Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KREDITUR DI PERSEROAN DAERAH BPR BANK KLATEN Bayu Rangga Warsito; Albertus Sentot Sudarwanto
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i2.43003

AbstractThis article was aimed to find out the resolution of bad credits with Collateral procedures are taken over (AYDA) at the Regional Company BPR Bank Klaten the effort against the debtor as one lender protection efforts. This research is a study of empirical law that is descriptive to describe. Data collection techniques are conducted with interviews, observations or observations literature studies. Based on the results of the research and the discussion produced drawing aconclusion. First, the settlement of bad credit at the Regional Company BPR Bank Klaten with the debtor sent by the provision of a warning letter for three times, then do the call in written and spoken, then do negosiation to turn over as collateral by AYDA perform procedure. Second, the impediments that experienced by the Regional Company BPR Bank Klaten in the face of non-perfoming loans that is a lack of idea of being careful with a field officer, the existence offaith not good from a debtor, and the existence of the disasters which hit a debtor. While from the regulation those are many requirements in notarial required in AYDA, and the term of selling collateral maximum one year.Keywords: Settlement Of Bad Credit; AYDA; The Protection Of Creditors; The Company Of The Rural Banks.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian kredit macet dengan prosedur Agunan yang diambil alih (AYDA) pada Bank Perkreditan Rakyat Klaten terhadap debitur sebagai salah satu upaya perlindungan kreditur. Penelitian hukum ini merupakan penelititan hukum empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara narasumber dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dihasilkan simpulan. Kesatu, penyelesaian kredit macet pada BPR Klaten dengan debitur dilakukan dengan pemberian Surat Peringatan hingga tiga kali, kemudian melakukan pemanggilan secara lisan dan tertulis, kemudian negosiasi untuk menyerahkan agunan dengan melaksanakan prosedur AYDA. Kedua, hambatan yang dialami oleh BPR Klaten dalam menghadapi kredit macet yaitu kurangnya ketelitian petugas lapangan, adanya itikad tidak baik dari debitur, dan adanya musibah yang menimpa debitur. Sedangkan dari regulasi, hambatan yang ada yaitu banyaknya persyaratan secara Notarial yang dibutuhkan dalam AYDA, dan jangka waktu penjualan yang terlalu cepat yaitu maksimal satu tahun.Kata Kunci: Penyelesaian Kredit Macet; AYDA; Perlindungan Kreditur; Perseroan Daerah BPR Bank Klaten.

PENERAPAN E-COURT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA UMUM DALAM PRESPEKTIF HUKUM PROGRESIF Ari Hani Saputri
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v8i1.44284

AbstractThis article tries to discuss the implementation of e-court in general criminal cases. In fact, Perma Number 1 Year 2019 does not include criminal cases. This is because Perma Number 1 of 2019 only allows general civil, family civil, state administrative, and military administrative matters. However, with the corona virus outbreak making the implementation of criminal cases into an online trial, this has a positive impact in the form of a breakthrough for the litigation world due to the existence of e-court, it can be predicted to decrease costs for the trial, but on the other hand there are weaknesses, namely not yet arranged e court for criminal cases. To find a way out, the authors recommend implementing progressive law to fill the legal vacuum while waiting for a positive law that accommodates the implementation of e-courtKeywords: E-court, General Criminal Case, Progressive LawAbstrakArtikel ini mencoba untuk membahas mengenai pelaksaan e-court dalam perkara pidana umum. Sejatinya, dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tidak mengikutsertakan perkara pidana. Hal ini dikarenakan Perma Nomor 1 Tahun 2019 hanya memperbolehkan perkara perdata umum, perdata keluarga, tata usaha negara, tata usaha militer. Namun dengan adanya wabah virus korona membuat pelaksaan perkara pidana menjadi sidang secara online, hal ini membawa dampak positif berupa terobosan untuk dunia litigasi dikarenakan dengan adanya e-court maka dapat diprediksikan menurunnya biaya untuk persidangan, namun dilain sisi terdapat kelemahan, yaitu belum diaturnya pelaksanaan e-court untuk perkara pidana. Untuk mencari jalan keluarnya maka penulis menganjurkan diterapkannya hukum progresif untuk mengisi kekosongan hukum sambil menunggu adanya sebuah hukum positif yang mengakomodasi pelaksanaan e-court.Kata Kunci: E-court, Perkara Pidana Umum, Hukum Progresif

