Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

3.486

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) International Journal of Education Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan QIJIS (Qudus International Journal Of Islamic Studies) Al-Ahkam Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman Jurnal Pendidikan Islam Indonesian Al-MARSHAD: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan TSAQAFAH JCRS (Journal of Community Research and Service) Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman Jurnal Riset Hukum Keluarga islam Bandung Conference Series : Sharia Economic Law Bandung Conference Series : Islamic Family Law Jurnal Pendidikan Islam Indonesia

Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani

(Scopus ID: 57204893549) Universitas Islam Bandung

Author-ID : 587890

Religion Arts Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Bungo Tanjuang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Miftahur Rahmi; Eva Fauziah; Fahmi Fatwa Rosyadi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. This research is based on the traditional Minangkabau rules that prohibit tribal marriage. There is no law or verse of the Qur'an that prohibits same marriage. While in minangkabau custom, especially Nagari Bungo Tanjuang upholds falsafat "Adat basandi syara' syara ' basandi kitabullah". Therefore the ban on tribal marriage is contrary to the Marriage Act and Islamic Law. From the results of the discussion contained in this thesis, it can be concluded that 1) The practice of prohibition of tribal marriage in Nagari Bungo Tanjuang only refers to customary rules but does not cause the annulment of marriage or invalid marriage. 2) Review of Law No. 1 of 1974 on Marriage against the prohibition of one-tribe marriage is not in accordance with the rules in article 8 of the Marriage Act which only prohibits marriage because of the existence of relationships, marital relationships and relationships. Abstrak. Penelitian ini berdasarkan kepada aturan adat Minangkabau yang melarang perkawinan sesuku. Padahal tidak ditemukan satupun peraturan perundang-undangan maupun ayat al-quran yang melarang perkawinan sesuku. Sedangkan dalam adat Minangkabau khususnya Nagari Bungo Tanjuang menjunjung tinggi falsafat “Adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah”. Oleh karena itu larangan kawin sesuku bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Dari hasil pembahasan yang tertuang dalam skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa 1) Praktik larangan perkawinan sesuku di Nagari Bungo Tanjuang hanya mengacu kepada aturan adat saja namun tidak menyebabkan batalnya perkawinan atau tidak sahnya perkawinan. 2) Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap larangan perkawinan satu suku tidak sesuai dengan aturan pada pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yang hanya melarang menikah karna adanya hubungan nasab, hubungan perkawinan dan hubungan sepersusuan.

Studi Komparatif Nikah Online Menurut Mazhab Syafi’iyah dan Mazhab Hanafiyah Erika nurrohmah Shobaikah; Yandi Maryandi; Fahmi Fatwa Rosyadi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Marriage is a very sacred legal act in which in marriage there is a great agreement with Allah SWT between a man and a woman to build a sakinah, mawaddah, warahmah household, and between the two there is no lineage or mahram relationship. In Islamic law, marriage is declared valid if it is carried out according to religious teachings and the marriage contract complies with sharia. The purpose of the study was to find out how the law of marriage online according to the Shafi'iyah and Hanafi'iyah schools of thought. In this study, the research method used a qualitative approach and data collection was carried out by means of a literature study. The conclusion according to Islamic law is that marriage will be declared valid if the pillars of marriage and the conditions of marriage are met. According to the Syafi'iyah school, the marriage contract must be carried out continuously, which is after the marriage guardian pronounces the consent and the prospective husband pronounces Kabul and must be in one assembly while the Hanafi'iyah school allows for different places or majlis. Abstrak. Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat sakral yang mana dalam pernikahan terdapat perjanjian yang agung terhadap Allah SWT antara laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.dan di antara keduanya tidak memliki nasab atau hubungan mahram. Dalam syartiat islam pernikahan dinyatakan sah apabila dilaksanak menurut ajaran agama dan akad nikahnya memnuhi syara. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana hukum pernikahan secara daring menurut mazhab syafi’iyah dan mazhab hanafi’iyah . dalam penelitian ini metedo penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data di lakukan dengan studi pustaka. Hasil kesimpulan menurut hukum islam bahwa pernikahan akan di nyatakan sah apabila rukun nikah dan syarat nikah nya terpenuhi. Menurut mazhab Syafi’iyah akad nikah harus dilakukan secara kesinambungan yang mana setelah wali nikah mengucapkan ijab dan calon suami mengucapkan Kabul dan harus dalam satu majelis sedangkan mazhab Hanafi’iyah memperbolehkan adanya perbedaan tempat atau majlis.

Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A Sinta Bela Febriana; Encep Abdul Rojak; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v3i2.7789

Abstract. The Mobile Court is a judicial process that is carried out outside a certain Religious Court building, with the aim of providing services for legalizing marriages and other cases. It is intended for people who have problems coming directly to the Religious Court building due to cost, physical to geographical barriers, with a stretch of implementation during simple reinforcement, fast and low cost. The Garut Religious Court is a court that accepts many cases from various corners of the Garut area, so that with a wide area distribution, the Mobile Court program is an alternative legal service that can reach all people who need it even in isolated areas. trials are held outside the court building, however the procedures, procedures and mechanisms for carrying out a mobile court must be carried out as the trial process takes place in the offices of the Religious/State Courts in general. This study aims to see the implementation of the mobile court in Bungbulang District. Researchers use qualitative methods with empirical juridical approaches. The type of research data used is field research. Source of data in this research comes from primary data and secondary data. The data collection method used interviews conducted with the Chief Judge and Junior Registrar of Law at the Garut Religious Court. The results of this study indicate that the implementation of the mobile court at the Garut Religious Court is in accordance with PERMA No. 1 of 2015 and in accordance with the principles of simple, fast and low-cost justice. Abstrak. Sidang Keliling merupakan prosesi persidangan yang dilakukan diluar gedung Pengadilan Agama tertentu, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya. Diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki kendala untuk datang langsung ke gedung Pengadilan Agama karena hambatan biaya, fisik hingga hambatan geografis, dengan penekanan pelaksanaan pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan Agama Garut merupakan pengadilan yang menerima banyak perkara dari berbagai pelosok di wilayah Garut, sehingga dengan sebaran wilayah yang luas menjadikan program Sidang Keliling sebagai alternatif pelayanan hukum yang bisa menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan hingga ke wilayah terisolir. Sekalipun persidangan dilaksanakan diluar gedung pengadilan akan tetapi prosedur, tata cara hingga mekanisme pelaksanaan sidang keliling harus dilaksanakan sebagaimana proses persidangan di kantor Pengadilan Agama/negeri pada umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi pelaksanaan sidang keliling di Kecamatan Bungbulang. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara yang dilakukan bersama Hakim Ketua dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Garut. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi pelaksanaan sidang keliling di pengadilan Agama garut telah sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2015 dan sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Implementasi Walimah Infiṣal terhadap Pencegahan Ikhțilat Daniah; Muhammad Yunus; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.vi.7930

Abstract. In marriage, after the marriage ceremony is carried out, Muslims are encouraged to hold a walimatul 'ursy or what is also knowns as a banquet as a form of gratitude for the blessings that Allah SWT has given, but in holding a walimatul 'ursy also has procedures to comply with Islamic law. In Islam it has been regulated that men's and women's lives are separated, meaning that mixing (ikhțilat) is not allowed and it has been explained in the Al-Qur'ran and hadith regarding the harm that occurs when having khțilat, this must also be applied at the time of walimatul 'ursy, the separation between men and women in walimatul 'ursy is called walimah infiṣal. The purpose of this study was to determine the implementation of walimah infiṣal carried out by the PANATACARA wedding organizer organization in Bandung City as executor using qualitative research methods with a case study approach and also the main source of data obtained from interviews, researchers took four wedding organizers from PANATACARA in Bandung City for research. The results showed that the implementation of walimah infiṣal at the PANATACARA wedding organizer organization in the city of Bandung has three ways, namely by separating the aisle between men and women, separating guests between men and women and also separating food buffets between men and women. Abstrak. Di dalam pernikahan, setelah dilaksanakannya akad nikah, umat Islam dianjurkan untuk mengadakan walimatul ‘ursy atau yang disebut juga sebagai jamuan makan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah SWT berikan, tetapi dalam mengadakan walimatul ‘ursy juga memiliki tata cara agar sesuai dengan syari’at Islam. Dalam Islam telah diatur bahwa kehidupan laki – laki dan perempuan itu terpisah artinya tidak diperbolehkan adanya campur baur (ikhțilat) serta sudah dijelaskan dalam Al- Qu’ran dan hadits mengenai kemudharatan yang terjadi apabila berikhțilat, hal ini juga harus diterapkan pada saat walimatul ‘ursy, pemisahan antara laki – laki dan perempuan di dalam walimatul ‘ursy disebut dengan walimah infiṣal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui impelentasi dari walimah infiṣal yang dilakukan oleh organisasi wedding organizer PANATACARA di Kota Bandung sebagai eksekutor dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan juga sumber data utama yang didapatkan dari wawancara, peneliti mengambil empat wedding organizer dari PANATACARA di Kota Bandung untuk diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan walimah infiṣal pada organisasi wedding organizer PANATACARA di Kota Bandung memiliki tiga cara yaitu dengan pemisahan pelaminan antara laki – laki dan perempuan, pemisahan tamu antara laki – laki dan perempuan dan juga pemisahan buffet makanan antara laki – laki dan perempuan.

