cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sunny Ummul Firdaus
Contact Email
jurnalhpe@mail.uns.ac.id
Phone
+62811265285
Journal Mail Official
jurnalhpe@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Sekertariat Program Pascasarjana Magister ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 23381051     EISSN : 27770818     DOI : https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43002
Core Subject : Economy, Humanities, Health, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences
The scope of the articles published in Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi (HPE) with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 177 Documents
 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA LIMA MENTERI TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP KEBIJAKAN MUTASI GURU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAGETAN Prima Suhardi Putra; M. Hudi Asrori; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18292

Abstract

AbstractThis article aims to identify and analyze the implementation and obstacles encountered in the implementation of the Joint Regulation of the Five Minister Year 2011 on the Arrangement and Equitable Teacher Civil Movement. This article is included in empirical legal research. Law conceptualized as a manifestation of the symbolic meanings of social behavior as a result of social interaction, by taking research location in Magetan. The data collection is done with interviews and documentary techniques in order to obtain primary data and secondary data. Analysis of data using qualitative analysis inductive logic thinking. The results showed that the implementation of joint regulation to implement the Civil Servant teacher mutations gradually to meet the needs of more than 350 teachers in the suburban areas Magetan. According to the theory of Friedman’s legal system can be described, in the structure of the head of the education unit together with the head of the District Education Unit and the Department of Education to coordinate to determine the condition of the real distribution of teachers. With the cooperation is structured expected the distribution is going well and fairly to meet the needs of teachers, from the legal substance policy applied in order to meet the shortage of teachers needs that there is a mutation teacher Civil Servants gradually, as a component of legal culture, teachers must be willing to be placed in any educational unit. The problem is that teachers mutation makes it vulnerable for abuse of office, a lot of teachers who have received certification allowance, teachers who have been appointed as Civil Servants and has received certification allowance will strive to maintain its position on the workings of the educational unit.Key Words: Policy; Mutation; Civil Servant Teacher.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. Artikel ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Hukum dikonsepkan sebagai manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial sebagai dampak dalam interaksi sosial, dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Magetan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumenter guna mendapatkan data primer dan data sekunder. Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif dengan logika berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bersama dengan melaksanakan mutasi guru Pegawai Negeri Sipil secara bertahap guna memenuhi kebutuhan lebih dari 350 orang guru pada wilayah pinggiran Kabupaten Magetan. Menurut teori sistem hukum dari Friedman dapat dijelaskan, secara struktur kepala satuan pendidikan bersama kepala UPT Pendidikan Kecamatan dan Dinas Pendidikan melakukan koordinasi untuk mengetahui kondisi distribusi guru secara nyata. Dengan adanya kerjasama secara terstruktur diharapkan distribusi tersebut berjalan dengan baik dan adil untuk memenuhi kebutuhan guru, dari substansi hukum kebijakan yang diterapkan guna memenuhi kekurangan kebutuhan guru yang ada adalah dengan mutasi guru Pegawai Negeri Sipil secara bertahap, secara komponen budaya hukum, guru harus bersedia ditempatkan di satuan pendidikan manapun. Adapun kendalanya adalah mutasi guru membuat rentan terjadinya penyalahgunaan jabatan, banyak guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi, guru yang sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan sudah mendapat tunjangan sertifikasi akan berusaha untuk mempertahankan posisinya pada satuan pendidikan tempat bekerjanya.Kata Kunci: Kebijakan; Mutasi; Guru Pegawai Negeri Sipil.
MEKANISME PERAMPASAN ASET DENGAN MENGGUNAKAN NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI Sudarto ,; Hari Purwadi; Hartriwiningsih ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i1.18352

