Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.607
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia KERTHA WICAKSANA Journal of Morality and Legal Culture
I Dewa Made Suartha
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Humanities Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search
Journal : Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum

 1   2 
PELAKSANAAN PERADILAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR) Windu Adiningsih; I Dewa Made Suartha; I Ketut Keneng
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, April 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akhir-akhir ini masalah kenakalan pada anak semakin banyak, kenakalan pada anak tetap merupakan persoalan yang hampir disemua negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Jenis perbuatan hukum yang sering dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian, dimana tindak pidana  ini diatur dalam Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ). Sehingga permasalahan ini akan dibahas dalam skripsi ini adalah keterlibatan institusi terkait dalam proses pemidanaan anak sebagai terdakwa tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Denpasar dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak dalam tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Denpasar. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan fakta. Keterlibatan Institusi terkait dalam Proses Pemidanaan Anak sebagai terdakwa tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Denpasar Lembaga yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak antara lain Lembaga Khusus Anak ( LPKA ), Lembaga Penempatan Anak Sementara ( LPAS ), Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial ( LPKS ), Balai Permasyarakatan ( BAPAS ), Advokasi / Pemberi bantuan hukum, dan Petugas Kemasyarakatan yang terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraaan Sosial. Dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak berdasarkan pertimbangan yang bersifat yuridis yang diambil dari fakta-fakta yang di muka persidangan, disamping pertimbangan yuridis hakim juga harus memutus dengan pertimbngan yang bersifat non yuridis yang diambil dari latar belakang, ekonomi dan psikologi anak. Dapat disimpulkan bahwa peradilan pidana anak merupakan peradilan khusus dari bagian sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia, hal ini bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.
PENJATUHAN HUKUMAN KEBIRI KEPADA PARA PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR Liliana Listiawatie; I Dewa Made Suartha
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Kejahatan seksual merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling banyak terjadi, khususnya kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Hal ini membuat masyarakat dan negara menjadi geram. Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana penjatuhan hukuman kebiri kepada para pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini dilakukan secara normatif yaitu dengan pendekatan undang-undang dengan menelaah semua undang-undang yang ada dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Para pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur harus diberikan sanksi yang lebih tegas lagi. Salah satu sanksi baru yang diberikan adalah hukuman kebiri. Kebiri merupakan tindakan bedah dengan bahan kimia yang memiliki tujuan untuk menghilangkan fungsi pada testis yang dimiliki pria. Dengan adanya sanksi kebiri, para pelaku akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Penjatuhan hukuman kebiri yang diberikan kepada para pelaku kejahatan seksual kepada anak dibawah umur tertuang didalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Didalam Pasal 81 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Perppu ini berisikan tambahan hukuman yang salah satunya berupa kebiri bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak dibawah umur.
NILAI-NILAI POSITIF DAN AKIBAT HUKUM DISSENTING OPINION DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Ni Luh Kadek Rai Surya Dewi; I Dewa Made Suartha
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, April 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dissenting opinion merupakan pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara, merupakan satu kesatuan dengan putusan itu, karena hakim itu kalah suara atau merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai positif dari suatu Dissenting Opinion dan akibat hukum Dissenting Opinion dalam Peradilan Pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini termasuk dalam kategori/jenis penelitian hukum normatif dengan menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Kesimpulan dari penulisan ini yaitu banyak terdapat nilai-nilai positif dari pelaksanaan Dissenting Opinion, diantaranya adalah merupakan perwujudan nyata kebebasan individual hakim, termasuk kebebasan terhadap sesama anggota majelis atau sesama hakim. hal ini, sejalan dengan esensi kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak lain dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Akibat hukum Dissenting Opinion adalah yang bertentangan dengan tujuan kepastian hukum dalam hal pengambilan putusan pengadilan dengan cara luar biasa, sama halnya dengan mengembalikan tujuan hukum yang sesungguhnya dalam tiga perdebatan.
