Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengendalian Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Hutan karena Perambahan Kawasan Hutan yang Dilakukan oleh Perkebunan Zamil, Yusuf Saepul
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (591.675 KB)

Kasus kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau dan beberapa daerah di Indonesia menjadi bencana nasional karena dampak dari kebakaran hutan tersebut menyebabkan kabut asap yang merusak kesehatan, mengganggu aktivitas masyarakat, merusak ekosistem tumbuh-tumbuhan dan hewan, membahayakan penerbangan, protes dari negara tetangga karena adanya kabut asap, dan kerugian-kerugian lainnya. Perambahan hutan juga menyebabkan masyarakat adat dipaksa keluar dari tanah leluhur karena hutan tempat hidup dan mencari penghidupan hangus terbakar. Hal ini adalah kejahatan kemanusiaan luar biasa yang dilakukan oleh para penjarah hutan. Pemberian hak guna usaha atas tanah untuk perkebunan yang mengalihfungsikan kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan seharusnya terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, walaupun hak guna usaha yang dimohonkan berada pada kawasan area penggunaan lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Pengendalian izin pengelolaan dan pemanfaatan lahan untuk perkebunan yang merambah kawasan hutan dapat dilakukan antara lain: membuat peraturan daerah tentang tata ruang wilayah dengan menetapkan kawasan hutan di dalam tidak boleh dialihfungsikan menjadi kawasan perkebunan atau kawasan lainnya, menetapkan hutan abadi di beberapa wilayah di Indonesia, dan kebijakan moratorium izin-izin usaha perkebunan.Â Control of Granting Land Use Permit for Plantation Which Spreads to Forest Areas in Preventing Forest Damage in IndonesiaÂ AbstractCases of fires in Riau Province and some areas in Indonesia became a national disaster due to the impact of forest fires causing smog that damage health, disrupt community activities, destruction of the ecosystem of plants and animals, endanger the flight, protests from neighboring countries because of the smog, and other loses. Encroachment also led to indigenous people being forced out of their ancestral lands as forest where they live and make a living is burned down. This is an incredible crimes against humanity committed by forest dwellers. Granting land use permit which transforms forest areas to plantation areas should be subject to prior approval of the Ministry of Environment and Forestry, although land use permit is submitted in the areas of APL which is controlled by the local government. Control and management of plantations permit which spreads to forests areas can be done in ways such as: making the regional regulation about spatial which regulates that forests should not be converted into plantation area or other areas, set eternal forests in some areas in Indonesia, and moratorium permits for the plantation.Keywords: land use permit, forest areas, spreads, control, plantation.Â DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a7

Divestasi Saham Asing dalam Penambangan Bawah Tanah Dihubungkan dengan Kedaulatan Negara TRISNAMANSYAH, PURNAMA; ZAMIL, YUSUF SAEPUL
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (601.497 KB)

AbstrakPeraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara secara eksplisit menentukan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus setelah lima tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi saham secara bertahap kepada peserta nasional paling sedikit 30% (tigapuluh persen). Artikel ini menjelaskan bagaimana implikasi ketentuan divestasi saham tersebut terhadap partisipasi peserta nasional dan menganalisa dari sudut pandang kedaulatan negara dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Melalui ketentuan divestasi saham ini, 70% (tujuh puluh persen) saham tetap dapat dimiliki oleh penanammodal asing. Dengan demikian, peserta nasional tetap sebagai pemegang saham minoritas. Semestinya negara melalui keterlibatan peran pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD atau badan usaha swasta menjadi pemegang saham mayoritas sebagai cerminan dari penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam nasional.Divestment of Foreign Shares in the Underground Mining in Correlation with the State SovereigntyÂ AbstractGovernment Regulation Number 77 of 2014 on Third Amendment to Government Regulation Number 23 of 2010 concerning the Implementaon of Mineral and Coal Mining explicitly specify that the holder of Mining Business License (IUPK) Production Operations and Special Mining Business License (IUPK) Production Operations in FDI, after five years of production must divest the shares gradually to the national participants at least 30% of the total shares. This article discusses the implication of divestment provision to national participants and analyse it from the perspective of natural resources control and management by the state. Research methodology used in this article is normative juridical approach. Under this divestment provision, 70% (per cent) of shares still can be owned byÂ foreign investors. Thus, national participants would still be minority shareholders. Supposedly, the state through the involvement role of the state government, local government, state-owned enterprises, local government-owned enterprises or private enterprises, could become the majority shareholders as the reflection of control and management of national resources by the state.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a9