KEISTIMEWAAN QANUN DI ACEH DALAM PERSPEKTIF SOCIOLOGICAL YURISPRUDENCE MENURUT EUGEN EHRLICH Adhya Febri Lutfiana
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v8i2.49770

AbstractLaw always moves dynamically and experiences development and even changes, for example Islamic law. Islamic law is the basis for the formation of new laws, especially in the Aceh region. Aceh has the features of local laws / regulations called Qonun. This qonun was formed because of the influence of the environment and customs related to legal values / norms. The life of the legal community will continue to grow and develop and then serve as a code of conduct. In the perspective of sociological jurisprudence, the law that was born in Acehnese society is known as the living law in the form of habits (costumes), customs, beliefs, and so on. The living law has a role that is not inferior to positive law in managing human relations. According to Eugen Ehrlich, the development of law is centered on the community itself, not on the formation of law by the state, judges’ decisions, or on the development of legal science because society is the main source of law.AbstrakHukum selalu bergerak dinamis dan mengalami perkembangan bahkan perubahan, contohnya hukum islam. Syariat islam menjadi dasar terbentuknya hukum baru khususna di wilayah Aceh. Aceh memliki keisitimewaan hukum / peraturan daerah yang biasa disebut Qonun. Qonun ini terbentuk karena adanya pengaruh lingkungan dan adat istiadat yang berkaitan dengan nilai/ norma hukum. Kehidupan masyarakat hukum akan terus tumbuh dan berkembang lalu akan dijadikan sebagai pedoman berperilaku. Dalam perspektif Sosiological Yurisprudence hukum yang lahir di masyarakat Aceh ini dikenal dengan istilah the living law dalam bentuk kebiasaan (costume), adat istiadat, kepercayaan, dan sebagainya. The living law mempunyai peranan yang tidak kalah dengan hukum positif dalam menata pergaulan manusia. Menurut Eugen Ehrlich perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum karena masyarakat merupakan sumber utama hukum.

KAJIAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER TERHADAP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor 03/KPPU/L/2015 dalam Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013) Kartika Cahyaningtyas; Albertus Sentot Sudarwanto; Adi Sulistiyono
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i1.17598

