Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

DISKRESI YANG DILAKUKAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM HUKUM MILITER INDONESIA Pramono, Budi
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 3 No 1 (2020): Februari 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v3i1.3014

Abstract

The implementation of law enforcement in the Indonesian military environment according to the writer's observation is still chaotic and there is sectoral ego. Discretion is very important in law enforcement in the military legal system, law enforcement officials are required to act wisely, wisely and responsibly. This research is a study of normative law using statutory and conceptual approaches. Every policy issued by public officials must pay attention to the signs that do not conflict with law and human rights, do not conflict with statutory regulations, must apply the general principles of good governance; and does not conflict with public order and decency. The use of discretion has a positive impact on law enforcement, although in certain circumstances the public interest must violate the law. In conducting discretion a clear and accurate consideration is needed, so that it can be accounted for legally, morally and to the community seeking justice, so that military soldiers before becoming law enforcers must go through education/courses first.Pelaksanaan penegakan hukum di lingkungan militer Indonesia menurut pengamatan penulis masih terjadi carut marut dan adanya ego sektoral. Diskresi sangat penting dalam penegakan hukum dalam sistem hukum militer, aparat penegak hukum dituntut untuk bertindak arif, bijaksana dan bertanggung jawab. Penelitian inimerupakan peneltian hukum normatif dengan menggunakan pendekata perundang-undangan dan konseptual. Sertiap kebijaksaan yang dikeluarkan oleh pejabat publik harus memperhatikan rambu-rambu tidak bertentangan dengan hukum dan HAM,  tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, wajib menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik; serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Penggunaan diskresi berdampak positif terhadap penegakan hukum, meskipun dalam keadaan  tertentu untuk kepentingan umum harus melanggar hukum. Dalam melakukan diskresi diperlukan  pertimbangan yang jelas dan akurat, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum,  moral dan kepada masyarakat pencari keadilan, sehingga prajurit militer sebelum menjadi penegak hukum harus melalui pendidikan/kursus terlebih dahulu.
RANCANG BANGUN ROBOT PEMINDAH BARANG BERBASIS MIKROKONTROLER Budi Pramono; Irene ongkowijoyo
JURNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Vol 11 No 2 (2020): September
Publisher : UNIVERSITAS STEKOM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jtikp.v11i2.218

Abstract

This study generally aims to design an information system that can handle problems in putting and sorting goods into warehouses at CV. Sekar Intan KIC Gatsu, Semarang. In terms of using the Information System, CV. Sekar Inran KIC Gatsu, Semarang. In the transfer and sort of goods in the warehouse still using a manual. system when the implementation, warehouse employees must take and place the goods to the warehouse that has been determined each - each type of item, so employees must calculate the number of items when the goods take place.
Indonesian National Social Security Management Law Problematics with the Enabling of Law Number 40 of 2004 Concerning a National Social Security System Nurrochmah Ihayani I; Nurul Istiqomah S H; Sitti Nursanti; Budi Pramono
Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Vol. 15 No. 4 (2021): Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology
Publisher : Institute of Medico-legal Publications Pvt Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37506/ijfmt.v15i4.17064

Abstract

This study discusses legal problems that occur in the management of Indonesia’s national social securitywith the enactment of Law number 40 of 2004. This research is a normative legal research with a conceptualand statutory approach. This study uses the theory of Laurence M. Friedman as a knife of analysis that theproblem of managing national social security includes institutional structures, substance, the Healthcareand Social Security Agency and The National Social Security regulation and legal culture. It is hoped thatthe management of national social security will accelerate the transfer of management of the Savings Fundand Civil Servant Insurance Company and the Social Insurance of the Armed Forces of the Republic ofIndonesia Company, so that they do not have to wait up to 25 years.
Implementasi Pengembangan Persenjataan Angkatan Laut Indonesia Prakoso, Lukman Yudho; Yulivan, Ivan; Purwantoro, Susilo Adi; Prihantoro, Kasih; Suhirwan, Suhirwan; Uksan, Arifuddin; Albubaroq, Hikmat Zakky; Sutanto, Rudy; Pramono, Budi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.107 KB)

