Heni Suparti
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

RESPON PUBLIK TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus: Penggunaan Jalan Nasional Oleh PT.Conch South Kalimantan Cement di Kabupaten Tabalong) Heni Suparti
Jurnal PubBis Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (623.096 KB) | DOI: 10.35722/pubbis.v3i1.53

Abstract

This study aims to find out the implementation of Law Number 22 year of 2009 on Traffic and Road Transportation against National Road Misuses conducted by PT.Conch South Kalimantan Cement. And find out the public responses to the problems in the forms of national road damages occuring due to very heavy loads carried by the cement transports of PT.Conch South Kalimantan Cement. This study used descriptive qualitative method. The research locations were along the national road damaged by the cement transport in Tabalong Regency. The sampling technique used purposive sampling which is selected with consideration and certain purposes. The informants in this research were public policy actors. Data collection used observations, interviews, and documentation. The data analysis technique used an interactive model. The result of the research showed that the implementation of Law Number 22, Year of 2009 was still not effective, because there were obstacles in the implementation. Some of them were the limitation of authority among implementers, and the lack of facilities to support the implementation of the policy. The responses of the public policy actors in responding to the problems of road damages caused by the cement transports were to continue controlling the cement transports and also to request responsibilities, either directly or indirectly to the related company, and review the impacts caused by the existence of the cement company. Keywords: implementation; public responses.
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA ASPEK PENGAWASAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA KEPALA DESA DI DESA TAKULAT KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG Heni Suparti
Jurnal PubBis Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (825.674 KB) | DOI: 10.35722/pubbis.v5i2.451

Abstract

Based on the Peraturan Menteri Dalam Negeri Number 110, the Village Consultative Body has the function of supervising the performance of the Village Head, the supervision as intended is carried out through planning, implementing and reporting on the administration of village governance. In carrying out the supervisory function of the Village Consultative Body on the planning, implementation and reporting of village administration, it is intended as a preventive effort so that the village government in carrying out village government does not make deviations. This study aims to determine the function of the village consultative body in the aspect of supervision to improve village heads. This study used descriptive qualitative method. Data collection techniques used in-depth interviews, with data validity using data triangulation. The data analysis technique uses an interactive model through the stages: data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the function of the village consultative body in the aspect of supervision to improve the performance of the Village Head in Takulat Village, Kelua District, Tabalong Regency had been implemented "quite well".
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Siti Arbayah; Heni Suparti
Jurnal PubBis Vol 6 No 1 (2022)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (637.157 KB) | DOI: 10.35722/pubbis.v6i1.516

Abstract

Regional development planning is the implementation of community participatory development planning based on Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System (SPPN). Two approaches to development planning in the SPPN are top-down and bottom-up participatory development planning. Regional development planning by involving bottom-up communities is carried out with the musrenbang mechanism starting from the village, sub-district, district and provincial levels. At the village level, this deliberation is called the Village Development Planning Deliberation (Musrenbangdes). Musrenbangdes provides broad opportunities for village communities to participate in development planning and discuss problems faced and alternative solutions at the village level. This study aims to determine the power or degree of community participation in the implementation of the Maburai Village Development Planning Meeting, Murung Pudak District, Tabalong Regency. The method used by the researcher is descriptive quantitative, with the sampling technique that will be used in this study is non-random sampling (non-probability sampling), namely purposive sampling. The results showed that the level of community participation in the development planning deliberations in Maburai Village reached the sixth rung of the ladder, namely the Partnership ladder, or up to the degree of Community Power (citizen power). At the rung of the Partnership ladder, the community can negotiate with the policy makers, namely the village government. At this level, the community is not only given the space to have a voice, but also the power to make decisions.
KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA TANTA HULU KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG Heni Suparti
Jurnal PubBis Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (614.873 KB) | DOI: 10.35722/jurnalpubbis.v6i2.644

Abstract

Pemerintah desa harus memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kinerja terutama dalam setiap melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam kenyataannya pemerintah desa belum dapat mewujudkan kinerja pelayanan publik sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kinerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik, beserta identifikasi faktor penghambat yang mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan publik. Jenis dan pendekatan menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara mendalam kepada informan kunci. Teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik cukup baik. Namun masih terdapat beberapa indikator yang hasilnya belum sesuai sehingga menjadi faktor penghambat, seperti masih belum adanya inovasi pelayanan, masih ada beberapa kebutuhan masyarakat yang sulit untuk dikenali oleh pemerintah desa, serta belum adanya sarana dan penanganan terkait pengaduan, saran dan masukan.
ANALYSIS OF SERVICE PERFORMANCE ON PUBLIC SATISFACTION AT PUSKESMAS MABU’UN, TABALONG REGENCY Budi Setiawati; Heni Suparti
Jurnal PubBis Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35722/jurnalpubbis.v7i1.729