AbstractThe article is aimed to analyze the way of electrolical procurement of electronic procurement of goods and / or services and the analysis of KPPU's decision No. 03 / KPPU-L / 2015 in the case of Tender Widening Work of Jalan-Brand Bts Kab. Simalungun-Bts Kab. Tanah Karo-Seribu Dolok In Working Group (Working Group) Procurement of Goods / Services Unit of National Road Implementation Area I of North Sumatera Province Fiscal Year 2013 based on Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Anti Law Monopoly). The research used normative legal research method, with approach statute approach and case approach and data analysis technique is deduction logic with qualitative analysis. Sources of research in the decision of KPPU Number 03 / KPPU-L / 2015 in the case of Tender for Widening of Jalan Brand - Bts. Kab. Simalungun - Bts. Kab. Tanah Karo - A Thousand Dolok In Working Group (Working Group) Procurement of Goods / Services Work Unit Implementation of National Road Region I North Sumatra Province Budget Year 2013 is not in accordance with the Anti-Monopoly Law in the imposition of sanctions. The action required to avoid a tender conspiracy by using the concept of affiliation in e-procurement is to create a program on e-procurement mechanism in order to know the existence of affiliation on the business actor. Suggestions are also needed to overcome the inconsistency of KPPU decision No. 03 / KPPU-L / 2015 in the case of Tender of Widening of Jalan Brand - Bts. Kab. Simalungun - Bts. Kab. Tanah Karo - A Thousand Dolok In Working Group (Working Group) Procurement of Goods / Services Work Unit Implementation of National Road Region I North Sumatra Province Fiscal Year 2013 with Anti-monopoly Law is to in the future revise Anti-Monopoly Law.Keyword: Procurement for goods and or services; Conspiracy of tender; Affiliation AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2015 dalam kasus Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek-Bts Kab. Simalungun-Bts Kab. Tanah Karo-Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Anti Monopoli). Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan statute approach dan case approach serta teknik analisis data adalah logika deduksi dengan analisis kualitataif. Hasil penelitian ini adalah amar putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2015 dalam kasus Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai dengan Undang-Undang Anti Monopoli dalam pemberian sanksi. Tindakan yang diperlukan untuk tidak terjadi persekongkolan tender dengan menggunakan konsep afiliasi pada e-procurement adalah membuat program pada mekanisme e-procurement agar dapat mengetahui adanya afiliasi pada pelaku usaha. Saran yang diperlukan juga untuk mengatasi adanya ketidaksesuaian putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2015 dalam kasus Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dengan Undang-Undang Anti Monopoli adalah dengan kedepannya melakukan revisi Undang-Undang Anti Monopoli. Kata Kunci: Pengadaan Barang/Jasa; Persekongkolan Tender; Afiliasi

PENERAPAN HUKUM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI RIAU Fandi Satria; Lego Karjoko; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i2.17762

AbstractThe purpose of this article is to describe the Application of Laws According to Government Regulation Number Year 2010 concerning the Use of Forest Areas in Riau Province under the management of related technical agencies namely the Riau Provincial Environment and Forestry Agency in the context of the use of efficient forest areas, in particular associated with: The Use of Forest Areas, and the Constraints Factor in the Application of Laws concerning the Use of Forest Areas that occurred at the Riau Plantation Office on unhealthy plantation companies. This study uses a prescriptive normative approach, finding the law in concreto on the Law on Plantation Law in Riau Province. The type of data used is secondary data. Secondary data sources used include primary data, secondary data, and Non-Legal data. Data collection technique used is literature study. Some data then asked for explanation and confirmation from Plantation Office of Riau Province. Data analysis techniques used with the method of syllogism and interpretation by using deductive thinking patterns. Based on the results of research and discussion, the following conclusions are derived: First, the application of the law concerning the use of forest areas in Riau Province has not been in accordance with the provisions contained in Law No. 41 Year 1999, Government Regulation No. 24 of 2010. Second, Factor Constraints in Implementation of Laws According to Government Regulation No. 24 of 2010 on the Use of Forest Areas in Riau Province.among others, law enforcers, infrastructure facilities, communities that are not in accordance with the provisions contained in Law no. 41 of 1999 and Government Regulation No. 24 of 2010.Keywords:Application of Laws, Use of Forest Areas,Obstacle FactorAbstrakTujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan Penerapan Hukum Menurut Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan di Provinsi Riau yang berada dibawah pengelolaan dinas teknis terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam rangka penggunaan Kawasan hutan yang berdaya guna, khususnya dikaitkan dengan: Peraturan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Faktor Kendala Dalam Penerapan Hukum Tentang Penggunaan Kawasan Hutan yang terjadi di Dinas Perkebunan Provinsi Riau terhadap perusahaan perkebunan yang tidak sehat.Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif bersifat preskriptif, menemukan hukum in concreto mengenai Peraturan Perundang-undangan Perkebunan di Provinsi Riau.Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder.Sumber data sekunder yang digunakan mencakup data primer, data sekunder, dan data Non Hukum.Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan.Beberapa data kemudian dimintakan penjelasan dan konfirmasi dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau.Teknik analisis data yang digunakan dengan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan sebagai berikut: Kesatu,Penerapan Hukum Tentang Penggunaan Kawasan Hutan di Provinsi Riau Belumlah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010. Kedua,Faktor Kendala Dalam Penerapan Hukum Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Di Provinsi Riau.anatara lain, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat yang belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010.Kata Kunci:Penerapan Hukum, Penggunaan Kawasan Hutan. Faktor Penghambat

IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN SUKOHARJO Yuli Isnandar; Hari Purwadi; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18308

AbstractThis article aims to describe the implementation of procurement auction policy of goods and services in Sukoharjo before and after the Presidential Regulation No. 54 of 2010 on Procurement of Government Goods and Services (e-procurement), to explain constraints in the implementation of procurement auction policy of goods and services in Kabupaten Sukoharjo after the issuance of Presidential Regulation No. 54 of 2010 on Procurement of Government Goods and Services (e-procurement) and its solution. This type of legal research is sociological or non-doctrinal with qualitative research methods that aim to know the Implementation of Presidential Regulation No. 54 of 2010 on Procurement of Government Goods and Services (Case Study of Implementation of E-Procurement in Sukoharjo District). Data collection techniques used interview techniques, literature study and documentation. The result of this research is in the implementation of the policy of auction of procurement of goods and services in Sukoharjo District before the Presidential Regulation Number 54 Year 2010 concerning Procurement of Government Goods and Services (e-procurement), there is Presidential Regulation Number 54 Year 2010 concerning Procurement of Government Goods and Services -procurement) in Sukoharjo Regency in accordance with Presidential Decree No. 80 of 2003 on Guidelines for Procurement of Government Goods and Services. Implementation of procurement auction policy of goods and services in Sukoharjo District after the Presidential Regulation Number 54 Year 2010 concerning Procurement of Government Goods and Services (e-procurement) that is, the length of time required in the procurement of goods/services in LPSE Sukoharjo District is 1) fiscal year. The time required to disseminate Presidential Regulation No. 54/2010 on Procurement of Goods/Services of the Government of Sukoharjo Regency is not maximal, since the socialization provided by the Sukoharjo District Government is very limited, since this socialization is only given the opportunity to the Official Commitment Officer/Procurement Committee and Civil Servants who are prepared as technical personnel managing goods/services Government that has a certificate Procurement of goods/services.Keywords: Procurement of goods and services; E-Procurement; LPSEAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan lelang pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sukoharjo sebelum dan sesudah adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (e-procurement), untuk menjelaskan kendala dalam pelaksanaan kebijakan lelang pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sukoharjo setelah adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (e-procurement) dan solusinya. Jenis penelitian hukum ini adalah sosiologis atau non doktrinal dengan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Studi Kasus Pelaksanaan E-Procurement di Kabupaten Sukoharjo). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah dalam pelaksanaan kebijakan lelang pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sukoharjo sebelum adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (e-procurement), terdapat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (e-procurement) di Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 TentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pelaksanaan kebijakan lelang pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sukoharjo setelah adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (e-procurement) yaitu, lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di di LPSE Kabupaten Sukoharjo adalah 1 (satu) tahun anggaran. Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk Kabupaten Sukoharjo tidaklah maksimal, karena sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sangatlah dibatasi, karena sosialisasi ini hanya diberikan kesempatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat/Panitia Pengadaan dan Pegawai Negeri Sipil yang dipersiapkan sebagai tenaga teknis pengelola barang/jasa Pemerintah yang telah memiliki sertifikat Pengadaan barang/jasa. Kata Kunci: Pengadaan barang dan jasa; E-Procurement; LPSE

PERLINDUNGAN HUKUM EKSPEDITUR ATAS PENGIRIMAN PRODUK AGRIKULTURA BERDASARKAN SEA TRANSPORT AGREEMENT Anik Wulandari; Moch Najib Imanullah
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i2.25564