Abstract

Lingkungan strategis global, regional dan nasional berdampak kepada ancaman faktual dan potensial yang terjadi harus diantisipasi dengan system pertahanan dan keamanan terbaik dengan melibatkan seluruh sumberdaya nasional. Salah satu yang menjadi perhatian adalah bagaimana persenjataan Angkatan laut dapat digunakan untuk mendukung fungsi dan tugas pokok dalam pertahanan negara sebagai komponen utama kekuatan maritim. Dinamika persenjataan Angkatan laut dalam pembahasan tulisan ini harus dapat memperhatikan kondisi karakteristik laut Indonesia dan juga kebutuhan dalam menindak ancaman faktual dan potensial,satu hal yang menjadi kekhususan dalam penggunaan kekuatan angkatan laut adalah fungsi diplomasi, hal ini mempengaruhi penggunaan persenjataan Angkatan laut mana kala harus keluar wilayah kedaulatan untuk mengemban fungsi diplomasi internasional, keterkaitan dengan dukungan anggaran juga menjadi penting mengingat outcome dari dukungan persenjataan ini bukan hanya kepada keberhasilan tugas pokok dan fungsi angkatan laut tetapi juga kemanfaatan terhadap ekonomi nasional bisa didapatkan dengan tata kelola yang baik. Sebagai kesimpulan dari tulisan ini adalah, kebutuhan alutsista Angkatan laut harus memperhatikan karakteristik laut Indonesia, ancaman yang dihadapi, fungsi khusus Angkatan laut dan juga dipengaruhi oleh dukungan anggaran.
KEBIJAKAN PUBLIK DESA WISATA SOLUSI EKONOMI DI MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK MENDUKUNG EKONOMI PERTAHANAN Rianto Rianto; Kasih Prihantoro; Suhirwan Suhirwan; Anton Iman Santosa; Budi Pramono; Guntur Eko Saputro; Lukman Yudho Prakoso
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 5: Oktober 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v2i5.921

Abstract

Pandemi Covid-19 telah berdampak kepada lingkungan strategi global, regional dan nasional. bidang ekonomi merupakan bidang yang sangat terdampak secara menyeluruh. Kondisi saat ini harus segera dicarikan solusi yang efektif dan efisien agar tidak menjadi ancaman yang lebih serius lagi terhadap pertahanan Negara. metode yang digunakanpada tulisan ini adalah deskriptif kualitatif fenomenologi dengan menggunakan teori implementasi kebijakan pertahanan Lukman Yudho Prakoso yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan pertahanan dapat berjalan dengan baik jika memperhatikan faktor Integrative, Interactive, Transparency, Controling dan Accountability (IITCA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terintegrasinya penanganan ekonomi antara pemerintah pusat dan daerah, komunikasi yang interaktif masih menjadi kendala utama, dengan tertangkapnya Menteri Sosial menunjukkan masih adanya masalah besar terkait faktor transparency, controlling dan accountability. Desa wisata menjadi salah satu program yang digagas pemerintah di tengah masa pandemic Covid-19, yang diharapkan dapat menimbulkan geliat ekonomi khususnya dipedasaan, agar program ini optimal dipandang perlu juga untuk membekali program bela negara terhadap setiap pihak yang terlibat, agar tidak rentan disusupi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kesimpulan dari tulisan ini adalah sesuai dengan teori Kasih Prihantoro, agar program desa wisata berkarakter bela negara sebagai pondasi ekonomi pertahanan dapat berjalan denga baik maka harus dibangun netwok yang efektif dan efisien juga harus ada pihak yang bertindak sebagai driver force.
KONFLIK SOSIAL ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA (Study Strategi dan Kampanye Militer di Kota Balik Papan) Andi Azis Nizar; Budi Pramono; Ridwan Gunawan
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 5: Oktober 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v2i5.938

