Articles
<![CDATA[Sosialisasi dan Pelatihan Pendaftaran Hak Cipta dengan Sistem POP HC di Kota Tasikmalaya ]]>
<![CDATA[Maya Ruhtiani]]>;
<![CDATA[Yuris Tri Naili]]>;
<![CDATA[Purwono Purwono]]>;
<![CDATA[Iin Dyah Indrawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat - PIMAS Vol 1 No 3 (2022): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Harapan Bangsa Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (676.105 KB)
|
DOI: 10.35960/pimas.v1i3.830
<![CDATA[Someone's copyrighted work is the absolute right of the creator who is named with copyright. Basically, a copyrighted work can be used alone or transferred to others through a legal transition. The transition can be economically beneficial because the copyright holder must pay royalties to the owner. Basically, not everyone is aware of the existence of a transfer of rights that can be one of the protection of one's work can be done by means of copyright registration as evidenced by a certificate of copyright registration issued by the DGIP. The method used is by socialization and training directly to the representatives of artists in the city of Tasikmalaya. Socialization and training activities are aimed at providing an understanding of copyright registration and providing training for owners of copyrighted works to be able to register their own copyrighted works using the POP HC application that has been made by the DGIP to facilitate the recording of copyright on a copyrighted work]]>
<![CDATA[Sosialisasi Alur Tugas Akhir Untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Harapan Bangsa ]]>
<![CDATA[Maya Ruhtiani]]>;
<![CDATA[Puspita Lianti Putri]]>;
<![CDATA[Slamet Slamet]]>;
<![CDATA[Yuris Tri Naili]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat - PIMAS Vol 2 No 1 (2023): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Harapan Bangsa Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35960/pimas.v2i1.983
<![CDATA[The final project is a student's scientific writing that reflects the ability to carry out processes and patterns of scientific thinking through study or engineering activities and is accounted for through exams as a requirement for obtaining a bachelor's degree. Socialization activities for the final task flow were given to lecturers and educational staff at Harapan Bangsa University. The determination of participants for this socialization is an attempt to convey the importance of understanding the flow of the final task so that lecturers and educational staff can comply with the guidelines when carrying out guidance and direction to students. This socialization provides an understanding that the final project is a reference for students, lecturers, study programs, and faculties at Harapan Bangsa University, starting from the stages of identifying ideas, proposals, research, preparing reports, examinations, and assessments. The method used is direct outreach to lecturers and education staff at Harapan Bangsa University. Socialization activities aim to give lecturers and educational staff an understanding of the flow of the final project. The results of socialization have a positive impact. Namely, there is harmony between the final assignment guidelines and the final assignment flow carried out by lecturers and education staff which has an impact on the smooth running of the final assignment preparation process.]]>
<![CDATA[Legalitas Penerapan Praktik Euthanasia Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ummu Habibah Azalia]]>;
<![CDATA[Septiani Aditiya Putri]]>;
<![CDATA[Yuris Tri Naili]]>;
<![CDATA[Maya Ruhtiani]]>;
<![CDATA[Alan Bayu Aji]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2022: Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (SNPPKM 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Harapan Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (132.429 KB)
|
DOI: 10.35960/snppkm.v2i1.1151
<![CDATA[Euthanasia adalah praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal, biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan dengan adanya kasus permohonan euthanasia yang diajukan oleh keluarga karena berbagai macam masalah antara lain kendala ekonomi dalam membiayai biaya rumah sakit, dan juga ketidak sanggupan karena melihat anggota keluarga tak sadarkan diri dalam jangka waktu yang lama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasikan karakteristik suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi fenomena saat ini. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu menurut hukum positif di Indonesia, Euthanasia dikatakan sebagai tindakan malpraktek karena malpraktek adalah praktek yang tidak sesuai dengan standar profesi yang telah ada dan menyalahi undang-undang serta kode etik yang ada. Tindakan euthanasia ini dikategorikan sebagai tindakan malpraktek pidana (criminal malpractice) karena dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pasien dalam Pelayanan Kesehatan berdasarkan Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia ]]>
<![CDATA[Yuris Tri Naili]]>;
<![CDATA[Litya Surisdani Anggraeniko]]>;
<![CDATA[Maya Ruhtiani]]>;
<![CDATA[Hesti Ayu Wahyuni]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2022: Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (SNPPKM 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Harapan Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (163.641 KB)
|