AbstractThis paper describes and examines the issues of how to protect against shipping companies contained in sea transport agreement agreements. The purpose of this paper is to know the legal protection of shipping companies contained in sea transport agreements. Data collection technique is literature study with statute approach method, the instrument of this research is the Book of Trade Law Act, Law Number 17 Year 2008 concerning Shipping and related legislation, as well as sea transport documents. The result of the research shows that every sea freight shipping company (EMKL) has procedures and requirements in transporting goods by sea, legal protection against shipping companies contained in sea transport agreement there are 2 (two) properties that is preventive and repressive. As a preventive measure, Legal Protection of the Expeditor from the delivery of Agricultural Products and Products is seen from what the understanding, duties, and rights and obligations of the expeditor Then as a repressive step that is behind the bill of lading it is mentioned that there are procedures to claim damage, loss and delay of delivery of goods , and thereafter shall be liable to sanctions in the form of damages for loss, loss, and delay in the delivery of goods in respect of quantities and other calculations agreed upon by both parties.Keywords: Legal Protection; Expedition; Transportation of Agricultural Products; Sea Freight LawAbstrakPenulisan ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai bagaimana perlindungan terhadap perusahaan ekspeditur yang dimuat dalam perjanjian perjanjian pengangkutan laut. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perusahaan ekspeditur yang dimuat dalam perjanjian pengangkutan laut. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dengan metode pendekatan statute approach, instrumen penelitian ini yaitu Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan perundanng-undangan terkait, serta dokumen-dokumen pengangkutan laut. Hasil penelitian menunjukan bahwa setiap perusahaan ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) memiliki prosedur dan persyaratan dalam mengangkut barang melalui laut, perlindungan hukum terhadap perusahaan ekspeditur yang dimuat dalam perjanjian pengangkutan laut terdapat 2(dua) sifat yaitu preventif dan represif. Sebagai langkah preventif, perlindungan hukum ekspeditur dari pengiriman barang hasil dan produk pertanian dilihat dari apa pengertian, tugas, serta hak dan kewajiban ekspeditur kemudian sebagai langkah represif yaitu dibalik bill of lading tersebut disebutkan bahwa terdapat prosedur megenai klaim kerusakan, kehilangan, dan keterlambatan pengiriman barang, dan untuk selanjutnya akan diberikan sanksi berupa ganti kerugian atas kerusakan, kehilangan, dan keterlambatan pengiriman barang yang mengenai jumlah dan perhitungan lainnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.Kata Kunci: Perlidungan Hukum; Ekspeditur; Pengangkutan Produk Pertanian; Hukum Pengangkutan Laut

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DI KABUPATEN NGAWI Suprianto ,; Agus Riwanto; Sunny Ummul Firdaus
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29206

