cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
GOVERNANCE
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 20882816     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 261 Documents
 18   19   20   21   22 
Peran Camat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud Ipu, Viona; Nayoan, Herman; Singkoh, Frans
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah atau wilayah merupakan unsur utama dari suatu negara. Bagi bangsa Indonesia yang merupakan suatu negara yang disebut sebagai bangsa agraris atau pun kepulauan, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia. Disisi lain, bagi negara dan pembangunan, tanah juga menjadi modal dasar bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam rangka integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) dan untuk mewujudkan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena yang kedudukannya yang demikian itulah penguasaan, pemilikan, penggunaan maupun pemanfaatan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum dari pemerintah. Masalah pertanahan merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit dan sensitif sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis dan lain sebagainya, sehingga dalam penyelesaian masalah pertanahan bukan hanya harus memperhatikan aspek yuridis akan tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan lainnya. Dalam penelitian ini bertempat di Kecamatan nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan Penyelesaian sengketa tanah dengan cara alternatif di Kecamatan Nanusa sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan mereka dimana setiap terjadi sengketa dalam masyarakat akan diselesaikan secara musyawarah diantara mereka. Cara ini telah berlangsung secara turun temurun, camat melakukan penyelesaian sengketa dikecamatan nanusa untuk memberikan arahan kepada warga desa yang terkait atau yang terlibat dengan masalah tanah Kata Kunci : Peran, Camat, Sengketa Tanah
Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Minanga Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Sitaro Ponga, Ega Miranti; Sambiran, Sarah; Sumampow, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan lokomatif pembangunan nasional terutama daerah pedesaan. Untuk memajukan desa dengan sarana dan prasarana yang ada di desa mengenai pembangunan infrastruktur di desa tapi di dalam semua program pembangunan masih tidak terealisasi dengan baik dan benar dengan berbagai masalah seperti masalah transparansi, ketidakpuasan masyarakat atas hasil pembangunannya, kurangnya komunikasi yang baik antara mayarakat dan aparat desa. Atasnya penelitian ini adalah melihat bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di desa minanga kecamatan tagulandang utara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Minanga Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Sitaro masih belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Dalam segi efektivitas, semua program yang di bangun oleh pemerintah sudah berjala dengan sangat baik, namun ada beberapa program yang di bangun oleh pemerintah dalam pelaksanan ataupun pengawasannya masih kurang baik. Dalam hal efisien setiap program pembangunan infrastruktur sudah sangat baik juga semua program yang dijalankan sudah terealisasin dengan sangat tepat dan efektif, dan anggaran yang dikeluarkan berbeda-beda namun semua anggaran tersebut berasal dari dana desa. Beberapa program belum terealisasi atau memenuhi kebutuhan, yakni program dari pemerintah mengenai pembuatan tambatan perahu bagi para nelayan yang cukup lama belum terealisasi dengan baik. Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Desa, Infrastruktur
Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) Di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado Ratulangi, Axelia Caroline; Pangemanan, Sofia E; Waworundeng, Welly
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU)  yang ada di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penggunaan DAU Tambahan, terdapat 2 bidang prioritas. Pertama, pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan yang meliputi lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, serta sarana dan prasarana lainya. Kedua, pemberdayaan masyarakat kelurahan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan pendidikan dan kebudayaan, pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa, serta pengelolaan kegiataan pemberdayaan masyarakat lainya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah kelurahan.dari hasil penelitian masyarakat kelurahan Pandu sendiri masih banyak yang belum mengetahui Dana Alokasi Umum (DAU) ini digunakan untuk apa dan bagaimana proses pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut, dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah kelurahan Pandu akan Dana Alokasi Umum (DAU) ini. pelaksanaan Pelatihan Penguatan Kelembagaan PKK sampai saat ini belum juga dilaksanakan. Pengelolaan dana kelurahan di pandu sendiri bisa dikatakan kurang maksimal, namun kurangnya pelaksanaan dari pemerintah kelurahan akan pemerdayaan masyarakat, seperti kurangnya pelatihan atau sosialisasi kepada Karang Taruna, sehingga pengelolaan dana kelurahan sendiri tidak berjalan dengan baik  Kata Kunci : Pengelolaan, Dana Alokasi Umum
Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kelurahan Sarongsong Kecamatan Airmadidi (Studi: Kantor Kelurahanan Sarongsong 1) Paat, Rachel Filyana; Mantiri, Michael S; Sampe, Stefanus
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kinerja merupakan gambaran umum mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi maka antara kinerja dan motivasi memiliki hubungan yang sangat erat karena kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Dalam penelitian ini  bertempa pada instansi pemerintah yang ada di kelurahan, tepatnya di Kelurahan Sarongsong. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pada aparatur sipil negara di Kantor Kelurahan Sarongsong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis masalah yangditemukan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Motivasi kerja (variabel X) dan Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kinerja (variabel Y). dari hasil penelitian didapati bahwa Terdapat pengaruh antara motivasi terhadap kinerja pegawai ASN di Kantor Kelurahan Sarongsong I dengan nilai signifikan 0.000 dengan nilai koefisien korelasi 0.609 yaitu hubungan yang kuat dengan arah hubungan positif, dikarenakan motivasi memberikan dorongan bagi pegawai untuk dapat melakukan pekerjaan dengan baik Kata Kunci : Pengaruh, Motivasi, Kinerja
Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon Lenak, Syalom C.M; Sumampow, Ismail; Waworundeng, Welly
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam pemerintahan di kenal e-government yang merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-government biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi. E-government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. E-government juga sebuah reformasi atau paradigma baru dari pelaksanaan pemerintahan yang mengacu kepada keterbukaan informasi public yang memberi tanggung jawab kepada pemerintahan untuk memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan pemerintahan yang berlangsung. Dinas Pendidikan Kota Tomohon merupakan salah satu SKPD yang berada dalam lingkup Pemerintah Kota Tomohon yang mewujudkan penerapan E-Government dalam setiap pelayanannya kepada masyarakat. Penerapan e-government dapat memudahkan pekerjaan sebuah instansi dan juga perorangan, namun pada penerapannya memiliki tantangan tersendiri baik dari internal institusi maupun segi eksternal institusi. Dimana SKPD harus menyiapkan tenaga yang handal dalam mengoperasikan setiap aplikasi terutama di setiap sekolah-sekolah dan juga bagaimana memberikan pengertian dan sosialisasi kepada masyarakat dan pengguna lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjawab setiap pertanyaan yang timbul dalam penelitian. Secara keseluruhan dalam penelitian ini terlihat bahwa Dinas pendidikan kota Tomohon masih kurang dalam memproduksi program-program e-government melalui media social.Kata Kunci : Efektivitas, E-Government, Pendidikan
Kontribusi Program Keluarga Harapan Dalam Menunjang Pendidikan Siswa Kurang Mampu di Kecamatan Tuminting Wayuni, Sasela Astri; Pangemanan, Sofia E; Singkoh, Frans
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

          Salah satu tugas berat pemerintah Indonesia adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan yang masih ada disemua daerah di Indonesia. Program Keluarga Harapan adalah program penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dini dengan cara pemberian bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini berada di Kecamatn Tuminting dimana masih terdapat banyak masyarakat kurang mampu secara ekonomi. Fokus dsalam penelitian ini adalah kontribusi PKH untuk menunjang pendidikan siswa kurang mampu, dengan menggunakan konsep kontribusi sebagai suatu tindakan yang di adopsi menurut Soerjono Soekanto (2008) mengartikan kontibusi “sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya”. Jadi hal ini dapat di lihat bahwa dalam focus penelitian baik berupa: Bantuan dana, untuk siswa kurang mampu di kecamatan tuminting dan Bantuan materi, umtuk siswa kurang mampu di kecamatan tuminting. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tuminting sudah berjalan dengan baik. Dimana Program Keluarga Harapan ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan pendidikan anak usia sekolah agar mereka lebih mudah mengakses pelayanan pendidikan Kata Kunci : Program Keluarga Harapan, Pendidikan, Siswa
Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi) Suawa, Pascallino Julian; Pioh, Novie R; Waworundeng, Welly