RESENSI BUKU: KONSTITUSIONALISME AGRARIA Zamil, Yusuf Saepul
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 3, No 2 (2019): JURNAL BINA MULIA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (24.367 KB)

Buku konstitusionalisme agraria yang ditulis oleh Yance Arizona merupakan buku yang sangat komprehensif, aktual membahas mengenai konstitusionalisme agraria. Buku ini memberikan pemikiran-pemikiran baru terkait dengan konstitusionalisme agraria dan didukung oleh analisis secara mendalam mengenai putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Buku ini terdiri dari dari 10 bab. Bab 1 konstitusi agraria: tujuan konseptual. Bab 2 perkembangan konstitusi agraria indonesia. Bab 3 konstitusi agraria dalam rezim nasionalis. Bab 4 konstitusi agraria dalam rezim pembangunan. Bab 5 konstitusi agraria dalam rezim neoliberal. Bab 6 Mahkamah Konstitusi anak kandung reformasi. Bab 7 putusan-putusan Mahkamah Konstitusi memberikan makna baru mengenai konstitusionalisme agraria. Bab 8 konsepsi konstitusional penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Bab 9 tiga konsepsi penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Bab 10 dari konstitusi agraria ke konstitusionalisme reforma agraria.DOI: https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.22

Pemberian Sertipikat Terhadap Pulau-Pulau Terluar Indonesia Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Zamil, Yusuf Saepul
Padjadjaran Journal of International Law Vol 1, No 1 (2017): PJIL Volume 1, Number 1, January 2017
Publisher : Padjadjaran Journal of International Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.213 KB)

AbstrakKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berencana mensertipikatkan pulau-pulau terluar di seluruh Indonesia. Dari pulau-pulau terluar tersebut sebagian merupakan pulau yang berpenghuni dan sebagian lainnya tidak berpenghuni. Tujuan pengsertipikatan pulau-pulau terluar tersebut adalah menjaga kedaulatan negara dan agar status hukum di mata negara tetangga dan dunia Internasional menjadi jelas. Terhadap pulau-pulau yang tidak berpenghuni sebaiknya didaftar atas nama Republik Indonesia, sedangkan untuk pulau-pulau yang sudah berpenghuni sertipikat hak atas tanah akan diberikan kepada waga masyarakat yang tinggal di pulau tersebut sesuai dengan luasan tanah yang dimiliki masyarakat. Kebijakan pengelolaan pulau-pulau terluar Indonesia yang harus dilakukan adalah penyelenggaraan kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di pulau-pulau tersebut termasuk membangun pangkalan-pangkalan militer sebagai alat untuk menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata Kunci: pendaftaran, pulau terluar, kedaulatan negara, berpenghuni, tidak berpenghuni.AbstractThe Ministry of Agricultural and Spatial Planning/National Land Agency plan to legalize outermost islands of Indonesia. These islands are partly inhabited islands and some are uninhabited. Certificating the outer-most islands is to maintain state sovereignty and legal status in the eyes of its neighbors country and the International community is clear. Against the islands are uninhabited should be registered in the name of the Republic of Indonesia, while the islands have been inhabited land rights certificates will be awarded to people live on the island in accordance with the area of land owned by the Indonesian citizen. Policy management of the outer islands of Indonesia with the activities carried out by Indonesian citizens islands including building military bases as a tool for maintaining the territorial sovereignty of the unitary Republic of Indonesia.Keywords: registration, the outermost islands, state sovereignty, inhabitate, unhabitated.