DOI: 10.35960/snppkm.v2i1.1158
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengaturan mengenai pasien sebagai konsumen dalam pelayanan kesehatan yang ditinjau berdasarkan hukum perlindungan konsumen yang berlaku di indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis atau yang sering disebut dengan pendekatan yuridis empiris dan dengan menggunakan konsep yang ke 4, dengan mengkaji Law as it in society, yaitu Hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan. Perlindungan hukum pasien dalam pelayanan kesehatan berdasarkan persfektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia secara keseluruhan harus mengikuti peraturan perundang-undang. Pelayanan kesehatan dianggap sudah baik apabila memenuhi hak-hak pasien yaitu terpenuhinya informasi yang dibutuhkan pasien, pelaksanaan jaminan keamanan, kenyamanan dan keselamatan, pasien diperlakukan sama pada saat diberikan pelayanan kesehatan oleh dokter/tenaga kesehatan, adanya persetujuan pasien dalam pemberian pelayanan kesehatan disedikannya kotak saran, pengaduan langsung kepada dokter/perawat dan adanya bidang pelayanan untuk pengaduan pasien.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Pengaturan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa Melalui Optimalisasi Penggunaan Dana Desa ]]>
<![CDATA[Alan Bayu Aji]]>;
<![CDATA[Yuris Tri Naili]]>;
<![CDATA[Monica Puspa Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum In Concreto Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Hukum In Concreto ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Harapan Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Terdapat tujuan negara melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mengakui eksistensi Desa melalui kebijakan Dana Desa yang diprioritaskan untuk pemberdayaan dan pembangunan Desa, namun yang menjadi permasalahan adalah apakah pemberdayaan dan pembangunan desa tersebut sudah menyentuh pada kebutuhan dari Desa itu sendiri. Dalam penelitian ini terdapat dua pokok permasalahan yaitu Bagaimana Politik Hukum Pengaturan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa di Indonesia dan Bagaimana Pemberdayaan dan Pembangunan Desa dalam optimalisasi penggunaan Dana Desa. Metode Penelitian ini adalah penelitian yuridis Normatif, yang menggunakan data sekunder dan dokumen terkait. Penelitian ini menunjukan bahwa dana desa menjadi alat kontrol pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk melakukan pemberdayaan dan pembangunan, hal tersebut terbukti pengaturan tentang pemberdayaan dan pembangunan itu diatur oleh pemerintah pusat.]]>
<![CDATA[Penggunaan Smart Contract Pada Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia ]]>
<![CDATA[Hesti Ayu Wahyuni]]>;
<![CDATA[Yuris Tri Naili]]>;
<![CDATA[Maya Ruhtiani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum In Concreto Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Hukum In Concreto Volume 2 Nomor 1 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Harapan Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35960/inconcreto.v2i1.1018
<![CDATA[One of the technological innovations in the industrial era 4.0 is the existence of smart contracts. Smart Contract is a further development of the application of blockchain after the existence of cryptocurrency, namely a computer program that is basically an electronic agreement in a blockchain database system with the aim of a protocol in carrying out an agreement or agreement between parties that can execute agreement clauses automatically. This article was examined using normative juridical research methods. Normative juridical research is research based on an analysis of legal norms, the sense of law as it is written in the books and statutes (in the literature and statutory regulations). The results of the study show that the use of smart contracts in e-commerce transactions in Indonesia has been implemented properly and when viewed from the perspective of Civil Law in Indonesia, the use of smart contracts in e-commerce transactions has fulfilled the elements of the agreement in general, although there are still deficiencies such as automatic execution as if made by one party only.]]>
<![CDATA[Legal Aspects of Telemedicine Health Services in the Perspective of Health Law in Indonesia in the Digital Era ]]>
<![CDATA[Marlia Hafny Afrilies]]>;
<![CDATA[Yuris Tri Naili]]>
<![CDATA[ Journal of Advanced Health Informatics Research Vol. 1 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Peneliti Teknologi Teknik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59247/jahir.v1i1.23
<![CDATA[Information Technology that develops rapidly over time has brought significant influence on the way of communicating and the activities of society globally. The health sector is no exception, and the peak is during the Covid-19 pandemic which greatly affects community interactions both individually and with health workers. One of the ways health workers respond to the pandemic period is by utilizing the information technology system optimally to improve the quality of medical services so that people continue to get health services as they should. This article will discuss the development of rules for telemedicine health services in health law in Indonesia, and the extent to which they provide legal protection for health service users and health workers as health care providers. The research method used in this study, namely Normative Juridical Research, is a legal research method carried out by examining library materials or secondary materials. The result of the discussion is legal obligations, which are strengthened by legal sanctions, aiming to realize legal certainty. However, this legal certainty should also consider the expediency of the law so that the law does not only provide legal certainty, but also provides legal benefits, namely the equitable distribution of quality health services to remote parts of the Indonesian state]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA MELALUI TEKNOLOGI BLOCKCHAIN BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Maya Ruhtiani]]>;
