Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal of Government and Civil Society

Land Administration Policy In Bantul and Sleman Districts Subekti Widiyasno; Dyah Mutiarin; Herdin Arie Saputra; Ikhwan Rahmatika Latif
Journal of Government and Civil Society Vol 4, No 2 (2020): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v4i2.2573

Abstract

The collection of land belonging to the Yogyakarta Palace or Sultan Ground (SG) and the Paku Alaman Duchy or Paku Alam Ground (PAG) land has been slow due to overlapping regulations. The collection of Sultan Ground and Paku Alam Ground land which is regulated in the Privileges Act is hampered by changes in the status of land ownership at the village level which belongs to the state and individuals. The certification process by the National Land Agency cannot be carried out yet. This data collection is based on Special Region Regulation No. 1 of 2017 concerning Management and Utilization of Sultanate Land and Duchy Land. The purpose of this study was to analyze land management policies in sustainable areas in the regencies (four) villages in Bantul Regency and Sleman Regency. This type of research conducted by the author is a mixed/mixed research (mixed methodology). Data analysis techniques in this study used the Nvivo 12 Plus software, processing by using the Crosstab Query Analysis, Cluster Analysis, Comparasis Diagram Analysis features. The results of research in land management are still not carried out correctly and evenly. Several problems were encountered, such as the absence of road access, missing land boundaries, land parcels occupying other community lands, and conflicts. Pendataan tanah milik Keraton Yogyakarta atau Sultan Ground (SG) dan tanah Kadipaten Paku Alaman atau Paku Alam Ground (PAG) berjalan lambat karena terkendala aturan yang tumpang tindih. Pendataan tanah Sultan Ground dan Paku Alam Ground yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan terganjal oleh perubahan status kepemilikan tanah di tingkat desa yang menjadi milik negara dan perorangan. Akibatnya proses sertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional belum bisa dilakukan. Pendataan ini dilandasi Peraturan Daerah Istimewa No 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan penataan pertanahan di kawasan berkesinambungan di 4 (empat) desa di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian campuran/kombinasi (mixed methodology). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan software Nvivo 12 Plus, mengolah dengan menggunkan fitur Crosstab Query Analysis, Cluster Analysis, Comparasison Diagram Analysis. Hasil penelitian dalam penataan pertanahan masih belum dilakukan secara baik dan merata, terdapat beberapa permasalahan yang dijumpai seperti tidak adanya akses jalan, batas tanah yang hilang, bidang tanah menempati wilayah tanah masyarakat yang lain, dan konflik.
The Abundance of Special Autonomy Funds: An Ironic Portrait of Aceh's Poverty Alleviation Ikhsan Ikhsan; Ikhwan Rahmatika Latif; Vellayati Hajad; Effendi Hasan; Muntaha Mardhatillah; Herizal Herizal
Journal of Government and Civil Society Vol 7, No 1 (2023): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v7i1.6441

Abstract

This article examines the financial management of the government of Aceh, which is supported by special autonomy funds. It is a war compensation and recovery from the tsunami disaster following the signing of a peace accord between the Free Aceh Movement (GAM) and the Government of Indonesia for development to increase the Acehnese people's well-being, disbursed by the central government. But the governance of the special autonomy fund it runs has not been able to help Aceh get out of poverty according to national standards. The article employed a descriptive qualitative approach, then purposive sampling used by the authors as the technique to identify people to interview about Aceh's poverty and special autonomy fund issues. Open publications, whether they be official government documents such as rules or decisions, newspapers or magazines, or scientific references such as books or journals were secondary data used by authors. The findings revealed that the management of the special autonomy fund lacks a mature grand design, such that the management rules change annually and are also influenced by the tug-of-war between the Aceh government and the region/city governments. Then, the principle of accountability was not properly implemented, so these two findings were unable to affect the substance of the poverty sector in Aceh, causing Aceh's poverty to consistently fall below the national average.Artikel ini mengkaji masalah pengelolaan keuangan pemerintah Aceh yang ditopang oleh dana otonomi khusus. Dana Otonomi Khusus ini merupakan untuk pemulihan dari bencana tsunami dan kompensasi perang setelah penandatanganan kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk pembangunan peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh, yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Namun tata kelola dana otsus yang dijalankannya belum mampu membantu Aceh keluar dari zona kemiskinan sesuai standar nasional. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, kemudian purposive sampling digunakan oleh penulis sebagai teknik untuk mengidentifikasi orang-orang yang akan diwawancarai tentang masalah kemiskinan dan dana otonomi khusus Aceh. Publikasi terbuka, baik berupa dokumen resmi pemerintah seperti peraturan atau keputusan, surat kabar atau majalah, atau referensi ilmiah seperti buku atau jurnal merupakan data sekunder yang digunakan oleh penulis. Temuan menunjukkan bahwa pengelolaan dana otsus tidak memiliki grand design yang matang, sehingga aturan pengelolaannya berubah setiap tahun dan juga dipengaruhi oleh tarik ulur antara pemerintah Aceh dengan pemerintah daerah/kota. Kemudian, prinsip akuntabilitas tidak diterapkan dengan baik, sehingga tidak mampu mempengaruhi permasalahan  substantif sektor kemiskinan di Aceh dan menyebabkan kemiskinan Aceh secara konsisten berada di bawah rata-rata nasional.