cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Bina Mulia Hukum
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 25287273     EISSN : 25409034     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Bina Mulia Hukum (JBMH) adalah jurnal ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, terbit secara berkala setiap tahunnya pada bulan Maret dan September. Artikel yang dimuat pada Jurnal Bina Mulia Hukum adalah artikel Ilmiah yang berisi tulisan dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 2 Maret 2020" : 11 Documents clear
PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DAN NOTARIS TERHADAP SURAT KUASA DIREKSI TENTANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAH Pradipty Utamy; Kartikasari; Sari Wahjuni
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 4 No. 2 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 2 Maret 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Jika perseroan yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, maka direksi berhak memberikan kuasa kepada orang lain sebagaimana Pasal 103 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pada praktik pembangunan infrastruktur pemerintah ditemukan kuasa direksi yang bertentangan dengan ketentuan sehingga terjadi kegagalan proyek dan kerugian. Permasalahan yang dibahas yakni pelaksanaan pemberian kuasa direksi ditinjau dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya pertanggungjawaban direksi dan notaris terhadap kerugian yang timbul akibat surat kuasa direksi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi deskriptif analitis, dengan metode analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan pelaksanaan pemberian surat kuasa direksi umumnya dibuat dihadapan Notaris. Kuasa direksi mengenai pembangunan infrastruktur harus memenuhi ketentuan-ketentuan diantaranya Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1795 KUHPerdata, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kuasa direksi yang tidak memenuhi ketentuan mengakibatkan perjanjian batal demi hukum dan kerugian. Pertanggungjawaban kuasa direksi yang tidak sesuai dengan ketentuan dibebankan kepada direksi dan notaris. Direksi bertanggung jawab secara pribadi karena kesalahannya dan notaris bertanggung jawab secara wanprestasi jika penggugatnya klien/direksi atau perbuatan melawan hukum jika penggugatnya masyarakat atas akta yang dibuat dihadapannya. Kata kunci: kuasa notaris; pembangunan infrastruktur; perseroan terbatas; pertanggungjawaban. ABSTRACT If private company can’t do legal actions, the directors have authority give power to other, according to Law about Limited Liability Company (LLC) article 103.In the practice of government infrastructure development, the power of attornet by directors that contradicts contents to regulation has been found, so that project failures and incur losses. The issues discussed are implementation of the power of attorney by directors in terms of regulations, furthermore responsibility of the directors and notary for losses incurred by the power of attorney by directors which is contrary to the rules. The method used is normative juridical approach. The summary is implementation of the power of attorney by directors are generally notarial deed. The power of attorney regarding government infrastructure must comply with the rules, especially Civil Code article 1320 and 1795, LLC article 103, Law about Construction Services article 53 (1) and (2) then Presidential Regulation about Procurement of Government’s Goods/Services article 53 (3). The power of attorney by directors which is contrary to the rules, have consequences void/nietigbaar deed and disadvantage. Second, responsibility of the power of attorney by directors which is contrary to the rules given to directors and notary. Directors are personally responsible based on fault according to LLC article 97. Notary is responsible for default if the palintiff is a client/directors, or tort/onrechmatige daad if the plaintiff is community. Keywords: limited liability company; notary; power of attorney; responsibility.
