Articles
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERAN INTELIJEN KEMANAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN DETEKSI DINI TERHADAP TERJADINYA KONFLIK SOSIAL (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah) ]]>
<![CDATA[I Putu Agus Sugianto]]>;
<![CDATA[Osgar S. Matompo]]>;
<![CDATA[Ida Lestiawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (167.048 KB)
|
DOI: 10.56338/jks.v2i1.707
<![CDATA[Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan : (1)Untuk mengetahui peran Intelkam Kepolisian dalam melakukan deteksi dini terhadap terjadinya konflik sosial di wilayah hukum Kepolisi (2) Untuk mengetahui faktor yang menghambat Intelkam Kepolisian dalam melakukan deteksi ini terhadap terjadinya konflik sosial di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Hasil Penelitian ini adalah (1)Salah satu tugas intelkam adalah Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat, maka dari itu peranan intelkam dalam proses deteksi dini untuk menganalisas akan terjadinya konflik sosial dimasyarakat dilakukan dengan berbagai pola yaitu Pola STO (Service type Operation) Pola ini digunakan dalam melakukan kegiatan penyelidikan rutin intelijen dan Pola Pola MTO (Mision type Operation). (2) Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan deteksi dini terhadap konflik sosial tidak berjalan efektif disebabkan oleh beberapa faktor yaitu minimnya jumlah personil anggota intelkam polda sulteng, mininya anggaran serta minimnya sarana dan prasanan intelkam polda sulteng, ketiga hal inilah yang menjadi kendalam dalam pelaksanaan detekni dini terhadap gangguan kemanan yang mengarah pada terjadinya konflik sosial di masyarakat. Saran dalam Penelitian ini adalah (1)Sebaiknya Intelijen harus mampu membuat suatu sistem peringatan dini yang saling terintegrasi dengan berbagai unsur pemerintahan serta aparat keamanan terkait. Sehingga potensi konflik yang sekecil apapun dapat terpantau dan dapat segera dilakukan tindakan pencegahan sebelum potensi konflik tersebut berkembang menjadi situasi konflik yang sebenarnya. (2) Sebaiknya pemerintah melakukan peremajaan dan penambahan terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh intelkam polda sulteng saat ini agar pola deteksi dini dapat berjalan efektif selain itu penambahan jumlah personil Intelakam juga merupakan hal yang urgen untuk dilakukan. Kata Kunci : Intelkam. Konflik Sosial. Deteksi Dini]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) OLEH NARAPIDANA YANG TELAH DIVONIS HUKUMAN MATI ]]>
<![CDATA[Sumardin Sumardin]]>;
<![CDATA[Osgar S. Matompo]]>;
<![CDATA[Ida Lestiawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (169.681 KB)
|
DOI: 10.56338/jks.v2i1.709
<![CDATA[Penelitian ini Bertujuan Untuk mengetahui pengaturan tentang penyalahgunaan narkotika didalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) oleh narapidana yang telah divonis hukuman mati serta status terpidana tersebut sebelum menerima eksekusi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif, Adapun tipe penulisan ini merupakan tipe penelitian yang berusaha mengkaji dari aspek-aspek yuridis kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, sehingga dapat menjawab dan menjelaskan permasalahan yang muncul dalam skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terpidana mati yang melakukan tindak pidana narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan disidang kembali untuk mengantisipasi apabila terpidana mati melakukan pengajuan permohonan grasi dan permohonan grasinya diterima oleh Presiden sehingga pidananya dirubah dari pidana mati menjadi pidana penjara selama kurun waktu tertentu. Begitu halnya Status terpidana mati di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya hanya dititipkan untuk menunggu masa eksekusi. Pembinaan yang diterapkan pada terpidana mati sama dengan pembinaan yang diterapkan pada terpidana penjara karena di Indonesia hanya ada sistem pembinaan yang bersifat umum saja, belum ada pengaturan mengenai pembinaan yang khusus ditujukan bagi terpidana mati. Bagi terpidana mati yang sudah mengakui kesalahannya, satu-satunya upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan grasi. Putusan pidana mati dapat dirubah apabila permohonan grasi yang diajukan diterima oleh Presiden. Adapun saran penulis adalah negara harus menyusun undang-undang yang mengatur mengenai terpidana mati yang melakukan tindak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penyusunan undang-undang tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman pemidanaan terhadap terpidana mati, serta diharapkan pemerintah mengatur daluarsa eksekusi, bagi yang sudah mengajukan grasi daluarsanya setelah menerima putusan dari Presiden dan bagi yang tidak mengajukan grasi ditetapkan daluarsanya setelah menerima putusan dari hakim yang berkekuatan hukum tetap. Kata Kunci : Narkotika, Terpidana Mati, Lembaga Pemasyarakatan ]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN IMPORT PAKAIAN BEKAS (Studi Kasus Beberapa Putusan Pengadilan) ]]>
