Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

3.457

P-Index

This Author published in this journals

All Journal AL-Daulah Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Jurnal Selat Jurnal Wawasan Yuridika Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum The Juris Unes Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi PALAR (Pakuan Law review) Legalitas: Jurnal Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Madaniya Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pengabdian Kompetitif Rechtsvinding

Oktapani, Silm

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

Author-ID : 953764

Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa di Desa Empat Balai Ardiansah Ardiansah; Silm Oktapani
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Vol 1 No 2 (2021): JAMSI - November 2021
Publisher : CV Firmos

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mencermati sejauhmana tingkat pemahaman masyarakat Desa Empat balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar mengenai Badan Permustawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode pengabdian kepada masyarakat ini dalam bentuk ceramah. Sebelum dan sesudah penyuluhan, peserta diminta mengisi kuisioner pre-test dan post-test. Berdasarkan hasil kegiatan terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai Badan Permustawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini terlihat dari hasil penilaian kuisioner dan tanggapan peserta. Peserta telah memahami dasar hukum pendirian Badan Permustawaratan Desa, serta memahami tujuan, kewajiban dan larangan dari anggota Badan Permustawaratan Desa. Kegiatan seperti ini perlu dilakukan secara rutin agar masyarakat lebih memahami fungsi dari Badan Permustawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Desa.

Implementasi Kewajiban Pelaporan Tenaga Kerja Bagi Pelaku Usaha Toko Swalayan di Kota Pekanbaru Ardiansah Ardiansah; Silm Oktapani
Jurnal Selat Vol. 7 No. 2 (2020): Jurnal Selat
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

The existence of supermarkets that have penetrated into settlements is an attraction for the people of Pekanbaru City. However, the number of supermarkets is apparently not directly proportional to the attitude of businesses in fulfilling the obligation to report the number of workers. This study aims to identify barriers and explain the solution to the implementation of the obligations of business operators to report the number of workers in each semester ordered by the Pekanbaru City Regulation on Management of People's Markets, Shopping Centers and Supermarkets. This type of empirical legal research is used in this study, wherein a study that looks at law in society. By using data collection methods by observation, questionnaire, interview and literature review. From the results of the research conducted it can be concluded that business actors do not report the number of workers due to their ignorance of the Pekanbaru City Regional Regulation on Management of People's Markets, Shopping Centers and Supermarkets. Efforts that need to be done are related institutions need to synchronize perceptions and disseminate local regulations to business actors in order to carry out their labor reporting obligations and send letters to business actors regarding the deadline for submitting reports on the number of workers in each semester.

Kendala dan Upaya Pemerintah Kota Dalam Pengurangan Sampah di Kota Pekanbaru Ardiansah Ardiansah; Silm Oktapani
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v14i2.303

Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota Provinsi Riau. Kota Pekanbaru yang terletak di Pulau Sumatera terus berkembang pesat menuju Kota Metropolitan Madani. Jumlah penduduk kota Pekanbaru sebanyak 1.117.359 jiwa. Sedangkan jumlah timbunan sampahnya sekitar 1000 ton perharinya. Berdasarkan pengamatan bahwasanya di kota Pekanbaru masih banyak terdapat penumpukan sampah di tempat-tempat yang tidak seharusnya, dengan sistem kumpul angkut yang berakhir di Tempat Pembungan Akhir (TPA) belum dapat mengurai masalah sampah di Kota Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, pada Pasal 14 ayat (2) seharusnya permasalahan ini sudah dapat teratasi dengan baik. Penelitian ini terkategori penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencermati proses bekerjanya hukum dalam masyarakat Dalam penelitian akan melihat langsung bagaimana fakta sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat mengenai implementasi kewajiban pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengurangi sampah. Dari berbagai fakta yang telah dicermati akan dianalisis untuk mengatasi masalah pengurangan sampah yang menjadi kewajiban pemerintah kota Pekanbaru. Target yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah terlaksananya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, sehingga akan berdampak pada pengurangan sampah di kota Pekanbaru.