POLITIK HUKUM DAN POLITISASI HUKUM DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Sarip Sarip
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 4 No. 2 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 2 Maret 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian tentang politik hukum dan politisasi desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dilatarbelakangi pada tulisan buku judul buku Regulasi Baru, Desa Baru Ide dan Misi Semangat Undang-Undang Desa. UU Desa hendak membuat desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya (Catur Sakti Desa). Praktik banyak sekali kebijakan-kebijakan desa yang diatur oleh negara, menjadikan desa sebagai bentuk pemerintahan yang mengarah pada local administrative bukan sebagai local genius atau local government. Titik permasalahan yakni apa yang menjadi pembeda antara politik hukum dan politisasi hukum desa, dan bagaimana cara membangun politik hukum desa dalam rangka menghindari politisasi hukum desa dalam ketatanegaraan Indonesia. Untuk memudahkan pengerjaan penelitian ini maka diperlukan suatu metode penelitian, teknik pengumpulan data dan metode pendekatan yang relevan. Dalam hal ini digunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. UU yang mendistorsi desa dari kesatuan organik-sosiologis menjadi sebatas pemerintahan desa itu tidak hanya merusak adat di Luar Jawa, tetapi juga merusak bangunan sosial dan otonomi desa di Jawa. LKD dan LAD merupakan bukti nyata bahwa selesainya UU No.6 Tahun 2014 tidak menyelesaikan politik hukum dan politisasi hukum itu sendiri. Maka, pengawalan-pengawalan terhadap aturan-aturan turunannya harus senantiasa dikawal secara politik hukum maupun politisasi hukum. Kata kunci: desa; hukum; politik; politisasi. ABSTRACT Research on legal politics and the politicization of villages in the Indonesian constitutional system is based on the writing of the book entitled the New Regulations, the New Village Ideas and the Spirit Mission of the Village Law. The Village Law wants to make the village socially empowered, politically sovereign, economically empowered, and culturally dignified (Catur Sakti Desa). The practice of many village policies is governed by the state, making the village a form of government that leads to local administrative not as local genius or local government. The point of the problem is what is the difference between legal politics and politicization of village law, and how to build village law politics in order to avoid politicizing village law in Indonesian constitution. To facilitate the execution of this research, a research method, data collection techniques and relevant approach methods are needed. In this case used descriptive analytical research method with a normative juridical approach. The law which distorted the village from the organic-sociological unit became limited to the village administration which not only damaged adat outside Java, but also damaged the social structure and village autonomy on Java. LKD and LAD are proof that the completion of Law No. 6 of 2014 does not resolve legal politics and the politicization of the law itself. So, escorting the derivative rules must always be escorted by legal politics and politicization of the law. Keywords: law; politics; politicization; village.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CORPORAL PUNISHMENT DI SEKOLAH Trianah Sofiani; Saif Askari
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 4 No. 2 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 2 Maret 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Paper ini mengkaji efektivitas penegakan hukum corporal punishment di sekolah. Argumen teoritis yang telah dikembangkan adalah, corporal punishment dianggap sebagai cara efektif untuk mengubah perilaku siswa, namun juga dianggap mengandung muatan kekerasan terhadap anak, sehingga melanggar norma perlindungan terhadap anak. Metode penelitian yuridis empiris, sumber data primer diperoleh dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan, corporal punishment disebabkan oleh perilaku siswa dan dari dalam diri guru sendiri. Dampak corporal punishment terhadap siswa, yaitu: 1) tidak mengulangi perbuatannya; 2) malu dan minder; 3) prestasi menurun; 4) semakin nakal, tidak patuh dan melanggar peraturan.; 5) terluka secara fisik. Efektivitas penegakan hukum corporal punishment di sekolah, disebabkan oleh faktor: 1) belum ada peraturan yang khusus mengatur tentang corporal punishment di Sekolah; 2) guru sebagai pelaksana hukum di Sekolah belum memahami substansi peraturan perundang-undangan;3) sarana dan fasilitas tidak representatif, sehingga kurang mendukung penegakan hukum; 4); masyarakat di lingkungan sekolah sebagai tempat diterapkannya norma hukum belum memiliki kesadaran hukum dan; 5) budaya hukum berbasis pada otoritarian. Oleh karena itu, seharusnya melakukan reformasi hukum (law reform) secara menyeluruh mulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang corporal punishment, membangun budaya hukum non otoritarian tanpa kekerasan di Sekolah, meningkatkan kesadaran hukum memperbaiki sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum di sekolah. Kata kunci: corporal punishment; guru; penegakan hukum; sekolah; siswa. ABSTRACT This paper examines the effectiveness of corporal punishment law enforcement in schools. The theoretical argument that has been developed is that corporal punishment is considered as an effective