Garuda - Garba Rujukan Digital

PERGESERAN MODEL BISNIS KANTOR HUKUM DI ERA DISRUPTION Endarto, Budi; Alam, Arief Syahrul; Atmojo, Suryo
Prosiding Conference on Research and Community Services Vol 1, No 1 (2019): Prosiding Conference on Research and Community Services)
Publisher : STKIP PGRI Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Arus globalisasi dan liberalisasi serta perkembangan teknologi informasi harus diantisipasi olehsetiap kantor hukum. Terlebih dengan perkembangan teknologi informasi yang demikian masif, dimana kondisi seperti itu sering disebut sebagai era disruption artinya pengembangan teknologi informasi pada suatu industri berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Pada era disruption, teknologi lama yang serba fisik akan tergantikan dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru, lebih efisien dan juga lebih bermanfaat. Demikian juga dalam pengelolaan kantor hukum, setidaknya ada dua inovasi yang harus di kembangkanÂ Â yakni legal service and legal process. Untuk mewujudkan legal process yang efektif dan efisien dapat ditempuhdalam dua langkah yakni pengembangan Knowledge Management Systems and Knowledge Management Technology. Dalam perspektif model bisnis kantor hukumpada era disruption, selain pengembangan legal processberupa Client Portal, Sistem Informasi dan Virtual Data Room juga perlu pengembangan electronic document and records management systems (â€EDRMSâ€).Pengembangan EDRMS juga dilakukan guna mengantisipasi penerapan Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (e-Court) yang diberlakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019. Selanjutnya sistem informasi yang telah dikembangkan perlumendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk Hak Cipta

Pengembangan Legal Services Dan Legal Process Pada Kantor Hukum Konvensional Di Surabaya Budi Endarto; Fitra Mardiana; M.Harist Murdani
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 1 (2018): Prosiding PKM-CSR Konferensi Nasional Pengabdian kepada Masyarakat dan Corporate Socia
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.857 KB)

Perkembangan bisnis dan teknologi informasi harus diantisipasi oleh profesi hukum atau kantor hukum.Terdapat dua bidang inovasi yang harus di kembangkan oleh kantor hukum yakni layanan jasa hukum (legal service) dan proses layanan jasa hukum (legal process). Pada bidang legal services, yang awalnya hanya di bidang litigasi idealnya berkembang di bidang non-litigasi (2) Segi legal process, metode konvensional harus diubah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kegiatan penerapan legal service dan legal process dilaksanakan pada dua mitra yakni SM&B Law Office dan Alam & Rekan. Metode pelaksanaan melalui (1) Focus Group Discusion (FGD) dengan beberapa kantor hukum, (2) pelatihan layanan jasa hukum non-litigasi berupa legal due diligence, (3) pengenalan penggunaan sistem infomasi layanan jasa hukum berbasis teknologi informasi Virtual Law Office (VIRLO). Hasil dari FGD, pelatihan dan sosialisasi penggunaan sistem infomasi jasa hukum ditemukan (1) peta kebutuhan layanan jasa hukum dari para mitra (2) bidang layanan jasa hukum non-litigasi berbentuk legal due diligence. (3) penggunaan sistem informasi VIRLO pada kantor hukum mitra (4) upaya peningkatan pendapatan dan efisiensi layanan jasa hukum pada kantor hukum mitra melalui pengembangan legal services dan legal process berbasis teknologi informasi. Dari pelaksanaan kegiatan ini dihasilkan (1) pengembangan layanan jasa hukum non litigasi pada mitra berupa legal due diligence. (2) layanan jasa hukum yang diberikan oleh mitra semakin efisien dengan penggunaan sistem informasi VIRLO. (3) terjadi peningkatan pendapatan dan efisiensi pada kantor hukum mitra melalui pengembangan legal services dan legal process berbasis teknologi informasi