Abstract

Puskesmas merupakan unit pelaksana pelayanan kesehatan di wilayah kecamatan. Pembangunan puskesmas di tingkat kecamatan memiliki peran yang sangat penting dalam memelihara kesehatan masyarakat. Pengukuran kinerja puskesmas terhadap kepuasan yang dirasakan masyarakat dianggap penting guna menjadi bahan evaluasi bagi puskesmas dalam kualitas pelayanan yang diberikan oleh puskesmas sebagai lembaga publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan, dan untuk mengukur besarnya tingkat kinerja puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan. Jenis dan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan jumlah sampel sebanyak 196 orang dari jumlah populasi sebanyak 400 orang. Teknik analisis data menggunakan nilai rata-rata tertimbang. Hasil penelitian menunjukkan keselarasan antara kepentingan dan kepuasan masyarakat masih belum sesuai. Pada 17 unsur kepuasan masyarakat sudah baik, walaupun terdapat satu unsur yang memiliki nilai paling rendah yaitu kenyamanan ruang tunggu. Namun secara keseluruhan mutu pelayanan mendapatkan nilai “A” yang berarti kinerja pelayanan puskesmas menunjukkan kategori “sangat baik”.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ( MUSRENBANG ) DI LIHAT DARI PARTISIPASI BUAH PIKIRAN DI DESA WAYAU KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG Desi Rufita; Budi Setiawati; Heni Suparti
JAPB Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di lihat dari partisipasi buah pikiran Di Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor- faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di lihat dari partisipasi buah pikiran Di Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, tekhnik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan kuesioner atau angket. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 30 orang. Sampel yang diambil 30 orang. Tekhnis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan presentase (%) dan kemudian data diperoleh dari responden dianalisis atau diolah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di lihat dari partisipasi buah pikiran di Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dengan hasil cukup tinggi dengan presentase 50,83 % sedangkan faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di lihat dari partisipasi buah pikiran di Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong adalah faktor umur. Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Musrenbang
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR KEHILANGAN (SKTLK) TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PADA POLSEK MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG Natanail Tarigan; Budi Setiawati; Heni Suparti
JAPB Vol 3 No 1 (2020)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah ada : 1) Pengaruh Kualitas Pelayanan SKTLK terhadap Kepuasan Masyarakat . 2) Seberapa besar Pengaruh Kualitas Pelayanan SKTLK terhadap Kepuasan Masyarakat pada Polsek Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Dalam penelitian menggunakan teknik simple random sampling dimana teknik pengambilan sampel diambil secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada didalam populasi itu menggunakan rumus slovin. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dimana populasi dimaksud adalah seluruh masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan SKTLK pada Polsek Murung Pudak selama satu bulan yang berjumlah 135 orang dan dibulatkan menjadi 100 responden . Instrumen dalam penelitian ini menggunakan skala likert 4 poin dengan tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan penggabungan beberapa metode yakni Kuesioner, Particifant Observation serta dokumentasi , kemudian data yang dikumpulkan diuji menggunakan regresi linear sederhana yang dihitung menggunakan Program SPSS Versi 23. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Kualitas pelayanan SKTLK bepengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat pada Polsek Murung Pudak. 2) Kualitas pelayanan SKTLK berpengaruh sebesar 95,8 % terhadap kepuasan masyarakat, sedangkan sisanya 4,2% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukan dalam penelitian ini. Kata kunci : Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA TELAGA ITAR KECAMAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG Novita Sari; Jauhar Arifin; Heni Suparti
JAPB Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 1). Kuesioner atau Angket, 2). Dokumentasi. Metode pengambilan sampel penelitian ini dengan teknik sampling insindental, jumlah yang diambil dari semua populasi berjumlah 30 responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik kualitatif, dimana analisis data yang di pergunakan adalah analisis tabulasi yaitu analisa dengan menggunakan data-data tabulasi yang merupakan data olahan dari hasil penelitian yang dimasukkan kedalam tabel dengan menggunakan rumus frekuensi yang dikemukakan oleh Muhammad Ali (1985:184). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Telaga Itar sesuai dengan jawaban yaitu 46,7% di kategorikan “Cukup Baik”, sehingga dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan dana dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Telaga Itar sudah cukup baik. Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur
PENGARUH PROFESIONALISME KERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG Rusmilawati Rusmilawati; Jauhar Arifin; Heni Suparti
JAPB Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh profesionalisme kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dan untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh profesionalisme kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kuantitatif . Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi dan angket dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang responden dan Teknik Analisa data menggunakan regresi linear sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Ada Pengaruh Profesionalisme Kerja Pegawai terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong sebesar 74,5%, sisanya sebesar 25,5% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kata Kunci : Profesionalisme Kerja Pegawai, Kualitas Pelayanan Publik
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DILIHAT DARI ASPEK AKUNTABILITAS PADA DESA TANGKAN KECAMATAN AWANG KABUPATEN BARITO TIMUR Shinta Gloria Gunawan; Wahyu Subadi; Heni Suparti
JAPB Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk meneliti akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Tangkan , Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur 2)Untuk mengetahui fakor penghambat kendala akuntabilitas Alokasi Dana Desa Pada Desa Tangkan , Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan instrument utama yaitu dengan informan kunci seperti Kepala Desa, Ketua BPD, Pengurus Posyandu dan PKK dan Masyarakat untuk pembuatan hasil dalam pembahasan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk pengelolaan ADD pada Desa Tangkan sudah akuntabel, dari Akuntabilitas untuk Posyandu dan PKK masih belum akuntabel dan sangat diperlukan bimbingan dari aparat desa dalam penyusunan pelaporan agar dari pihak Posyandu dan PKK tertib dan disiplin dalam pelaporan dan tepat waktu dalam pengumpulan pelaporan. Faktor penghambat yaitu kurangnya kemampuan sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, hal ini dapat dilihat dari kurangnya kemampuan dari PKK dan Posyandu yang masih kurang dalam membuat pertanggung jawaban pelaporan. Kata kunci : Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, dan Akuntabilitas