Abstract

AbstrakArtikel  ini  bertujuan  untuk mengetahui  mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau  Non-Conviction Based (NCB) Assets Forfeiture sebagai alternatif dalam upaya mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai jawaban permasalahan sulitnya melakukan perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi yang telah berpindah tangan, berubah wujud, atau disembunyikan. Artikel ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan bahan primer yang bersifat otoritatif, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Artikel ini menjelaskan bahwa mekanisme perampasan aset  tanpa pemidanaan  dimasa  mendatang  dapat  diatur  dalam  undang-undang  perampasan  aset dengan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan United Nations Convention Against Corruption, yang memungkinkan penerapan pembuktian terbalik oleh pelaku tindak pidana korupsi sejak tahap penyidikan demi terwujudnya prinsip follow the money dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.Kata Kunci :   Perampasan Aset, NCB, Korupsi.
ASPEK HUKUM PROSES DIVESTASI SAHAM OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN ASING Melati Adventine Christi Silitonga; Adi Sulistiyono
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i2.43011

Abstract

AbstractThis article aims to examine the legal aspects of the share divestment process carried out by  foreign mining companies in Indonesia and related to the obligation of the share divestment process offered to Indonesian Participants by Foreign Mining Companies according to the applicable legislation. This method of writing is legal research with a statute approach. Based on the research, the divestment arrangements in Indonesia still intersect with the non-compliance  of foreign mining companies and the uncertainty of regulations in the past, so that the divestment  process of foreign mining companies such as PT Freeport Indonesia had problems with the Government. The problem during the divestment of PT Freeport Indonesia's shares due to the incompatibility of permits granted by the Government through the Ministry of Energy and Mineral Resources to PT Freeport Indonesia was feared to provide bad influences for foreign mining companies which would later also divest.Keywords: divestment; share; law; miningAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum dari proses divestasi saham yang dilakukan  oleh perusahaan pertambangan asing di Indonesia dan terkait dengan kewajiban proses divestasi saham yang ditawarkan kepada Peserta Indonesia oleh Perusahaan Pertambangan Asing menurut perundang-undangan yang berlaku. Metode penulisan ini adalah legal research dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan penelitian, pengaturan divestasi di Indonesia masih bersinggungan dengan ketidakpatuhan perusahaan pertambangan asing serta ketidaktegasan peraturan di masa lalu sehingga membuat proses divestasi perusahaan pertambangan asing seperti PT Freeport Indonesia sempat bermasalah dengan Pemerintah.. Permasalahan selama divestasi saham PT Freeport Indonesia terbentur pada ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada PT Freeport Indonesia dikhawatirkan dapat memberikan influensi yang buruk bagi perusahaanperusahaan pertambangan asing yang nantinya juga akan melakukan divestasi.Kata kunci: divestasi; saham; hukum; pertambangan
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY (STUDI KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT. RAYON UTAMA MAKMUR (RUM) KABUPATEN SUKOHARJO) Henny Yunita Fitriani
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v8i2.49757

Abstract

AbstractCriminal act formulated in Environmental Protection Law Number 32 Year 2009 still contains an  element of error (mens rea) as the main element that must be proven. In the case of environmental criminal acts committed by corporations, it is difficult to prove the causal relationship of the element of error with the criminal law act (actus reus). The strict liability doctrine can be applied as a basis for corporate criminal responsibility that commits environmental crimes by revising criminal provisions in environmental law (UUPPLH) by removing mens rea element, because the current UUPPLH only provides a basis for implementing strict liability in settling disputes through courts with a civil lawsuit mechanism. The expansion of the principle of strict liability in criminal law will more effectively impose corporate criminal responsibility, including in this paper the case of environmental pollution by PT. Rayon Utama Makmur (RUM) Sukoharjo.AbstrakPerumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih mengandung unsur kesalahan (mens rea) sebagai unsur pokok yang harus dibuktikan. Dalam kasus tindak pidana lingkungan yang dilakukan korporasi sulit untuk membuktikan hubungan kausal unsur kesalahan tersebut dengan perbuatan hukum pidana (actus reus). Doktrin strict liability dapat diterapkan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dengan cara merevisi ketentuan pidana dalam hukum lingkungan (UUPPLH) dengan menghapus unsur kesalahan, karena UUPPLH saat ini hanya memberikan dasar penerapan strict liability dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan mekanisme gugatan perdata. Perluasan asas strict liability dalam ranah pidana akan membebankan pertanggungjawaban pidana korporasi secara lebih efektif, termasuk dalam makalah ini kasus pencemaran lingkungan oleh PT. Rayon Utama Makmur (RUM) Sukoharjo.
KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS DALAM PENANGANAN COVID 19 Dyah Tri Handini
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v9i1.52619

