Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.609
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Mulyati Pawennei
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal of Lex Theory (JLT)

 1 
Proses Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Parepare Kelas IB Muh Gazali Yusuf; Mulyati Pawennei; Ilham Abbas
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v4i1.1523

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis befektivitas pelaksanaan persidangan secara elektronik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare berjalan kurang efektif, disebabkan permasalahan subtantif yaitu dari Perma itu sendiri dimana Persidangan elektronik bisa terjadi apabila atas persetujuan penggugat dan Tergugat untuk beracara secara elektornik, pelaksanaan persidangan yang bersifat tertutup, juga terkendala proses pembuktian yang masih harus dilakukan persidangan tatap muka. Juga adanya permasalahan teknis yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum memahami prosedur persidangan secara elektronik, penggantian kuasa hukum untuk perkara yang sudah berjalan dan persidangan yang tidak dihadiri oleh lawan (verstek), juga belum dapat dikatakan efektif disebabkan faktor masyarakat dan faktor budaya dimana karena masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare belum terciptanya budaya hukum berbasis elektronik yang bisa menunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik. The research objective to analyze the effectiveness of electronic trial implementation and the factors that influence it. This study uses normative research. The results of this study indicate that the implementation of the electronic trial process at the Parepare Religious Court is running ineffectively, due to substantive problems namely from the Perma itself where electronic trials can occur if with the consent of the plaintiff and the defendant to proceed electronically, the implementation of closed trials is also constrained the evidentiary process must still be carried out in face-to-face trials. There are also technical problems, namely that there are still many people who do not understand electronic trial procedures, replacement of attorneys for cases that are already under way and trials that are not attended by opponents (verstek), also cannot be said to be effective due to community factors and cultural factors where the people in the jurisdiction of the Parepare Religious Court has not created an electronic-based legal culture that can support the implementation of electronic trials.
Penerapan Asas Kebebasan Hakim Didalam Putusan Pidana Dibawah Minimum Khusus Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika Aditya Yudi Taurisanto; Mulyati Pawennei; Zainuddin Zainuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v4i1.1533

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan asas kebebasan hakim didalam putusan pidana dibawah minimum khusus pada perkara tindak pidana narkotika. Tipe penelitian ini adalah empiris, yang mana data diperoleh penulis dihimpun melalui wawancara dengan. Hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) penerapan asas kebebasan hakim dialam menjatuhkan putusan pidana dibawah minimum khusus pada perkara tindak pidana narkotika terbatas sifatnya karena hakim tetap mendasarkan surat dakwaan dan menggunakan parameter tertentu serta dengan harus dengan Surat Edaran Mahkamah Agung. 2) faktor yang mempengaruhi penerapan asas kebebasan hakim dialam menjatuhkan putusan pidana dibawah minimum khusus pada perkara tindak pidana narkotika meliputi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, namun faktor yang paling terbesar terletak pada bagian substansi hukum. The research objective to analyze the application of the principle of judge's freedom in criminal decisions below the minimum specifically in narcotics crime cases. This type of research is empirical, where the data obtained by the author was collected through interviews with. The results of the author's research found that: 1) the application of the principle of judge's freedom in handing down criminal decisions below the special minimum in narcotics crime cases is limited in nature because the judge still bases the indictment and uses certain parameters and must comply with the Supreme Court Circular. 2) factors that influence the application of the principle of freedom of judges in handing down criminal decisions below the special minimum in narcotics crime cases include legal substance, legal structure and legal culture, but the biggest factor lies in the legal substance section.
Co-Authors A. Istiqlal Assaad Aditya Yudi Taurisanto Andi Riski Mujahidah Masdi Andi Risma Andi Risma Anzar Makkuasa Askari Razak Asnu Fayakun Arohmi Azwad Rachmat Hambali Baharuddin Badaru Bambang Supriyono Cikita Fatika Sari Hidayat Diana Amir Farhan Sulistya Firman Hidayat Pinim Fitrah Andriyani Hardianto Djanggih Hasbuddin Khalid Ilham Abbas Kurnia Kurnia La Ode Husen Laila Safira Febriani M. Kamal Hidjaz M. Yusuf Rahman Muh Gazali Yusuf Muh Iqlal Saifullah Muh Rustam Nur Aisya Fatma Nurul Fadila Anugrah Refniayu Dwiasty Reski Anisari Rian Ananda Jultika Salle Salle Salmawati Salmawati Sri Lestari Poernomo St Nurdaliah St Nurdaliah Sukria Indah Lestari Syarif Hidayat Verawaty Verawaty Yusnani Besse Yusril Yusril