Articles
<![CDATA[Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa ]]>
<![CDATA[Januaristi Bule Logo]]>;
<![CDATA[Saryono Yohanes]]>;
<![CDATA[Hernimus Ratu Udju]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i1.765
<![CDATA[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 mengatur persyaratan perubahan status kelurahan menjadi desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan dilakukan dengan teknik pengumpulan dengan dua cara yaitu: Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis kemudian disajikan atau dipaparkan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dalam perubahan status Kelurahan menjadi Desa di Kelurahan Ledeke Kabupaten Sabu Raijua dilakukan dengan sosialisasi peraturan terhadap masyarakat, mengumpulkan prakasa masyarakat, dan melakukan analisis syarat sebagai langkah awal, agar dapat memenuhi persyaratan dan kriteria mengubah status menjadi desa. (2) Ada beberapa faktor penghambat perubahan status kelurahan menjadi desa seperti, kurangnya pegawai kelurahan sehingga pelaksanaan tugas-tugas administratif dan teknis yang diperlukan dalam perubahan status kelurahan menjadi desa menjadi terhambat, ketidaklengkapan dokumen yuridis yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut memenuhi kriteria sebagai desa, seperti dokumen kependudukan, peta administrasi, dan sebagainya. dan faktor lainnya adalah dengan adanya moratorium pemberian dan pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan, dan Desa, sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, sehingga perubahan status Kelurahan menjadi Desa di Kelurahan Ledeke belum sepenuhnya berjalan.]]>
<![CDATA[Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dan Implikasi Rekomendasinya dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara ]]>
<![CDATA[Junan Hastuty Christin Nalle]]>;
<![CDATA[Saryono Yohanes]]>;
<![CDATA[Hernimus Ratu Udju]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i1.768
<![CDATA[Secara objektif Ombudsman di Indonesia membutuhkan landasan yuridis yang memadai, hal itu menjadi penting karena akan memperkuat dasar operasional keberadaan Ombudsman di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif (lybrary research), penelitian ini mengkaji bahan hukum, buku-buku, serta peraturan perundangundangan yang berkaitan erat dengan masalah hukum yang diangkat penulis. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah Ombudsman merupakan lembaga secondary atau extra auxiliary, yaitu lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dalam hal ini Undang-undang Dasar 1945. (2) Implikasi rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia adalah tidak dapat memberikan suatu sanksi secara mutlak (execution) kepada penyelenggara negara yang telah mendapatkan rekomendasinya, tetapi hanya sebatas memberikan saran agar penyelenggara negara yang mendapatkan rekomendasi tersebut untuk memperbaiki kinerjanya.]]>
<![CDATA[Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tenun Ikat Terhadap Kewajiban Membayar Pajak ]]>
<![CDATA[Fesly Terfena Leoh]]>;
<![CDATA[Yosef Mario Monteiro]]>;
<![CDATA[Hernimus Ratu Udju]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i02.781
<![CDATA[Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan bagian dari kategori pajak yang memiliki potensi yang sangat menjanjikan dalam pendapatan Daerah Rote Ndao. Namun dengan bertambah banyaknya Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tenun Ikat, terdapat berbagai fenomena yang muncul, antara lain pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan dan membayar pajak. Penelitian ini menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh dengan tetap memperhatikan teori, asas dan kaidah hukum maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber pada data primer, sekunder, maupun tersier dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Peningkatan Kesadaran Hukum Pajak pemilik usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Rote Ndao masih minim karena masih adanya ketidaksadaran terhadap kewajiban mereka sebagai wajib pajak. (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat peningkatan kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tenun Ikat, yaitu karena belum adanya Peraturan Daerahtentang wajib pajak, kurangnya penghasilan yang didapatkan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, kurangnya Pengetahuan dan pemahaman yang minim dari wajib pajak.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka ]]>
<![CDATA[Raymond Leonard Muloko]]>;
<![CDATA[Rafael R. Tupen]]>;
<![CDATA[Hernimus Ratu Udju]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i02.800
<![CDATA[Efektivitas pengelolaan retribusi tempat khusus parkir tidak terlepas dari peranan pemerintah daerah sebagai penyusun kebijakan. Hal ini dikarenakan kontribusi penerimaan retribusi tempat khusus parkir cukup penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Sikka setiap tahunnya. Mengingat pentingnya pemungutan retribusi untuk meningkatkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka di perlukan kajian untuk sistem pemungutan retribusi tempat khusus parkir di Kabupaten Sikka. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang mana datanya diperoleh secara langsung di lokasi penelitian. Lokasi penelitian tersebut adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi tempat khusus parkir di Kabupaten Sikka adalah: Tata cara pemungutan retribusi parkir, Pelaksanaan program kerja di bidang perparkiran dan Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan Retribusi Parkir. (2) Faktor penghambat pemungutan retribusi tempat khusus parkir meliputi: Petugas Pemungutan yaitu, Kualitas dan Jumlah Kesadarannya serta Kesadaran hukum masyarakat dan Sarana Prasarana.]]>
