Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.457
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Jurnal Selat Jurnal Wawasan Yuridika Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum The Juris Unes Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi PALAR (Pakuan Law review) Legalitas: Jurnal Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Madaniya Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pengabdian Kompetitif Rechtsvinding
Oktapani, Silm
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
PROBLEMATIKA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT PENDIDIK DI INDONESIA Silm Oktapani
JISPO : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2019): JISPO Vol 9 No 1 2019
Publisher : Centre for Asian Social Science Research (CASSR), FISIP, UIN Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v9i1.4683

Abstract

This study examines (a) problems for lecturers who do not have an educator certificate, (b) looking for root causes of difficulties lecturers have educator certificates and (c) looking for solutions for lecturers who do not have an educator certificate. This research is a normative study. The data used is secondary data collected through literature. The results of this study concluded that lecturers must always update data on the Higher Education Data Base. On filling in the self description must be relevant to the questions given and do not copy paste. Lecturers are required to conduct research and publish and do not let the lecturer to falsify scientific work. Use a valid certificate/AA certificate. Persuasive assessments should not be carried out by only one person and also do not allow persuasive assessments with perfect scores to be carried out by the entire committee. Lecturers must know how to take steps in each stage of the certification examination.
ANALISIS PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PEKANBARU Ardiansah Ardiansah; Silm Oktapani
JISPO : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 9, No 2 (2019): JISPO Vol 9 No 2 2019
Publisher : Centre for Asian Social Science Research (CASSR), FISIP, UIN Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v9i2.5408

Abstract

Thearrangement of the green open space of the City of Pekanbaru has not been implemented as mandated by the Law on Spatial Planning. Because the rapid development of malls and offices is not comparable to the construction of green open spaces. This research is categorized as sociological legal research, namely research on the effectiveness of law in the community. The results of the study show that the Pekanbaru City Government has not yet fully organized and utilized green open space land. The barriers are structured due to the weak ability to control the land, limited funds, the absence of green open space planning, low private participation, low public awareness, expensive land prices, the ability of the government to only buy land according to the Tax Object Value, and not yet effective implementation of the green open space program. Regulatory efforts include preparing green open space, providing funding, collaborating with the private sector, limiting the construction of buildings and buildings, cooperating with investors, making regulations with strict sanctions on the conversion of green open spaces, synergies between government, the private sector, and community and a strategy for structuring green open space. The Pekanbaru City Government needs to show a strong commitment in structuring green open space.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN KERJA PETUGAS KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU silm oktapani
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 8 No 2 (2019): (July-December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v8i2.10291

Abstract

Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota Provinsi Riau yang tidak lepas dari masalah sampah. Untuk mengantisipasi masalah sampah, petugas kebersihan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan sampah. Petugas kebersihan membersihkan kota terkena sinar matahari dan menghadapi risiko yang tinggi berupa kecelakaan kerja. Meskipun Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 telah mengatur petugas kebersihan harus mendapatkan perlindungan dari penyelenggara pengelolaan sampah, namun banyak petugas kebersihan bekerja tidak memakai alat keselamatan kerja dengan berbagai alasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kendala dan upaya perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja petugas kebersihan Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mencermati efektivitas hukum di dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, kuesioner, wawancara, dan kajian pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dinas terkait belum secara lengkap memberikan alat keselamatan kerja kepada petugas kebersihan, petugas kebersihan seringkali mencari alasan untuk tidak memakai alat keselamatan kerja, dan instansi terkait belum melakukan fungsi pengawasan terhadap petugas kebersihan. Adapun kendala disebabkan instansi terkait memberikan alat keselamatan kerja tidak sesuai dengan kebutuhan kerja, ketidak patuhan petugas kebersihan terhadap peraturan yang berlaku, tidak adanya sanksi terhadap petugas kebersihan yang tidak memakai alat keselamatan kerja, dan instansi terkait belum melakukan fungsi pengawasan terhadap petugas kebersihan. Upaya yang perlu dilakukan instansi terkait menyediakan secara lengkap alat keselamatan kerja, para mandor mengingatkan bawahannya untuk memakai alat keselamatan kerja, instansi terkait mengawasi petugas kebersihan, mensosialisasikan bahaya tidak memakai alat keselamatan kerja, dan memberikan sanksi terhadap petugas kebersihan yang tidak memakai alat keselamatan.
Politik Hukum Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Rakyat Indonesia Berdasarkan UU SJSN Dan UU BPJS Ardiansah Ardiansah; Silm Oktapani
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i1.707