Pengembangan Aplikasi e-Court pada Kantor Hukum di Surabaya budi endarto; Dani Teguh Wibowo; Erry Meta
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 2 (2019): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam Mempersiapkan Masyarakat Menghadapi Era I
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Arus globalisasi dan liberalisasi serta perkembangan teknologi informasi sangat mempengaruhi model bisnis termasuk jasa hukum yang dalam hal ini juga harus diantisipasi oleh kantor hukum. Dalam pengelolaan kantor hukum, setidaknya terdapat dua langkah pengembangan yakni Knowledge Management Systems and Knowledge Management Technology. Terlebih dengan pemberlakuan Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (e-Court) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, menuntut setiap kantor hukum untuk mengembangkan system informasi e-Court. Tujuan dari program Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah mengembangkan dan menerapkan aplikasi e-Court pada dua kantor hukum yakni SMB Law Office dan Kukuh Pramono and Partner sebagai mitra. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah mengidentifikasi kepemilikan serta penguasaan mitra akan teknologi infomasi, pengembangan dan penerapan melalui sosialisasi dan pelatihan penggunaan teknologi informasi berupa Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (e-Court) pada kantor hukum mitra. Hasil dari kegiatan pengembangan dan penerapan aplikasi e-Court pada kantor hukum mitra dapat mewujudkan Knowledge Manamement Systems dan Knowledge Management Technology secara efektif dan efisien.

Pelatihan Legal Due Diligence pada Kantor Hukum Sebagai Upaya Diversifikasi Layanan Jasa Hukum Budi Endarto; Arief Syahrul Alam; Dwi Elok Indriastuty
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 3 (2020): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menyongsong
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Jumlah Advokat di Surabaya di tahun 2020 tercatat sebanyak 1806 orang, dimana sebagian besar memberikan layanan jasa hukum yang sama yakni di bidang litigasi. Kondisi tersebut menjadikan tingkat persaingan yang sangat tinggi di antara kantor hukum karena memberikan layanan jasa hukum yang relatif sama. Sampai dengan sejauh ini baru teridentifikasi sebanyak 8 (delapan) kantor hukum yang memiliki keahlian dan pengalaman melakukan legal due diligence sebagai salah satu bentuk layanan jasa hukum yang ditawarkan. Berdasarkan hal tersebut, kami melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan penyusunan dan pendampingan pelaksanaan legal due diligence pada kantor hukum Erri Meta and Partners. Tujuan program ini yang pertama adalah memberikan pelatihan penyusunan legal due diligence, kedua mengembangkan diversifikasi layanan jasa hukum. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program ini pertama, memberikan pelatihan penyusunan legal due diligence. Kedua, melakukan pendampingan penyusunan legal due diligence pada klien mitra. Program ini menghasilkan yang pertama pengembangan produk layanan jasa hukum berupa legal due diligence. Kedua, dihasilkan dan diterapkannya buku panduan penyusunan legal due diligence. Ketiga, adanya penambahan 2 (dua) klien baru yang memerlukan layanan jasa hukum berupa legal due diligence pada kantor hukum mitra.

Pengembangan Aplikasi Pemasaran Digital Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan Lele di masa Pandemi arief syahrul alam; Budi Endarto; Dwi Elok Indriastuty
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 4 (2021): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam Mewujudkan Pemulihan dan Resiliensi Masya
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37695/pkmcsr.v4i0.1273

Ikan lele merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat di Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Saat Pandemi Covid 19 yang terjadi mulai awal tahun 2020 berdampak pada penurunan pendapatan peternak lele. Hal ini disebabkan penjualan hasil produksi melalui pasar tradisional tidak memungkinkan karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan kepada peternak lele sebagai mitra ditemukan beberapa permasalahan yaitu; 1) Belum memaksimalkan teknologi informasi sebagai wahana pemasaran, 2) Manajemen proses produksi masih dilakukan secara manual dan belum direncana secara terstruktur, 3) Pembukuan keuangan dilakukan secara manual dan tidak secara berkala, 4) Tidak memiliki strategi skema pendanaan, dan 5) Belum memiliki perijinan usaha dan merek dagang yang sah. Solusi yang dilakukan terhadap mitra adalah; 1)Pengembangan dan pelatihan pemasaran digital menggunakan media eCommerce, WhatsApp Business, Sosial Media 2)Penyusunan manajemen proses produksi secara tersetruktur dan berbasis digital, 3) Pelatihan pembukuan keuangan digital, 4) Pengembangan model pendanaan berbasis kerjasama usaha, 5)Pengurusan perijinan usaha dan merek dagang. Tujuan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pendapatan usaha lele sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan dan pelatihan pemasaran digital serta untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Analisis kedudukan Undang-undang Cipta Kerja setelah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Chamdani Chamdani; Budi Endarto; Sekar Ayumeida Kusnadi; Nobella Indradjaja; Syafii
Jurnal Panorama Hukum Vol 7 No 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v7i1.6963

