Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana

PRO KONTRA JAMINAN HARI TUA (JHT) DITINJAU PERMENAKER REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 Arifuddin Muda Harahap; Reda Eriska; Syarifah Hannum; Masyhurul Fauzi; Muhammad Hafizsyah; Muhammad Fajri Rizki; Tiara Fitriani; Solehah Dhara Adha Sianipar
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2738

Abstract

Dewasa ini, jaminan hari tua mendapatkan banyak sekali sorotan dari para pekerja yang tidak setuju dengan Jaminan Hari Tua yang diputuskan oleh pemerintah melalui Permenaker No. 2 Tahun 2022. Untuk itu kami bermaksud membahas tentang Jaminan Hari Tua sebab masalahnya adalah bagaimana sebenarnya pengaturan Jaminan Hari Tua menurut Permenaker No. 2 Tahun 2022 lalu berikutnya bagaimana realisasi Permenaker No. 2 Tahun 2022 ini ditinjau dari hajat hidup mantan pekerja, sebab di masyarakat nyatanya mantan pekerja baik yang pensiun diusia 56 tahun maupun sebelumnya tidak terelisasi dengan baik. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif sosiologis yakni kami membahas bagaimana pengaturan Jaminan Hari Tua ini menurut Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian direalisasikan pada Permenaker No. 2 Tahun 2022 serta bagaimana kehidupan sosial mantan pekerja. Kesimpulan dari penelitian kami ini adalah ternyata bahwa Permenaker No. 2 Tahun 2022 ini tidak berjalan dengan semestinya, lalu Permenaker No. 2 Tahun 2022 ini masih perlu ditinjau kembali sebab banyak sekali para pekerja yang tidak sepakat dengan aturan yang ada dalam Permenaker No. 22 Tahun 2022
PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA YANG DIRUMAHKAN (WFH) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 Arifuddin Muda Harahap; Fahri Fahrozi; Niki Marjuki; M. Harmansyah Hsb; Selmaria Purba; Indah Maya Sari Ritonga; Elza Armaini; Vita Aliyana WS; Sri Atmadianti; Twina Resia
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2734

Abstract

Analyzing the company's obligation to the laid-off employees is the goal of this study. In this study, concepts, pertinent instances, and a normative approach based on legal theory were used. With data presented as narratives and conclusions drawn based on the analysis's findings, this study used a qualitative writing technique. The study's findings led to changes in a few employment laws, including Law No. 13 of 2003, which replaced it as the primary employment law. This change prevented the term "at home" from being recognized, meaning that moving into someone's home is not the same as being fired.Regarding workers who have been laid off from the termination of employment but who still receive full pay and are subject to reduction, the company must engage in negotiations with the union or workers, which is addressed in a special set on the Employment Minister Manpower Letter Number: SE-05/M/BW/1998. Bipartite and tripartite negotiations can be used to resolve the problem of workplace conflicts with businesses.