Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

4.661

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Hukum Adigama Jurnal AKAL: Abdimas dan Kearifan Lokal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Jurnal Hukum Prioris Reformasi Hukum Trisakti Amicus Curiae

Wahyuni Retnowulandari, Wahyuni

Unknown Affiliation

Author-ID : 598649

Religion Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation

Published : 30 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2

ALASAN BERPOLIGAMI DENGAN MENGENYAMPINGKAN SYARAT ALTERNATIF DEMI PERLINDUNGAN ANAK DALAM KANDUNGAN HASIL HUBUNGAN SEBELUM PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1821/PDT.G/2013/ PA.SDA) Akbar Kurniawan; Wahyuni Retnowulandari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Penelitian normatif ini mengangkat masalah poligami dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1821/Pdt.G/2013/Pa.Sda, Hakim mengabulkan izin poligami dengan tidak terpenuhinya sayarat alternatif sehingga menimbulkan masalah apakah syarat alternatif sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bersifat mutlak dan apakah pertimbangan Hakim yang mengabulkan permohonan izin berpoligami yaitu untuk melindungi anak dalam kandungan hasil hubungan sebelum perkawinan sudah sesuai menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada prinsipnya syarat alternatif merupakan syarat mutlak hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pertimbangan Hakim yang mengabulkan permohonan izin berpoligami yaitu untuk melindungi anak dalam kandungan hasil hubungan sebelum perkawinan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kata Kunci : Perkawinan, Poligami.

Perbandingan Penerapan Hukum Waris Terhadap Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata di Indonesia dan Menurut Civil Act (Act No. 471 of February 22, 1958, As Mended Up to Act No. 11728 of April 5, 2013) di Korea Selatan Nisrina Nadhifa Husna; Wahyuni Retnowulandari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Penelitian ini difokuskan pada perbandingan pewarisan terhadap anak luar kawin di Indonesia dan di Korea Selatan, pokok permasalahannya yaitu (1) Bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan harta warisan terhadap anak luar kawin di Indonesia dan Korea Selatan, (2) Bagaimana penerapan pembagian harta warisan terhadap anak luar kawin di Indonesia dan di Korea Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif dan penarikan kesimpulannya secara deduktif. Hasil penelitian Indonesia dengan Korea Selatan, sistem hukumnya adalah sama yaitu Civil Law, pengaturan pembagian waris secara umum adalah sama, yaitu harus adanya pengakuan dari ayahnya. Dasar hukumnya Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Article 855 of the Korean Civil Code. Penerapan bagian harta waris untuk anak luar kawin lebih menguntungkan di Korea Selatan karena bagiannya sama dengan bagian anak sah dan lebih terjamin status anak luar kawin karena karena terdaftarkan di lembaga Family Relations Register.Kata kunci: Perbandingan Hukum Waris, Waris Anak Luar Kawin

Pembagian Harta Warisan Almarhum Soebaroe Hendrodjojo Terhadap Ahli Warisnya Yang Beragama Kristen Jerseca Hillary S; Wahyuni Retnowulandari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Permasalahan yang sering kita temui dalam ilmu faraid adalah mengenai halangan dalam mewaris, salah satu salah satu halangan dalam mewaris adalah adanya perbedaan agama antara pewaris dengan ahli warisnya. Mengenai permasalahan tersebut masih banyak hakim yang memberikan putusan yang tidak sesuai dengan peraturan mengenai hukum kewarisan Islam, salah satunya terjadi pada Putusan Pengadilan Agama No. 1035/Pdt.G/2013/PA.Badg dan Pengadilan Tinggi Agama No. 94/Pdt.G/2014/PTA.Bdg. Hasil penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian normaitf menunjukan bahwa Ahli waris yang tidak beragama Islam tidak bisa mendapatkan harta waris dari pewaris yang beragama Islam sebagai ahli waris. Hal ini sesuai dalam Al-Qur’an pada surat An-Nisa ayat 141, Hadist Rasulullah SAW dan pasal 171 huruf c KHI dan ahli waris yang tidak beragama Islam juga tidak dapat mendapatkan harta waris melalui wasiat wajibah, namun ahli waris yang non-Islam tersebut dapat mendapatkan harta pewaris yang beragama Islam melalui wasiat dengan bagian maksimal sebesar 1/3 bersama-sama sesuai dalam Al-Qur’an pada surat An-Nisa ayat 11-14 dan Hadist Rasulullah SAW. Kata Kunci : Hukum Waris Islam, Pembagian Waris.