Abstract

This article aims to understand the concept of legal protection for medical personnel in handling COVID-19. The increase in the incidence of covid 19 has an impact on the workload experienced by medical personnel, causing a decrease in the immune system of medical personnel. Most people who think that covid 19 is just a conspiracy have an impact on reducing public awareness in preventing covid 19. People who lack awareness of the importance of the covid 19 protocol will result in medical personnel being more at risk of being exposed to and experiencing covid 19. The results of this article show that there has been legal protection for medical personnel in handling COVID-19, both criminal law protection and employment law. The conclusion of this article is that the aspect of legal protection for medical personnel is contained in the codeki, Law R1 NO 29 of 2004 concerning Medical Practice, especially Article 48 concerning Medical Secrets, Regulations of the Minister of Health of the Republic of Indonesia number 269 and 290 and the Ministry of Health of the Republic of Indonesia.Keywords: Legal Protection, Medical Personnel, Covid-19. Artikel ini bertujuan untuk megetahui konsep perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam penanganan covdi 19. Peningkatan kejadian covid 19 berdampak pada beban kerja yang dialami oleh tenaga medis sehingga meyebabkan penurunan sistem imun pada tenaga medis. Kebanyakan masyarakat yang menganggap bahwa covid 19 hanyalah sebuah konspirasi berdampak pada berkurangnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan covid 19. Masyarakat yang kurang kesadaran akan pentingnya protokol covid 19 akan mengakibatkan tenaga medis lebih berisiko terpapar dan mengalami covid 19. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa telah adanya perlidungan hukum bagi tenaga medis dalam penanganan covid 19, baik perlindungan hukum pidana maupun hukum ketenagakerjaan.  Kesimpulan artikel ini bahwa aspek perlindungan hukum bagi tenaga medis tertuang pada kodeki, UU R1 NO 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, khususnya pasal 48 tentang Rahasia Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 dan 290 serta Kemenkes RI.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Medis, Covid-19
KEBIJAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN SUKOHARJO Ari Wibowo; I Gusti Ayu K. R. H; Agus Riehwanto
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i1.17572

Abstract

AbstractThis article aims to know the original revenue management policy implementation of the area of the local government county of terminal according to the law on local government and to know the barriers on implementation of policies. This research is empiric legal studies, approach to the sociology of law and statutory approach, using descriptive analytical techniques. The results of this study concluded that implementation of the Government policy of the County according to Law Number 23 of 2014 about local governance affects the original Revenue Management Areas levy bus station in Sukoharjo Regency, indicated by a decrease because the transfer of the management of the bus station type B to the provincial government. Yet the publication of the latest local regulations and yet the existence of the guidelines and technical instructions in regard to the management of the bus station that would levy is managed in cooperation with the government of the province results of the division. It is imperative that the goverment's role by increasing the budget of communicattion so that the formation of good management and for the regional government of Sukoharjo Regency must have innovation in optimizing other sources of original revenue in the sector of transportation.Key Words: Public Policy; Policy Authority; Bus Station Levy AbstrakArtikel penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terminal pemerintah daerah Kabupaten menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan untuk mengetahui hambatan pelaksanaan kebijakannya. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan, menggunakan teknik analisis bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempengaruhi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) retribusi terminal di Kabupaten Sukoharjo yang ditunjukkan dengan penurunan PAD karena pengalihan pengelolaan terminal tipe B ke pemerintah provinsi. Belum terbitnya Peraturan Daerah yang terbaru dan belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam hal pengelolaan retribusi terminal yang akan dikelola atas kerjasama pembagian hasil dengan pemerintah provinsi. Sangat diperlukan peran pemerintah dengan meningkatkan anggaran perhubungan sehingga terbentuk manajemen yang baik dan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo harus memiliki inovasi dalam mengoptimalkan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya di bidang perhubungan.Kata Kunci: Kebijakan Publik; Kebijakan Kewenangan; Retribusi Terminal
POLITIK HUKUM FASILITAS KEIMIGRASIAN BAGI TENAGA KERJA ASING DENGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA Meiliana Wanda Agesa; Lego Karjoko; Isharyanto ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i2.17714