<![CDATA[Yuris Tri Naili]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/justisi.v11i2.11124
<![CDATA[Indonesia memahami karya intelektual sebagai suatu konsep dasar diakuinya suatu karya dari daya pikir seseorang yang memerlukan pengakuan, penghormatan bahkan perlindungan sebagaimana harta kekayaan lainnya yang mempunyai kepemilikan sah. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak kekayaan intelektual ada apabila diikuti dengan perlindungan hukumnya. penelitian ini mengkaji mengenai pemanfaatan teknologi blockchain dalam melindungi karya cipta di Indonesia. Jenis penelitian yuridis normatif digunakan sebagai pengkajian penerapan norma hukum positif atau kaidah hukum yang diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian pada pemanfaatan teknologi blockchain dapat di implementasikan di Indonesia dan teknologi tersebut dapat dijadikan sebagai implementasi dari Pasal 53 UUHC. Teknologi blockchain dapat mencegah Pembajakan/Plagiarisme karena memungkinkan penyimpanan detail informasi karya cipta, termasuk siapa penciptanya, dan waktu dipublikasikannya karya cipta tersebut dan teknologi blockchain juga bisa mencatat waktu kapan sebuah karya cipta dipublikasikan untuk pertama kalinya.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Prospek Karir pada Bidang Teknologi Informasi di SMKN 1 Purwokerto ]]>
<![CDATA[Purwono Purwono]]>;
<![CDATA[Barlian Kristanto]]>;
<![CDATA[Bala Putra Dewa]]>;
<![CDATA[Yuris Tri Naili]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat - PIMAS Vol 2 No 3 (2023): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Harapan Bangsa Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35960/pimas.v2i3.1222
<![CDATA[The development of information technology continues to increase lately. Indonesia is one of the countries that is also affected by the development of this information technology. The younger generation is the most important part of a nation that needs to be directed and educated so they can have a better future. The younger generation can take advantage of the potential of technological developments. Emerging various types of new professions in the field of IT makes a promising opportunity. Community service activities carried out by Harapan Bangsa University lecturers and students are a manifestation of the Main Performance Indicators (IKU) of tertiary institutions, namely students who have experience outside the campus and lecturers who are active outside the campus. The activities carried out were socialization related to career prospects in the field of information technology at SMK N 1 Purwokerto which was carried out on February 8 2023. The activities that had been carried out went well and smoothly. This activity has succeeded in opening new insights for students of SMK N 1 Purwokerto about the many career opportunities in the field of information technology. Students can also consider the right major when pursuing higher education if they want a career in information technology]]>
<![CDATA[Sosialisasi dan Pelatihan Pendaftaran Merek Dagang Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Wilayah Banyumas ]]>
<![CDATA[Maya Ruhtiani]]>;
<![CDATA[Yuris Tri Naili]]>
<![CDATA[ Madaniya Vol. 4 No. 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Bahasa dan Publikasi Ilmiah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53696/27214834.557
<![CDATA[Pendaftaran merek berfungsi untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya dan pemilik merek berhak melarang siapa saja untuk memakai merek dagang yang dimilikinya kecuali dengan perjanjian tertulis atau dengan ijin dari pemilik merek dagang tersebut. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi mitra yaitu banyaknya pemilik merek dagang khususnya pelaku UMKM yang belum mendaftarkan mereknya, sehingga merek dagangnya belum terlindungi, pemilik merek dagang belum memahami prosedur pendaftaran merek dagang sehingga masih salah dalam mengisi formulir pendaftaran merek dagang dan belum semuanya mengetahui mengenai sistem pendaftaran merek dagang secara digital yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Berdasarkan hasil sosialisasi dan pelatihan pendaftaran merek dagang ditemukan bahwa, peserta baru memahami mengenai merek dan pendaftaran merek dagang setelah diberikan pemahaman terkait merek dan pendaftaran merek dagang, untuk itu sosiaisasi dan pelatihan pendaftaran merek dagang sangat penting untuk pelaku UMKM di wilayah Banyumas karena dengan adanya sosialisasi dan pelatihan pendafataran merek dagang peserta dapat mendaftarkan merek dagangnya secara mandiri dengan proses yang mudah yang dilakukan secara online melalui website DJKI.]]>
