya. Permasalahan ini seharusnya dapat diselesaikan oleh pihak yang terkait agar dampak dari aktifitas pertambangan emas tersebut tidak memberikan kerugian bagi daerah maupun bagi masyarakat yang bertempat tinggal pada daerah sekitar lokasi tambang. Faktor kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya PETI menyebabkan kian maraknya pertumbuhan PETI, disamping rendahnya tingkat keterlibatan aktor berkepentingan dan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan sehingga berpengaruh terhadap lemahnya produk aturan yang menjadi payung hukum kegiatan pertambangan emas yang merugikan masyarakat setempat. Penelitian ini melihat bagaimana bangunan kelembagaan dalam mengatasi persoalan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pegawai Dinas ESDM Provinsi Riau, Kapolres Kabupaten Kuantan Singingi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya peran kepemimpinan baik formal maupun informal dalam mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh para pemilik modal dan pelaku tambang. Selain itu tidak adanya aturan berupa peraturan daerah sebagai payung hukum terkait dengan pertambangan rakyat. Terbatasnya sumber daya berupa biaya, fasilitas dan jauhnya jarak lokasi penambangan menyebabkan sulitnya untuk dilakukan penertiban oleh pihak kepolisian. Oleh kaena itu diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten, DPRD dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi.

Institution Building dalam Mengatasi Persoalan Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Khotami
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19 No 1 (2020)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7842

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi yang dimotivasi oleh munculnya kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) di sejumlah kabupaten di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal ini disebabkan oleh pendapatan yang menjanjikan sehingga kegiatan tersebut dijadikan mata pencaharian. Penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan masalah yang telah menjadi perbincangan di antara masyarakat Riau pada umumnya. Masalah ini harus dipecahkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dampak dari kegiatan penambangan emas tidak akan membahayakan wilayah atau orang-orang yang tinggal di daerah sekitar lokasi tambang. Faktor kurangnya kesadaran publik tentang bahaya PETI telah menyebabkan pertumbuhan PETI tumbuh, di samping rendahnya tingkat keterlibatan aktor yang tertarik dan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan sehingga mempengaruhi produk regulasi yang lemah yang merupakan payung hukum bagi PETI. kegiatan penambangan emas yang merugikan masyarakat setempat. Studi ini melihat bagaimana struktur kelembagaan menangani masalah penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Pegawai Dinas ESDM Provinsi Riau, DPRD, Asisten III Sekretariat Daerah Kuantan Singingi, Petugas Kepolisian Kabupaten Kuantan Singingi, Pegawai Dinas Lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi, Kepala Desa dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya peran kepemimpinan baik formal maupun informal dalam mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pemilik modal dan pelaku pertambangan. Selain itu tidak ada aturan dalam bentuk peraturan daerah sebagai payung hukum terkait penambangan masyarakat. Sumber daya yang terbatas dalam bentuk biaya, fasilitas, dan jarak lokasi penambangan membuatnya sulit dikendalikan oleh polisi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dalam pengembangan kelembagaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, DPRD dan masyarakat dalam mengatasi masalah penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi.

Dimensional Analysis of All Units on Intergovernmental Relations Within the Mining Authority (Study on Unlicensed Gold Mining in District of Kuantan Singingi) Khotami Khotami; Nandang Alamsah Deliarnoor; Utang Suwaryo; Neneng Yani Yuningsih
JED (Jurnal Etika Demokrasi) Vol 6, No 1 (2021): JED (Jurnal Etika Demokrasi)
Publisher : Universitas of Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jed.v6i1.4497