Abstract

AbstractThis study examines the legal politics of immigration facilities for foreign workers with Indonesian labor law. The Politics of Immigration Law should be based on a Selective Policy that benefits the Indonesian economy. There is still a conflict of norm between immigration regulations and labor regulations. This research is a prescriptive legal research with the approach of law and conceptual approach. Technique of collecting legal material of literature study and technique of analysis of law material of deduction method. This study concludes that there is disharmonization between the rules of immigration law and the labor law regulation concerning the use of foreign workers in Indonesia where, which is more inclined to provide convenience for foreign workers. This study recommends that the government make changes to the regulations on the use of foreign workers so as to create harmonization between the rules of immigration law and labor law.Keywords: legal Politic,  immigration,  foreign worker and manpower AbstrakPenelitian ini mengkaji politik hukum fasilitas keimigrasian bagi tenaga kerja asing dengan hukum ketenagakerjaan Indonesia. Politik Hukum Keimigrasian harus berdasarkan kebijakan selektif (Selective Policy) yang memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia. Masih adanya conflict of norm antara peraturan keimigrasian dengan peraturan ketenagakerjaan.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskiptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka dan teknik analisis bahan hukum metode deduksi. Penelitian ini menyimpulkan, adanya disharmonisasi antara peraturan hukum keimigrasian dengan peraturan hukum ketenagakerjaan mengenai penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia dimana, yang lebih condong memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing. Penelitian ini  merekomendasikan agar pemerintah melakukan perubahan peraturan tentang penggunaan tenaga kerja asing sehingga tercipta harmonisasi antara peraturan hukum keimigrasian dengan hukum ketenagakerjaan.Kata Kunci : Politik Hukum,  Keimigrasian, tenaga kerja asing dan ketenagakerjaan.
MKRI. PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PELAKSANAAN PROGRAM IMUNISASI DI KABUPATEN KARANGANYAR (Kajian Kasus Penolakan Imunisasi Anak Di Kabupaten Karanganyar) Dwi Rusharyati; Widodo.T Novianto; Moch. Najib Imanullah
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18266

Abstract

AbstractThis article aims to explain the causes of the rejection of child immunization and efforts should be made so that the implementation of the childhood immunization program is well received in the protection of the rights of children in Karanganyar. This type of research is empirical. Form of research is exploratory. The data used are primary data and secondary data collection methods of documentation and interviews. Analysis of data using qualitative analysis. Based on the description of the results of research and discussion in connection with the considered problem with the theory of the legal system and application of the theory of law, it can be concluded that the factors that led to the rejection of immunization is: (a) the legal structure has not been able to implement the rules contained in the law; (b) legal norm or rule can not be implemented fully in society; (c) Most people do not understand the law and legal content community do not know the benefits of the existing law. Efforts should be made so that the implementation of the childhood immunization program is well received by all communities in Karanganyar district are: (a) the legal structure should be addressed; (b) The public policy context with the real conditions in the field or community legal norms or rules that can be applied; (c) promoting positive law and the laws governing the contents of the immunization program to the public so that people understand them. As for the consequences of the legal system are not addressed, then the rejection of child immunization will still occur and may tend to increase. The rights of children to be immunized and the rights of children born to avoid the diseases that threaten the survival and/or cause disability unprotectedKeywords: Legal Protection; Rights of the Child; Immunization Program.AbstrakArtikel ini bertujuan menjelaskan faktor penyebab terjadinya penolakan imunisasi anak dan upaya yang harus dilakukan agar pelaksanaan program imunisasi anak dapat diterima dengan baik dalam upaya perlindungan hak-hak anak di Kabupaten Karanganyar. Jenis penelitian adalah empiris. Bentuk penelitian adalah eksploratif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data dokumentasi dan wawancara.  Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan sehubungan dengan masalah yang dikaji dengan teori sistem hukum dan teori  penerapan hukum, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya penolakan imunisasi adalah : (a) Struktur hukumnya belum mampu melaksanakan aturan yang ada dalam hukum; (b) Norma atau aturan hukumnya belum dapat diterapkan sepenuhnya di masyarakat; (c) Sebagian masyarakat belum memahami hukum dan isi hukum sehingga masyarakat belum mengetahui manfaat dari hukum yang ada. Upaya yang harus dilakukan agar pelaksanaan program imunisasi anak dapat diterima dengan baik oleh semua masyarakat di Kabupaten Karanganyar adalah : (a) struktur hukumnya harus dibenahi; (b) Adanya kebijakan publik yang lebih kontekstual dengan kondisi riil di lapangan atau masyarakat sehingga norma atau aturan  hukumnya dapat diterapkan; (c) mensosialisasikan hukum positif dan isi hukum yang mengatur tentang program imunisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat memahaminya. Adapun konsekuensi apabila sistem hukumnya tidak dibenahi, maka penolakan imunisasi anak akan tetap terjadi dan mungkin cenderung meningkat. Hak anak untuk mendapatkan imunisasi dan hak anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan belum terlindungi.Kata kunci: Perlindungan Hukum: Hak Asasi Anak; Program Imunisasi.
PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP PERAMPASAN ASET DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA Andri ,; supanto ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i1.18336

