cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
GOVERNANCE
ISSN : 20882816     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 71 Documents
Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2021)" : 71 Documents clear
Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa Tahun 2016 Mewengkang, Andrea J; Singkoh, Frans; Sampe, Stefanus
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Perencanaan dan Pembangunan “Musrenbang” di Kecamatan Tompaso  merupakan bentuk forum musyawarah untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan/desa. Namun, sebagaimana diketahui, bahwa dari setiap pengembangan usul yang diusulkan oleh masyarakat kepada pemerintah, tidak semua tempat itu bisa diwujudkan, Ada usulan yang harus dipertimbangkan untuk direalisasikan, ada juga usulan yang dijadikan prioritas pada tahun yang akan datang.  Nugroho dan Wrihatmolo, yang menjelaskan bahwa suatu perencanaan yang baik dan efektif memiliki 4 unsur yaitu sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel. Menggunakan metode penelitian kualitatif, Dimana dalam pengumpulan datanya penulis melakukan wawancara dan observasi di lapangan terkait Musrenbang di Kecamatan Tompaso. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses perencanaan, telah dilakukan sesuai dengan SOP Musrenbang Kecamatan yang berlaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Musrenbang Kecamatan Tompaso meliputi masyarakat, kejelasan tujuan, indikator pengembangan program, kompetensi sumber daya manusia, dan anggaran perencanaan.  Kata Kunci : Efektifitas, Perencanaan, Musrenbang
Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kecamatan Pineleng Entjaurau, Jenifer Aprilia; Sumampow, Ismail; Undap, Gustaf
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat Corona Virus Desease 19 atau COVID-19 masih terus mewabah di dunia bahkan di Indonesia sampai di Sulawesi utara kabupaten minahasa sampai di Kecamatan Pineleng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam melaksanakan protocol kesehatan Covid 19 di Kecamatan Pineleng. Virus yang berasal dari Wuhan China ini ditetapkan sebagai bencana non alam. Sejak World Health Organization menetapkan pandemi Covid-19, Pemerintah merespons cepat dengan menerbitkan kebijakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah dan gunakan masker. Yang  kemudian diikuti penetapan pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional Non Alam. Ini diartikan penanganan pandemi Covid-19 harus dilaksanakan secara terpimpin oleh pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Penanganan Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemerintah, Covid 19
Pemanfaatan Teknologi Dan Informasi di Dinas Komunikasi Dan Informatika Statistik Dan Persandian di Kabupaten Minahasa Tenggara Powa, Alan Aldo; Kaawoan, Johannis E; Pangemanan, Fanley N
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi on- line antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan public. Oleh sebab itu pemanfaatan akan teknologi dan informasi bagi kebutuhan masyarakat sangat penting dijalankan dengan maksimal. Penelitian ini berlokasi di Dinas Komunikasi Dan Informatika Statistik Dan Persandian di Kabupaten Minahasa Tenggara. tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, penelitian ini berfokus pada peran yang dikaji berdasarkan pendapat dari Sutarman (2009:17) bahwa untuk mengkaji efesisensi dan efektifitas pemanfaatan teknologi informasi pada lingkup instansi pemerintah, perlu dikaji berdasarkan aspek-aspek internal dan eksternal. Dari hasil penelitian didapati bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pemanfaatan teknologi dan informasi tersebut seperti terbatasnya sumberdaya manusia, sarana prasarana dan dukungan dari pemerintah kabupaten. Kata Kunci : Teknologi Informasi, Organisasi, Pelayanan Publik
Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Pinonobatuan Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Kusen, Sesilia Kristina; Pioh, Novie R; Monintja, Donald K
