Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Fara Makhsonah
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan

 1 
ANALISIS EMPIRIS PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KECAMATAN CANDIMULYO KABUPATEN MAGELANG Oksya Salma Asyifa; Fara Makhsonah; Lulu Lutfiyah; Teten Tendiyanto
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i10.2476

Abstract

Pemilu di Indonesia adalah bagian penting dari sistem demokrasi, yang memastikan hak-hak warga negara didistribusikan dan diselenggarakan sesuai dengan jadwal konstitusional. Pemerintah mendukung penyelenggara pemilu, dan alat peraga kampanye (APK) sangat penting bagi para kandidat untuk mengkampanyekan diri mereka. Namun, pada tahapan kampanye pemilihan umum 2024 di Candimulyo, terjadi pelanggaran pemasangan APK yang mengabaikan peraturan. Penelitian ini berfokus bagaimana proses penertiban pelanggaran pemasangan APK yang dilakukan peserta pemilu di Kecamatan Candimulyo yang sudah terlapor di Bawaslu Kabupaten Magelang dan bagaimana Proses Penegakan Hukum tindakan Bawaslu terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum yang terjadi di Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai pengaturan dan penegakan hukum pemasangan APK dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, dengan laporan observasi dan bahan pustaka sebagai sumber data dan menggunakan metode berpikir kritis yang bersifat preskriptif. Hasil pembahasannya berupa peserta pemilu memiliki hak untuk memasang APK sebagai bentuk dari kampanyenya. Namun terdapat beberapa peserta pemilu di Kabupaten Magelang yang melanggar peraturan terkait dan dapat diselesaikan pada saat itu juga. Proses penertiban pelanggaran APK oleh Bawaslu Kabupaten Magelang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada yaitu dengan pemindahan dan atau penurunan APK tersebut.
PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEMBERIAN UPAH DI BAWAH UMK (Pemberian Upah Terhadap Karyawan Mie Gacoan Magelang) Intan Amalia Putri; Fara Makhsonah; Dwi Mei Laila Nurul Baiti; Zidna Faizahtur Rohmah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i9.3765

Abstract

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara memiliki kewajiban bertanggung jawab atas hidup warga negara nya dengan selalu membela hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh warga negara. Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerinatah Daerah Kabupaten/Kota telah mengeluarkan peraturan mengenai jumlah besaran pemberian upah yang harus diberikan oleh suatu perusahaan terhadap karyawannya. Namun, pada kenyataanya masih terdapat perusahan yang dalam memberikan upah terhadap karyawan tidak sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan jenis metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pihak mie Gacoan belum mampu memberikan hak upah standar sesuai UMK yang telah ditetapkan pemerintah, jaminan kesehatan, dan beberapa fasilitas yang berhak di dapat pekerja. Dalam hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, pengusaha telah melanggar Pasal 185 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.
Co-Authors Ahmad Nasir Annisa Nur Hikmah Dwi Mei Laila Nurul Baiti Fuad Hilmy Intan Amalia Putri Kharisma Setyowati Lintang Kusuma Lulu Lutfiyah Muhammad Galih Ferdiansyah Naqiya Alivia Choirunnisa Oksya Salma Asyifa Panji Setiawan Yudistira Putri Ratnasari Dewi Ramiyanto Teten Tendiyanto Zidna Faizahtur Rohmah