Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
4.031
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Arena Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jambura Law Review Jurnal Yuridis Dialogia Iuridica UNISKA LAW REVIEW Journal of Comprehensive Science (JCS) Reformasi Hukum Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Jufryanto Puluhulawa
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Journal of Comprehensive Science (JCS)

 1 
Perlindungan Hukum Data Pribadi Pada Aplikasi Peduli Lindungi Ahmad Agusanto Neu; Rusdianto U. Puluhulawa; Jufryanto Puluhulawa
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/jcs.v2i1.185

Abstract

Pedulilindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran Coronavirus Disease (covid-19). Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita covid-19 dapat dilakukan. Pengguna aplikasi ini juga akan mendapatkan notifikasi jika berada di keramaian atau berada di zona merah, yaitu area atau kelurahan yang sudah terdata bahwa ada orang yang terinfeksi covid-19 positif atau ada Pasien Dalam Pengawas. Disebutkan dalam ketentuan aplikasi pedulilindungi, bahwa segala hal terkait pengaksesan dan penggunaan pedulilindungi dilakukan atas tanggung jawab pengguna dan/atau pelanggan, sehingga semua risiko untuk penggunaan pedulilindungi ditanggung oleh pengguna dan/atau pelanggan. menanggapi pembatasan tanggung jawab tersebut, yaitu tidak bertanggung jawab atas setiao kerugian yang diakibatkan karena adanya pelanggaran atau akses tidak sah terhadap PeduliLindungi, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal ataupun fitur yang terdapat dalam PeduliLindungi yang dilakukan oleh pengguna dengan cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Analisis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Glaidy Angelina Nayoan; Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa; Jufryanto Puluhulawa
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 4 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tugas dan kewenangan pegawai negeri sipil (PPNS) dalam menangani tindak pidana bea cukai dan untuk menganalisis bentuk koordinasi yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai dan Penyidik Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas-tugas dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan meliputi usaha preventif, yaitu usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan dengan meniadakan sebab terjadinya. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pejabat PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan. Tindak pidana di bidang Kepabeanan adalah tindak pidana fiskal. PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan dan bentuk koordinasi yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai dan penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan adalah pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan penyampaian hasil penyidikan dari PPNS ke penyidik Polri baik secara lisan maupun tertulis. Sementara pelaksanaan pengawasan penyidikan dapat dilakukan dalam bentuk bantuan penyidikan yang berupa bantuan taktis berupa personil maupun peralatan penyidikan, bantuan teknis penyidikan, bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah, dan bantuan upaya paksa
Dampak Dari Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Elektronik Dalam Prespektif Hukum Lingkungan Anggraini Y. Djafar; Fenty Puluhulawa; Jufryanto Puluhulawa
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 4 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini membahas tentang Apa saja dampak dari pencemaran lingkungan akibat sampah elektronik dalam prespektif hukum lingkungan dan membahas tentang pengaturan hukum pidana lingkungan terhadap pencemaran dan pengelolaan sampah elektronik (E-Waste) Di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah Bahan Berbaha Dan Beracun mengatur tentang bagaimana melakukan pengelolaan limbah elektronik. Namun sampai dengan saat ini setiap tahun Indonesia mengalami peningkatan terkait dengan sampah elektronik hal ini di sebabkan oleh perkembangan industri teknologi elektronik yang sangat cepat mengeluarkan dan menawarkan alat elektronik yang terbaru dan lebih canggih, hal tersebut menjadi salah satu pendorong meningkatnya jumlah sampah elektronik tiap tahunnya. Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif yang menggunakan metode pengumupulan data dengan cara studi literatur mengenai judul penelitian tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pengelolaan sampah elektronik Di Indonesia masih jauh dari kata sempurna selain itu juga untuk pengaturan sampah elelktronik sendiri belum diatur secara spesifik dalam satu peraturan
