cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
GOVERNANCE
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 20882816     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 261 Documents
 20   21   22   23   24 
Netralitas Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Mumu, Vanly Vily
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Umum adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Disamping itu juga pemilihan umum merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan kegiatan lainnya. Dalam Pemilihan umum terdapat keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan salah satu ciri pemerintahan yang demokratis. Perwujudan demokrasi tersebut, pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakan peran dan partisipasi masyakarat terkait pengejewantahan hak-hak politik dan sosialnya, yang dijamin secara konstitusional. Netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dan sikap netral, dalam arti tidak memihak, atau bebas. Aparatur Sipil Negara adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintahan. Pegawai ASN sendiri terdiri Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan, untuk mengetahui netralitas aparatur negeri sipil di pemerintah kabupaten minahasa selatan dalam pemilihan umum tahun 2019. Dengan menggunakan metode kualitatif,yang dikaji berdasarkan teori Kemaghan (Noer, Hamka Hendra 2014:70) mengenai aspek-aspek netralitas yaitu : Tidak menjadi alat suatu kekuatan politik tertentu, tidak ada usaha dari pemerintah untuk memasukan orang-orang partai politik dalam jajaran birokrasi, sistem kenaikan pangkat tidak dipengaruhi partai politik dan tidak dijadikan kepentingan partai politik, tetapi sebagai alat negara untuk mengurus kepentingan negara. Dari hasil wawancara dilapangan masih ditemui aparatur sipil negara yang digunakan sebagai alat bagi suatu kekuatan politik tertentu. Ini dikarenakan para ASN kerap kali mendapatkan pengaruh dan diarahkan untuk mendukung salah satu calon anggota dewan perwakilan rakyat. Namun, mereka melakukan ini secara diam-diam karena takut mendapatkan sangsi sesuai undang-undang yang berlaku.
Strategi Dinas Pertanian Dalam Menanggulangi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Modoinding Tompunu, Rithania Michelie; Lumolos, Johny; Waworundeng, Welly
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Minahasa Selatan merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. kaya dengan kekayaan alam lebih khusus di bidang pertanian dan menjadi salah satu harapan penunjang perekonomian masyarakat khususnya di Kecamatan Modoinding. Merespon potensi yang ada, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan untuk menunjang sektor pertanian dalam sarana dan prasarana khususnya pupuk bersubsidi. Namun yang terjadi saat ini justru sebaliknya yang dimana pupuk bersubsidi sangat langkah kurang lebih 3 tahun dan dinas pertanian menghadirkan strategi, namun strategi strategi yang di terapkan belum menjawab keluhan dari masyarakat khususnya petani. Karena dalam kegagalan strategi ini, Dinas Pertanian tidak melakukan evaluasi sama sekali dan tidak mendapatkan kelemahan dari strategi yang sudah diterapkan dan tidak mendapatkan solusi untuk back up plan. Untuk itulah peneliti tertarik untuk meneliti Strategi Dinas Pertanian Dalam Menanggulangi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Modoinding, dan menggunakan metode Penelitian Kualitatif digambarkan dalam bentuk Deskriptif Kata Kunci : Strategi, Dinas Pertanian,Penanggulangan,Pupuk
Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Alam Gunung Api Karangetang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tumadang, Meiatris; Pangemanan, Fanley N; Kumayas, Neni
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, dan pengalokasian dana penanggulangan bencana. Dalam rangka meminimalisir Potensi Bencana maka dibentuklah BPBD dengan aturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Atas dasar ini maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Alam Gunung Api Karangetang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro”. Berdasarkan hasil penelitian masih ada program khusus dari bencana alam belum terlaksana. Hal tersebut diakibatkan kurangnnya dana untuk program kerja dari BPBD karena sebagian diahlikan ke penanggulangan Covid 19. Meski masyarakat sudah mampu mengontrol diri disaat kondisi darurat dengan mengikuti jalur evakuasi yang harus dilewati, namun masih ada masalah yang terjadi dalam pemberian bantuan bencana yaitu timbul dari masyarakat yang tidak melakukan pengungsian dan tidak menerima bantuan bencana. Masalah yang terjadi ialah Kurangnnya sosialisasi dari pemerintah karena kampung yang terkena dampak dari bencana alam tersebut jauh dari pusat kota waktu yang ditempuh lebih dari 1 jam perjalanan dengan kondisi jalan yang kurang baik. Rehap rekon pasca bencana untuk jalan yang terputus akibat bencana alam sampai sekarang belum ada tindakan dari pemerintah untuk memperbaiki jalan tersebut. Kata Kunci : Kinerja, BPBD, Bencana
Perilaku Birokrasi Perangkat Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Di Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung) Kahimpong, Innes Elsaday; Sumampow, Ismail; Sampe, Stefanus