NILAI-NILAI POSITIF DAN AKIBAT HUKUM DISSENTING OPINION DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Ni Luh Kadek Rai Surya Dewi; I Dewa Made Suartha
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, April 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dissenting opinion merupakan pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara, merupakan satu kesatuan dengan putusan itu, karena hakim itu kalah suara atau merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai positif dari suatu Dissenting Opinion dan akibat hukum Dissenting Opinion dalam Peradilan Pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini termasuk dalam kategori/jenis penelitian hukum normatif dengan menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Kesimpulan dari penulisan ini yaitu banyak terdapat nilai-nilai positif dari pelaksanaan Dissenting Opinion, diantaranya adalah merupakan perwujudan nyata kebebasan individual hakim, termasuk kebebasan terhadap sesama anggota majelis atau sesama hakim. hal ini, sejalan dengan esensi kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak lain dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Akibat hukum Dissenting Opinion adalah yang bertentangan dengan tujuan kepastian hukum dalam hal pengambilan putusan pengadilan dengan cara luar biasa, sama halnya dengan mengembalikan tujuan hukum yang sesungguhnya dalam tiga perdebatan.
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI POLRESTA DENPASAR Caroline Andarini Dyah Ayu Puspitasari; I Dewa Made Suartha; I Ketut Sudjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judi telah menjadi penyakit turun-menurun dalam sejarah peradaban manusia,halini mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana perjudian. Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut, maka diangkatlah judul Proses Penyidikan Tindak PidanaPerjudian di Polresta Denpasar. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaanpenyidikan tindak pidana perjudian di Polresta, faktor-faktor yang menghambatpenyidikan dan upaya yang telah dilakukan Polresta Denpasar dalam menanggulangitindak pidana perjudian di Denpasar. Metode dari penelitian ini bersifat empris melaluipendekatan kasus dan pendekatan fakta. Kesimpulannya, pelaksanaan penyidikan tindakpidana perjudian di Polresta Denpasar sama halnya dengan penyidikan tindak pidanabiasa, faktor-faktor yang menghambat penyidikan disebabkan oleh aparat penegakhukum dan masyarakat, sedangkan upaya Polresta Denpasar dalam menanggulangitindak pidana perjudian di Wilayah Denpasar : Upaya promotif, Upaya preventif danUpaya represif.
TINJAUAN TERHADAP PEMBINAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS IIB KARANGASEM Aditya Saputra; I Dewa Made Suartha; I Ketut Sudjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tinjauan terhadap pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIB Karangasem. Penelitian ini membahas tentang kondisi antara das sein dan das sollen, serta hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIB Karangasem. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada dua jenis pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu pembinaan kepribadian dan latihan keterampilan. Terlalu cepatnya perubahan peraturan perundang – undangan tentang pelaksanaan pembinaan, minimnya fasilitas pembinaan, kurangnya tenaga pengajar pembina, dan tidak tersedianya pendidikan formal menjadi faktor penghambat dalam efektifitas pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan kata lain, pelaksanaan pembinaan tersebut belum optimal dan masih terdapat hambatan.
NILAI-NILAI POSITIF DAN AKIBAT HUKUM DISSENTING OPINION DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Ni Luh Kadek Rai Surya Dewi; I Dewa Made Suartha
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, April 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dissenting opinion merupakan pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara, merupakan satu kesatuan dengan putusan itu, karena hakim itu kalah suara atau merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai positif dari suatu Dissenting Opinion dan akibat hukum Dissenting Opinion dalam Peradilan Pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini termasuk dalam kategori/jenis penelitian hukum normatif dengan menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Kesimpulan dari penulisan ini yaitu banyak terdapat nilai-nilai positif dari pelaksanaan Dissenting Opinion, diantaranya adalah merupakan perwujudan nyata kebebasan individual hakim, termasuk kebebasan terhadap sesama anggota majelis atau sesama hakim. hal ini, sejalan dengan esensi kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak lain dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Akibat hukum Dissenting Opinion adalah yang bertentangan dengan tujuan kepastian hukum dalam hal pengambilan putusan pengadilan dengan cara luar biasa, sama halnya dengan mengembalikan tujuan hukum yang sesungguhnya dalam tiga perdebatan.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING DI KEPOLISIAN DAERAH BALI Putu Diah Indriyani; I Dewa Made Suartha
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyak persoalan terkait narkotika ini dilakukan oleh warga sipil, jika angka ini ditambah dengan kehadiran wisatawan asing yang turut melakukan penyalahgunaan narkoba, maka itu artinya mereka ikut menyumbang panjangnya daftar kasus tindak pidana narkotika di Indonesia. Tujuan penulisan jurnal ini untuk memahami upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bali terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh orang asing dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Metode penulisan yang digunakan ialah empiris suatu penelitian yang dilakukan terhadap masalah berdasarkan teori-teori hukum yang ada. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh POLDA Bali untuk menekan terjadinya tindak pidana narkotika ini dengan melakukan pengawasan dan melakukan upaya pencegahan pre-emtif dan preventif, dan penindakan hukum melalui upaya represif. Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yaitu pada struktur hukum, substansi hukum, dan sosial. Kata kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Narkotika, Orang Asing, Kepolisian.
IMPLEMENTASI OTOPSI FORENSIK DI INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR DUDUT RUSTYADI; I DEWA MADE SUARTHA; I KETUT KENENG
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini berjudul : Implementasi Otopsi Forensik di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Makalah ini bersifat eksplanatoris yang menggunakan dua sumber data dari literatur-literatur dan dari peraturan perundangundangan dan pendekatan secara deskriptif analitik. Otopsi forensik adalah pemeriksaan terhadap mayat atas permintaan penyidik polisi untuk menentukan kelainan-kelainan yang dapat menyebabkan kematian pada korban meninggal. Pelaksanaan otopsi forensik diatur dalam pasal 133 dan 134 KUHAP yang inplementasinya di Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar mendapatkan hambatan-hambatan yang dapat ditinjau dari beberapa aspek antara lain dari peraturan perundang-undangan, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.
PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PRAPENUNTUTAN Anak Agung Gede Agung Dwi Saputra; I Wayan Tangun Susila; I Dewa Made Suartha
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pre-prosecution process often occur, so that the file shufling through from theinvestigator to the public prosecutor, less completeness of case bundles will bringimpact in pre prosecution process. The aim of this study was to find out the file returnby prosecutor attorney in pre-presecution. This kind of study was the normative studywith case approach, statue, and analysis. This study result have been obtained asfollows, in the absence of a provision that gives the limitation of the number of times afile can be restored, this can be correlated to the intent of the law on the human rights,and for the sake of legal certainty for the seekers of justice, then return of the result oradditional outcome investigator by public prosecutor to the investigator, there must bea limitation criteria. As result that arised if the files of case do not returned from thepublic prosecutor if within 7 days the file do not return then file of investigationassumed resolved. The conclusion of this study are there is no rule the file of casereturn by prosecutor attorney in pre-presecution.
Co-Authors Adi Wiraditya, Gede Gilang Adia Pratistia Aditya Saputra Anak Agung Gede Agung Dwi Saputra Caroline Andarini Dyah Ayu Puspitasari Dibyo Prabowo DUDUT RUSTYADI Gusti Ayu Putu Yindri Laksmiwiyani I Dewa Agung Gede Mahardhika Martha I Dewa Agung Gede Mahardika Martha I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Angga Mahavira I Gusti Agung Ayu Laksmi Astri I Ketut Keneng I Ketut Sudjana I Made Adi Suryawan I Made Bayu Wiguna I Wayan Bela Siki Layang I Wayan Tangun Susila I.N. Wahyu Saptahadi Ida Ayu Bintari Yuditara Ida Ayu Kade Kusumaningrum Liliana Listiawatie Martha, I Dewa Agung Gede Mahardika Maya Septia Budi Ayu Ningtias Ni Luh Kadek Rai Surya Dewi Ni Luh Putu Diah Rumika Dewi Ni Made Kusuma Wardhani Ni Nengah Adiyaryani Ni Putu Renanda Apriliani Dewati Putu Diah Indriyani Putu Yudik Adisurya Lesmana Tri Yanti Merlyn Christin Pardede Wawan Edi Prastiyo Windu Adiningsih