AbstractThis article aims to analyze the implementation of government regulation No. 18 of 2016 on the regional apparatus against the effectiveness of the performance of employees in the local secretariat of the regional parliament (DPRD) in the district Ngawi. The research is research law that is evaluative with the empirical approach and sociological approach.The theory used for the analysis in this research is the theory of Lawrence M. Friedman with its three legal structures, from the analysis it is known that the performance of the employees in the local secretariat environment The ngawi district representative board is quite good but needs many new innovations and improvements in some aspects, in both the legal aspect in the legal structuretheory of friedman found that only in the aspect of the element of law culture which is not appropriate to the implementation of Government Regulation No. 18 of 2016 on the Regional Devices in Ngawi District is less able to improve the effectiveness of the performance of the Secretariat staff of Ngawi Regency DPRD. The competence of employees who moved from the merger of other agencies and agencies in accordance with Government Regulation No. 18 of 2016 is not in accordance with the needs of the Secretariat of Ngawi Regency DPRD, while in the other two aspects are appropriate.Keywords: implementation of government regulation; effectiveness; law culture.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah terhadap efektivitas kinerja pegawai di lingkungan sekretariat daerah dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) di kabupaten ngawi. Berdasarkan bentuknya penelitian ini termasuk dalam evaluatif, yaitu “suatu bentuk penelitian yang dimaksudkan untuk menilai suatu program kerja. Teori yang dipakai untuk analisis dalam penelitian ini adalah teori dari Lawrence M. Friedman dengan tiga struktur hukumnya, dari analisis diketahui bahwa kinerja para pegawai di lingkungan sekretariat daerah Dewan perwakilan daerah kabupaten ngawi cukup baik namun perlu banyak inovasi baru dan peningkatan dibeberapa aspek, di kedua aspek hukum dalam teori struktur hukum dari friedman didapatkan bahwa hanya dalam aspek dari unsur kultur hukum saja yang tidak sesuai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Ngawi kurang mampu meningkatkan efektivitas kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi. Kompetensi pegawai yang pindah dari adanya penggabungan Dinas dan Badan lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tidak sesuai dengan kebutuhan Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi, sementara dalam kedua aspek lainnya sesuai.Kata kunci: implementasi peraturan pemerintah; efektivitas; kultur hukum.

ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SCRAP ANTARA PT. PERTAMINA REFINERY UNIT IV DENGAN VENDOR Sandytias Dwi Putera; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i2.43018

AbstractThe article aims to know and analyze the basic application of proportionality in the formation phase and the implementation stage of scrap purchase agreements between PT. Pertamina RU IV Cilacap and the vendors. This research belongs to the type of empirical law research that is descriptive by using a qualitative approach. The data used is primary data and secondary data. Data collection techniques using interviews and literature studies. Technical analysis of data used by authors is a qualitative analysis with interactive analysis models. The results showed that the principle of proportionality has been applied to the establishment and implementation of scrap purchase agreements between PT. Pertamina RU IV Cilacap with the vendors. At the stage of the formation consisting of the negotiation stage, and the drafting phase of the agreement has applied the principle of proportionality by using 4 principles namely the principle of equality of rights, principles of freedom, proportional distribution principle, and the win-win solution principle. The principle of proportionality has also been applied to the implementation of scrap purchase agreements using the principle of equality of rights, principles of freedom, proportional distribution principle so that PT. Pertamina RU IV Cilacap as the seller and vendor as The buyer has applied the principle of proportionality to all phases of the agreement which starts from the negotiation stage until the implementation of the agreement in achieving a fair exchange of rights and obligations for the parties.Keywords : The principle of Proportionality; Scrap Purchase Agreement; Phase of Agreement Establishment; Phase of Implementation of the AgreementAbstrakArtikel bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas proporsionalitas dalam tahap pembentukan dan tahap pelaksanaan perjanjian jual beli scrap antara PT. Pertamina RU IV Cilacap dengan vendor. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Teknis analisis data yang digunakan penulis merupakan analisis kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas proporsionalitas telah diterapkan pada tahap pembentukan dan pelaksanaan perjanjian jual beli scrap antara PT. Pertamina RU IV Cilacap dengan vendor. Pada tahap pembentukan yang terdiri dari tahap negosiasi, dan tahap penyusunan perjanjian telah menerapkan asas proporsionalitas dengan menggunakan 4 prinsip yaitu prinsip kesetaraan hak, prinsip kebebasan, prinsip distribusi proporsional, dan prinsip win-win solution. Asas proporsionalitas juga telah diterapkan pada tahap pelaksanaan perjanjian jual beli scrap dengan menggunakan prinsip kesetaraan hak, prinsip kebebasan, prinsip distribusi proporsional sehingga PT. Pertamina RU IV Cilacap selaku penjual dan vendor selaku pembeli telah menerapkan asas proporsionalitas pada seluruh tahapan dalam perjanjian yang dimulai dari tahap negosiasi sampai tahap pelaksanaan perjanjian dalam mencapai pertukaran hak dan kewajiban yang adil bagi para pihak.Kata Kunci : Asas Proporsionalitas; Perjanjian Jual Beli Scrap; Tahap Pembentukan Perjanjian; Tahap Pelaksanaan Perjanjian Pendahuluan