Kepatuhan Hukum Pejalan Kaki terhadap Penggunaan Sarana Penyeberangan di Kota Pekanbaru Ardiansah Ardiansah; Bagio Kadaryanto; Silm Oktapani
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 4, No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakPemerintah Kota Pekanbaru telah menyediakan sarana penyeberangan, akan tetapi banyak pejalan kaki yang tidak menggunakan sarana penyeberangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kendala pejalan kaki tidak menggunakan sarana penyeberangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan dengan metode analisis kualitatif. Simpulan menunjukkan bahwa pejalan kaki tidak menggunakan sarana penyeberangan karena terburu-buru ke tempat tujuan, letak sarana penyeberangan terlalu jauh, sarana penyeberangan sudah rusak, dan rendahnya kesadaran. Upaya yang perlu dilakukan ialah penertiban terhadap pejalan kaki yang tidak memanfaatkan sarana penyeberangan, mensosialisasikan aturan lalu lintas, menguraikan dampak negatif tidak menggunakan fasilitas penyeberangan, inovasi pembangunan sarana penyeberangan, menertibkan iklan di tempat penyeberangan, dan memasang lampu-lampu sarana penyeberangan.Kata Kunci: Kepatuhan Hukum; Kota Pekanbaru; Pejalan kaki. AbstractThe Government of Pekanbaru City has provided the crossing facilities, but many pedestrians do not use crossing facilities. This research aims to analyze the legal disobedience of pedestrians in the use of crossing facilities. This research is descriptive in nature with empirical juridical type through legislation approach with qualitative analysis methods. The conclusion shows that pedestrians do not use crossing facilities because of; they were in a hurry to their destination, the location of crossing facilities is too far, crossing facilities have been damaged, and the lack of interest and awareness of people using the crossing facilities. Eff orts that need to be carried out was controlling people who do not use the crossing facilities, socializing traffi c rules, describing the negative impacts of not using crossing facilities, innovating the construction of crossing facilities, well arrangement of the advertisements at the crossing facilities, and providing crossing facilities with the lights.

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMA BAITUL QUR’AN PEKANBARU TENTANG NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI DALAM MENCEGAH KENAKALAN DAN KRIMINALITAS ANAK Zulkarnaen Noerdin; Robert Libra; Silm Oktapani
Jurnal Pengabdian Kompetitif Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/pengabdian_kompetif.v2i1.1454

Analisis situasi pengabdian kepada masyarakat ini adalah Kebutuhan tentang Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Baitul Qur’an Pekanbaru tentang Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari dalam Mencegah Kenakalan dan Kriminalitas Anak merupakan hal yang sangat urgent. Judul Pengabdian yang diangkat dalam pengabdian ini adalah dalam rangka mendukung Program Pemerintah Melalui Program BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Mengasuh dalam Rangka mencegah kenakalan remaja. Maraknya kenakalan terhadap anak Kementerian Hukum dan HAM RI minta Pembekalan Hukum dilakukan kepada anak sejak dini yaitu pada masa sekolah. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah dilaksanakan 1 (satu) jam, dan dialog serta diskusi selama 2 jam atau sesuai kebutuhan mitra sepanjang masih dalam jangka waktu pelaksanaan program ini. Kegiatan ini sudah dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2023 di SMA Baitul Quran berupa ceramah, dialog dan diskusi memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah dilaksanakan 1 (satu) jam, dan dialog serta diskusi selama 2 jam atau sesuai kebutuhan mitra sepanjang masih dalam jangka waktu pelaksanaan program ini. Partisipasi mitra dalam acara pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyediakan tempat dan waktu pelaksanaan program serta menghadirkan anggota mitra sebagai audien. Luaran yang akan dihasilkan sesuai rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagi mitra tentunya Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Baitul Qur’an Pekanbaru tentang Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari dalam Mencegah Kenakalan dan Kriminalitas Anak.. Bagi pengusul luaran yang akan dicapai adalah berupa artikel ilmiah dan tidak terlepas juga dari Tri Darma Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan Program Universal Health Coverage (UHC) Di Indonesia Eka Suyanti; Indra Afrita; Silm Oktapani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11261

Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia dengan fokus pada pemerataan akses, kualitas pelayanan, dan perlindungan finansial. Menggunakan metode literature review dengan Google Scholar, studi ini menganalisis berbagai artikel terkait untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang pencapaian UHC di Indonesia. Dalam upaya menerapkan UHC, Indonesia telah mengandalkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai penanggung jawab utama program jaminan kesehatan nasional. Meskipun demikian, masih ada berbagai faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan program ini, seperti kendala keuangan, infrastruktur kesehatan yang belum memadai, dan tantangan dalam manajemen program. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan tersebut, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme yang ada dalam mencapai tujuan UHC di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pemerintah, lembaga kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan dan strategi untuk meningkatkan implementasi UHC di Indonesia.

Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Produksi Obat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Ari Wirasto; Indra Afrita; Silm Oktapani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11263

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi produksi obat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta tanggung jawab Industri Farmasi terhadap pasien (konsumen) yang mengalami kerugian akibat produk obat. Tujuan penelitian ini untuk menyediakan argumentasi hukum yang relevan terkait dengan permasalahan yang timbul, seperti insiden keracunan obat yang dialami oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi dokumenter atau studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki tanggung jawab yang meliputi pemberian sanksi seperti pembekuan izin usaha, pencabutan sertifikat CPOB, dan penarikan obat yang beredar untuk dimusnahkan jika tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Pertanggungjawaban Industri Farmasi (IF) atas produk yang merugikan pasien dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (tortious liability), sehingga pasien yang dirugikan akibat penggunaan obat memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata terhadap pihak yang bertanggung jawab (IF). Gugatan perdata ini dapat dilakukan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita (pasal 1365 KUHPerdata), baik secara materiil maupun immateriil sebagaimana doktrin dalam strict liability yaitu beban pembuktian tidak dibebankan pada pihak yang mendalilkan adanya suatu hak (Penggugat/pasien) karena kesalahan tergugat, melainkan pihak Tergugat/Industri Farmasi yang akan dibebani pembuktian bahwa dirinya tidak bersalah.

PELAKSANAAN PEMBONGKARAN BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI IMB DI KECAMATAN TAMPAN Muhammad Rio Andalas Tanjung; Ardiansyah; Silm Oktapani
The Juris Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i2.796

The purpose of this research is to explain the form of implementation, obstacles faced, and efforts to overcome obstacles in demolishing buildings that do not have building permits in Tampan District based on Regional Regulation Number 1 of 2010 concerning Building Permit Levy. The research method used is a sociological research method on legal effectiveness. Through observation techniques, structured interviews, questionnaires and literature review. Data analysis used qualitative analysis, and used deductive methods. There were 5 demolitions of buildings did not have building permits in Tampan District in 2019 and 7 in 2020 in Tampan District. Based on data from warning letters attached in 2019, there were 172 illegal buildings and 139 illegal buildings in 2020 that had not yet been followed up in Tampan District. The obstacle faced is the limited number of members of the relevant department so that they cannot carry out control effectively in Tampan District. There is no agenda for controlling illegal buildings that do not have a permit in Tampan District. Efforts that need to be made are scheduling the control of illegal buildings that do not have a permit in Tampan District, and even strict sanctions need to be implemented against people who commit violations. It is necessary to increase the number of relevant service personnel on duty in the Tampan District area, and provide legal outreach/counseling for the entire community.

Prohibition on Confiscation of State-Owned Immovable Property Against Decisions of the State Administrative Court That Have Already Become Final Silm Oktapani; Robert Libra; Zulkarnaen Noerdin
Rechtsvinding Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

State Administrative Law gives the state the right to resolve administrative disputes at the PTUN. However, this is different when faced with the problem of state property, especially state land, which in Article 50 of Law No. 1 of 2004 concerning State Treasury is actually prohibited regarding confiscation of state property including state-owned land. The formulation of this research are: 1) How is the Implementation of the Prohibition of Confiscation of Immovable State Property Against Inkracht State Administrative Court Decisions; and 2) How are the obstacles to the Implementation of the Prohibition of Confiscation of Immovable State Property Against Inkracht State Administrative Court Decisions. The research method used is Normative law. The results and discussion found that the implementation of the PTUN's decision regarding the confiscation of state property is hindered by the provisions of Article 50 paragraph (1) of Law No. 1 of 2004 concerning State Treasury so that the provisions need to be changed. Then, the obstacle that arises in terms of implementing the decision is the absence of a process that binds state officials or bodies to comply with the PTUN decision in Law No. 5 of 1986 concerning State Administrative Court. This is in fact very contrary to the principle of legal objectives desired by Gustav Radbruch who mentioned 3 (three) legal objectives, namely legal certainty, legal benefits, and legal justice. Therefore, it is necessary to amend the provisions of Law No. 1 Year 2004 on State Treasury and Law No. 5 Year 1986 on Administrative Court to accommodate the decision of the Administrative Court to execute state property.

Co-Authors Afrita, Indra Ardiansah Ardiansah Ardiansah Ardiansah Ardiansah, Ardiansah Ardiansyah Ardiansyah . Ari Wirasto Bagio Kadaryanto, Bagio Eka Suyanti Muhammad Rio Andalas Tanjung Robert Libra Zulkarnaen Noerdin

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search