Garuda - Garba Rujukan Digital

KEDUDUKAN MORAL DAN HUKUM DALAM BANGUNAN HUKUM INDONESIA Taufik Firmanto
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 1 No 1 (2017): Maret
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v1i1.81

Discoursing between law and morality is an interesting conversation among a legal scholars and jurists. Observing of legal developments are reviewed historically, the morality of jurisprudence from time to time undergoes sharp reductions. In the early stages of modern human civilization, the morality of jurisprudence still stands firmly on the foundation of the religion (christian). Moral judgments about good or bad, right or wrong, are consistently restored to the divine rules. Faced with the power of the church and the kings, came the antithesis of contradictory extreme thought, the idea that denied the existence of God or rejected the hegemony of religion and the church. The opposing of two rivals in concepts, theories and practices are concerning of the moral role of life. In turn, it had a significant influence on the development of jurisprudence in Europe at the time, leading to the spread of colonization in the eastern hemisphere.

Kiprah Dan Usaha Muhammadiyah Mewujudkan Negara Hukum Indonesia Sebagai Negeri Baldatun Thoyibatun Warobbun Ghofur Taufik Firmanto; Gufran Sanusi
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/fundamental.v9i2.25

Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum dengan kajian kiprah dan usaha Muhammadiyah mewujudkan negara hukum indonesia sebagai negeri baldatun thoyibatun warobbun ghofur. Tujuan dari artikel ini diharapkan tumbuh diskusi lebih serius dan upaya implementatif mewujudkan negara hukum Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, sebagaimana konsep negeri baldatun thoyibatun warobbun ghofur yang menjadi semangat pengabdian Muhammadiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian artikel ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan beberapa pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Simpulan artikel ini menyajikan bahwa dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, Gerakan Muhammadiyah telah mendampingi Negara Hukum Republik Indonesia, sejak dari meraih kemerdekaan, mempersiapkan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, hingga saat ini menjaga dan merawat bangsa yang besar ini agar tetap bersatu dan berdaulat. Namun mesti disadari bahwa hingga saat ini, bangsa Indonesia masih berkutat menjalankan negara hukum formal. Sebagai negara hukum, bangsa ini lebih sibuk dengan prosedur formalitas, menegakkan hukum namun justeru abai pada esensi tujuannya untuk kemanusiaan dan kesejahteraan. Untuk itu bangsa ini perlu lebih fokus pada cita-cita kemerdekaan dan tujuan bangsa mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam semangat mewujudkan baldatun thoyyibatun wa rabbhun ghaffur.

Pelaksanaan Tugas Polri Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Iswidodo -; Taufik Firmanto; Muhammad Amin
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v10i2.56

Tulisan ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis pelaksanaan tugas Polri guna mendukung penerapan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 dalam rangka terwujudya situasi kamtibmas yang kondusif. Metode yang digunakan dalam penelitian dan penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan beberapa pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian hukum, antara lain; pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus, pendekatan analisis, dan pendekatan historis. Hasil temuan menunjukkan bahwa sesuai fungsinya, Polri telah melaksanakan tugas guna mendukung penerapan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 dalam rangka terwujudya situasi kamtibmas yang kondusif. Hal tersebut dilaksanakan dengan cara antara lain: Pertama, preventif: menerbitkan STR untuk panduan anggota melaksanakan Tindakan-tindakan pada masa pandemi dan masa transisi Normal Baru, Binmas, Sabhara, Lalu Lintas dan satker-satker lainnya terlibat aktif memberikan informasi dan penyadaran pada masyarakat. Bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memanfaatkan teknologi, misalnya dengan CCTV, drone, aplikasi-aplikasi online. Merangkul masyarakat dengan humanis, sehingga masyarakat yang terdampak Covid-19 secara kesehatan maupun secara ekonomi dapat survive. Kedua: preemtif: melakukan patrol-patroli dan razia-razia untuk mencegah kejahatan. Ketiga: penegakan hukum sebagai upaya terakhir bagi orang-orang yang melakukan perlawanan meski melanggar, termasuk memerintahkan pengendara motor dan mobil untuk putar balik karena larangan mudik Lebaran.