Abstract

Abstract This paper aims to assess the implemention of proof reversed money laundering in the case of narcotics assets is a criminal offense so seized for the stste as stipulated in law No.8 year 2010 on Prevention and eradication of money laundering and the law No.35 year 2009 on narcotics review of the Indonesian criminal justice system. This article is a normative legal research with the nature of the research is descriptive and forms of research is perspective. Approach legislation with secondary data sources such as the primary legal materials, secondary and tertiary. Techniques of data collection is done by the study documents or library materials and analyzed using the methods of reasoning deduktif.Pembuktian in court in essence is the obligation of public prosecutor to convince a judge to the defendant errors projected to provide with Article 66 of the Criminal Procedure Code which states that the defendant is not burdened with evidence in the trial of what is charged to him, in addition to the testimony of the defendant alone is not enough to prove him guilty of committing acts against her, but must be accompanied by other evidence (vide Article 189 paragraph (4) criminal Procedure Code), in other words, the criminal Code does not recognize the process of proof imposed on Terdakwa.Konsep reversed evidence of money laundering in the prevention of narcotics cases whose assets are the proceeds of crime from the perspective of by investigators by the Indonesian Supreme Court Regulation No. 01 Year 2013 on the Procedures for Settlement Request handling Assets In Money Laundering Crime Or Other. Both the concept of proof of money laundering in the prevention of narcotics cases whose assets are the proceeds of crime from the perspective of criminal procedure is based on Article 77 of Law No. 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering and Article 98 of Law No. 35 of 2009 on narcotics jo PP No.40 of 2013 on the implementation of Article 44 of the narcotics Act in the management of proceeds of crime, narcoticsKeywords: Inverted proof, Criminal Procedure Law, criminal acts of money laundering (Law No. 8 ofAbstrakTulisan ini bertujuan mengaji pelaksanaan pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang dalam kasus narkotika yang asetnya merupakan hasil tindak pidana sehingga diramvpas untuk negara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pengecahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian serta undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditinjau dari hukum acara pidana Indonesia dari sistem peradilan pidana Indonesia. Tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian bersifat deskriptif dan bentuk penelitian yang digunakan adalah perspektif. Pendekatan perundang-undangan dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primair, sekunder dan tersier. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka dan dianalisis dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Pembuktian di persidangan pada pokoknya merupakan kewajiban Penuntut Umum untuk meyakinkan hakim terhadap kesalahan Terdakwa yang diproyeksikan untuk memberikan dasar-dasar yang cukup bagi hakim tentang kebenaran peristiwa yang diajukan dalam surat dakwaan. Hal ini selaras dengan Pasal 66 KUHAP yang menyebutkan bahwa Terdakwa tidak dibebani  pembuktian di persidangan terhadap  apa yang didakwakan kepadanya,  di samping itu keterangan terdakwa saja juga tidak cukup untuk membuktikan dirinya bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan  kepadanya,  melainkan  harus  disertai  dengan  alat  bukti  lainnya  (vide Pasal  189  ayat  (4) KUHAP), dengan kata  lain  KUHAP tidak mengenal  proses  pembuktian  terbalik yang dibebankan kepada Terdakwa. Konsep pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang dalam penanggulangan kasus Narkotika yang asetnya hasil tindak pidana dari perspektif hukum acara pidana yakni yang pertama adalah persidangan terhadap permohonan penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan penyidik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun  2013 Tentang Tata  Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain. Kedua konsep pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang dalam penanggulangan kasus Narkotika yang asetnya hasil tindak pidana dari perspektif hukum  acara pidana didasarkan Pasal 77 Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberatasan tindak pidana pencucian uang dan Pasal 98 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo PP No.40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan UU Narkotika pada Pasal 44 pengurusan hasil tindak pidana narkotika.Kata kunci : Pembuktian terbalik, Hukum Acara Pidana, Tindak pidana Pencucian uang(UU No.8 Tahun 2010), Tindak Pidana Narkotika(UU No.35 Tahun 2009), Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana.
KAJIAN MENGENAI KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERSERIKAT PASAL 28E AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MELALUI ORGANISASI KEMASYARAKATAN KAITANNYA DENGAN TEORI KEDAULATAN RAKYAT DAN HAK ASASI MANUSIA Bahar Elfudllatsani; , Isharyanto; Agus Riwanto
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29190

Abstract

AbstractToday there is an increasingly strong view that the organizational community in all three domains,namely the state, the society, and the business world must be in a balanced and mutually supportive position to sustain the dynamics of the nation’s progress. In this article will be discussed about the arrangement of freedom of assembly and association in Article 28E Paragraph (3) of the 1945 Constitution as well as the theory of people’s sovereignty and human rights view freedom of assembly and association. This study uses normative legal research. Legal, historical, conceptual, and philosophical approaches were made in this study. State arrangements on the various forms and types of the organization need to be taken into account the importance of (i) the principle of separation (decoupling) (ii) the principles of “legal and onstitutional organization”, (iii) the principles of “good governance”, and (iv) the need for “Organizational empowerment” (v) the embodiment of the principle of “freedom of association” (vi) ensures, reflects, and does not diminish the meaning of principles of freedom of thought, freedom of thought, and freedom of expression. The Asian values   referred to in freedom of association, assembly and expression areformulated through political concepts in these Asian countries. Keywords: civil organization; freedom of assembly and associaton; popular sovereignty theory and human rightsAbstrakDewasa ini berkembang pandangan yang semakin kuat bahwa komunitas organisasi di ketiga ranah, yaitu negara, masyarakat, dan dunia usaha itu haruslah berada dalam posisi yang seimbang dan saling menunjang satu sama lain untuk menopang dinamika kemajuan bangsa. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai pengaturan kebebasan berkumpul dan berserikat dalam pasal 28E ayat  (3) undang-undang dasar 1945 dan juga teori kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia memandang kebebasan berkumpul dan berserikat.Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan perundang-undangan, historis, konseptual, dan filsafat dilakukan dalam penelitian ini. Pengaturan-pengaturan oleh negara terhadap aneka bentuk dan jenis organisasi tersebut, perlu diperhatikan pentingnya (i) prinsip pemisahan (decoupling) (ii) prinsip “legal and onstitutional organization”, (iii) prinsip “good governance”, dan (iv) kebutuhan akan “organizational empowerment” (v) perwujudan prinsip “freedom of association” (vi) menjamin, mencerminkan, dan tidak mengurangi arti dari prinsip-prinsip kebebasan berkeyakinan, kebebasan berpikir, dan kebebasan berpendapat. Nilai-nilai Asia yang dimaksud dalam kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dirumuskan lewat konsep politis dalam negara-negara asia tersebut.Kata Kunci: Organisasi Masyarakat; Kebebasan berkumpul dan berserikat; teori kedaulatan rakyat dan Hak Asasi Manusia.

Page 3 of 18 | Total Record : 177

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI More Issue