Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENGAWAL DEMOKRASI DI INDONESIA Rommy Patra
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i2.51180

Abstract

The role of the Constitutional Court (MK) as the guardian of democracy can be seen from its decisions related to judicial review and dispute resolution on election results. Problems: (1) What is the role of the Constitutional Court in guarding democracy in Indonesia so far? (2). How to increase the role of the Constitutional Court as the guardian of democracy in Indonesia? This writing uses a normative juridical method. The results of the study, the role of the Constitutional Court as the guardian of democracy: (1) the indicators are judicial review decisions that contribute to the development of democracy in Indonesia, such as Decision: No. 011-017/PUU-I/2003; No. 013-022/PUU-IV/2006; No. 013-022/PUU-IV/2006; No. 6/PUU-V/2007 and others. Meanwhile, the Constitutional Court's Decision regarding the resolution of disputes over the phenomenal election results is Decision No. 41/PHPU.D-VI/2008 which applies the concept of systematic, structured and massive election violations. However, there is also a conservative Constitutional Court Decision in Decision No. 51-52-59/PUUVI/2008 and Decision No. 53/PUU-XV/2017 where the Constitutional Court rejected the request to cancel the presidential threshold. (2) to increase its role, the Constitutional Court must develop a consistent pattern of decision-making to realize constitutional justice and not only rely on formal legality.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERBASIS HAK ASASI MANUSIA Rommy Patra
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Secara faktual kondisi perlindungan dan pemajuan HAM di daerah masih banyak persoalan terkait kesenjangan pembangunan, kemiskinan, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta kerusakan lingkungan. Permasalahan: Apa saja hambatan yang dihadapi dalam upaya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berbasis HAM serta bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan tersebut? Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil kajian, adapun hambatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis HAM: (1) adanya sejumlah produk hukum daerah yang diskriminatif terhadap perempuan; (2) praktek koruptif yang dilakukan oleh sejumlah Kepala Daerah yang menggunakan wewenangnya untuk mengeluarkan perizinan; (3) lemahnya kemauan politik dari pemerintah daerah dalam pemajuan HAM; (4) kurangnya sinergi kelembagaan; dan (5) kurangnya partisipasi masyarakat. Adapun upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis HAM, yaitu: (1) pembentukan produk hukum daerah yang berbasis HAM; (2) membuat kebijakan yang berwawasan lingkungan; (3) perlindungan kelompok rentan; (4) meningkatkan Kota/Kabupaten yang ramah HAM; dan (5) membangun sinergi kelembagaan di daerah.
Evaluasi Kinerja Internet Kampus Universitas Tanjungpura dengan Analisis Quality of Service dan User Acceptance Test Herry Sujaini; Muanuddin -; Fitri Imansyah; Yus Sholva; Ferry Hadary; Eva Dolorosa; Andi Ihwan; Mochammad Meddy Danial; Silvia Uslianti; Purwaningsih -; Dwi Zulfita; Aktris Nuryanti; Rommy Patra; Yuline -; Stepanus Sahala Sitompul; Syaifurrahman -; Alhadiansyah -; Muhammad Yusuf; Achmadi -; Rachmawati -; Wendy -; Hamdani -; Syarif Hasyim Azizurrahman; Witarsa -; Endang Purwaningsih; Syamswisna -; Bistari -; Ade Mirza; Asep Nursangaji; Ratna Herawatiningsih; Kurnia Ningsih; Surachman -; Meiran Panggabean; Siti Hadijah; Rahmidiyani -; Priyo Saptomo; Memet Agustiar; Vivi Bachtiar; Afrizal -; Setia Budi; Yohanes Gatot Sutapa; Windhu Putra; Nurmainah -; Elly Suharlina; Zubaidah R; Erni Djun Astuti; Muhsin -; Riduansyah -; Agustina Listiawati; Imam Ghozali; Ade Elbani; Yulis Jamiah; Edy Suasono; Ismawartati -; Aswandi -; Uti Asikin; Siti Halidjah
JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika) Vol 9, No 1 (2023): Volume 9 No 1
Publisher : Program Studi Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jp.v9i1.63541

Abstract

Paper ini membahas tentang evaluasi kualitas layanan internet di Universitas Tanjungpura. Penulis menggunakan dua metode analisis, yaitu Quality of Service (QoS) dan User Acceptance Test (UAT) untuk mengukur kinerja internet di kampus Universitas Tanjungpura. Pada analisis QoS, penulis mengukur beberapa parameter kinerja internet, seperti throughput, delay, packet loss, dan jitter, untuk setiap fakultas di kampus. Hasil analisis menunjukkan bahwa throughput tertinggi berada di Fakultas Teknik (FT) dengan nilai rata-rata 87,90 MB, sementara delay dan packet loss terendah terdapat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dengan nilai rata-rata 0,16 ms dan 0,00% secara berturut-turut. Sementara itu, pada analisis UAT, penulis melakukan survei terhadap mahasiswa untuk mengetahui penggunaan internet di kampus dan kepuasan mereka terhadap layanan internet yang disediakan. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa menganggap internet di kampus memadai dan lancar, serta sering digunakan untuk belajar dan mengakses media sosial.