<![CDATA[Pelimpahan Urusan Pemerintahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Serta Tugas Pembantuan Kepada Camat Malaka Barat ]]>
<![CDATA[Arnoldus R. M. Klau]]>;
<![CDATA[Rafael R. Tupen]]>;
<![CDATA[Hernimus Ratu Udju]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i02.802
<![CDATA[Pokok masalah penelitian ini adalah legalitas pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan serta Tugas Pembantuan oleh Camat Malaka Barat tanpa pelimpahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelimpahan Urusan Pemerintahan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan, serta Tugas Pembantuan dari Bupati Malaka kepada Camat Malaka Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Dan untuk mengetahui dampak pelimpahan urusan pemerintahan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta tugas pembantuan yang belum didistribusikan tetapi telah dilaksanakan. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, dengan pendekatan sosiologis (socio-legal research) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya dampak pelimpahan wewenang terhadap legalitas pelaksanaan urusan pemerintahan, masuk kategori kuat dan signifikan, karena ditentukan oleh keinginan politik bupati untuk mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada camat dan kemauan politik bupati untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat. Adanya dampak yang demikian menunjukkan bahwa di antara pelimpahan wewenang dan legalitas pelaksanaan urusan pemerintahan di kecamatan terbentuk suatu hubungan hukum yang bermakna apabila pelimpahan wewenang secara de jure tidak dilaksanakan maka pelaksanaan urusan tersebut dapat dijustifikasi cacat hukum dan dapat dikategorikan sebagai tindakan melampaui kewenangan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dikategorikan mal-administrasi.]]>
<![CDATA[Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 ]]>
<![CDATA[Jeckson Hapu Mbay]]>;
<![CDATA[Saryono Yohanes]]>;
<![CDATA[Hernimus Ratu Udju]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i02.804
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal yaitu, (1) Untuk mengetahui dan mengananalisis penerapan prinsip demokrasi dijalankan pada pemilihan Kepala Desa di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur pada Tahun 2021. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat dalam penerapan prinsip demokrasi dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur pada Tahun 2021. Metode penelitian ini yang digunakan merupakan metode empiris dimana hukum empiris yaitu mengkaji sejauh mana Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 Di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur dengan melihat bagaimana Prinsip Demokrasi itu diterapkan dalam kehidupan masyarakat baik melalui hasil wawancara maupun dari hasil observasi. Hasil penelitianmenunjukan bahwa (1) Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, akan tetapi masih ada beberapa calon yang masih tidak jujur, adil, serta adanya strata sosial didalam masyarakat membuat kebebasan masyarakatnya dalam memberikan suara tidak sepenuhnya terjadi. (2) Terdapat berbagai hambatan sehingga penerapan prinsipdemokrasi belum sepenuhnya diterapkan baik itu dari sumber daya manusia yang masih belum memahami sepenuhnya aturan tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa karena rendahnya pendidikan dari bebrapa anggota panitia serta kurangnya sarana prasarana karena adanya pandemi covid-19 dan faktor budaya berupa adat istiadat yang telah menjadi pegangan masyarakatnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.]]>
<![CDATA[Problematika Hukum Pemakaman Jenazah di Pekarangan Tempat Tinggal Ditinjau dari Perda Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah ]]>
<![CDATA[Trywels Jido A. Johgandhy Penu Weo]]>;
<![CDATA[Yosef Mario Monteiro]]>;
<![CDATA[Hernimus Ratu Udju]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i02.805
<![CDATA[Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah, mewajibkan masyarakat memakamkan jenasah pada tempat pemakaman yang telah ditentukan. Namun pada tataran implementasi masih menimbulkan problematika hukum tersendiri karena terdapat kecenderungan masyarakat memilih pekarangan tempat tinggal sebagai salah satu tempat pemakaman alternatif karena adanya beragam persepsi dari masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi masyarakat memilih pekarangan tempat tinggal sebagai salah satu tempat pemakaman alternatif adalah: (1) faktor budaya, (2) faktor biaya pemakaman yang mahal di TPU, (3) faktor jarak yang cukup jauh ke TPU dan (4) faktor Peraturan Daerah.]]>
<![CDATA[Fungsi Pemerintah Kelurahan Waso Dan Kelurahan Bangka Leda Dalam Mendukungpertumbuhan Ekonomi Di Masa Pandemic ]]>