Implementasi Kesejahteraan Anak Dan Hak Pada Anak Di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Annisa Nurlaili Fitri; Wahyuni Retnowulandari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Bantar Gebang sebagai tempat pembuangan sampah pada hakekatnya tidak layak untuk pemukiman, namun faktanya di bantar gebang terdapat 1200 kepala keluarga yang tinggal bersama anak-anaknya oleh karena itu pokok masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat dalam upaya mensejahterakan anak di wilayah sekitar Tempat Pembuangan Sampah Terakhir Bantar Gebang? 2) Apakah kesejahteraan anak di wilayah sekitar Tempat Pembuangan Sampah Terakhir Bantar Gebang sudah memenuhi hak dan kesejahteraan anak berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan terdiri dari tipe penelitian yaitu yuridis normatif yang didukung dengan data empiris. Sifat penelitian yaitu penelitian deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Cara pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan secara kualitatif. Penarikan kesimpulan yang digunakan dengan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian 1) Upaya pemerintah kota bekasi dan masyarakat sekitar belum sempurna dalam mensejahterakan anak yang tinggal di lingkungan sampah bantar gebang. 2) Kesejahteraan anak pada anak di lingkungan sampah bantar gebang belum terpenuhi dari segi lingkunganhidup fisik & sosial, pendidikan informal dan kesehatan.

HIBAH HANYA KEPADA SALAH SATU ANAK MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR: 0214/PDT.G/2017/PA.PBR, PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU NOMOR: 0027/PDT.G/ 2017/PTA.PBR, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 558 K/AG/2017.) Tasya Vidi Putri; Wahyuni Retnowulandari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Penelitian normatif ini mengangkat masalah Hibah yang dalam praktek cukup banyak menimbulkan masalah, sebagaimana dalam tulisan ini Hibah hanya diberikan kepada salah satu anak sehingga menimbulkan masalah yang bagaimana sesungguhnya pengaturan Hibah di Indonesia, apakah dapat hanya diberikan pada salah satu anak saja dan putusan pengadilan terkait pembatalan hibah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam di Indonesia. Hasil penelitian ini terdapat dalam Pasal 210 dan 211 KHI , Hibah pada dasarnya hanya boleh 1/3 dari harta si pemberi Hibah, Hibah yang diberikan dari orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dengan deminkian Hibah tidak dapat diberikan pada satu Ahli Waris saja. Sehingga Putusan Pengadilan yang akan membatalkan Hibah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam dan rasa keadilan bagi Ahli Waris.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ALASAN SALAH SANGKA JATI DIRI OLEH PEJABAT KUA MENURUT HUKUM PERKAWINAN YANG BERLAKU BAGI ORANG MUSLIM DI INDONESIA (STUDI KASUS NOMOR 678/PDT.G/2015/PA.MDN) Ghea Olivia Feydita; Wahyuni Retnowulandari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Pembatalan Perkawinan dapat diajukan dengan berbagai macam alasan yang tercantum dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketentuan peraturan tersebut juga mengatur tentang alasan-alasan apa saja yang dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Dalam ketentuan peraturan tersebut juga mengatur siapa saja para pihak yang berwenang dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau istri,tapi faktanya ada pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang Adapun pokok permasalahan (1) Dapatkah suatu perkawinan dilakukan pembatalan karena alasan salah sangka jati diri oleh pejabat KUA? Dan (2) Apakah putusan Nomor 678/Pdt.G/2015/PA.Mdn tentang pembatalan perkawinan sudah sesuai menurut Hukum perkawinan yang berlaku bagi orang muslim di Indonesia?. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara yuridisnormatif yang bersifat deskriptif serta menggunakan data primer dan sekunder. Analisis ini dilakukan secara kualitatif, pengambilan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil Penelitian 1) Alasan maupun upaya permohonan dalam pembatalan perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. 2) Putusan Nomor 678/Pdt.G/2015/PA.Mdn sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

BAGIAN WARIS RAAD BAGI ISTRI KE DUA MENURUT HUKUM WARIS ISLAM YANG BERLAKU DI INDONESIA (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KETAPANG NO. 0088/PDT.G/ 2016/PA.KTP) Sandra Nabillah N. Bayasut; Wahyuni Retnowulandari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Istri (janda) mempunyai hak untuk memperoleh bagian harta waris dalam permasalahan raad sesuai dengan apa yang diatur didalam pasal 193 KHI namun faktanya dapat terjadi istri tidak mendapatkan bagian raad tersebut.. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah 1) Bagaimanakah pengaturan bagian raad untuk Istri menurut Hukum Waris Islam di Indonesia dan 2) Apakah Putusan Pengadilan Agama Ketapang No. 0088/Pdt.G/2016/PA.Ktp dalam menyelesaikan pembagian harta waris untuk ahliwaris Almarhum Nazaruddin bin Muhammad sudah sesuai dengan Hukum Waris Islam di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analisis. Didalam Pasal 193 Kompilasi Hukum Indonesia tidak dijelaskan secara rinci siapa saja ahliwaris yang berhak mendapatkan raad sehingga dimungkinkannya Istri (janda) mendapatkan bagian raadnya, karena merupakan ahliwaris yang sah dari pewaris. Oleh karenanya raad yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Ketapang tidak sesuai dengan Pasal 193 KHI tetapi menggunakan pendapat dari Jumhur Fuqaha yang tidak memungkinkan istri (janda) mendapatkan bagian raadnya.