HILANGNYA KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM MENURUT TEORI DISKRIMINASI Nurindria Naharista Vidyapramatya
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v8i2.49763

AbstractThe Indonesian nation is currently experiencing a crisis of justice in law enforcement. This happens because it is only concerned with the aspects of legal certainty and formal-legality rather than justice. The law cannot be enforced if there are no credible, competent and independent law enforcement officers. Legal discrimination is a way for law enforcement officials to differentiate in the imposition of sanctions against someone who is influenced by that person’s ability both in the economic and power fields. This study discusses how discriminatory law enforcement is when viewed from Donald Black’s theory. The author will compare two cases with the same type of crime but different decisions. Then studied through Donald Black’s theory of legal discrimination. The purpose of this study was to determine the existence of discrimination in law enforcement from two similar cases but with different decisions which were reviewed through Donald Black’s theory of legal discrimination. The research method used by the author in this study is a normative juridical research method. The preparation of this research is analytical descriptive with a conceptual approach. The conceptual approach needs to examine legal principles that can be found from the perspective of scholars or legal doctrine. The results of this research are indeed proven that there is legal discrimination that occurs, this can be seen from the study of Donald Black’s theory. The suggestion for law enforcers is to be fair in any case, do not favoritism and discriminate, because all citizens are the same, equally need justice. AbstrakBangsa Indonesia saat ini sedang mengalami krisis keadilan dalam penegakan hukum. Hal ini terjadi karena semata-mata hanya mementingkan aspek kepastian hukum dan legalitas-formal daripada keadilan. Hukum tidak dapat ditegakkan apabila tidak ada aparat penegak hukum yang berkredibilitas, berkompeten dan independen. Diskriminasi hukum merupakan cara aparat penegak hukum yang membedakan dalam pemberian sanksi terhadap seseorang yang dipengaruhi oleh kemampuan orang tersebut baik dalam bidang ekonomi maupun kekuasaan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana diskriminasi penegakan hukum jika ditinjau dari teori milik Donald Black. Penulis akan membandingkan dua kasus dengan jenis tindak pidana yang sama namun putusan yang berbeda. Lalu dikaji melalui teori diskriminasi hukum milik Donald Black. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya diskriminsi dalam penegakan hukum dari dua kasus yang serupa tetapi memiliki putusan yang berbeda yang ditinjau melalui teori diskriminasi hukum milik Donald Black. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penyusunan penelitian ini bersifat diskriptif analitis dengan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual perlu mengkaji prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dari pandangan sarjana ataupun doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini memang terbukti adanya diskriminsinasi hukum yang terjadi, hal ini dapat dilihat dari kajian teori Donald Black. Saran bagi para penegak hukum adalah bersikap adil terhadap kasus apapun jangan pilih kasih dan membeda-bedakan, karena semua warga negara adalah sama, sama sama butuh keadilan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sunny Ummul Firdaus

Contact Email
jurnalhpe@mail.uns.ac.id

Phone
+62811265285

Journal Mail Official
jurnalhpe@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Sekertariat Program Pascasarjana Magister ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Surakarta 57126

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sunny Ummul Firdaus

Contact Email jurnalhpe@mail.uns.ac.id

Phone +62811265285

Journal Mail Official jurnalhpe@mail.uns.ac.id

Editorial Address Sekertariat Program Pascasarjana Magister ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Surakarta 57126

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sunny Ummul Firdaus

Contact Email
jurnalhpe@mail.uns.ac.id

Phone
+62811265285

Journal Mail Official
jurnalhpe@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Sekertariat Program Pascasarjana Magister ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Surakarta 57126

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA