Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik

EVALUASI KEBIJAKAN KTP ELEKTRONIK (KTP-EL) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI Nadia Apriliani; Tuah Nur; Andi Mulyadi
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 2 No 2 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.283 KB) | DOI: 10.54783/japp.v2i2.2

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan KTP Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn yang terdiri dari enam variabel, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan perataan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa evaluasi kebijakan KTP Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi sudah berjalan dengan baik jika dilihat dari sisi efektivitas, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Namun dari sisi efisiensi dan kecukupan belum berjalan dengan baik, hal ini menjadi penghambat keberhasilan dari pelaksanaan program KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. Abstract This study aims to evaluate the policy of Electronic KTP (KTP-el) in the Department of Population and Civil Registration of Sukabumi City. The research method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach to data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation studies. This study uses the policy evaluation theory of William N. Dunn which consists of six variables, namely effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, and leveling. Based on the results of the study note that the evaluation of the Electronic KTP (KTP-el) policy at the Department of Population and Civil Registration of Sukabumi City has been going well when viewed in terms of effectiveness, leveling, responsiveness, and accuracy. However, in terms of efficiency and adequacy, it has not gone well, this has become an obstacle to the success of the implementation of the KTP-el program at the Population and Civil Registration Office of Sukabumi City.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT DI KOTA SUKABUMI Puji Fauziah; Tuah Nur; Andi Mulyadi
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 2 No 2 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (84.332 KB) | DOI: 10.54783/japp.v2i2.4

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Sukabumi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2012. Peneliti menggunakan teori Edward III yang memiliki 4 dimensi. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut ditemukan berbagai permasalahan, yaitu kurangnya proses sosialisasi kepada masyarakat, sumber daya yang belum memadai, adanya petugas yang memberlakukan tarif tidak sesuai dengan peraturan daerah, dan belum optimalnya SOP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif degan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat belum maksimal karena masih kurangya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, kurangnya sumber daya manusia dan belum memadainya fasilitas, adanya pemberlakuan tarif yang tidak sesuai dengan peraturan daerah, SOP yang belum berjalan secara optimal. Abstract This study aims to determine the implementation of the funeral service and coronation retribution policy in Sukabumi City which is regulated in Sukabumi City Regional Regulation No. 5/2012. Researchers use the Edward III theory which has 4 dimensions. In implementing the policy various problems were found, namely the lack of a process of socialization to the community, inadequate resources, the existence of officers who imposed tariffs that were not in accordance with local regulations, and the SOP was not yet optimal. This study uses qualitative methods by collecting data through observation, interviews, documentation. The results revealed that the implementation of the Funeral and Obligation Service Retribution Policy has not been maximized because of the lack of direct socialization to the community, lack of human resources and inadequate facilities, the imposition of tariffs that are not in accordance with local regulations, SOPs that have not run optimally.