cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
GOVERNANCE
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 20882816     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 261 Documents
 19   20   21   22   23 
Efektivitas Program Pajak Online Terpadu (Ponter) Dalam Rangka Inovasi Pelayanan Publik Lahutung, Deisy Angreini; Sambiran, Sarah; Pangemanan, Fanley N
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pemerintah Kota Manado memberikan inovasi yang kreatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satunya inovasi pelayanan publik yaitu system Pajak Online Terpadu Manado. Pajak Online Terpadu atau bisa juga disebut PONTER, adalah aplikasi pengurusan pajak untuk publik secara online dan terintegrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, keamanan data, serta sinkronisasi data antar perangkat daerah. Dibuatnya program ini untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Dengan menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2004) penelitian ini akan mengkaji bagaimana efektivitas program pajak online terpadu dalam rangka inovasi pelayanan publik di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Akan dikaji dengan menggunakan teori Efektivitas yang dikemukakan oleh Richard M. Steers dalam Tangkilisan (2005). Namun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program Ponter (Pajak Online Terpadu) belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari pencapaian tujuan yang masih belum konsisten ,integrasi yang dilihat dari kurangnya proses sosialisasi dan adaptasi yang masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Kata Kunci : Efektivitas, Inovasi Pelayanan Publik
Efektivitas Pengelolaan Terminal Angkutan Umum Tipe B Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Tumewu, Develery; Mantiri, Michael; Lapian, Marlien T
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang, disamping juga berfungsi untuk melancarkan arus angkutan penumpang atau barang. Terminal angkutan umum tipe B Amurang merupakan salah satu terminal yang beroperasi menjalankan operasinya ke berbagai kota lain di Sulawesi Utara. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Terminal Angkutan Umum Tipe B Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian, fasilitas serta sarana dan prasarana yang tersedia di terminal sejauh ini belum memadai dan terkesan tidak terawat, namun telah ada langkah- angkah perbaikan dari pihak Dinas Perhubungan Daerah. Output dari kebijakan pengelolaan terminal amurang belum sepeunhnya efektif, hal tersebut dilihat dari keadaan gedung terminal, fasilitas, pos penarikan retribusi dan juga pengelolaan kebersihan terminal yang tidak berjalan dengan baik sehingga masih banyak sampah yang menumpuk dalam terminal. Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan, Terminal Angkutan umum
Sistim Pengelolaan Data Dan Tata Penyuratan di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dotulung, Bianco; Lapian, Marlien T; Sampe, Stefanus
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan Birokrasi dalam kebijakan publik telah terjadi di seluruh tingkatan pemerintah yang ada di indonesia baik dilingkungan pemerintah pusat, maupun pemerintah provisi dan daerah, hal ini menjadi tantangan di era moderen yang kesemuanya sebenarnya membutuhkan akses pelayanan publik yang Efektif dan efisien, Bentuk dari pengaplikasian kebijakan pemerintah dalam pengelolaan data di sekretariat daerah provinsi Sulawesi utara ini adalah di adakannya Unit layananan Admistrasi, yang memang  bertujuan untuk wujudnyata komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam penerapan e-Government (Penggunaan Teknologi Informasi oleh Pemerintah), khususnya e-office (Aplikasi Perkantoran Elektronik). Sekaligus program inovatif untuk pembenahan berbagai permasalahan pengelolaan data maupun layanan administrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang selama ini masih banyak kekurangan yang berdampak di semua instansi, organisasi masyarakat dan semua yang akan berhubungan dengan pengelolaan data atau proses administrasi sehingga banyak data yang terlambat di informasikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan berlokasi di Sekretariat Daerah Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Focus penelitian menggunakan teori kebijakan dari Anderson (Sudiyono, 2007: 81). Adapun sebelum dibentuknya Unit Layanan Administrasi, Layanan administrasi di lingkungan kantor gubernur dinilai masih kurang efektif dan efisien, berbelit, sulit dijangkau, belum terintegrasi, tidak memiliki Standar Operasional Prosedur yang jelas, masih dilaksanakan secara konvensional/manual, serta belum didukung sarana dan prasarana berbasis TIK sehingga proses pengelolaan data banyak tertunda. Dengan adanya unit layanan Admistrasi semestinya pengelolaan data admistrasi dalam bentuk ketepatan waktu, akurasi pelayanan, kesopanan, kemudahan mendapatkan pelayanan di lingkungan Kantor Gubernur Sulawesi Utara lebih Efektif dari sebelum di Bentuknya Unit Layanan Administrasi. Kata Kunci: Pengelolaan Data, Unit Layanan Administrasi
Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar pada Masa Pandemi di Desa Tondei I Kabupaten Minahasa Selatan Lumowa, Fabyola; Nayoan, Herman; Pangemanan, Sofia E