<![CDATA[Silvester Dece Jelira]]>;
<![CDATA[Andi Purnawati]]>;
<![CDATA[Ida Lestiawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (174.435 KB)
|
DOI: 10.56338/jks.v2i1.714
<![CDATA[Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyelundupan impor pakaian bekas menimbulkan efek jera terhadap pelaku (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengatasi praktik penyelundupan impor pakaian bekas. Hasil Penelitian ini adalah (1)Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan melakukan penegakan hukum meliputi penegakan hukum secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif merupakan suatu usaha untuk mencagah timbulnya penyelundupan dengan meniadakan sebab terjadinya seperti pengamatan dan patroli rutin sedangkan upaya represif Terhadap penyelundupan pakaian bekas impor kegiatan yang bersifat represif merupakan penindakan dan penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi pidana tujuannya agar dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku penyelundupan realitasnya justru pemberian sanksi pidana tidak memberikan jaminan bahwa pelaku jera terhadap perbuatannya. (2) Dalam penegakan hukum terhadap pelaku impor pakaian bekas terdapat tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai bagian dari sistem hukum, efektif tidak penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat ketiga hal tersebut yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan impor pakaian bekas sehingga tidak memberikan efek jera. Saran dalam Penelitian ini adalah (1)Sebaiknya ada upaya-upaya yang lebih dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan dalam memberantas penyelundupan impor pakaian bekas di wilayah hukumnya sehingga sanksi yang diberikan terhadap pelaku dapat memberikan efek jera (2) Untuk mewujudkan sinkronisasi baik secara substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum dalam penegakan hukum agar dapat memberikan efek jera, maka saran penulis adalah perlu di lakukan upaya pembenahan terhadap regulasi dibidang perdagangan khususnya terhadap hal-hal terkait seperti, keseragaman pemahaman terhadap impor pakaian bekas, sehingga perlu adanya aturan khusus yang mengatur secara detail terkait impor pakaian bekas. Kata Kunci : Sanksi Pidana. Pakaian Bekas. Impor]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAMANAN UNJUK RASA OLEH KEPOLISIAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR PALU) ]]>
<![CDATA[I Putu Ary Yoga Pramana Putra]]>;
<![CDATA[Osgar S. Matompo]]>;
<![CDATA[Ida Lestiawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (195.879 KB)
|
DOI: 10.56338/jks.v2i1.716
<![CDATA[Hasil penelitian menunjukan bahwa Polri diwajibkan untuk melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan, melindungi jiwa dan hati, tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai, pelanggaran terhadap aturan tersebut akan diberikan sanksi disipliner. Perlindungan hukum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yaitu: 1. Bentuk perlindungan atas profesi yang dijalankan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan dan terjadi resiko hukum adalah perlindungan hukum pada umumnya warga sipil, seperti hak praduga tidak bersalah, hak mendapatkan bantuan hukum. 2. Perlindungan hukum atas menjalankan profesinya sesuai ketentuan perundang-undangan dan terjadi resiko hukum adalah berupa perlindungan hukum pada umumnya dan di tambah dengan dasar hukum lain yaitu Pasal 50 dan 51(1) KUHP. Saran penulisan ini yaitu Perlunya ditingkatkan keterampilan dan pendidikan bagi anggota Kepolisian Negara Repuhiik Indonesia (Polri) untuk meningkatkan profesionalisme yang berkaitan dengan penanganan demonstrasi yang berkaitan dengan perlindungan HAM. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugasnya. Kata Kunci : Pengamanan, Unjuk Rasa, Kepolisian]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pengendara Motor Yang Tidak Menggunakan Helm (Studi Pada Kepolisian Resort Sigi) ]]>
<![CDATA[Made Dwi]]>;
<![CDATA[Osgar S. Matompo]]>;
<![CDATA[Ida Lestiawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (171.792 KB)
|
DOI: 10.56338/jks.v2i1.717