Ius Constituentum Election Courts in Indonesia Ahead of National Simultaneous Elections Taufik Firmanto; Sukirman Sukirman
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 6 No 2 (2022): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Prior to the Implementation of National Simultaneous Elections in Indonesia, Ius Constituents of the Election Court. The purpose of this research is to examine the Election Court's Ius Constituendum in Indonesia, precisely how this Special Court is based on the PTUN environment and is placed in each province capital. This study employs normative juridical research, which is concerned with applying rules or norms in positive law. With a legal perspective (statute perspective), a conceptual perspective (conceptual perspective), and a case perspective (case approach). The results of this study show that the institution of a special election court/election in line with the democratic rule of law principles is necessary, as indicated by the following options: Establishment of a special election court/election inside the Administrative Court, to be known as the Election Court. The Administrative Court houses this Special Court, which is located in each province's capital. This Court has the jurisdiction to hear and determine Election Results Disputes, Election/Pilkada Crimes, and analyze and adjudicate Election Administration/Election Disputes. The Administrative Court houses this Special Court, which is located in each province's capital. This Court has the jurisdiction to hear and determine Election Results Disputes, Election/Pilkada Crimes, as well as to analyze and adjudicate Election Administration/Election Disputes. The Administrative Court houses this Special Court, which is located in each province's capital. This Court has the jurisdiction to hear and determine Election Results Disputes, Election/Pilkada Crimes, as well as to analyze and adjudicate Election Administration/Election Disputes.

Culture Of Law: Transcendental Approach Ridwan Ridwan; Taufik Firmanto; Arief Budiono
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v11i2.91

Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk membuat analisis perpskriptif terhadap tatanilai yang menjadi kultur hukum dengan menggunakan pendekatan transcendental.Metodologi: Penelitian ini merupupakan jenis penelitian hukum normative. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis, dimana hukum dimanakan sebagai kumpulan nilai, asas-asas dan moral yang memiliki misi suci kebenaran, dan keadilan.Temuan Utama: Agar hukum benar-benar menjadi mutiara, dan tempat persemaian kebenaran yang mengemban misi suci, maka ada beberapa tatanilai yang dibutuhkan dalam membangun kultur hukum (kesadaran hukum), yakni hukum harus menjadi alat integrasi social, sarana yang meningkatkan kualitas idividu, berhukum harus dipandu oleh standar moral, keadilan menjadi mahkota hukum, dan hukum harus mampu mendorong pembebasan. Penerapan penelitian ini: Hasil pemikiran ini dapat menjadi alternative pemikiran tata nilai dalam membangun kultur hukum oleh pengemban hukum dan masyarakat luas.Kebaruan/Originalitas dari penelitian ini: Kebaruan dari pemikiran ini adalah perspektif baru dalam kultur hukum dengan pendekatan transendental, berupa nilai yang yang menjadi kultur hukum yang dielaborasi dari berbagai pemikiran.Kata Kunci: Kultur, Hukum, Transendental, Tatanilai.

Konstitusionalitas Penundaan Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024 Taufik Firmanto
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i1.143

Artikel ini merupakan hasil penelitian atas isue penundaan pemilu serentak nasional tahun 2024. Isue hukum ini berkembang memanas seiring suhu politik-hukum Indonesia yang terus meningkat. Diskursus penundaan pemilu bergema sejak tahun 2022 didengungkan oleh kalangan elit dengan berbagai skenario subjektif dan tidak rasional, bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi, dimana salah satu ciri pemilu demokratis adalah penyelenggaraan pemilu secara periodik/ berkala. Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan regulasi yang mengatur periodesasi/keberkalaan pemilu, serta menganalisis isue konstitusionalitas penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan antara lain; pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan filsafat. Hasil/temuan penelitian ini, bahwa pengaturan perihal periodesasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia setiap lima tahun telah diatur secara tegas dalam pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan juga Pasal 7 ayat (1) yang memberikan batasan bahwa Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama lima tahun, hanya dapat untuk dua kali masa jabatan. Penundaan pemilu hanya dapat dilakukan pada situasi/kondisi hal ikhwal kegentingan yang memaksa, atau adanya ancaman/gangguan yang sifatnya luar biasa (extra ordinary). UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur perihal penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan Presiden, sehingga setiap gerakan penundaan pemilu/ penambahan masa jabatan Presiden merupakan gerakan yang inkonstitusional. Secara subtansif, penundaan Pemilu 2024 dianggap mengkhianati amanat reformasi, pelecehan terhadap konstitusi (contempt of the constitution), dan merampas hak rakyat. Penundaan Pemilu tanpa alasan extra ordinary akan berdampak pada delegitimasi pemerintah, instabilitas nasional, dan menjadi preseden buruk untuk demokrasi Indonesia.

PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI MENTIMETER UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DIRI SISWA DI SMKN 1 DONGGO Hadijah Hadijah; Syamsuddin Syamsuddin; Taufik Firmanto; Aman Ma’arij; Gufran Gufran
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2023): Volume 4 Nomor 4 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i4.18519

Donggo Barat mempunyai tantangan khusus seperti kurangnya fasilitas pendidikan modern yang terbatas dengan akses teknologi atau sumber daya. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi cara siswa belajar dan mengembangkan rasa percaya diri dalam belajar bahasa Inggris. Dengan adanya masalah tersebut tim mengadakan pelatihan pengunanaan mentimeter yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berbahasa inggris. Metode pelaksanaan melalui beberapa tahapan antara lai observasi, persiapan materi, pembuatan kuis menggunakan mentimeter, sesi interakti, dan evaluasi hasil. Hasil yang ditemukan dari pelatihan ini antara lain; 1) Meningkatkan Partisipasi Siswa, melalui Mentimeter, siswa di SMKN I Donggo aktif berpartisipasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. 2) Peningkatan Kemampuan Berbicara, sesi pelatihan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbicara dalam bahasa Inggris secara rutin. 3) Fitur umpan balik real-time dari Mentimeter membuat siswa untuk melihat respons mereka secara langsung. Ini memberikan motivasi tambahan dan memperkuat rasa percaya diri mereka karena mereka dapat melihat kemajuan mereka sendiri. Jadi dapat di simpulkan bahwa pelatihan dengan menggunakan aplikasi Mentimeter di SMKN I Donggo telah membawa manfaat positif dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berbicara bahasa Inggris. Pendekatan yang interaktif dan mendukung ini tidak hanya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan mendukung.

Transition Of Authority Judicial Institutions Simultaneous National Elections 2024 Salahudin Pakaya; Roy Moonti; Yusrianto Kadir; Taufik Firmanto
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 3 No 2 (2023): IJHESS OCTOBER 2023
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v3i2.496

The decision of the Constitutional Court No. 97/PUU-XI/2013 resulted in changes in the function and authority of the judicial institution that adjudicates Pilkada. The Constitutional Court's decision then gave birth to Article 157 of Law No. 10 of 2016 Amending Law No. 8 of 2015 (Pilkada Law) which contains provisions for the establishment of a special election judicial body that will hear disputes over the results of simultaneous national elections in 2024. However, the establishment of a special election judicial body mandated by the Pilkada Law still faces juridical obstacles if it is linked to Law 48 of 2009 concerning Judicial Power, and laws governing judicial bodies under the auspices of the Supreme Court, especially the general and state administrative courts. Another juridical problem is the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 which states that the phrase "until a special judicial body is established" in Article 157 paragraph (3) of the Pilkada Law does not have binding legal force. So that the Constitutional Court's decision can be interpreted as a sign of defining the Constitutional Court as a permanent judicial institution to hear disputes over Pilkada results. This research uses normative research methods as a characteristic of legal research, using statute law approaches, expert opinions. The purpose of this research is to search and find the right norms and have legal arguments in determining the right judicial institution authorized to hear disputes over the results of the 2024 simultaneous regional elections.

Disaster Mitigation Policy by The Government Of Bima In Realizing A Disaster Resilient City Taufik Firmanto; Ridwan; Gufran; Andi Andi
Law and Justice Vol. 7 No. 1 (2022): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v7i1.758

The purpose of this research is to describe the local government policies in realizing Bima as a Disaster Resilient City and to describe the form of disaster mitigation policies by the Bima government in realizing a Disaster Resilient City. Research method of this research is normative-empirical legal research (Mix Methods), using a statutory approach (Statute Approach), and a conceptual approach, the type of data used is secondary data and is supported by primary data. The result shows that the disaster mitigation policy efforts developed by the Bima City government are in the form of Structural (Physical) Mitigation, drainage systems, retention dams, construction of retaining dams, making check dams, dams, earthquake-resistant house river embankments. Non-Structural (Non-Physical) Mitigation legislation, training, socialization. The policy forms of the Bima Government indicate that a Regional Regulation is made which includes the establishment of development policies that pose a risk of disaster, disaster prevention activities, emergency response and rehabilitation. In addition, other policies are 7 priority Regional Resilience Index (IKD) and 71 Regional Resilience Index Indicators in 2020/2021. The usefulness of this research is academically, this research is expected to be useful for further researchers as well as the development of legal science in the future, practically, this research is expected to be a reference for further researchers and the Government in particular in studying how disaster mitigation policy arrangements by Bima Government in order to realize Disaster Resilient City. The authenticity of this research lies in the regulation of disaster mitigation policies, as far as the authors search that the policies carried out by the City government already exist, but in the post-disaster period, those who have conducted research on other objects. Therefore, it is considered important to do research.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search