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang mengalami gangguan akibat wabah pandemi Covid-19, tak terkecuali di SD Inpres Tondei I, Kabupaten Minahasa Selatan. Kebijakan Pemerintah meliburkan kegiatan belajar di semua tingkatan pendidikan mengubah ritme dan jadwal dunia pendidikan. Kegiatan belajar mengajar yang harusnya daring, justru dilakukan sistem kunjungan serta shift oleh pihak sekolah akibat fasilitas jaringan internet yang tidak memadai di Desa Tondei. Peran pemerintah sangat penting dalam menunjang peningkatan kualitas belajar di masa pandemi. Dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di tengah pandemi Covid-19 sejalan dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2002:234). Menurutnya peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peneliti menemukan peran pemerintah belum signifikan dalam meingkatkan kualitas dilihat dari kurangnya pengetahuan, keterampilan, fasilitas yang kurang memadai serta kurangnya fokus pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya guru lewat pelatihan. Kata Kunci : Kinerja, Perusahaan Umum Daerah, Pendapatan Asli Daerah
Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tondei Kec. Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan Sondakh, Heppy; Mantiri, Michael; Kasenda, Ventje
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pembangunan merupakan pencapaian dan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat . Infrastruktur masih menjadi persoalan serius di negeri Indonesia, terutama ditingkat pedesaan. Tidak sedikit infrastruktur desa yang saat ini kondisinya tidak terurus,bahkan masih banyak desa yang belum memiliki infrastruktur semisal minimnya proses pembangunan jalan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 dan Peraturan Pemerintahan RI Tahun 2015 Tentang Desa  menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai langkah untuk mewujudkan pemerintah desa yang otonomi dan mandiri, maka dikeluarkan Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa dalam pemerintahan desa terdapat Peraturan Desa dan Pembangunan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapakan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Upaya peningakatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejaterahan Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Atas dasar tingkat keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan kebijaksanaan ini terdapat tiga jenis kebijaksanaan yaitu : Kebijaksanaan langsung; Kebijaksanaan tidak langsung; Kebijaksanaan campuran.Kata Kunci : Kebijakan, Pembangunan, Infrastruktur
Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan Walean, Tesar; Mantiri, Michael S; Pati, Agustinus B
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan. Metode yang di pakai adalah Metode Kualitatif. Hasil penelitian ada prinsipnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. Sebagai cerminan kemandirian desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten, namun prioritas masing-masing desa dapat berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil masing-masing desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang partisipatif. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran Desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. Sebagai cerminan kemandirian desa, APBDes ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten, namun prioritas masing-masing desa dapat berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil masing-masing desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan menjadikan APBDes yang partisipatif. Kenyataan  di  lapangan,  desentralisasi untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat tidak    sejalan    dengan    tujuan.    Hal    ini dikarenakan   berbagai   persoalan  antara lain: adanya dominasi oleh elit local, lemahnya kemauan politik pemerintah untuk menjamin partisipasi, lemahnya organisasi kemasyarakatan  local, dan rendahnya kesadaran  masyarakat  untuk  berpartisipasi. Kata kunci :Partisipasi, Desa, APBDes
Peran Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan (Bapelitbang) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Minahasa Utara Maramis, Armando P.P.M; Nayoan, Herman; Waworundeng, Welly
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsekuensi dari Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah maka setiap daerah diberikan hak dan kewajiban untuk melaksanakan perencanaan pembangunan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui Peran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG) dalam proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Minahasa Utara. Maka analisis data dalam penelitian ini berdasarkan 3 (tiga) komponen yang diusulkan oleh Sutarto (2009), yaitu ; Konsepsi Peran, Harapan Peran dan Pelaksanaan Peran. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menenunjukkan bahwa proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah  (RKPD) BAPELITBANG  mengacu pada PERMENDAGRI No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan. Dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) bapelitbang juga melakukan identifikasi program yang bekerjasama dengan perguruan tinggi Universitas Sam Ratulangi untuk melihat se efektif apakah program program yang akan dikerjakan oleh SKPD yang ada dan menilai wajar atau tidak dalam pengajuan anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanakan program yang ada diRKPD. Bapelitbang juga melaksanakan koordinasi bersama dengan SKPD dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Apa yang menjadi Program prioritas Nasional itu juga yang akan menjadi program prioritas di daerah Kata kunci : Organisasi, Bapelitbang, RKPD
Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kantor Kelurahan Sinaksak Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara Siburian, Ester Sylviana; Gosal, Ronny; Monintja, Donald K
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kantor Kelurahan Sinaksak, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kuantitatif. Responden penelitian adalah sebanyak 50 orang yaitu pegawai di Kantor Kelurahan Sinaksak dan masyarakat Kelurahan Sinaksak, kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, observasi dan dibantu dengan wawancara secara terstruktur. Teknik analisis data yang digunakan dengan menggunakan bantuan software pengolah data SPSS versi 25 dan Microsoft Excel. Dalam metode penelitian ini, teknik analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis yaitu analisis korelasi sederhana. Pada penelitian ini ditemukan bahwa pengaruh besarnya nilai kofisiensi (R Squere) sebesar 0, 982 yang berarti bahwa pengaruh kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan adalah sebesar 98,2% sedangkan sisanya sebesar 1,8% di tentukan/dipengaruhi oleh faktor lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kantor Kelurahan Sinaksak, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Selanjutnya kinerja pegawai berpengaruh posistif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan yang dibuktikan dengan hasil t-hitung > t-tabel yaitu t-hitung 51.168 > t-tabel 2.010. Kata Kunci : Pengaruh, Kinerja Pegawai, Kualitas Pelayanan
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kota Manado Mamahit, Christian; Nayoan, Herman; Monintja, Donald K
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam konteks pengelolaan persampahan yang ada, pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan untuk penanganan persampahan yang ada. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri di buktikan dengan undang–undang nomor 8 tahun 2018 tentang  penyelenggaraan pengelolaan sampah. Untuk menunjang terwujudnya Kota Manado sebagai ibukota Provinsi yang bersih, sehat, nyaman, indah dan ramah lingkungan. Wali Kota Manado membuat kebijakan tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Manado, untuk memperkuat kebijakan itu dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Manado No.07 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Jasa Umum. Namun dalam menerapkan kebijakan dari pemerintah terjadi permasalahan diantaranya sering terjadi keterlambatan pengangkutan dari TPS menuju TPA menyebabkan tertumpukya sampah di TPS hal ini mempengaruhi keindahan Kota Manado. Pada penelitian ini penulis menggunakan perspektif pendekatan kualitatif menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2010:5), dimana bertujuan untuk mengetahui aspek – aspek apa saja yang membuat pengelolaan kebijakan persampahan di Kota Manado. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka dalam menjawab permasalahan yang ada pada evaluasi kebijakan pengelolaan persampahan maka penulis mengambil teori William N Dunn (2003:610). Yang dimana peneliti masih menemui beberapa masalah di berbagai aspek, dimana dari segi efektifitas masih belum sepenuhnya maksimal serta responsivitas masyarakat yang masih kurang dan belum tertanamnya rasa kepedulian terhadap lingkangan bersih. Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan; Pengelolaan; Persampahan
Kinerja Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Di Kecamatan Malalayang Kota Manado Bahudin, Rezky; Pangemanan, Sofia E; Waworundeng, Welly
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Koordinasi merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pemerintahan kecamatan, karena berbagai pengamatan dan pengalaman menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kecamatan, sering mengalami hambatan/kendala, baik ditingkat pusat, daerah maupun kecamatan bahkan ditingkat desa. Hambatan-hambatan tersebut disebabkan antara lain, kurangnya koordinasi antara masyarakat dan pemerintah dan juga antara pemerintah dan pemerintah. Penanganan covid 19 di Kecamatan juga membutuhkan koordinasi antar lini yakni kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Kecamatan Malalayang juga dalam penanganan covid 19, mengalami banyak hambatan yang dapat diselesaikan melalui koordinasi seperti pencegahan kerumunan, penyebaran informasi dan juga vaksinasi. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Malalayang Kota Manado dengan menggunakan metode peneliti kualitatif. dengan menggunakan teori dari Agus Dwiyanto (2008:45) yakni : Produktifitas Kerja; Daya Tanggap (Responsivitas); Akuntabilitas public. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: Aspek Produktifitas oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Malalayang dalam  rangka penanganan virus corona terlihat pada berbagai kegiatan seperti kegiatan patroli bersama, sosialisasi dan juga turun langsung di tengah masyarakat agar dapat mematuhi protocol kesehatan, dari segi ini produktifitas kerja dapat dikatakan baik, Dalam aspek Daya tanggap aparat pelaksana penanganan covid 19 di Kecamatan Malalayang  yakni didalamnya adalah anggota Forkopimcam tergolong cukup baik Kata Kunci : Kinerja, Koordinasi, Pimpinan Kecamatan, Covid 19

Page 21 of 27 | Total Record : 261

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2013 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021) Vol 5, No 1 (2013)