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui penerapan sanksi denda dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (2) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Kepolisian Resort Sigi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar menggunakan helm Standar Nasional Indonesia. Hasil Penelitian ini adalah (1)Penerapan sanksi denda kepada pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI tidak memberikan efek jera hal ini terlihat dari semakin tingginya angka pelanggaran lalu lintas khususnya pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI dimana dari bulan Januari sampai Desember terdapat 718 pelanggaran tidak menggunakan helm (2) Upaya yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Kepolisian Resort Sigi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar menggunakan helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana yang diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu, penyuluhan hukum, Membuat spanduk tentang Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Menyebarkan brosur tentang tata tertib berlalu lintas di tempat-tempat keramaian. Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Sebaiknya Koordinasi dan konsistensi dari masing-masing anggota kepolisian harus lebih ditingkatkan, agar pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penerapan Helm Berstandar SNI dapat berjalan maksimal sesuai dengan tujuan yang diinginkan yaitu mengurangi tingkat pelanggaran dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. (2) Sebaiknya Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sigi harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada pengendara sepeda motor tentang kewajiban menyalakan lampu utama di siang hari dengan memperbanyak penempatan spanduk,baliho, pamphlet tentang keawajiban tersebut di jalan-jalan protokol. Kata Kunci : Helm SNI. Sanksi. Denda]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PENGGUNAAN DIVERSI OLEH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH DALAM PENYELESAIAN KASUS ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 ]]>
<![CDATA[Priska G. Purnama]]>;
<![CDATA[Osgar S. Matompo]]>;
<![CDATA[Ida Lestiawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (158.151 KB)
|
DOI: 10.56338/jks.v2i1.723
<![CDATA[Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Normatif Empris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui efektivitas penggunaan diversi terhadap penyelesaian kasus anak oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penggunaan diversi kasus anak oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Hasil Penelitian ini adalah (1). Penggunaan diversi terhadap penyelesaian kasus anak di Polda Sulawesi Tengah dilaksanakan secara optimal meskipun memang secara kuantitas masih banyak penyelesaian dengan menggunakan hukum formal hal ini dikarenakan tidak semua kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan dengan menggunakan diversi hanya kasus-kasus yang masuk dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat dilakukan diversi (2) Diversi merupakan paradigm baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia sehingga banyak kendala yang ditemukan dalam proses diversi terhadap kasus anak di Polda Sulawesi tengah diantaranya adalah Menyamakan Pemikiran Antara Anak sebagai Pelaku dan pihak korban, Sumber Daya Manusia dan Rendahnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Diversi. Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Sebaiknya penyidik kepolisian selalu mengutamakan penyelesaian diversi terhadap kasus anak yang berhadapan dengan sehingga lebih banyak lagi kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan menggunakan diversi (2) Perlu dilakukan persamaan persepsi antara para aparat penegak hukum mengenai kepetingan terbaik untuk anak dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Selain itu, penyelenggaraan sosialisasi tentang adanya diversi lebih diefektifkan dan dikomprehensifkan kepada masyarakat agar masyarakat memahi bahwa pentinganya penyelesaian melalui diversi terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum Kata Kunci : Diversi, Efektivitas, Kepolisian]]>
<![CDATA[PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR SEBAGAI TINDAK PIDANA OLEH SATUAN TUGAS SAPU BERSIH ]]>
<![CDATA[Wisnu Wardhana]]>;
<![CDATA[Ida Lestiawati]]>;
<![CDATA[Abd Malik Bram]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (153.583 KB)
|
DOI: 10.56338/jks.v2i1.868