Karena dirumuskan dengan metode omnibus law, UU Cipta Kerja dipercaya bisa menyembuhkan obesitas regulasi dan peraturan perundang-undangan. UU Cipta Kerja hadir sebagai simplifikasi regulasi agar terjadi pemangkasan birokrasi (baik untuk pelayanan investasi maupun UMKM) dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional pada periode pandemi. Namun setelah putusan MK tentang UU tersebut dibacakan, UU Cipta Kerja dinilai bermasalah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum UU Cipta Kerja setelah dikeluarkannya putusan MK di atas. Penelitian ini dilaksanakan dalam desain penelitian hukum normatif yang menggunakan data dari bahan hukum primer maupun sekunder. Berdasarkan hasil analisis komprehensif terhadap bahan-bahan tersebut, penelitian ini menyoroti beberapa temuan penting berikut: (a) UU Cipta Kerja masih berlaku, tetapi tidak bisa diterapkan, (b) ada semacam keharusan bagi pemerintah untuk menginstruksikan Menhukham membenahi UU Cipta Kerja agar pembentukannya sesuai dengan UU No. 12 tahun 2011, dan (c) Menhukham memiliki alternatif lain berupa penambahan metode omnibus pada UU No. 12 tahun 2011.

POLITIK HUKUM GREEN BOND DI INDONESIA Budi Endarto; Fikri Hadi; Nur Hidayatul Fithri
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i1.303

AbstrakPembangunan Berkelanjutan saat ini menjadi acuan utama terhadap proses perencanaan serta penyelenggaraan pembangunan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan tersebut melahirkan konsep keuangan berkelanjutan. Salah satu implementasinya adalah adanya Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan atau green bond pada Pasar Modal di Indonesia. Mengingat Istilah green bond masih sangat baru pada sistem Pasar Modal di Indonesia dan kajian mengenai green bond di Indonesia masih jarang, maka artikel ini akan membahas mengenai bagaimana politik hukum green bond di Indonesia dan arah kebijakan green bond di Indonesia yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan jenis eksploratif. Penelitian menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan historis. Artikel ini memberikan eksplanasi serta preskripsi mengenai pengaturan green bond di pasar modal Indonesia dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan paradigma terhadap pembangunan nasional dengan ditetapkannya lingkungan sehat sebagai salah satu hak asasi pada amandemen UUD 1945. Implementasinya, setiap pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan hidup, salah satunya melalui instrument green bond. Kedepan diharapkan agar memperkuat instrument yuridis green bond yang saat ini masih berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Salah satunya dengan memasukkan konsep green bond pada Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan maupun Rancangan Perubahan Undang-Undang tentang Pasar Modal.Kata Kunci: pasar modal; obligasi; obligasi hijau; politik hukum AbstractSustainable development is being the main principle on the planning and implementation of development in Indonesia. It gave rise to the sustainable financing. One of the implementations is green bond on Capital Market in Indonesia. Whereas the term of Green Bond is still very new and the research of green bond is still rarely, therefore this article will explain how is the politic of law on green bond in Indonesia and the future direction of green bond policies in Indonesia. This research is a normative research with the conseptual and statute approach. This article provides an explanation and prescription regarding the regulation of green bonds in the Indonesian capital market in order to realize sustainable development. The result shows there is a change of the paradigm on national development. Now, The environment is the part of human rights on The Constitution of Indonesia. Every development must pay attention to environmental aspects, one of which is through green bond instruments. In the future, it is expected to be a part of New and Renewable Energy Bill and Capital Market Bill to strengthen the law on green bond In Indonesia.Keywords: capital market; bond; green bond; politic of law

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA Nur Hidayatul Fithri; Budi Endarto; Mochammad Suhadi
Wijaya Putra Law Review Vol 1 No 1 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v1i1.63