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintahan  Daerah,  perencanaan  pembangunan  dan  pelaksanaannya  harus  berorientasi  kebawah  dan  melibatkan  masyarakat  luas. Melalui  pemberian  wewenang  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  ditingkat  daerah. Dengan  cara  ini  pemerintah  akan  makin  mampu  menyerap  aspirasi  masyarakat banyak, sehingga  pembangunan  yang  dilaksanakan  mampu  memberdayakan  dan memenuhi  kebutuhan  masyarakat. Rakyat  harus  menjadi  pelaku  dalam pembangunan, masyarakat  perlu  dibina  dan  disiapkan  untuk  dapat  merumuskan sendiri  permasalahan  yang  dihadapi, merencanakan  langkah-langkah  yang diperlukan, melaksanakan  rencana  yang  telah  diprogramkan  dan  dilaksanakan. Penelitian ini berlokasi di desa Pinomobatuan Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mondondow. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk  mengetahui  faktor-faktor  apa  yang  menyebabkan  musrenbangdes  belum  maksimal  di  desa  Pinonobatuan kecamatan  dumoga  timur  kabupaten  bolaang  mongondow. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan kesempatan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah setempat sudah maksimal namun perlu ditingkatkan kembali agar masyarakat dapat lebih menyadari betapa pentingnya kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan.  Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Musrenbang
KINERJA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KELURAHAN KLEAK KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO Thesia, Marchalino Genotri; Kimbal, Alfon; Kumayas, Neni
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kineja dari Pemerintah kelurahan Kleak dalam Pelayanan Publik pada Masa Pandemi Covid 19 adalah hal yang menjadi salah satu sorotan, dan menjadi topik penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Fokus yang dilihat adalah pencapaian hasil kerja (kinerja) pemerintah kelurahan Kleak kecamatan Malalayang Kota Manado dalam pelayanan publik untuk masyarakat pada masa pandemic covid 19 melalui indikator kinerja organisasi yakni Responsibilitas, Produktivitas. Kualitas Layanan, Akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan produktifitas aparat dalam melaksanakan pelayanan public di Kelurahan Kleak dapat dikatakan baik. Pada aspek kualitas, meskipun pelayanan yang diberikan oleh aparat kelurahan Kleak belum sesuai dengan teori, namun secara umum mereka mampu mengambil hati masyarakat sehingga mereka berkesimpulan pelayanannya sudah baik. Dalam hal akuntabilitas dapat dilihat dengan adanya laporan akuntabilitas kinerja kelurahan yang setiap tahun dibuat serta laporan kepada masyarakat yang disampaikan dalam beberapa kesempatan kepada masyarakat. Pada aspek Daya tanggap yang ditunjukkan oleh aparat sudah sesuai yang diharapkan oleh masyarakat, dimana para aparat sangat responsif dalam melayani masyarakat. Kata Kunci : Kinerja Pemerintah, Pelayanan Publik, Pandemi Covid 19
Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Manado Punu, Christian; Pangemanan, Sofia E; Kumayas, Neni
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Efektifitas Program Pemberdayaan UKM di Kota Manado suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya saing yang tinggi sehingga pelaku usaha mampu mandiri. Dengan membangkitkan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka. Membantu pelaku usaha UKM di Kota Manado memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Efektifitas program pemberdayaan Masyarakat Usaha Kecil Menengah di Kota Manado, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dari 3 Informan pelaku usaha yang ada dapat di temukan bahwa sulitnya untuk mendapatkan modal usaha, karena banyak dari pelaku usaha belum tahu prosedur pembuatan proposal pengajuan modal usaha, banyak juga yang sudah membuat proposal namun di tolak. Ini di karenakan masih kurangnya sosialisasi secara khusus mengenai pembuatan proposal pengajuan modal usaha. Meskipun sudah ada bantuan dana bagi pelaku usaha namun masih tetap belum evektif dikarenakan kurangnya evaluasi dan pengawasan terhadap dana yang sudah di berikan sehingga bantuan yang ada tidak tepat sasaran. Kata Kunci : Efektivitas. Pemberdayaan, Usaha Kecil Menengah
Mobilisasi Penduduk Di Wilayah Daerah Perbatasan Kota Bitung Dan Kabupaten Minahasa Utara Studi Di Kelurahan Tendeki Dan Desa Tontalete Rok-Rok Pelengkahu, Regina Hermi; Sambiran, Sarah; Sumampow, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana mobolisasi penduduk di daerah perbatasan kota bitung dan kabupaten minahasa utara. Dengan menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian akan di kaji menggunakan teori mobilisasi Jary dalam Tetiani (2005 : 25). Mobilitas sosial (social mobility) ialah gerakan individu (atau kadang-kadang kelompok ) antar posisi-posisi yang berbeda dalam heirarki stratifikasi sosial (social stratificaton) dalam suatu masyarakat. Jadi fokus dalam penelitian akan dilihat pada alasan terjadi mobilisasi penduduk di perbatasan Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara sehingga fokus dalam penelitian ini akan difokuskan pada mobilisasi penduduk di kelurahan tendeki dan desa tontalete rok-rok. terjadinya mobilisasi penduduk di Wilayah perbatasan Minahasa Utara dan Kota Bitung tepatnya di Kelurahan Tendeki dan Desa Tontalete Rok-rok terjadi karena adanya Gerakan Mobilitas Horisontal non permanen. Alasannya karena masyarakat Kelurahan Tendeki hanya datang tetapi tidak menetap secara legalitas status kependudukan. Masyarakat datang hanya alasan bekerja sebagai petani tetapi mereka tinggal diwilayah Desa Tontalete Rok-rok sifatnya tidak pasti akan menetap atau tidak. Masyarakat memandang bahwa mereka tidak mendapatkan kesetaraan social saat berada pada wilayah Kelurahan Tendeki sehingga mereka melakukan migrasi ke Wilayah Desa Tontalete Rok-rok. Kata Kunci: Mobilisasi, Kependudukan, Perbatasan
Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan Roring, Andreas Delpiero; Mantiri, Michael; Lapian, Marlien T
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dampak dengan adanya pandemi covid 19 yang terjadi terhadap dunia turut juga dirasakan oleh masyarakat pedesaan yang ada di Indonesia, dampak kesehatan dan dampak ekonomi merupakan hal yang harus diselelsaikan bersama-sama, namun keduanya terkadang bertolak belakang dalam penanganannya. Desa Ongkaw 1 juga turut Kabupaten Minahasa Selatan turut merasakan hal tersebut dan juga bantuan pemerintah dalam penanganan dampak virus corona tersebut takni melalui kebijakan ekonomi maupun sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid 19 di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan teori dari Edward III dalam rangka melihat sejauh mana implementasi kebijakan dari pemerintah dalam penanganan covid 19 di desa Ongkaw 1. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta memilih informan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Dari hasil penelitian pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan dengan baik dengan adanya komunikasi antara lembaga terkait serta adanya dukungan sumberdaya yang diberikan oleh pemerintah pusat, daerah maupun partisipasi masyarakat desa. Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah,Covid 19
Kinerja Pemerintah Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Sinonsayang Tewal, Gloria Franssilya; Sumampow, Ismail; Monintja, Donald K
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Kinerja aparat dalam pelayanan public di Kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan administrasi dan legalitas. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Sinonsayang Kecamatan Minahasa Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pemerintah dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Sinonsayang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan berfokus pada Standar Pelayanan Publik menurut Keputusan Menteri PAN 63/KEP/M.PAN/7/2003. Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Camat Sinonsayang, 3 orang Kepala Desa dan dari unsure masyarakat. Hasil penelitian dilapangan memunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah di Kecamatan Sinonsayang dalam Pelayanan Publik telah mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk melayani masyarakat menurut undang-undang yang berlaku. Kata Kunci : Kinerja, Pemerintah Kecamatan, Pelayanan Publik
Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Karundeng, Afrilia Bella; Kaawoan, Johannis E; Pangemanan, Sofia E
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

SIPD juga adalah jaringan yang mengumpulkan data secara terpadu di daerah dan pusat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Adapun melalui penelitian ini, peneliti akan melihat implementasi kebijakan dari penggunaan SIPD secara efektif di Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Sitaro. Dilihat dari aspek Komunikasi, aspek Sumber-sumber, aspek Disposisi, aspek Struktur Birokrasi. Implementasi kebijakan yang didapati sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 70 Tahun 2019. Perencanaan dan penganggaran daerah yang dikelolah oleh bappelitbangda sitaro sudah berjalan sesuai dengan terintegrasinya SIPD dan wajib digunakan pada tahun anggaran 2021. Namun peneliti menemukan bahwa di sitaro tidak ada perda yang mengatur tentang sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) ini dikarenakan bahwa bappelitbangda langsung terkordinir dengan kemendagri yang adalah pembuat kebijakan SIPD ini. Kemendagri memilih untuk mengeluarkan SIPD karena berdasarkan masalah yang lihat oleh kemendagri yang belum bisa tutupi oleh SIMDA integrated. Selain itu kekurangan dari sistem ini juga belum lengkap viewnya dalam aplikasi, begitu pula dengan kendala jaringan yang sering terganggu di kabupaten kepulauan sitaro yang juga mempengaruhi kerja dari sistem informasi pemerintahan daerah ini. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, SIPD, Bapelitbang Sitaro