Abstract

Keruntuhan negara-negara terjadi manakala mereka tidak memiliki system pertahanan negara yang kuat. Ancaman yang dating tidak mengenal waktu, bisa dating kapan saja dan dimana saja. Demi bertahannya sebuah negara dari berbagai bentuk ancaman untuk itu diperlukan penyiapan strategi pertahanan negara sejak dini sangat diperlukan untuk menhadapi kemungkinan terburuk dan pemerintah haru menggelar perang semesta. Pelibatan seluruh sumber daya nasional diperlukan termasuk sumber daya manusia, konflik sosial menjadi permasalahan serius dalam pembinaan kekuatan pertahanan sehingga harus dicarikan solusinya. Tulisan ini menggunakan metode diskriptif kualitatif fenomenologi dan teori implementasi kebijakan pertahanan Lukman Yudho Prakoso untu menganalisis permasalahan yang terjadi saat ini. hasil penelitian menunjukkan bahwa masih perlu dilaksanakan penanganan yang baik dalam penanganan konflik sosial yang secara terintegrasi, dapat berkomunikasi secara interaktif antara entitas, pelaksanaan kegiatan yang transparan, terkontrol dan akuntabel. sehingga dalam kesimpulan dapat dirumuskan bahwa diperlukan penanaman nilai nilai bela Negara dalam penanganan konflik sosial, sehingga diharapkan muncul kesadaran di tengah masyarakat untuk tanggungjawab dalam bela Negara. Kesimpulan lainnya adalah diperlukan suatu strategi membangun jaringan kerja yang terbaik dan keterlibatan satu entitas yang berfungsi sebagai Driver Force untuk penanganan konflik sosial dalam mendukung strategi kampanye militer.
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PERTAHANAN DI ERA KEMAJUAN TEKNOLOGI MILITER Susilo Adi Purwantoro; Hikmat Zakky Almubaroq; Rudy Sutanto; Chris Hermawan; Dovian Isjarvin; Nanang Heri Soebakgijo; Adam Mardamsyah; Lukman Yudho Prakoso; Budi Pramono; Ivan Yulivan; Kasih Prihantoro
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 12: Mei 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v2i12.1568

Abstract

The Man behind the gun, pertahanan negara merupakan bidang yang sangat penting untuk diwujudkan menjadi kuat, namun banyak kendala untuk mencapai tujuan pertahanan yang diinginkan, dari berbagai kendala yang menjadi prioritas adalah dengan menuiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Di tengah arus globalisasi yang demikian besar dan sebagai negara demokrasi, peranan sipil dan militer sama pentingnya dalam mewujudkan SDM yang dapat menghasilkan teknologi pertahanan yang memiliki efek deterrence. Perubahan teknologi pertahanan berkaitan pula dengan revolusi dalam urusan-urusan kemiliteran (Revolution in Military Affairs/RMA) yang terus bergerak maju dan mempengaruhi pula interaksi hubungan internasional. Dengan memperhatikan dinamika politik internasional, RMA dan SDM yang ada saat ini, kerangka konseptual yang digunakan dalam tulisan ini tidak terlepas dari aspek tersebut dengan tetap berpegang teguh pada sejarah dan ideologi negara Pancasila. Hal ini dimaksudkan guna mewujudkan SDM handal tanpa lepas jati dirinya untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. Dalam menghadapi perubahan, peranan pendidikan diperlukan sebagai lembaga yang terus mengikuti perubahan secara aktual dan faktual. Selain itu, penelitian dan pengembangan juga dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan SDM yang handal. Demikian pula dalam hal pertahanan, Indonesia telah memiliki Universitas Pertahanan Indonesia yang berkaitan dengan topik-topik pertahanan. Kerja sama dengan lembaga pendidikan lain secara otomatis akan dilakukan melalui masing-masing individu yang telah, sedang dan akan melakukan penelitian terkait dengan pertahanan. Peranan Universitas Pertahanan Indonesia ini akan semakin penting di masa mendatang dengan membangun kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan sebagainya yang berada di lingkungan sipil maupun militer
PELAKSANAAN PRINSIP YURISDIKSI UNIVERSAL MENGENAI PEMBERANTASAN KEJAHATAN PEROMPAKAN LAUT DI WILAYAH INDONESIA Budi Pramono; Ayu Larasati
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 2 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i1.2022.343-351

Abstract

Hukum internasional memiliki ketentuan mengenai pelanggaran hak cipta, namun dalam hal pelanggaran hak cipta/perampokan bersenjata, menjadi tanggung jawab masing-masing negara untuk mengaturnya. Dikenal dengan prinsip yurisdiksi universal untuk memberantas pembajakan ini, pembajakan ini dikukuhkan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut  (UNCLOS 1982) pada tahun 1982 dan diratifikasi oleh Undang-Undang No. 17 tahun 1985 oleh Indonesia. Namun, pembajakan dan pembajakan adalah masalah terbuka. Semua laut  lepas adalah bagian dari  zona ekonomi eksklusif, perairan teritorial, perairan pedalaman nasional, atau laut yang bukan milik perairan kepulauan nusantara. Arti dari definisi ini adalah bahwa tidak ada negara yang mengklaim bahwa laut lepas terbuka untuk negara mana pun dan bahwa wilayah tersebut berada di bawah yurisdiksinya. Suatu negara juga dapat menegakkan atau menerapkan hukumnya di luar wilayahnya. Hal ini biasanya berlaku untuk kejahatan internasional ketika kejahatan tersebut  diakui sebagai kejahatan internasional dan setiap negara memiliki kewajiban untuk memberantas kejahatan tersebut. Bagaimanapun, Negara memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan dan mengambil keputusan hukum untuk menjamin keamanan dan ketertiban Negara terhadap tindakan ilegal oleh orang asing.
Rifka Annisa's "Anti-Sexual Violence" Campaign and the Yogyakarta Women's Network on International Women's Day 2017 Budi Pramono; Ayu Larassati
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.5242

Abstract

IWD or International Women's Day is a day that is celebrated worldwide every 8 March. Coordinated under internationalwomenday.com, IWD is an annual campaign carried out by various women's organizations around the world. International Women's Day carries the motto "think globally, act locally". #BeBoldForChange is the theme of the 2017 International Women's Day organization. The collective action of IWD is carried out at the local level such as Yogyakarta. In Yogyakarta, collective action was carried out by a joint Yogyakarta women's organization (Yogyakarta Women's Network) by presenting various traditional performances at the zero kilometer point. They performed a dance which was inspired by the Jampi Gugat dance, which means obstacles to a better life. This dance will describe the obstacles that women face towards a better life, such as fighting sexual violence to fighting for equality in the work environment. The massive women's campaign movement in commemorating IWD proves that there are universal values that are spread and carried out in the IWD campaign until it is commemorated by all networks of women's organizations in the world. This paper will explain how the value of this campaign has influenced the local women's social movement in Yogyakarta.
LESSON LEARN STRATEGI PERTAHANAN LAUT DI PERTEMPURAN SCAPA FLOW Budi Pramono; Lukman Yudho Prakoso; Cahyo Wibowo; Deni Yulyadi; Reghina Rizqy; Anis Nur Laily; Aziz Haerulloh; Yosua Sabar Panjaitan; Hafidz Kuncoro; asep Adang Supriyadi
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 2 No. 1: September 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i1.3589

Abstract

Perang Rusia dan Ukraina belum usai, situasi di Laut China Selatan terus memanas. Indonesia dengan wilayah laut yang terbuka memerlukan strategi pertahanan laut terbaik, untuk menjamin perhanan dan keamanan pada seluruh wilayahnya. Membangun sistempertahanandan kemanan terbaik dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan mempelajari sejarah pertempuran di laut yang pernah terjadi. Artikel ini bertujuan untuk mendapatkan kemanfaatan untuk membangun strategi pertahanan laut dari peristiwa pertempuran Scapa Flow. Metode yang digunakan adalah kualitatif studi Pustaka dengan teori strategi Clausewitz. Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa, pertahanan terkuat sekalipun dapat ditembus jika dilakukan secara monoton. Sistem pertahanan tidak dapat dibangun hanya dengan memperkuat ke dalam saja tetapi juga harus memperhatikan faktor eksternal, lingkungan dimana sebuah pangkalan laut berhadapan langsung dengan laut terbuka yang tidak mungkin sepenuhnya dapat dipastikan pengamananya terutama dalam menghadapi ancaman kapal selam. Kesimpulannya bahwa pertahanan terbaik adalah dengan melakukan kewaspadaan ke segala arah, ke dalam sekaligus keluar di dalam sebuah pangkalan militer terutama pangkalan laut yang memiliki lingkungan terbuka ke laut terbuka