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi  pengelolaan dana revitalisasi danau Tondano Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Revitalisasi danau bertujuan untuk megembalikan fungsi alami danau sebagai tampungan air melalui pengerukan, pembersian gulma air/eceng gondok, pembuatan tanggul, termasuk penataan di kawasan daerah aliran sungai. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi, aspek sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa. yang di maksud pengeloaan dana revitalisasi dalam penelitian ini adalah suatu program pemerintah untuk menghidupkan kembali kawasan yang dulunya mulai tertinggal dibuat hidup kembali dengan menggunakan dana yang langsung dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah. Dalam pengelolaan dana revitalisasi alangka baiknya untuk pemerintah dan balai terkait mepertimbangkan anggaran dari dana revitalisasi tersebut agar dimasukan dalam program pemberdayaan masyarakat sekitar daerah danau Tondano karna lewat program tersebut masyarakat akan membantu dalam pelaksanaan revitalisasi danau tondano seperti pengangkatan eceng gondok yang sampai sekarang belum teratasi dengan baik.  Kata Kunci : Manajemen, Dana, Revitalisasi, Danau Tondano
Alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan Pendong, Myhearth H; Sumampow, Ismail; Rachman, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan merupakan suatu perubahan yang disengaja atau  disadari untuk mencapai suatu arah yang positif bagi anggota masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan masyarakat diartikan sebagai kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi bagi kemajuan social ekonomi masyarakat, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam pembangunan Rumah layak huni yang ada Di Desa Lompad tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mempunyai rumah yang layak. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program-program dalam pembangunan nmasyarakat yang disusun harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun perencanaan yang menyusun program-program pembangunan atau yang membangun kegiatan usahanya pada suatu daerah harus dilakukanan alisis kebutuhan masyarakat. Dengan alokasi BSPS yang besar, tentunya pembangunan di desa semakin baik bermanfaat dan mensejahterakan masyarakat desa dengan pemanfaatan dana alokasi secara maksimal melalui pengelolaan yang baik, bijaksana, transparan dan akun tabel. Pada tahun 2018, beberapa program kegiatan telah direalisasikan oleh pemerintah Desa Lompad dengan melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya ada pembangunannya rumah layak huni yang bermanfaat bagi masyarakat dalam kehidupan keseharian masyarakat desa Lompad sendiri. Kata Kunci : Alokasi , BSPS, Pembangunan
Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Arangkaa) Kecamatan Gemeh Kabupaten Talaud Mala, Juniati A; Sambiran, Sarah; Kumayas, Neni
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi dari setiap bagian desa diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri, yang paling penting adalah Partisipasi dari setiap masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dari negara ini. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Diperlukan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan. tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Arangkaa Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Arangkaa Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa  Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan seperti rapat masih sangat kurang dan Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan juga masih kurang serta Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan juga tidak maksimal. Kata Kunci : Partisipasi masyarakat, Dana Desa, Pembangunan
Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional di Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa Assa, Aprillia P.G; Sambiran, Sarah; Waworundeng, Welly
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasar Tradisional adalah suatu bentuk pasar dimana dalam kegiatannya atau proses transaksinya masih dilakukan secara tradisional, yaitu penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan tawar-menawar harga suatu barang/ jasa. Umumnya jenis pasar ini berada di lokasi terbuka dan produk yang dijual adalah kebutuhan pokok manusia, yaitu makanan. Pasar tradisional dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD, atau pihak swasta. Begitu banyak dinamika persoalan yang berada dalam lingkaran pasar tradisional baik sisi manajemen maupun kebijakannya. Pemerintah daerah harus hadir dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Penelitian ini berlokasi di pasar tradisional kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa Perencanaan dari Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pasar tradisional sudah melakukan perencanaan, yaitu perencanaan program pasar daging selanjutnya ada pembagian kelompok dan pos-pos untuk menagih retribusi di pasar,kurang lebih ada 5 kelompok yang dibagi untuk menjalankan tugas dan fungsi dari masing-masing kelompok yang telah dibentuk. pengelolaan pasar tradisional langowan sudah terlaksana walaupun dalam pelaksanaan pembangunan dan penataan pasar belum terealisasi secara optimal dikarenakan sedang menunggu dana pusat.Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Pengelolaa, Pasar Tradisional

Page 20 of 27 | Total Record : 261

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2013 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021) Vol 5, No 1 (2013)