Kehadiran lembaga keuangan yang memberikan layanan berupa pinjam memimjam uang berbasis technology atau financial technology peer to peer lending (fintech P2P lending) diharapkan menjadi suatu terobosan bagi masyarakat di Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan konvensional. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan tersebut, diikuti juga permasalahan hukum yang timbul dari banyaknya fintech P2P lending illegal yang tumbuh dan kehadirannya justru merugikan masyarakat pengguna jasa lembaga keuangan tersebut. Artikel ini merupakan hasil dari penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah Fintech P2P Lending di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan teori yang digunakan untuk mengalisisis kajian ini adalah teori perlindungan hukum. Adapun pendekatan yang digunakan adalah statute approach dan conceptual approach. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah fintech P2P lending telah cukup diatur, akan tetapi pengaturannya masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kedepan diperlukan pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah fintech P2P lending, secara komprehensif.

PENERAPAN PUTUSAN SELA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 Chamdani Chamdani; Budi Endarto; Sekaring Ayumeida Kusnadi; Nobella Indradjaja
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2022): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v6i2.5516

Almost all of the employers who terminate the employment relationship of their workers terminate their rights and obligations as employers to the workers concerned because they are no longer responsible or have ended their employment relationship with the work so that their rights and obligations are also cut off, including the decision on termination of employment determined by the entrepreneur. The purpose of this study is to analyze and determine the form of obligations of workers and employers that must be carried out during disputes over the termination of employment and to analyze the application of decisions between cases of termination of work after the enactment of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. This research is a normative legal research or document or literature study carried out or aimed only at Article 96 of Law No. 2 of 2004 concerning Industrial Relations Disputes and Chapter IV Manpower Article 81 of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. The interlocutory decision, as referred to in Article 96 paragraph (1) of Law No. 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes, is an interlocutory decision with the type of Interlocutor decision. Still, in its application, it is often referred to as a provisional decision and the wages granted in the interlocutory decision are called the regulated suspension wages. In the provisions of article 81, number 46 of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, namely Article 157A paragraph (2) of Law no. 13 of 2003 concerning Manpower.

POLITIK HUKUM GREEN BOND DI INDONESIA Budi Endarto; Fikri Hadi; Nur Hidayatul Fithri
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i1.303

AbstrakPembangunan Berkelanjutan saat ini menjadi acuan utama terhadap proses perencanaan serta penyelenggaraan pembangunan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan tersebut melahirkan konsep keuangan berkelanjutan. Salah satu implementasinya adalah adanya Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan atau green bond pada Pasar Modal di Indonesia. Mengingat Istilah green bond masih sangat baru pada sistem Pasar Modal di Indonesia dan kajian mengenai green bond di Indonesia masih jarang, maka artikel ini akan membahas mengenai bagaimana politik hukum green bond di Indonesia dan arah kebijakan green bond di Indonesia yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan jenis eksploratif. Penelitian menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan historis. Artikel ini memberikan eksplanasi serta preskripsi mengenai pengaturan green bond di pasar modal Indonesia dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan paradigma terhadap pembangunan nasional dengan ditetapkannya lingkungan sehat sebagai salah satu hak asasi pada amandemen UUD 1945. Implementasinya, setiap pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan hidup, salah satunya melalui instrument green bond. Kedepan diharapkan agar memperkuat instrument yuridis green bond yang saat ini masih berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Salah satunya dengan memasukkan konsep green bond pada Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan maupun Rancangan Perubahan Undang-Undang tentang Pasar Modal.Kata Kunci: pasar modal; obligasi; obligasi hijau; politik hukum AbstractSustainable development is being the main principle on the planning and implementation of development in Indonesia. It gave rise to the sustainable financing. One of the implementations is green bond on Capital Market in Indonesia. Whereas the term of Green Bond is still very new and the research of green bond is still rarely, therefore this article will explain how is the politic of law on green bond in Indonesia and the future direction of green bond policies in Indonesia. This research is a normative research with the conseptual and statute approach. This article provides an explanation and prescription regarding the regulation of green bonds in the Indonesian capital market in order to realize sustainable development. The result shows there is a change of the paradigm on national development. Now, The environment is the part of human rights on The Constitution of Indonesia. Every development must pay attention to environmental aspects, one of which is through green bond instruments. In the future, it is expected to be a part of New and Renewable Energy Bill and Capital Market Bill to strengthen the law on green bond In Indonesia.Keywords: capital market; bond; green bond; politic of law

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search