KESEJAHTERAAN ANAK DI DESA SUMBERJAYA PASCA BENCANA TSUNAMI Sazha Erlin Cahya; Wahyuni Retnowulandari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Bencana tsunami merupakan fenomena alam yang mempunyai banyak dampak terhadap masyarakat dan harus mendapat perhatian khusus agar para korban dapat kembali hidup seperti semula bahkan lebih sejahtera terutama untuk korban anak-anak. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk menganalisa kesejahteraan anak korban tsunami didesa Sumberjaya 1) Bagaimana pengaturan kesejahteraan dan perlindungan anak korban tsunami di Indonesia? 2) Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan dari tsunami khususnya ditempat penampungan Sumberjaya untuk terpenuhi kesejahteraan dan hak anak? Metode yang digunakan adalah normatif didukung data empiris. Hasil Penelitianya adalah 1) Pengaturan Kesejahteraan, Hak Dan Perlindungan Anak Korban Tsunami didesa Sumberjaya sudah terpenuhi bila dilihat dari konsep indikator anak sejahtera walaupun masih ada kekurangan berdasarkan Undang-Undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 2) Upaya yang Dilakukan Oleh Pemerintah untuk kesejahteraan,dan perlindungan tsunami di desa Sumberjaya.

PEMBAGIAN WARIS SECARA MUNASAKHAH YANG TERDAPAT AHLI WARIS NON MUSLIM MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1820/PDT.G/2016/PA MLG.) Dicky Arsenda Wibowo; Wahyuni Retnowulandari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Proses pewarisan beraneka macam masalahnya terlebih bila harta tidak segera dibagi, hal ini terjadi pada kasus Putusan 1820/Pdt G/2016/PA Mlg yang meninggalkan ahli waris munasakhah non muslim. Pokok masalahnya adalah bagaimana pengaturan ahli waris beragama non Islam dalam hal waris Islam di Indonesia, bagaimana waris secara munasakhah menurut hukum waris Islam di Indonesia, dan apakah isi Putusan 1820/Pdt G/2016/PA Mlg mengenai pembagian waris secara munasakhah dari pewaris muslim kepada ahli waris non muslim sudah sesuai atau belum menurut hukum waris Islam di Indonesia. Hasil pembahasan adalah Pengaturan ahli waris beragama non Islam dalam waris Islam menurut aturan waris Islam di Indonesia dilarang, tetapi ada aturan yang memperbolehkan ahli waris non Islam untuk mendapatkan warisan. Pembagian waris secara munasakhah belum diatur secara jelas dalam hukum waris Islam di Indonesia. Putusan 1820/Pdt.G/2016/PA Mlg. tentang pembagian waris tidak sesuai dengan hukum waris Islam di Indonesia karena menyalahi ketentuan waris Islam tentang kewarisan beda agama.

BAGIAN AHLI WARIS MAWANI DALAM MEMPEROLEH WASIAT WAJIBAH MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABANJAHE NOMOR 2/PDT.G/ 2011/PA-KBJ) Karina Fairuza Gustiani; Wahyuni Retnowulandari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Penelitian normatif mengenai wasiat wajibah kepada ahli waris Mawani ini diangkat dari Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 2/Pdt.G/2011/PAKbj dengan pokok permasalahan apakah menurut hukum waris Islam di Indonesia ahli waris mawani berhak mewaris melalui wasiat wajibah? dan apakah putusan hakim (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj) yang membagi waris pada ahli waris mawani sama banyak dengan ahli waris Muslim sudah sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam di Indonesia? Hasil penelitian ini adalah: menurut Al-Quran Surat An-Nisa ayat 141, Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim, serta KHI Pasal 171 huruf C dan Pasal 209 yang sudah mengatur secara jelas waris terhadap ahli waris mawani yaitu tidak diperbolehkan sehingga tidak perlu Ijtihad lagi dengan memberi wasiat wajibah. Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj tidak sesuai dengan ketentuan waris Islam dimana ahli waris mawani tidak dapat memperoleh waris dan bagian wasiat wajibah maksimal hanya 1/3 harta warisan dan ahli waris mawani tidak mendapat bagian sama rata dengan ahli waris muslim lainnya.

Co-Authors Adinda Febrini Shalshalillah Rianto Agnes Odelia Akbar Kurniawan Annisa Nurlaili Fitri Atikah Dannah Lestari Dicky Arsenda Wibowo Emir Dhia Isad Farra Mutiara Nabila Ghea Olivia Feydita Intan Diana Fauziyah Jerseca Hillary S Karina Fairuza Gustiani Mega Ningrum Nabila, Farra Mutiara Nisrina Nadhifa Husna Rianto, Adinda Febrini Shalshalillah Rizky Maesarah Ibrahim Sandra Nabillah N. Bayasut Sazha Erlin Cahya Tasya Vidi Putri Tetty Hariyati

Title Search

Found 19 Documents Search Journal : Reformasi Hukum Trisakti

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search
Journal : Reformasi Hukum Trisakti