Kebijakan Dirjen Dukcapil tentang Pembuatan KK Bagi Pelaku Nikah Sirri Adisa Nurul Hikmah; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani; Muhammad Yunus
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.vi.8035

Abstract. Marriage is a contract that justifies all association, hinders rights and obligations as well as mutual help between men and women who are both non-mahrams, thus forming a role for each as physically and mentally bound and establishing a valid marriage between men and women. Siri marriage is a term that has developed among the community, namely the process of marriage according to Islamic law and provisions, namely with witnesses, guardians, consent and qabul. However, the marriage was not registered at the Office of Religious Affairs (KUA). Unregistered marriages are still causing polemics in society, one of which is on the Youtube channel Metrotvnews that the Director General of Dukcapil allows unregistered marriages to be written on the Family Card (KK). Concerning Requirements and Procedures for Registration of Occupation and Civil Registration. The purpose of this research is to find out what are the factors behind sirri marriage couples directly making KKs instead of performing marriage constituencies. The methodology used in this research is qualitative research using a normative juridical approach. Source of data used in this study using secondary data and secondary data. Then the data collection techniques used in this study were interviews and documentation. The data analysis technique used in this study is an interactive analysis technique. The results of this study are the sirri marriage partner factor directly into making a family card, namely because the sirri marriage partner wants to make a birth certificate for their offspring. Abstrak. Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan semua pergaulan, menghalangi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara kaum pria dan Wanita yang keduanya bukan mahram, sehingga membentuk suatu peranan tiap-tiap sebagai terikatnya lahir dan batin serta terjalin pula pernikahan yang sah antara pria dan Wanita. Nikah siri merupakan istilah yang berkembang dikalangan masyarakat yaitu proses pernikahan menurut hukum dan ketentuan dalam islam, yaitu dengan saksi, wali, ijab dan qabul. Namun pernikahan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah siri sampai sekarang masih menimbulkan polemik ditengah masyarakat, salah satunya terdapat dalam channel youtube Metrotvnews bahwa Dirjen Dukcapil membolehkan pernikahan siri yang ditulis dalam Kartu Keluarga (KK) Hal ini disebabkan karena adanya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa saja faktor yang melatarbelakangi pasangan nikah sirri langsung melakukan pembuatan kk bukan melakukan isbat nikah Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis interaktif. Hasil dari penelitian ini yaitu faktor pasangan nikah sirri langsung ke pembuatan kartu keluarga yaitu karena pasangan nikah sirri ingin melakukan pembuatan akta kelahiran untuk keturunannya.

Akurasi Arah Kiblat pada Bangunan Bertingkat Astuti; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.vi.9380

Abstract. Qibla direction is one of the requirements for the validity of prayers, several buildings in Unisba have different azimuths from the Qibla direction. The problem that occurs is when the prayer room is in a multi-storey building, so it is necessary to do the accuracy of the Qibla direction. If the Qibla direction only faces the west wall, the Qibla direction will automatically be different. Therefore, researchers will conduct research to test the accuracy of the Qibla direction at mosques or prayer rooms in multi-storey buildings. The purpose of this study is to determine the difference between the azimuth direction of the building for multi-storey buildings in Unisba. The method used in this research is qualitative research with an empirical juridical approach, interview and observation data collection techniques, which are analyzed with the result that there are deviations in the direction of the Qibla in multi-storey buildings at Unisba. Abstrak. Menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya salat, beberapa bangunan yang ada di Unisba itu berbeda azimuthnya dengan arah kiblat. Masalah yang terjadi adalah ketika mushola itu berada di dalam bangunan bertingkat sehingga perlu dilakukannya akurasi terhadap arah kiblat. Jika arah kiblat hanya menghadap ke dinding sebelah barat saja, otomatis akan berbeda arah kiblatnya. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian uji akurasi arah kiblat pada masjid atau mushola yang ada pada bangungan bertingkat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui selisih azimuth arah bangunan dengan arah kiblat pada bangunan bertingkat yang ada di Unisba. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data wawancara dan observasi, yang dianalisis dengan hasil bahwasannya terdapat penyimpangan arah kiblat pada bangunan bertingkat di Unisba.

Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Putranto Bifadlillah Bifadlillah; Ilham Mujahid; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.vi.9449

Abstract. Deviations from the rules for registration of marriage will, which is no later than 10 working days before the wedding, will affect the implementation of the Marriage Guidance for the Bride and Groom (Bimwin Catin). Then, the use of Youtube media as an optimization effort from Bimwin Catin. This study examines the adverse factors in the implementation of Bimwin Catin in KUA Sukajadi District. The research method used is qualitative with a normative juridical approach. Data collection by observation methods, interviews and documentation. Data analysis techniques use data reduction, data presentation and data verification. The results showed that: The implementation of Bimwin Catin in KUA Sukajadi District, Bandung City is not completely perfect as evidenced by, First, related to funds that are sometimes lacking. Second, the various methods provided have not been used as a means of the Binwin Catin process like the virtual method. Third, as well as the involvement of participants who have not been fully effective so that it affects its implementation. Abstrak. Penyimpangan pada peraturan pendaftaran kehendak nikah yaitu paling lambat 10 hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan, akan berimbas pada pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin), serta pemanfaatan media Youtube sebagai upaya optimalisasi dari Bimwin Catin. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang memengarugi dalam pelaksanaan Bimwin Catin di KUA Kecamatan Sukajadi. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dengan metode obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan Bimwin Catin di KUA Kecamatan Sukajadi Kota Bandung yang belum sepenuhnya sempurna yang dibuktikan dengan, Pertama, terkait dana yang terkadang kurang. Kedua, berbagai metode yang disediakan belum dijadikan sarana proses Binwin Catin seperti metode virtual. Ketiga, serta keterlibatan peserta yang belum sepenuhnya efektif sehingga memengaruhi pelaksanaannya.

Peranan Observatorium Al-Biruni Unisba dalam Pengembangan Ilmu Falak di Kota Bandung Nurul Fathurrohmah Sofyani Putri; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i1.11739

Abstract. An observatory is a place where celestial objects can be studied with appropriate equipment. The existence of Al-Biruni Observatory can be used as a place to develop students' skills and help them learn Phalac Science. This is important to Muslims as it is related to determining the time of praying, fasting and pilgrimages, and can also be used to measure the direction of the Qibla. In addition, it can be used as a way of admiring the creation of Allah SWT. The purpose of this research is to find out the opportunities and challenges faced by Al-Biruni Observatory UNISBA in the development of Falak Science. Also, to find out the role of Al-Biruni Observatory in the development of Falak Science in Bandung City. This research is a case study field research. Data was collected by observing, interviewing and documenting. The results showed that the Al-Biruni Observatory has many opportunities for activities that can be carried out. However, due to its location in the middle of the city, this observatory is faced with several challenges, such as light pollution and the weather. Although inaugurated only two years ago, this observatory is already being used as a Hilal observatory. It works with the Ministry of Religious Affairs. It's not only used by UNISBA students, but is also visited by those coming from outside. Abstrak. Observatorium adalah sebuah tempat untuk mengkaji benda-benda langit menggunakan perlengakapan yang memadai. Keberadaan Observatorium Al-Biruni dapat dijadikan sebagai tempat pengembangan dan peningkatan kemampuan mahasiswa dan juga membantu mahasiswa dalam mempelajari ilmu falak. Karena mempelajari ilmu falak itu penting bagi umat Muslim, sebab hal ini berkaitan dengan penentuan waktu ibadah, seperti salat, puasa, dan ibadah haji, dan juga dapat digunakan untuk mengukur arah kiblat.. Selain itu, hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengagumi ciptaan Allah SWT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peluang dan tantangan apa saja yang dihadapi oleh Observatorium Al-Biruni UNISBA dalam pengembangan Ilmu Falak, serta untuk mengetahui peran dari Observatorium Al-Biruni dalam Pengembangan Ilmu Falak di Kota Bandung. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang didapatkan adalah dari observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Observatorium Al-Biruni mempunyai banyak peluang kegiatan yang dapat dilakukan. Akan tetapi keberadaannya yang berada di tengah kota membuat observatorium ini menghadapi beberapa tantangan, diantaranya adalah polusi cahaya, dan cuaca. Meskipun peresmiannya baru dilakukan 2 tahun yang lalu, observatorium ini sudah dijadikan sebagai tempat pengamatan hilal dan bekerja sama dengan Kementerian Agama. Tidak hanya dipergunakan oleh mahasiswa UNISBA, tetapi juga menerima kunjungan dari luar.

Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap Fenomena Penundaan Pernikahan Pada Pemuda Indonesia Tahun 2021 Fadil Yusuf Muhamad; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i1.11758

Abstract. The phenomenon of postponing marriage that occurs in Indonesian youth has increased significantly. According to the 2021 Indonesian Youth Statistics, in the past 10 years starting from 2011, there were 51.98 percent of unmarried youth until 2021 it increased to 61.09 percent or around 40.18 million youth. This phenomenon is contrary to the advice to marry in Islam which in principle, delaying marriage or even not marrying at all is something that is not justified. Nonetheless, the law delaying marriage cannot be blamed entirely. For a variety of reasons and certain conditions, marriage can result in different laws. Therefore, this study aims to find out how marriage delays occur in Indonesian youth and how Munakahat Fiqh reviews the factors behind marriage delays in Indonesian youth. This research is qualitative research with a Normative-Empirical approach. The types and sources of data used in this study are primary and secondary data that are analyzed descriptively using interactive analysis methods. After conducting research on the postponement of marriage in Indonesian youth, the factors behind it are wanting to improve the quality of life in educational and economic aspects, as well as cultural shifts and the influence of the government's new policy regarding marriage age in Law No. 16 of 2019. Based on the Munakahat Fiqh review , it was found that the law of changing marriage for someone who postponed marriage was based on educational factors. Haram marrying on economic factors, Mandatory on cultural factors, and haram marrying on marriage delay factors motivated by Law No. 16 of 2019. Abstrak. Fenomena penundaan pernikahan yang terjadi pada pemuda Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut Statistik Pemuda Indonesia tahun 2021, dalam 10 tahun kebelakang yang dimulai dari tahun 2011, terdapat 51,98 persen pemuda yang belum menikah hingga pada tahun 2021 meningkat menjadi 61,09 persen atau sekitar 40,18 juta pemuda. Fenomena tersebut bertolak belakang dengan anjuran menikah dalam Islam yang pada prinsipnya, menunda pernikahan atau bahkan tidak menikah sama sekali adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Meskipun demikian, hukum menunda pernikahan tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Dengan berbagai alasan dan kondisi tertentu, pernikahan dapat menghasilkan hukum yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya penundaan pernikahan pada pemuda Indonesia dan bagaimana tinjauan Fiqih Munakahat terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi penundaan pernikahan pada pemuda Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Normatif-Empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif menggunakan metode analisis interaktif. Setelah dilakukan penelitian tentang penundaan pernikahan pada pemuda Indonesia, faktor yang melatarbelakanginya adalah ingin memperbaiki kualitas hidup dalam aspek pendidikan dan ekonomi, serta adanya pergeseran budaya dan pengaruh kebijakan baru pemerintah mengenai usia pernikahan pada Undang-undang No.16 Tahun 2019. Berdasarkan tinjauan Fiqih Munakahat didapati hukum mubah menikah bagi seseorang yang menunda pernikahan pada faktor pendidikan. Haram menikah pada faktor ekonomi, Wajib pada faktor budaya, dan haram menikah pada faktor penundaan pernikahan yang dilatarbelakangi oleh Undang-undang No.16 Tahun 2019.

Co-Authors Adisa Nurul Hikmah Adwiyah, Rabiatul Agus Firmansyah Ahmad Ainul Yaqin Alfan Sahara Alhamuddin Asep Hakim Zakiran Astuti Daniah Dian Nur Afifah Dikdik Tandika Elma Nuraeni Encep Abdul Rojak Encep Abdul Rojak Erika nurrohmah Shobaikah Eva Fauziah Fadil Yusuf Muhamad Fawzi, Ramdan Gusti Khairina Shofia Hendro Setyanto Hendro Setyanto, Hendro Hudzaifah Muhammad Maricar Ilham Mujahid Intan Manggala Irma Yulita Silviany Laksmiyanti Annake Harijadi Noor Liza Dzulhijjah Maman Surahman Maulan Rif’atul Wafy Miftahur Rahmi Muhammad Yunus Muhammad Yunus Muhammad Yunus Noor, Laksmiyanti Annake Harijadi Nurifah arum Nurul Fathurrohmah Sofyani Putri Putra Bagus Mochammad Putranto Bifadlillah Bifadlillah Rabiatul Adwiyah Ramdan Fawzi Rifki Gapuraning Syahid Sandy Rizki Febriadi Sanusi Sinta Bela Febriana Suci Pebrianti Syahid, Rifki Gapuraning Tanti Gusmawati Tria Septi Wulani Yandi Maryandi

Title Search

Found 9 Documents Search Journal : Bandung Conference Series : Islamic Family Law

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search
Journal : Bandung Conference Series : Islamic Family Law