PEMBANGUNAN PULAU HASIL REKLAMASI TELUK JAKARTA DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN AGRARIA Zamil, Yusuf Saepul; Adharani, Yulinda; Afifah, Siti Sarah
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 4, No 2 (2020): VOL 4, NO 2 (2020): JURNAL BINA MULIA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v4i2.222

ABSTRAKPro kontra mewarnai pembangunan reklamasi pulau di Indonesia, hal ini seperti yang terjadi pada reklamasi teluk Jakarta. Pro kontra ini terjadi karena belum adanya pengaturan yang jelas dan mengatur khusus mengenai reklamasi pulau di Indonesia. Pro kontra ini juga terjadi karena seberapa besar urgensi dilakukannya reklmasi khusunya terkait dengan kebutuhan tanah untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat dan untuk siapa dirasakan manfaat dari kebijakan pembangunan reklamasi pulau tersebut. Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder dengan didukung oleh data primer. Pembaruan agraria harus dimaknai adanya keadilan dalam penguasaan dan peruntukkan tanah, lebih jauh reklamasi pulau harus dilaksanakan dalam dalam rangka reforma agraria. Reklamasi pulau dapat dilakukan kalau seandainya tanah hasil reklamasi dibangun dan dikuasai sepenuhnya oleh negara serta diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu yang tidak mempunyai tanah. Hasil penelitian menunjukkan pembangunan reklamasi teluk Jakarta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pembaruan agraria, yaitu pemenuhan kebutuhan tanah untuk masyarakat miskin di ibu kota.Kata kunci: agraria; pembaruan; reklamasi.ABSTRACTControversy of coloring the reclamation development of the island in Indonesia, this is like what happened to the reclamation of the bay of Jakarta. This controversy is due to the absence of clear and specific arrangements regarding the reclamation of the island in Indonesia. This controversy is also due to the urgency of reclamation especially in relation to the need of the land to meet the needs of the community homes and for whom the benefits of the island's reclamation development policy will be felt. In this research, it is used analytical descriptive research specification, with normative juridical approach method, that is approach method which focus on library research which is secondary data supported by primary data. Agrarian reform should be interpreted as a justice in the control and designation of the land, further the reclamation of the island must be implemented within the framework of agrarian reform. The reclamation of the island can be done if in case the reclaimed land is built, it is fully controlled by the state and devoted to the landless society. The results show that the reconstruction of the bay of Jakarta is incompatible with the principles of agrarian reform, namely the fulfillment of land needs for the poor in the capital.Keywords: agrarian; renewal; reclamation.

PENERAPAN KONSEP EKOWISATA DI KECAMATAN CIHURIP KABUPATEN GARUT DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN ADHARANI, YULINDA; Zamil, Yusuf Saepul; Astriani, Nadia; Afifah, Siti Sarah
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2020): Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v7i1.25235

Berbagai wilayah di Indonesia seringkali menjadi objek wisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan mengembangkan dan melestarikan sumber daya alam melalui ekowisata, yang merupakan suatu bentuk wisata yang erat dengan prinsip konservasi, menggunakan strategi konservasi untuk mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem di wilayah yang masih alami, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Salah satunya objek wisata yang terdapat di Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Artikel ini akan membahas bagaimana ekowisata dapat mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dan bagaimana konsep ekowisata diterapkan pada objek wisata yang terdapat di Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan juridis normatif dalam arti menggunakan data kepustakaan/sekunder sebagai bahan utama penelitian. Dalam hal ini digunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan sistemik.Pengembangan ekowisata harus memperhatikan prinsip ekowisata dan kesinambungan antara lingkungan, masyarakat dan pergerakan perekonomian yang terjadi sebelum dan selama ekowisata dijalankan. Selain itu, dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan ekowisata, harus memperhatikan unsur pendidikan, perlindungan, keterlibatan masyarakat lokal, pengawasan, dan konservasi. Keterlibatan penduduk lokal harus dimaksimalkanÂ dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT KESULTANAN DELI AKIBAT NASIONALISASI NV DELI MAATSCHAPPIJ [Legal Protection of the Communal Land Rights of the Deli Sultanate due to the Nationalization of NV Deli Maatschaapij] Jeremy Aidianto Naibaho; Bambang Daru Nugroho; Yusuf Saepul Zamil
Law Review Volume XX, No. 1 - July 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v20i1.2401

AbstractNationalization of a Dutch-owned plantation company, NV Deli Maatschappij, was an attempt by the government to improve national economic situation. However, during the process, communal land which was concessioned to the plantation, was also nationalized and not given compensation by the government which resulted the indigenous people of Deli Sultanate losing their customary land. The former plantation land was converted to Cultivation Rights and handed over to the State Plantation Company This problem led to a prolonged conflict over ownership of the former estate. The purpose of this study is to determine the validity of the nationalization process carried out by Indonesian government on the existence of indigenous peoples’ customary land rights and obtain settlement of customary land rights of indigenous peoples as the impact on nationalization. Furthermore, this research is normative legal research (library research) with a statutory approach (statue approach).Keywords: Nationalization, Communal Land, CompensationAbstrakProses nasionalisasi Perusahaan Perkebunan milik Belanda, yaitu NV Deli Maatschappij adalah upaya pemerintah untuk memperbaiki perekonomian Negara. Namun dalam pelaksanaannya tanah ulayat yang dikonsesikan kepada perkebunan juga ikut ternasionalisasi dan tidak diberikan ganti kerugian oleh pemerintah yang berakibat Masyarakat Adat Kesultanan Deli kehilangan tanah ulayatnya. Tanah bekas perkebunan diubah menjadi Hak Guna Usaha dan diserahkan kepada Perusahaan Perkebunan Negara. Hal ini menimbulkankonflik berkepanjangan tentang kepemilikan tanah bekas perkebunan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (library research) dengan pendekatan undang-undang (statue approach). Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai keabsahan proses nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap eksistensi hak ulayat Masyarakat Adat dan memperoleh penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Adat sebagai dampak atasnasionalisasi.Kata Kunci: Nasionalisasi, Tanah Ulayat, Ganti Rugi

Pengendalian Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Hutan karena Perambahan Kawasan Hutan yang Dilakukan oleh Perkebunan Yusuf Saepul Zamil
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.576 KB)

Kasus kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau dan beberapa daerah di Indonesia menjadi bencana nasional karena dampak dari kebakaran hutan tersebut menyebabkan kabut asap yang merusak kesehatan, mengganggu aktivitas masyarakat, merusak ekosistem tumbuh-tumbuhan dan hewan, membahayakan penerbangan, protes dari negara tetangga karena adanya kabut asap, dan kerugian-kerugian lainnya. Perambahan hutan juga menyebabkan masyarakat adat dipaksa keluar dari tanah leluhur karena hutan tempat hidup dan mencari penghidupan hangus terbakar. Hal ini adalah kejahatan kemanusiaan luar biasa yang dilakukan oleh para penjarah hutan. Pemberian hak guna usaha atas tanah untuk perkebunan yang mengalihfungsikan kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan seharusnya terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, walaupun hak guna usaha yang dimohonkan berada pada kawasan area penggunaan lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Pengendalian izin pengelolaan dan pemanfaatan lahan untuk perkebunan yang merambah kawasan hutan dapat dilakukan antara lain: membuat peraturan daerah tentang tata ruang wilayah dengan menetapkan kawasan hutan di dalam tidak boleh dialihfungsikan menjadi kawasan perkebunan atau kawasan lainnya, menetapkan hutan abadi di beberapa wilayah di Indonesia, dan kebijakan moratorium izin-izin usaha perkebunan. Control of Granting Land Use Permit for Plantation Which Spreads to Forest Areas in Preventing Forest Damage in Indonesia AbstractCases of fires in Riau Province and some areas in Indonesia became a national disaster due to the impact of forest fires causing smog that damage health, disrupt community activities, destruction of the ecosystem of plants and animals, endanger the flight, protests from neighboring countries because of the smog, and other loses. Encroachment also led to indigenous people being forced out of their ancestral lands as forest where they live and make a living is burned down. This is an incredible crimes against humanity committed by forest dwellers. Granting land use permit which transforms forest areas to plantation areas should be subject to prior approval of the Ministry of Environment and Forestry, although land use permit is submitted in the areas of APL which is controlled by the local government. Control and management of plantations permit which spreads to forests areas can be done in ways such as: making the regional regulation about spatial which regulates that forests should not be converted into plantation area or other areas, set eternal forests in some areas in Indonesia, and moratorium permits for the plantation.Keywords: land use permit, forest areas, spreads, control, plantation. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a7

