Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah

Disparity Of Court Decisions In The Authority To Adjudicate Shari'ah Economic Disputes Zainal Arifin*; Suparnyo Suparnyo
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25205

Abstract

The State of Indonesia is a state based on law and not based on power. Law must be made commander in chief in carrying out the wheels of national and state life.Method approach used _in study This is doctrinal approach. Study This make secondary data as source mainly. Secondary data collection done with study library, that is with learn regulations, documents nor books and _ doctrine or opinion of scholars. Data processing is done through the editing process for correcting erroneous data, adding missing data and complete missing data complete. Results studies show that happening decision disparity about authority judge case economy proposed Shari'ah by Institution Protection Consumers (LPKSM) between judges on religious courts and court country caused exists difference view to authority judge case economy proposed Shari'ah by Institution Protection Consumers (LPKSM). Difference decision between religious court judges and court country about authority judge case the caused by difference interpretation.
Perlindungan Hukum Pembeli Tanah Kavling Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Perantara Pihak Penjual Niken Febby Ayuningtyas*; Suparnyo Suparnyo
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.26737

Abstract

Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang berpengaruh besar terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia lainnya seperti sandang, pangan dan kesehatan. Perumahan juga dilihat sebagai salah satu fasilitas dasar bagi berhasilnya rencana pembangunan, serta dapat diartikan sebagai saran yang dapat memberi jasa-jasa bagi kelancaran kegiatan-kegiatan di bidang sosial, ekonomi dan administrasi pemerintahan. Pada mulanya orang menguasai tanah kavling berdasarkan surat penunjukan kavling, yang dikeluarkan oleh instansi yang mengelola kawasan setempat. Jadi pengertian asli tanah kavling tidak lain dari tanah yang sudah dipetak. Untuk dapat memiliki tanah kavling siap bangun ini masyarakat bisa memperolehnya dengan cara membeli, baik dengan cara tunai/kontan maupun kredit yang sebelumnya harus melalui suatu perjanjian terlebih dahulu. Metode yang di gunakan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh wawancara.  Tuntutan hukum perdata bagi penjual tanah kavling kepada pembeli tanah kavling yang mengalami kerugian akibat tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh perantara adalah pembeli berhak menuntut adanya penggantian kerugian kepada pihak penjual berdasarkan perbuatan. Pihak penjual tanah kavling bertanggung jawab untuk memberikan kepastian perolehan hak atas tanah yang sudah dibeli para pembeli tanah kavling.