Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.37
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora (JPPSH) Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Advokasi Jurnal Bakti Saraswati Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Udayana Journal of Law and Culture International Journal of Social Science and Business KERTHA WICAKSANA JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Aktual Justice JUMAHA YUSTHIMA Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia
I Ketut Sukewati Lanang Putra Perbawa
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : JUMAHA

 1 
LEGALITAS DAN IMPLEMENTASI PUNGUTAN DESA ADAT TERHADAP PENDUDUK NONPERMANEN DI WILAYAH DESA ADAT KESIMAN Ni Kadek Sintia Dewi; Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (653.388 KB)

Abstract

The high economic growth in Bali causes many people outside Bali to come to Bali to work. As a result of residents outside Bali coming to Bali, Bali is currently experiencing population density. One of the components of population that contributes to population density is the presence of non-permanent residents. Non-permanent residents are generally migrants in the customary village area, who come and live in the area for an interest, such as working to earn a living or other interests. Traditional Village levies to non-permanent residents living in the Kesiman Traditional Village area have strong legality, because they meet the formal and material requirements for the formation of a pararem and are in the form of levies made every month for Kesiman Traditional Village income which is used for ceremonial, religious, social, and customary activities. and protecting the environment of the Kesiman Traditional Village area, has been effective by giving legal consequences to non-permanent residents of their rights and obligations who live in the Kesiman Traditional Village area.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG HARI PENGGUNAAN BUSANA ADAT BALI DI WILAYAH DESA ADAT KUTA I Komang Agus Wira Putra; Sukawati Lanang Putra Perbawa
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.243 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali di wilayah Desa Adat Kuta. Modernisasi telah membawa berbagai dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat salah satunya adalah dalam pengguanan busana. Masyarakat mulai melupakan penggunaan busana adat dalam kehidupan sehari-hari, khusunya di Kuta sebagai daerah pariwisata. Untuk itu Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali hadir untuk melestarikan penggunaan busana adat Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris serta menggunakan metode studi literatur hukum primer dan sekunder. Materi penulisan kemudian dianalisis dengan teori efektivitas hukum dan teori kesadaran hukum dengan menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif.
Informed Consent Dalam Penggunaan Layanan Psikologi Ditinjau Dari Kuhperdata Ni Made Ayriani Sukma Pramiari; Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada Pasal 20 Kode Etik Psikologi Indonesia menjelaskan mengenai pemberian informed consent oleh psikolog kepada klien psikologi. Pemberian informed consent tersebut dapat tertuang dalam bentuk tertulis maupun lisan jika klien psikologi memiliki kondisi atau kerentanan untuk memberikan informed consent secara tertulis. Namun, di dalam Pasal 20 Kode Etik Psikologi Indonesia tersebut tidak dicantumkan secara jelas mengenai kondisi atau kerentanan untuk memberikan informed consent secara tertulis tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalahkondisi dalam kode etik psikologi indonesia yang mungkin rentan memberikan informed consent secara tertulis serta kedudukan dan kekuatan hukum informed consent dalam KUHPerdata. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat beberapa konsep yang mungkin dapat digunakan sebagai acuan untuk memperjelas maksud dari Kode Etik Psikologi Indonesia tersebut, seperti klien di bawah umur, klien sedang berada di bawah pengampuan, klien mengalami gangguan berpikir atau gangguan mental, dan klien sebagai korban bully, korban pemerkosaan, korban pelecehan, dan situasi konflik lainnya.Informed consent sebagai perjanjian atau kesepakatan antara psikolog dan kliennya apabila ditinjau berdasarkan KUHPerdata, maka informed consent wajib untuk memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga informed consent dapat menjadi bukti perjanjian yang sah.
PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN SETELAH LELANG HAK TANGGUNGAN PADA BALAI MANDIRI PRASARANA BALI Sucipto Sun; Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In providing credit to the community, both individuals and business entities, banks need to request collateral as a guarantee of credit repayment by the debtor. In accordance with Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land (UUHT), the process of providing collateral is carried out by installing Mortgage Rights. The existence of Mortgage Rights authorizes the bank as a creditor to sell the object of Mortgage collateral through an auction to pay off the debtor's debt if the debtor is in default. The research method used is empirical juridical using data sourced from the Private Auction Office in Denpasar City.
Co-Authors A.A. Putu Wiwik Sugiantari I Komang Agus Wira Putra I Made Wena I Wayan Gde Wiryawan I Wayan Wiasta Ida Bagus Gede Subawa Lis Julianti Made Hendra Wijaya Maheswara Perbawa Sukawati Ni Kadek Sintia Dewi Ni Made Ayriani Sukma Pramiari PUTU SEKARWANGI SARASWATI Putu Wisnu Nugraha Sucipto Sun