Analisis Upaya Penanganan Anak Berhadapan Hukum Dalam Konsep Restorative Justice Andika Wardhana Machmud; Dian Ekawaty Ismail; Jufryanto Puluhulawa; Mohamad Rusdiyanto U. Puluhulawa
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penanganan bagi anak yang bermasalah dengan hukum sudah diatur dalam hukum positif. Sifat dasar anak sebagai pribadi labil, masa depannya sebagai aset bangsa, dan kedudukannya di masyarakat yang membutuhkan perlindungan menjadi dasar alternatif menghindarkan anak dari pidana formal, penjara, dan stigma anak sebagai narapidana. Proses penyelesaian yang dilakukan penegak hukum harusnya diselesaikan dengan cara efektif melalui diversi pendekatan restorative justice. Tujuan dari penelitian ini memberikan pandangan terhadap efektifnya Sistem Peradilan Anak yang berorientasi pada Restorative Justice yang berangkat dari permasalahan bagaimana upaya penanganan anak berhadapan hukum dalam restorative jurtice. penelitian ini menggunakan penedekatan konseptual dan perundang-undangan. Adapun hasil yang didapatkan yakni, Restorative justice melalui diversi yang diyakini dapat menjaga hak-hak yang harus didapatkannya sekaligus dapat menghukumnya ketika berbuat kesalahan. Pemerintah meyakini anak adalah masa depan bangsa yang harus dijaga. ketika anak tersebut menjadi korban, maka proses keadilan yang dilalui anak di pengadilan hanya akan menambah beban fisik dan psikisnya. Sistem restorative justice melalui diversi melibatkan banyak pihak didalamnya, hal ini untuk mencapai keadilan hasil diversi berupa keputusan akhir dari musyawarah yang dilakukan beberapa pihak termasuk pihak masyarakat, korban, keluarga korban, hingga pelaku. Pengadaan seluruh aspek yang terlibat didalamnya guna menyelesaikan perkara tanpa melalui proses pengadilan
Dampak Dari Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Elektronik Dalam Prespektif Hukum Lingkungan Anggraini Y. Djafar; Fenty Puluhulawa; Jufryanto Puluhulawa; Amanda Adelina Harun
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini membahas tentang Apa saja dampak dari pencemaran lingkungan akibat sampah elektronik dalam prespektif hukum lingkungan dan membahas tentang pengaturan hukum pidana lingkungan terhadap pencemaran dan pengelolaan sampah elektronik (E-Waste) Di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah Bahan Berbaha Dan Beracun mengatur tentang bagaimana melakukan pengelolaan limbah elektronik. Namun sampai dengan saat ini setiap tahun Indonesia mengalami peningkatan terkait dengan sampah elektronik hal ini di sebabkan oleh perkembangan industri teknologi elektronik yang sangat cepat mengeluarkan dan menawarkan alat elektronik yang terbaru dan lebih canggih, hal tersebut menjadi salah satu pendorong meningkatnya jumlah sampah elektronik tiap tahunnya. Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif yang menggunakan metode pengumupulan data dengan cara studi literatur mengenai judul penelitian tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pengelolaan sampah elektronik Di Indonesia masih jauh dari kata sempurna selain itu juga untuk pengaturan sampah elelktronik sendiri belum diatur secara spesifik dalam satu peraturan.
Co-Authors Ahmad Agusanto Neu Amanda Adelina Harun Andika Wardhana Machmud Anggraini Y. Djafar Anis H. Bajrektarevic Annisa Refi Daenunu Apripari, Apripari Cindai Goni Dewi Nuramanah Matte Dian Ekawaty Ismail Dian Ekawaty Ismail Djamaludin Habi Fatmawaty Thalib Fence M Wantu Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Firda Salam Fitriana Nur Biya Glaidy Angelina Nayoan Ilham Saputra Machmud Irlan Puluhulawa Laras Cipta Ilahi Lisnawati W. Badu Lisnawaty W. Badu Mawarni Karim Mellisa Towadi Moh. Gufran Katili Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa Moh. Rusdyanto U. Puluhulawa Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Rusdiyanto Puluhulawa Mohamad Rusdiyanto U. Puluhulawa Ni Wayan Erlianti Nirma Abdullatif Nirwan Junus Novia Rahmawati A. Paruki Nur Musa, Moh. Fahrurrozie Hidayatullah Rafliansyah Manti Ria Beu Rusdianto U. Puluhulawa Sri Rizkhika Umar Alamri Vifi Swarianata Wiranda Putri Madamba