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perilaku birokrasi menentukan keberhasilan sebuah program yang dijalankan pemerintah. Salah satunya pelayanan publik dalam kondisi pandemi Covid 19. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana perilaku birokrasi perangkat kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di era pandemi Covid-19. Dalam aspek kemampuan, pegawai/staf kecamatan Ranowulu dalam menjalankan tugasnya sudah memiliki tupoksi masing-masing meskipun dari aspek kemampuan ini ada beberapa aparat yang terkesan santai dan memiliki disiplin waktu yang kurang. Aspek Kebutuhan para pegawai/staf seperti gaji dan tunjangan sudah terpenuhi meskipun tingkat kebutuhan di tengah kondisi pandemi Covid-19 cukup tinggi. Selanjutnya, untuk aspek Kepercayaan antar individu sudah terjalin dengan baik. Aspek Pengalaman, ada aparat yang telah memiliki banyak pengalaman dan juga ada yang masih minim pengalaman tetapi semuanya berusaha untuk belajar dari pengalaman. Terakhir untuk aspek Pengaharapan semuanya berpengharapan kedepan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi kota Bitung. Dari segi pelayanan publik untuk aspek Responsifitas, pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat di rata-rata dapat terpenuhi atau dapat terselesaikan. Untuk aspek Responsibilitas, perangkat kecamatan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Aspek Akuntabilitas, ada beberapa pegawai yang masih berperilaku tidak sesuai prosedur yaitu hanya datang ke kantor untuk melakukan absensi lalu kembali ke rumah. Kata Kunci : Perilaku Birokrasi, Perangkat Kecamatan
Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Penyebaran Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial (Studi Kasus Dinas Kominfo Kota Manado) Nurlatun, Risna; Nayoan, Herman; Pangemanan, Fanley
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberitaan hoax sendiri merupakan pemberitaan palsu atau berita bohong dalam upaya untuk menipu sehingga membuat masyarakat yang mengakses informasi itu terjebak dalam bohong (hoax) serta marak beredarnya berita bohong (hoax) ini bisa berdampak buruk bagi perkembangan negara Indonesia. Peran Pemerintah dalam pencegahan penyebaran berita bohong sangatlah penting mengingat dampak yang akan terjadi akibat berita bohong tersebut beredar di masyarakat. Keberadaan media social sekarang ini beserta perkembangannya yang pesat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat khususnya di Kota Manado. Penelitian ini berlokasi di Dinas Kominfo Kota Manado dan bertujuan untuk mengetahui apa saja upaya pemerintah dalam mengatasi penyebaran berita bohong (hoax) di media sosial oleh Dinas KOMINFO dan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara khususnya di Kota Manado dan mengetahui hambatan serta solusi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi penyebaran berita bohong (hoax) oleh Dinas KOMINFO dan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara di Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan teori dari teori menurut Barda Nawawi 2011, Indikator dalam Strategi atau upaya Penangulangan Jalur Non Penal. Dari hasil penelitian terlihat bahwa Upaya pemerintah dalam memerangi berita bohong (hoax) dimedia sosial adalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui grup – grup yang ada dimedia sosial, kemudian mensosialisasikan tentang tindak pidana apabila menyebarkan berita bohong yang sudah dijelaskan dalam  Undang-Undang  Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai penyebaran berita bohong (hoax) di Media Sosial.  Kata Kunci : Pemerintah, Hoax, Media Sosial
Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pengelolaan APBDES di Desa Tabang Kecamatan Rainis Mamantung, Yery Yosua; Rachman, Ismail; Sumampow, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Salah satu penerapan prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, yakni pengelolaan ABPDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam pengelolaan APBDes tentu harus mengedepankan prinsip demokrasi. Menurut Henry Mayo dalam Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (1986), mengungkapkan prinsip-prinsip demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Pengelolaan APBDes di Desa Tabang Kecamatan Rainis menggunakan metode penelitian kualitatif. penelitian ini berlokasi di Desa Tabang, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud. pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan prinsip demokrasi yang dirumuskan oleh Nurcholis Madjid dalam Erwin Muhammad (2011:131). Dari hasil penelitian, didapati bahwa Prinsip musyarah dalam pengelolaan APBDes di desa Tabang sudah dilakukan pemerintah dengan melakukan musyawarah dusun kemudian dilakukan musyarah tingkat Desa. Kata Kunci : Demokrasi, Desa, APBDes
Strategi Perusahaan Daerah Dalam Penataan Pasar Pinasungkulan Manado di Era Pandemi Covid 19 Ansik, Militia; Sambiran, Sarah; Waworundeng, Welly
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi perusahaan daerah pasar (PD pasar)Manado dalam penataan pasar Pinasungkulan manado diera Pandemi Covid-19.Tujuan penelitian ialah untuk melihat bagaimana PD pasar Manado dalam menjalankan strategi yang sudah dibuat untuk penataan pasar Pinasungkulan Manado di Era Pandemi Covid 19 Deng menggunakan tiga Teori pendekatan yaitu Memformulasikan strategi, Mengimplementasikan Strategi, dan mengevaluasi strategi. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan  Analisis Deskriptif .sumber data pada penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dengan pengamatan dan penelusuran langsung dikantor PD pasar Manado dan dipasar Pinasungkulan Manado, dan data sekunder yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam terhadap para informan yaitu pedagang dan masyarakat pembeli . Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Strategi perusahaan daerah dalam penataan pasar Pinasungkulan Manado di Era Pandemi Covid 19 sudah berjalan dengan baik sehingga bisa membantu pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid 19 selain itu bisa memberikan rasa aman kepada para pedagang dan masyarakat yang datang berbelanja dipasar Pinasungkulan Manado. Kata Kunci : Strategi, Perusahaan Daerah, Pasar, Pandemi
Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Raintung, Anggreyni; Sambiran, Sarah; Sumampow, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat atau memampukan dan memandirikan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaaan kelompok tani yang dikembangkan oleh pemerintah sebagai alat pembangunan adalah untuk memanfaatkan secara lebih optimal semua daya yang tersedia serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Maka analisis data dalam penelitian ini berdasarkan 4 (empat) Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Arif Dalam Adhawati, yaitu Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Katalisator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di desa mobuya belum terlaksana secara optimal dikarenakan kurangnya perhatian oleh pemerintah terhadap kelompok tani, kurangnya keaktifan dan keterlibatan pemerintah secara langsung untuk melihat kendala yang dialami oleh para kelompok tani, baik secara modal, maupun sarana dan prasarana pertanian serta pembagian bantuan yang belum merata bagi kelompok tani.Kata Kunci : Peran, Pemberdayaan, Kelompok Tani
Program PKH (Program Keluarga Harapan) Dalam Pengetasan Kemiskinan di Desa Talengen Kecamatann Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talumesang, Dahlia A.E; Sambiran, Sarah; Monintja, Donald K
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring dengan perkembangan zaman terjadi pergeseran pengertian kemiskinan dengan tidak melihat aspek pendapatan dan konsumsi saja tetapi juga meliha tmasalah ketergantungan harga diri kontinuitas pendapatan dan sebagainya kemiskinan dengan tidak melihat aspek di rincikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan social dan budaya. Program keluarga harapan adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin dan bagi anggota keluarga RTSM, Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Melihat kondisi desa talengen ada beberapa keluarga miskin yang layak menerima bantuan PKH namun oleh karena sesuatu dan lain hal keluarga miskin ini malah terabaikan dari program ini kondisi ini menunjukan data yang akan di jadikan rujukan simpang siur di lain pihak masyarakat penerima bantuan ini cenderung juga menggunakan bantuan ini bukan pada porsi peruntukan program ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian penulis dilapangan bahwa program keluarga harapan (PKH) desa talengen mendapat dukungan dari berbagai pihak desa dan antusiasme masyarakat mengenai program ini cukup tinggi. Meski demikian ini belum maksimal dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki hal ini terlihat dari kelompok sasaran yang belum tepat jumlah pelaksana yang terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas (skill) sehingga belum bisa dikatakan maksimal  Kata Kunci : Kinerja, Dinas, Pemberdayaan, Generasi Muda
Strategi Marketing Politik Melky Jakhin Pangemanan Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Provinsi Sulawesi Utara Periode 2019-2024 Wawointana, Caesar V; Liando, Daud M; Kimbal, Alfon
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan legislatif merupakan media bagi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya untuk memilih calon-calon anggota dewan yang dapat mewakili aspirasi mereka yang terbaik sesuai harapan masyarakat. Setiap calon pasti memiliki tujuan untuk memenangkan pemilihan yang diikuti. Untuk memenangkan kompetisi atau persaingan tersebut, semua kandidat tentunya memiliki strategi yang digunakan untuk menang. Strategi dalam menghadapai pemilihan langsung merupakan perencanaan yang cermat yang disusun dan dilaksanakan oleh tim pemenangan yang memiliki tujuan mencapai kemenangan atas sasaran yang ditentukan Sasaran merupakan apa yang ingin dicapai oleh calon legislatif atau kandidat dan tim pemenangan dalam hal ini adalah target dukungan pemilihan yang diwujudkan dalam pemberian suara kepada calon atau kandidat tersebut. Ruang lingkup pembahasan strategi tak sebatas pada tatanan konsep atau rencana, namun yang terpenting adalah bagaimana calon atau kandidat dan tim kampanye tersebut mengimplementasikannya di lapangan.Melky Jakhin Pangemanan merupakan salah satu calon anggota legislatif yang berasal dari partai solidaritas Indonesia. Partai tersebut merupakan partai yang baru terbentu dan pertama kali ikut dalam kontestasi baik nasional maupun darah. Dalam daerah pemilihan Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung Melky Pangemanan berhasil mendapatkan suara 8.317 dan berhasil mendapatkan 1 (satu) kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Utara.mengenai kemenangan Melky Jakhin Pangemanan dalam  kontestasi pileg Sulawesi Utara tahun 2019 peneliti melihat ada hal yang berbeda dari kemenangan seorang calon legislatif, pada umumnya untuk memenangkan sebuah kontestasi setidaknya ada 3 modal yang kuat yang harus dimiliki oleh calon yakni Modal Politik, Modal Sosial dan Modal Ekonomi.Kata Kunci: Strategi, Markteing Politik, Melky Jakhin Pangemanan

Page 22 of 27 | Total Record : 261

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2013 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021) Vol 5, No 1 (2013)