Divestasi Saham Asing dalam Penambangan Bawah Tanah Dihubungkan dengan Kedaulatan Negara PURNAMA TRISNAMANSYAH; YUSUF SAEPUL ZAMIL
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (601.497 KB)

AbstrakPeraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara secara eksplisit menentukan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus setelah lima tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi saham secara bertahap kepada peserta nasional paling sedikit 30% (tigapuluh persen). Artikel ini menjelaskan bagaimana implikasi ketentuan divestasi saham tersebut terhadap partisipasi peserta nasional dan menganalisa dari sudut pandang kedaulatan negara dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Melalui ketentuan divestasi saham ini, 70% (tujuh puluh persen) saham tetap dapat dimiliki oleh penanammodal asing. Dengan demikian, peserta nasional tetap sebagai pemegang saham minoritas. Semestinya negara melalui keterlibatan peran pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD atau badan usaha swasta menjadi pemegang saham mayoritas sebagai cerminan dari penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam nasional.Divestment of Foreign Shares in the Underground Mining in Correlation with the State Sovereignty AbstractGovernment Regulation Number 77 of 2014 on Third Amendment to Government Regulation Number 23 of 2010 concerning the Implementaon of Mineral and Coal Mining explicitly specify that the holder of Mining Business License (IUPK) Production Operations and Special Mining Business License (IUPK) Production Operations in FDI, after five years of production must divest the shares gradually to the national participants at least 30% of the total shares. This article discusses the implication of divestment provision to national participants and analyse it from the perspective of natural resources control and management by the state. Research methodology used in this article is normative juridical approach. Under this divestment provision, 70% (per cent) of shares still can be owned by foreign investors. Thus, national participants would still be minority shareholders. Supposedly, the state through the involvement role of the state government, local government, state-owned enterprises, local government-owned enterprises or private enterprises, could become the majority shareholders as the reflection of control and management of national resources by the state.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a9

PENERAPAN KONSEP EKOWISATA DI KECAMATAN CIHURIP KABUPATEN GARUT DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN YULINDA ADHARANI; Yusuf Saepul Zamil; Nadia Astriani; Siti Sarah Afifah
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2020): Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v7i1.25235

Berbagai wilayah di Indonesia seringkali menjadi objek wisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan mengembangkan dan melestarikan sumber daya alam melalui ekowisata, yang merupakan suatu bentuk wisata yang erat dengan prinsip konservasi, menggunakan strategi konservasi untuk mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem di wilayah yang masih alami, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Salah satunya objek wisata yang terdapat di Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Artikel ini akan membahas bagaimana ekowisata dapat mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dan bagaimana konsep ekowisata diterapkan pada objek wisata yang terdapat di Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan juridis normatif dalam arti menggunakan data kepustakaan/sekunder sebagai bahan utama penelitian. Dalam hal ini digunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan sistemik.Pengembangan ekowisata harus memperhatikan prinsip ekowisata dan kesinambungan antara lingkungan, masyarakat dan pergerakan perekonomian yang terjadi sebelum dan selama ekowisata dijalankan. Selain itu, dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan ekowisata, harus memperhatikan unsur pendidikan, perlindungan, keterlibatan masyarakat lokal, pengawasan, dan konservasi. Keterlibatan penduduk lokal harus dimaksimalkan dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search