<![CDATA[Albertus Tapuk Parus]]>;
<![CDATA[Saryono Yohanes]]>;
<![CDATA[Hernimus Ratu Udju]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1071
<![CDATA[Penelitian ini berjudul: Fungsi Pemerintahan Kelurahan Waso Dan Bangka Leda Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dimasa Pandemik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah fungsi pemerintahan kelurahan dalam pembangunan daerah /kota pada era Covid-19 di Kelurahan Waso dan Bangka Leda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai?,2) Apa saja upaya dari pemerintah kelurahan Waso dan Kelurahan Bangka Leda dalam melaksanakan pembangunan di era pandemi COVID-19?. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan 1) Fungsi pemerintahan kelurahan dalam pembangunan daerah /kota pada era Covid-19 di Kelurahan Waso dan Bangka Leda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, 2) Upaya dari pemerintah kelurahan Waso dan Kelurahan Bangka Leda dalam melaksanakan pembangunan di era pandemi COVID-19. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio legal. Teknik pengumpulan data : wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Teknik analis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dan Pembahasan : Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Kelurahan dalam Pembangunan Daerah pada era Covid-19 di Kelurahan Waso dan Bangka Leda lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dari pemberdayaan masyarakat sedangkan pembangunan fisik selama masa pandemik untuk sementara dihentikan. Upaya dari Pemerintah Kelurahan Waso dan Bangka Leda dalam melaksanakan pembangunan Daerah di era Pandemic Virus Covid-19. Pada umumnya berfokus pada peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar khususnya dalam bidang kesehatan dan juga pengembangan ekonomi produktif.]]>
<![CDATA[Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengeketa Pemilihan Umum di Indonesia ]]>
<![CDATA[Julius Ricky Rivaldo Ata Banafanu]]>;
<![CDATA[Saryono Yohanes]]>;
<![CDATA[Hernimus Ratu Udju]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1095
<![CDATA[Pemilu merupakan pesta demokrasi yang digelar dalam periode tertentu Dalam penyelenggaraan agenda pemilu tersebut seringkali muncul persoalan dari pihak-pihak yang tidak puas atas keputusan yang disampaikan oleh penyelenggara pemilu atau sering disebut dengan sengketa pemilu (proses dan hasil). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia serta dampak kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia terhadap demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (library research) yang didukung oleh fakta empirik yang penulis dapatkan di lapangan, dengan menggunakan metode penelitian ini penulis mengkaji data-data,buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan isu yang penulis angkat. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan yaitu Pengaturan kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia Mahkamah Konstitusi telah banyak memutus perkara tersebut, baik dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif maupun Presiden. Pemilu merupakan cara yang ditentukan oleh konstitusi dan Undang-undang untuk memilih pejabat Negara, oleh karena itu hal penting yang fudamental dalam keberlangsungan pemerintahan seperti ini adalah sangat tepat apabila terjadi perselisihan hasil Pemilu diberikan kepada badan peradilan yang dibentuk khusus untuk mengawal Konstitusi. Dampak Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Terhadap demokrasi di Indonesia, didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus sehingga setiap kebijakan negara yang dibuat atas nama rakyat haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan filosofi hukum yang mendasarinya hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum.]]>
<![CDATA[Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan dalam Pembangunan Desa Studi Desa Golo Munde Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur ]]>
<![CDATA[Siprianus Dor]]>;
<![CDATA[Hernimus Ratu Udju]]>;
<![CDATA[Cyrilius W.T. Lamataro]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1097
<![CDATA[Telah dilakukan studi dengan judul “Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa Studi Desa Golo Munde Kecamatan Elar Kabupeten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan Sosiologis Hukum (Socio Legal). Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa terdapat pandangan mengenai fungsi pengawasan BPD dalam Pembangunan Desa bawasanya fungsi pengawasan BPD terhadap pertanggungjawaban pembangunan desa harus lebih ditekankan pada kepatuhan kepala desa atas ketentuaan peraturan perundangan yang berlaku.kepala desa tidak boleh mengambil tindakan hanya berdasarkan kebijakan aatau kebaikan tanpa memperhatikan ketentuaan peratuaran perundangan-undngan yang berlaku. Bagi masyarakat banyak kasus kepala desa atau aparatur desa lainya di tempaat lain terjebak kasus korupsi bukan karena makan uang Desa tetapi disebakan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuaan peraturan yang berlaku.Dalam menjalankan fungsi pengawasan juga disebabkan oleh ketidakmampuan anggota BPD dalam memahami peranya sebagai anggta badan permusyawaratan desa.]]>