Abstract. This research is located in Kuantan Singingi Regency which is motivated by the busy activities of gold mining without permits (PETI) carried out by the local community. This is driven by promising income so that these activities are used as a livelihood and a lack of public awareness of the dangers of PETI. In addition, the low level of involvement of government actors and community participation has an impact on the weakness of regulations that form the legal basis for mining activities. This study looks at the relationship between government units that work together in managing gold mining based on their authority. The informants of this study were employees of the Riau Province ESDM Service, members of the Riau DPRD, Kuantan Singingi District Polres staff, DLH employees of Kuantan Singingi Regency and the community. The technique of determining the informants was carried out by purposive method by digging in-depth information according to the characteristics of the study. The data collection technique is done by interview, observation and documentation. The data analysis technique was used by applying a qualitative narrative approach that conveyed the results of the analysis related to PETI. The results of the study found that the importance of local regulations on community mining that involves both provincial and district governments. The weakness of the legal regarding the implementation of gold mining activities must be strengthened by coordinative efforts and cooperation between the provincial government, DPRD and district governments by sharing the perceptions, ideas of each actor.Keywords: All Units, Authority, MiningAbstrak. Penelitian ini bertempat di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilatarbelakangi oleh ramainya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal ini didorong oleh penghasilan yang menjanjikan sehingga kegiatan tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian dan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya PETI. Selain itu, rendahnya tingkat keterlibatan aktor pemerintah dan partisipasi masyarakat, berdampak terhadap lemahnya aturan yang menjadi dasar hukum kegiatan pertambangan. Penelitian ini melihat bagaimana hubungan antar unit pemerintah yang bekerjasama dalam mengelola pertambangan emas berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Informan penelitian ini yakni meliputi pegawai Dinas ESDM Provinsi Riau, anggota DPRD Riau, Pegawai Polres Kabupaten Kuantan Singingi, Pegawai DLH Kabupaten Kuantan Singingi serta masyarakat. Teknik penentuan informan dilakukan dengan cara purposive dengan menggali informasi secara mendalam sesuai dengan karakteristik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan menerapkan pendekatan narasi kualitatif yang menyampaikan hasil analisis berkaitan dengan PETI. Hasil penelitian mendapati bahwa pentingnya peraturan daerah tentang pertambangan rakyat yang melibatkan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten. Lemahnya payung hukum tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan emas harus diperkuat dengan upaya koordinatif dan kerjasama antara pemerintah provinsi, DPRD dan pemerintah kabupaten melalui penyamaan persepsi, ide dari masing-masing aktor.Kata Kunci: All Units, Kewenangan, Pertambangan

MEWUJUDKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA Khotami Khotami
WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi Vol. 1 No. 2 (2015): Oktober
Publisher : UIR PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Participation is a participation or involvement of a person (individual or community members) in a particular activity. Participation is often associated with development activities. Development is also interpreted as a change to the better. While terms such participation would be clearer if the meaning is directly linked with the development of its own motion. Thus it is related to the growing awareness of the villagers so that they are motivated to make changes actively and towards a better direction. Development activities in rural areas are often faced with the problem of low quality of human resources in rural areas are mostly low-skilled, also including those involved in the administration of the village administration. It also relates to the dynamics of an ever-changing society. Therefore, it is necessary to urge and innovation to realize participation as a step to achieve an increase in rural development by having human capital, structural capital as leadership and supporting components to realize the participation of rural communities. So from that cultivated positive steps to foster community participation in development. To foster the participation of the need for encouragement and innovation as the capital in order to achieve the desired objectives, among others, include capital human capital, leadership capital and structural capital, so that between the government and society occurred harmonious cooperation in realizing the goals of rural development. Therefore, the participation from the community village itself is desirable in order to succeed role in the development of the village.

EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MAREDAN KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK Khotami Khotami
WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi Vol. 2 No. 1 (2016): April
Publisher : UIR PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to determine the execution of tasks in the Village Community Empowerment Organization Maredan District of Tualang and constraints in the execution of tasks of the Institute for Community Empowerment in Rural Maredan District of Tualang. One Destinations shape Institute for Community Empowerment (LPM) is helping the village government in improving public services and the equitable distribution of development results by growing the initiative and to mobilize self-help mutual aid society in development. While the formulation of the problem in this research is: How Duties Institute for Community Empowerment in Rural Maredan Tualang Subdistrict Siak and any obstacles to the execution of tasks of the Institute for Community Empowerment in Rural Maredan Tualang Subdistrict Siak. Type of research is quantitative with the population of the village chief, the village secretary, village head, Chairman of RT and RW, LPM and the community with the number of respondents as many as 40 people are determined by the census and purposive sampling techniques. The data used is primary data collected through questionnaires, interviews and observations while secondary data collected through regulations, documentation, reports and other data were analyzed descriptively. Based on the analysis concluded that the implementation of the tasks Institute for Community Empowerment in Rural districts Maredan Tualang Siak considered good. It is expected that the board Institute for Community Empowerment involving all elements and different social organizations and village governments, especially the poor and women in order tewujudnya sustainable development.

EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN UMUM (Studi di Kecamatan Tembilahan) Nofri Susanto; Khotami Khotami
WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi Vol. 2 No. 2 (2016): Oktober
Publisher : UIR PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Execution of By Law of Kabupaten Indragiri Hilir No 21 Tahun2008 About Common/ public Orderliness in Subdistrict Tembilahan represent one of regulation which aim to to realize freshment, save orderliness and for all citizen socialize. To know clearer hence the researcher use 6 assessment indicator that is efectivity, Efficiency, Responsivitas, Sufficiency, Accuracy And Generalization. Research Type used by is descriptive research with quantitative research method approach where writer will depict real situation whereof that happened the research location namely in Subdistrict Tembilahan. this Sample Research is used by two withdrawal sample technique that is for Sub-kabupaten Tembilahan and Lead Hygiene Area by using census technique. While to socialize Subdistrict Tembilahan specified with technique Purposive Sampling. Technique of data collecting of through kuissioner, interview and observation. Pursuant to result analyse in this research is writer conclude that Execution of By Law of kabupaten indragiri hilir no 21 tahun 2008 About Common/ public Orderliness in Subdistrict Tembilahan be at Good Enough assessment category. As for suggestion which can be passed to On Duty the Hygiene: First, Giving addition of ash can to socialize in order to can accomodate to the number of garbage volume which thrown by society. Second, correct schedule And Timing in execution program hygiene in order to the society able to participate in an optimal fashion.

TATA KELOLA KEUANGAN DESA DI KEPENGHULUAN BALAM JAYA KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR Khotami Khoatami; Zainal Zainal
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol 2 No 1 (2022): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Juni 2022
Publisher : LPPM UNIKS

Pemerintahan desa merupakan salah ujung tombak terdepan dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, karena seorang kepala desa merupakan pemimpin yang secara politis paling dekat dengan masyarakat. Dengan telah berjalannya selama 6 tahun kebijakan pemerintah pusat untuk memberikan dana desa sebesar 1 milyar 1 desa yang menyebabkan beberapa desa di Indonesia yang kepala desanya terjerat kasus hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirasa sangat penting untuk dilakukan karena memang pencerahan dan diskusi terkait penata kelolaan keuangan desa sangat perlu dilakukan oleh kalangan akademisi dengan para praktisi penyelenggara pemerintahan desa. Terkadang kepala desa juga cendrung kebingungan oleh kebijakan yang lahir dari berbagai kementerian yang berbeda namun mengurusi hal yang sama (Kementerian Dalam Negeri versus Kementerian Desa), dan terkadang kebijakan ini belum sepenuhnya di implementasikan dengan baik akan tetapi kebijakan yang baru malah sudah disahkan oleh pemangku kepentingan di negara kita ini. Metode dan pola pelaksanan kegiatan ini lebih spesifik dan fokus berdiskusi (FGD) dengan kepala dan perangkat kepenghuluan, BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang ada di Kepenghuluan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Hasil pengabdian dapat disimpulkan bahwa prinsipnya setiap peserta kegiatan yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan memahami penyusunan laporan keuangan desa namun perlu bimbingan secara khusus terkait pembuatan laporan keuangan desa.

EFEKTIVITAS TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA GEMILANG JAYA KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Erik Okberi; Khotami Khotami; Herman Herman
WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi Vol. 8 No. 1 (2022): April
Publisher : UIR PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/wedana.2022.vol8(1).10272

This research aims to determine the extent of the Effectiveness of the Duties of the Village Head in Infrastructure Development in Gemilang Jaya Village, Indragiri Hilir district, The indicators in this research are: Clarity of Program Objectives, Program Policies, Facilities and Infrastructure. The type of research located in the Office of the Head of Gemilang Jaya Village, Batang Tuaka District, Indragiri Hilir Regency is a qualitative descriptive research type, because it explores and analyzes the effectiveness of the village head's duties in infrastructure development in Gemilang Jaya Village. Qualitative Research Method is a method used to examine natural objects. Results of Methods Qualitative research emphasizes meaning rather than generalizations. Data collection techniques and types used in this study include: observation, interviews, documentation, and books. Based on the analysis technique, the researcher considers that development planning starting from the clarity of program objectives, program policies, and facilities and infrastructure is still not active.

POLITIK UANG DALAM PEMILUKADA : FAKTOR KRIMINOGENIK KEJAHATAN KORUPSI abdul munir; Panca Setyo Prihatin; Khotami
PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2022): Terbitan Keenam
Publisher : Education and Talent Development Center of Indonesia (ETDC Indonesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51574/patikala.v2i2.606

Money politics is defined as the process of buying and selling people's votes by giving a reward. Getting used to the phenomenon of money politics in the community in every election celebration is suspected to be due to a lack of public awareness of the impact of the process which will eventually lead to the birth of corruption crimes at the power elite level. The purpose of this Community Service is to restore public awareness as part of efforts to prevent the latent dangers of corruption in the future. This Community Service was carried out in Darussalam Village, Sinaboi District, Rokan Hilir Regency, Riau Province. Participants in the activity were limited to groups of community leaders, related village officials and the local Babinkamtibmas and Babainsa. Through this activity, it is hoped that every participant who has received socialization materials can do important things according to their respective capacities in order to prevent money politics in the community.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search