Abstract

Sejak dirancang UU SJSN dan UU BPJS, ada kumpulan yang setuju dan menolak undang-undang tersebut.Meskipun terjadi perbedaan pendapat, namun Dewan Perwakilan Rakyat tetap saja mengesahkan undang-undang tersebut.Dalam implementasinya, ternyata berbagai kritik terarah pada pengelolaan pelayanaan kesehatan Indonesia.Penelitian ini bertujuan menganalisaperaturan berkaitan hak atas kesehatan, karakter produk hukum pasca Orde Baru, dan politik hukum pemenuhan hak atas kesehatan rakyat Indonesia.Jenis penelitian yang digunakan dalam riset ini ialahpenelitian hukum normatif.Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan konseptual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan UU SJSNyang menggabungkan jaminan sosial dengan asuransi sosial telah mengubah kewajiban pemerintah menjadi kewajiban rakyat membayar iuran agar terpenuhi hak atas kesehatannya. Sementara Pembentukan UU BPJS yang menunjuk satu badan penyelenggara milik pemerintah berperan layaknya perusahaan asuransi berpotensi menggeser peran badan penyelenggara milik pemerintah menjadi milik swasta. Kedua undang-undang tersebut terdapat persoalan baik dari segi sistem jaminan sosial nasional maupun pengelolaan pelayanan kesehatan.Oleh karena itu, penyusun undang-undang perlu melaksanakan perubahan atas kedua undang-undang tersebut agar sesuai amanat konstitusi Indonesia.
PROBLEMATIKA HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKANBARU Silm Oktapani; Ardiansah Ardiansah
UNES Law Review Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v3i3.175

Abstract

The existence of garbage is a very serious matter in Pekanbaru City, with the increasing population resulting in an increase in the amount of waste produced every day. It is a concern for the Pekanbaru City Government to be able to overcome the problems that are increasing day by day. Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning waste management is the basis for the implementation of the waste management policy. This study aims to see what are the legal problems for waste management in Pekanbaru City. The sociological law method is a method in this research to see how the law enforcement process is and how the law is enforced in society. The difficulty of changing people's habits in sorting organic and inorganic waste has made the waste management process unable to run optimally, and the lack of waste transport fleets is also one of the problems in waste management. The importance of the optimal role of the Pekanbaru City Government to the waste bank as an organization that helps the Pekanbaru City Government in its efforts to save money.
PEMAHAMAN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA TANJUNG KARANG Ardiansah Ardiansah; Silm Oktapani
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2020): Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (711.091 KB) | DOI: 10.31004/cdj.v1i2.721

Abstract

Telah diberlakukannya Undang-Undang tentang Desa adalah sebagai pedoman terciptanya tatanan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang serta memudahkan tercapainya suatu tujuan di pedesaan. Tentu saja menjadi dasar dalam pengenaan sanksi atau hukuman. Penyelenggaraan pengabdian ini bertujuan untuk dapat melihat sejauhmana masyarakat Desa mengetahui dan memahami Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terkhususnya mengenai hak dan kewajiban masyarakat Desa. Metode pengabdian kepada masyarakat ini dalam bentuk ceramah. Sebelum dan sesudah penyuluhan, peserta diminta mengisi kuisioner pre-test dan post-test. Berdasarkan hasil kegiatan tampak bahwa meningkat pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai masyarakat Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 . Hal ini terlihat dari hasil penilaian kuisioner dan tanggapan para peserta. Peserta telah dapat memahami akan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat Desa serta dapat membedakan antara hak dan kewajiban sebagai masyarakat Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kegiatan seperti ini perlu dilakukan secara rutin agar masyarakat lebih memahami ketentuan dari setiap Undang-Undang.
IMPLEMENTASI PENYEDIAAN WADAH SAMPAH DIRUANG TERBUKA PUBLIK KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH SILM OKTAPANI; ARDIANSAH ARDIANSAH
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v10i1.6539

Abstract

Ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota merupakan area yang wajib disediakan oleh pemerintah kota. Selain menjadi paru-paru kota ruang terbuka hijau juga menjadi tempat berinteraksinya warga masyarakat, ruang terbuka hijau menjadi salah satu alternative tempat rekreasi bagi warga masyarakat. Sehingga menjadi perhatian penting bagi pemerintah kota dalam memfasilitasi ruang terbuka hijau agar menjadi ruang publik yang nyaman bagi masyarakat dan indah bagi penataan kota. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis dengan hasil akhir yang hendak dicapai dengan metode ini adalah apakah implementasi telah dilakukan secara benar berdasarkan norma hukum yang berlaku dan untuk menemukan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengimplementasikan norma hukum yang sudah ditentukan. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, kuisioner, wawancara dan kajian pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan tidak sesuainya jumlah wadah sampah yang disediakan dengan luasnya ruang terbuka hijau serta dalam hal pemeliharaan fasilitas sehingga wadah sampah yang disediakan kebanyakan rusak atau hilang. Alokasi anggaran yang kurang menjadi salah satu kendala dalam penyediaan wadah sampah.
Penyuluhan Larangan Pembakaran Hutan di Kampung Pinang Sebatang Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan Ardiansah Ardiansah; Bagio Kadaryanto; Silm Oktapani
Madaniya Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : Pusat Studi Bahasa dan Publikasi Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.486 KB)

