Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.37
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora (JPPSH) Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Advokasi Jurnal Bakti Saraswati Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Udayana Journal of Law and Culture International Journal of Social Science and Business KERTHA WICAKSANA JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Aktual Justice JUMAHA YUSTHIMA Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia
I Ketut Sukewati Lanang Putra Perbawa
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial

 1 
PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMILIHAN UMUM Sukawati Lanang P Perbawa
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.853 KB) | DOI: 10.38043/jids.v3i1.1765

Abstract

Ukuran keberhasilan Negara demokratis salah satunya dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan pemilu dan penegakan hukumnya. Perjalanan penegakan hokum dibidang pemilu mengalami perubahan dalam setiap pemilu baik pemilu legeslatif, pilpres dan pilkada. Untuk pemilu saat ini, dalam menindaklanjuti tindak pidana pemilu, ternyata dan tidak hanya cara kerja yang berbeda, namun terdapat wadah koordinasi yang berbeda dibandingkan tindak pidana umum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah diatur bahwa ada 4 (empat) institusi yang terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu yakni Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu),Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Untuk mengefektifkan penanganan perkara pelanggaran pemilu yang menyangkut pidana maka Panwaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).Kata Kunci: Pemilu dan Penegakan Hukum
PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMILIHAN UMUM Sukawati Lanang P Perbawa
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.853 KB) | DOI: 10.38043/jids.v3i1.1765

Abstract

Ukuran keberhasilan Negara demokratis salah satunya dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan pemilu dan penegakan hukumnya. Perjalanan penegakan hokum dibidang pemilu mengalami perubahan dalam setiap pemilu baik pemilu legeslatif, pilpres dan pilkada. Untuk pemilu saat ini, dalam menindaklanjuti tindak pidana pemilu, ternyata dan tidak hanya cara kerja yang berbeda, namun terdapat wadah koordinasi yang berbeda dibandingkan tindak pidana umum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah diatur bahwa ada 4 (empat) institusi yang terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu yakni Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu),Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Untuk mengefektifkan penanganan perkara pelanggaran pemilu yang menyangkut pidana maka Panwaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).Kata Kunci: Pemilu dan Penegakan Hukum
Co-Authors A.A. Putu Wiwik Sugiantari I Komang Agus Wira Putra I Made Wena I Wayan Gde Wiryawan I Wayan Wiasta Ida Bagus Gede Subawa Lis Julianti Made Hendra Wijaya Maheswara Perbawa Sukawati Ni Kadek Sintia Dewi Ni Made Ayriani Sukma Pramiari PUTU SEKARWANGI SARASWATI Putu Wisnu Nugraha Sucipto Sun