<![CDATA[Skripsi ini bertujuan (1) Untukmengetahui Ketentuan Hukum Pidana Mengenai Pungutan Liar. (2) Untukmengetahui upaya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam pemberantasan pungutan liar.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsil ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa bagaimana upaya satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam pemberantasan pungutan liar.Kesimpulan penelitian adalah (1) Ketentuan hukum pidana mengatur mengenai pungutan liar yaitu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti penipuan, pemerasan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya. (2) Upaya yang dilakukan satgas sapu bersih yaitu untuk meminimalisir pungutan liar yang kian marak terjadi di berbagai daerah maka diharapkan seluruh tingkat provinsi baik kabupaten maupun kota untuk menerapkan ataupun melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan upaya pencegahan tindak pidana pungli, ada beberapa faktor yang menjadi acuan untuk lebih meningkatkan dan memberdayakan supaya lebih maksimal, yaitu faktor pendukung internal seperti adanya regulasi khusus dan koordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian faktor kedua adalah faktor eksternal yaitu peran dari masyarakat. Sedangkan saran dalam penelitian ini adalah (1) Kepada pihak petugas (aparatur negara) agar kiranya menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan agar terhindar dari pungutan liar dan Perlu adanya dibuatkan peraturan perundang-undangan yang lebih tegas dalam hal undang-undangan tersendiri yang mengatur larangan pungutan liar. (2) Kepada pihak petugas satgas sapu bersih untuk lebih maksimal dalam melakukan pencegahan pungli dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan juga melakukukan kerja sama kepada masyarakat dalam hal pencegahan pungli di lingkungan masyarakat. Kata Kunci: Upaya Satuan Tugas Sapu Bersih, Pemberantasan Pungutan Liar.]]>
<![CDATA[The Role of Intelligence in Countering Terrorism in Poso Regency ]]>
<![CDATA[Ida Lestiawati]]>
<![CDATA[ International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 5 No. 1: January 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56338/ijhess.v5i1.3191
<![CDATA[The results of this study indicate that the role of Intelligence, in this case, the Poso Police Intelligence apparatus in early warning early detection, has been able to carry out its duties and authorities to reduce or minimize security disturbances in society. This can be seen in the death of 5 terrorist DPO in Poso. ( five ) people in the 2021-2022 period. These efforts are carried out in several types of early detection activities. How to Identification, Fingerprint, Modus operandi, Files, Informants, Interrogations, and Scientific Assistance. These methods are used to detect perpetrators of criminal acts of terrorism to find perpetrators of crimes. The Intelligence function in deradicalizing former terrorism is undoubtedly needed so that the spread and development of terrorism can be minimized. The author suggests that the intelligence function in carrying out early detection in anticipating the threat of terrorist interference that occurs, it is best if the intelligence report provided to the leadership must be truly accurate and not made up so that the law can account for it.]]>
<![CDATA[The Participation of Indigenous Peoples in the Development of Geographical Indications: Between Orientation and Formulation ]]>
<![CDATA[Maisa Maisa]]>;
<![CDATA[Muhammad Akbar]]>;
<![CDATA[Samsuria Samsuria]]>;
<![CDATA[Ida Lestiawati]]>
<![CDATA[ SASI Volume 29 Issue 3, September 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pattimura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47268/sasi.v29i3.1505
<![CDATA[Introduction: Characteristics of Indigenous Peoples in managing this natural potential has relevance to optimizing the potential of geographical indications. Even so, legal problems occur when in positive law in Indonesia there is no regulation regarding the participation and role of the Customary Law Community in optimizing geographical indications.Purpose of The Research: This research aims to regulatory orientation and formulation regarding the participation of Indigenous Peoples in optimizing the potential of geographical indications.Methods of Research: This research is a normative legal research with a concept and statutory approach. The analysis is carried out by carrying out an inventory of legal materials, then proceed with the reduction process (sorting) according to the needs in the selection, and ends with conclusions.Results of the Research: The participation of the Indigenous Peoples in optimizing the potential of geographic indications can actually be carried out by involving the role of both the central and regional governments to facilitate it. Appropriate formulations related to arrangements regarding the participation of Indigenous Peoples in optimizing the potential of geographical indications can be carried out by forming cooperatives or associations of producers related to geographical indications. This needs to be done because in the provisions of positive law, Indigenous Peoples are not one of the parties that can become applicants for registration of geographical indications. Revisions to regulations regarding geographical indications need to be made in order to optimize the role and participation of the Indigenous Peoples.]]>