Abstract

Meskipun pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 199 tentang Kehutanan, namun kenyataannya masih terjadi kebakaran hutan di Provinsi Riau sejak Januari hingga Maret 2019 seluas 1.178 hektar. Hal ini disebabkan masyarakat belum memahami aturan dan sanksi yang berlaku. Metode pengabdian kepada masyarakat ini dalam bentuk ceramah. Sebelum dan sesudah penyuluhan, peserta diminta mengisi kuesioner pre-test dan post-test. Berdasarkan hasil kegiatan tampak bahwa meningkat pemahaman masyarakat mengenai larangan membakar hutan. Hal ini terlihat dari hasil penilaian kuesioner dan tanggapan peserta. Peserta telah memahami pengertian hutan larangan membakar hutan, penyebab kebakaran hutan, sanksi pidana dan denda bagi pelaku pembakaran hutan, dan sebagainya. Kegiatan seperti ini perlu dilakukan secara rutin agar masyarakat lebih memahami ketentuan Undang-Undang Kehutanan.
PELAPORAN UMKM DAN POLA KEMITRAAN BAGI PELAKU USAHA Ardiansyah .; Silm Oktapani
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1282.051 KB) | DOI: 10.33751/palar.v8i1.4765

Abstract

Abstrak. Keberadaan Indomaret dan Alfamart telah merambah sampai ke pemukiman Kota Pekanbaru. Banyaknya Indomaret dan Alfamart ini belum sejalan dengan sikap para  pelaku usaha dalam menunaikan kewajiban melakukan pelaporan jumlah UMKM yang bermitra serta pola kemitraannya. Belum terlaksananya kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pelaporan pada setiap semesternya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dimana sebuah penelitian melihat hukum didalam masyarakat. Dengan menggunakan cara pengumpulan data secara observasi, kuisioner, wawancara serta kajian pustaka. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha tidak melakukan pelaporan jumlah UMKM yang bermitra serta pola kemitraannya disebabkan ketidaktahuannya akan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Upaya yang perlu dilakukan ialah instansi terkait mensosialisasikan kembali Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 kepada para pelaku usaha dan menerapkan sanksi bila amanah dari Perda tidak terlaksana. Kata Kunci: Pelaporan, UMKM, Pelaku Usaha Abstrak Abstract. The existence of Indomaret and Alfamart has penetrated into the settlements of Pekanbaru City. The number of Indomaret and Alfamart is not in line with the attitudes of business actors in fulfilling their obligation to report the number of MSMEs that have partnered and their partnership patterns. The obligation of business actors to report each semester is not fulfilled based on the Pekanbaru City Regional Regulation concerning Management of People's Markets, Shopping Centers and Supermarkets. This research uses empirical legal research, where a study looks at the law in society. By using data collection by observation, questionnaires, interviews and literature review. From the results of the research conducted, it can be concluded that business actors do not report the number of MSMEs that have partnered and their partnership patterns due to their ignorance of Pekanbaru City Regional Regulations concerning Management of People's Markets, Shopping Centers and Supermarkets. Efforts that need to be done are related agencies to socialize the Regional Regulation Number 9 of 2014 again to business actors and apply sanctions if the mandate of the Perda is not implemented. Keywords: Reporting, MSMEs, Business Actors
PENYULUHAN KEWAJIBAN MEMILIKI KTP-el DI DESA UJUNG BATU TIMUR KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Ardiansah Ardiansah; Bagio Kadaryanto; Silm Oktapani
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2018): Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.514 KB) | DOI: 10.31849/dinamisia.v2i2.2263

Abstract

Pengabdian Pada Masyarakat yang dilakukan oleh Tim Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning bertempat di ruang pertemuan kantor Desa Ujung Batu Timur dengan judul Peningkatan Pemahaman Masyarakat Mengenai Kewajiban Memiliki KTP-el Di Desa Ujung Batu Timur Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Penyampaian materi dilakukan dengan cara ceramah atau penyuluhan yang diawali dengan pengisian kuisioner pre test dan setelah tanya jawab di akhiri dengan kuisioner post test. Pentingnya kegiatan ini dilakukan agar masyarakat memahami betul tentang pentingnya kepemilikan KTP-el berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Dengan adanya beberapa pertanyaan terlihat bahwa materi yang disampaikan mendapatkan perhatian yang serius dari peserta.
Co-Authors Afrita, Indra Ardiansah Ardiansah Ardiansah Ardiansah Ardiansah, Ardiansah Ardiansyah Ardiansyah . Ari Wirasto Bagio Kadaryanto, Bagio Eka Suyanti Muhammad Rio Andalas Tanjung Robert Libra Zulkarnaen Noerdin