Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

CAN ZONING REGULATION SIMPLIFY BUSINESS LICENSING IN INDONESIA? Ni Nyoman Juwita Arsawati; Luh Putu Yeyen Karista Putri; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari; Lourenco de Deus Mau Lulo
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 25, No. 3, December 2023: Law and Justice in Various Context in Indonesia
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v25i3.31104

Abstract

Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation Law (JCL), has  little attention,  specifically on the impact of zoning to business licensing in Indonesia. This study applies a normative legal method with a comparative approach to assess zoning in Indonesia and East-Timor. Despite differences in the extent of areas, both countries have undertaken spatial planning integration. Zoning is part of spatial planning made by local governments to determine land allotment. Prior to the JCL, spatial planning was not integrated. The results show that zoning integration provides transparency which can simplify business licensing. However, locating zoning at the local level creates disparity. Public participation is vital to ensure that zoning accommodates development needs without neglecting environmental and safety considerations. Local governments must implement zoning properly by encouraging compliance, improving violation detection, and imposing administrative/ criminal sanctions.
Pengaruh Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja Di Disnaker Provinsi Bali Nova Krisna; Ni Nyoman Juwita Arsawati
ARembeN : Jurnal Pengabdian Multidisiplin Vol. 1 No. 1 (2023): ARemBeN : Jurnal Pengabdian Multidisiplin
Publisher : CV. Ro Bema

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan Disnaker dan ESDM merupakan tujuan utama yang ingin diwujudkan oleh setiap karyawannya. Penilaian kinerja/ prestasi dapat diukur dengan peningkatan suatu produktivitas yang telah dicapai. Dalam upaya menjaga keberlanjutan produktivitas dalam jangka panjang ini diperlukan beberapa hal yang harus diperhatikan: 1. Meningkatkan hasil yang dicapai dan berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai. 2. Semangat kerja ini merupakan usaha untuk lebih baik dari hari kemarin. 3. Melakukan pengembangan diri, pengembangan diri dapat dilakukan dengan melihat tantangan dan harapan dengan apa yang akan dihadapi kedepannya. Pengukuran produktivitas pada pekerja juga memiliki beberapa manfaat yaitu sebagai evaluasi. Dengan adanya evaluasi, perusahaan dapat melakukan perbaikan secara efektif seperti perbaikan dan pembaharuan cara kerja, serta memberikan informasi bagi perusahaan terkait perkembangan produktivitas dari waktu ke waktu. Adapun beberapa strategi pemasaran yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja: Product (Produk), Price (Harga), Promotion (Promosi), Place (Distribusi). Produktivitas sebagai konsep terintegrasi dimana, produktivitas merupakan konsep universal yang mencerminkan adanya hubungan erat antara output dan input dalam suatu proses yang dibutuhkan dalam mencapai suatu keselarasan. Pentingnya menerapkan strategi pemasaran didalam peningkatan produktivitas tenaga kerja di Disnaker ESDM bagian pelatihan dan produktivitas karena kurangnya keharmonisan setiap individu yang ada dalam berbagi tugas pokok dan fungsi pekerjaan kepada rekan kerja
URGENSI PERAN ORANG TUA DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR Tania Novelin; Ni Nyoman Juwita Arsawati
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 2 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i2.1041

Abstract

Pengadilan Anak merupakan pengadilan khusus untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Mengenai peradilan anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam persidangan, anak wajib didampingi oleh orang tuanya atau orang yang dipercayainya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan orang tua dalam persidangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan bagaimana pengaruh ketidakhadiran orang tua bagi putusan Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di Pengadilan Negeri Denpasar dengan melakukan wawancara terhadap Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah peranan orang tua dalam persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat penting guna memberikan informasi mengenai kondisi anak sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan dengan melihat kondisi anak berdasarkan penjelasan dari orang tuanya dan ketidakhadiran orang tua dalam sidang anak di Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan interpretasi Hakim perihal berpengaruh atau tidaknya terhadap putusan hakim. Hakim yang menyatakan bahwa ketidakhadiran orang tua berpengaruh bagi putusan hakim karena hakim tidak dapat mendengar secara langsung mengenai kondisi anak, sedangkan Hakim yang menyatakan bahwa ketidakhadiran orang tua tidak berpengaruh signifikan bagi putusan hakim karena sudah ada Penelitian Kemasyarakatan yang akan memberikan informasi mengenai kondisi anak. Kata kunci: Peran Orang Tua, Tindak Pidana, Anak
Legal Education Regarding the Dangers of Narcotics Abuse Among Adolescents in Senganan Village Ni Nyoman Juwita Arsawati; Komang Febriana
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) Vol 6 No 1 (2023): Indonesian Journal of Legal Community Engagement
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v6i1.66353

Abstract

Drugs are a new style of colonialism in this millennial era, because the target is productive young generations. Drug abuse is the biggest threat to the nation's young generation. The importance of counseling and guidance related to the impact of drug abuse among the community, especially teenagers, in order to protect the younger generation, we need to increase it. This counseling is intended as knowledge for teenagers about the types of drugs and the dangers of drugs for themselves. The effect of counseling on the dangers of drug abuse in adolescents is very large because it can prevent teenagers from being influenced into promiscuity so that they can create the next generation of superior nations.
Legal Protection for Nightclubs Female Workers in Bali Ni Nyoman Juwita Arsawati; Gde Made Swardhana; Diah Ratna Sari Hariyanto; Dewi Bunga
Sriwijaya Law Review Volume 8 Issue 2, July 2024
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol8.Iss2.3176.pp286-302

Abstract

This study aims to identify, analyse, and find the risks and legal protections for female workers at nightclubs in Badung, Bali, Indonesia. Through empirical legal research, based on the study's results, it can be found that there are many risks faced by female workers who work at nightclubs. The risks faced by female workers at nightclubs in Badung, Bali, can include health risks (physical and mental/psychological), safety risks, risks of victimisation (becoming victims of criminal acts), getting a negative prejudice from the community, being ostracised, and the risk of falling into prostitution and drug abuse. Legal protection for female workers in nightclubs has yet to be implemented optimally. Many rights and protections are owned by women who work in nightclubs, but nightclubs cannot reach them. There are still many violations of the law against female workers. Management does not provide rights for night workers in accordance with the provisions of the Manpower Act because these workers are not included in the Labor Union. The legal consequences for women workers at night entertainment sites need better legal protection, especially in the context of the labour force. Stigmatising women employees at night recreation sites as prostitution workers also weakens protection for them.Women workers do not fight for their rights because they do not have much understanding of their rights.