way to change student behaviour, but is also considered to contain the content of violence against children, thus violating the norms of protection against children. The research method empirical juridical, primary data sources obtained by observation and interviews. The results showed that corporal punishment was caused by student behaviour and from within the teacher himself. The impact of corporal punishment on students, 1) not repeating their actions; 2) shame and inferiority; 3) decreased performance; 4) getting naughty, disobedient and breaking the rules; 5) physically injured. The effectiveness of corporal punishment law enforcement in schools is caused by factors, 1) there is no specific regulation about corporal punishment in schools; 2) teachers as law enforcers in schools do not yet understand the substance of laws; 3) The facilities do not support law enforcement; 4); the community in the school environment as a place for implementing legal norms, does not yet have legal awareness and; 5) legal culture based on authoritarianism. Therefore, law reform should be done as a whole, starting from the law-making about corporal punishment, building a non-authoritarian legal culture, non-violent in schools, increasing legal awareness and the supporting facilities law enforcement in schools. Keywords: corporal punishment; law enforcement; school; students; teachers.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM BIDANG KESEHATAN TERHADAP PENELITIAN SUBJEK MANUSIA DI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN Liani Mulasari Gunawan; Indra Perwira; Ardini Raksanagara
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 4 No. 2 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 2 Maret 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Setiap manusia memiliki hak yang terus melekat pada dirinya sejak lahir. Hak dasar tersebut dikenal sebagai hak asasi. Hak atas kesehatan seseorang bertumpu pada dua hak dasar yang dimilikinya, yaitu hak atas pelayanan kesehatan dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Perkembangan ilmu kesehatan dipacu dan diarahkan oleh penelitian kesehatan dengan mengikutsertakan relawan manusia sebagai subyek penelitian. Dalam pelayanan kesehatan, rumah sakit juga harus memperhatikan etika profesi tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Pendidikan. Kebijakan yang perlu dilakukan dalam rangka menjamin keamanan dan kesejahteraan manusia sebagai subyek penelitian kesehatan ialah diwajibkan untuk memperoleh persetujuan etik (ethical approval) sebelum penelitian tersebut dilaksanakan dan pasien diberikan penjelasan mengenai segala aspek penelitian yang berhubungan dengan keputusan subyek untuk berpartisipasi atau disebut dengan persetujuan setelah penjelasan (informed consent). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang Penelitian di Bidang Kesehatan Terhadap Subyek Manusia di Rumah Sakit Pendidikan Berkaitan dengan Keselamatan Pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian dengan menggunakan subyek manusia di Rumah Sakit Pendidikan harus mendapatkan ijin dari Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) yang menilai apakah penelitian dianggap aman dan tidak membahayakan pasien. Kata kunci: keselamatan pasien; penelitian kesehatan; rumah sakit pendidikan; subyek manusia. ABSTRACT Every individual has a right that is inherited from birth, known as human rights. The right to health is based on two basic rights which all individuals are entitled, namely the right to health services and the right to self-determination. The development of health science is accelerated and directed in health research by involving human volunteers as subjects. In health services, hospitals must also pay attention to professional ethics of medical workers in Teaching Hospital. Policies to ensure the safety and welfare of human beings as subjects of health research are required, in order to obtain Ethical Approval before the research is carried out and patients are given explanation of all aspects of research related to the subject's decision to participate or called Informed Consent. The method used in this study is normative juridical to generate a comprehensive review of the legal protection in health related-human subject research in teaching hospital. The result of this study indicates that research with human subject in Teaching Hospital must obtain permission from the Health Research Ethics Committee that assesses whether the study is considered safe and harmless. Keywords: health research; human subjects; patient savety; teaching hospital;
PEMBANGUNAN PULAU HASIL REKLAMASI TELUK JAKARTA DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN AGRARIA Yusuf Saepul Zamil; Yulinda Adharani; Siti Sarah Afifah
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 4 No. 2 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 2 Maret 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pro kontra mewarnai pembangunan reklamasi pulau di Indonesia, hal ini seperti yang terjadi pada reklamasi teluk Jakarta. Pro kontra ini terjadi karena belum adanya pengaturan yang jelas dan mengatur khusus mengenai reklamasi pulau di Indonesia. Pro kontra ini juga terjadi karena seberapa besar urgensi dilakukannya reklmasi khusunya terkait dengan kebutuhan tanah untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat dan untuk siapa dirasakan manfaat dari kebijakan pembangunan reklamasi pulau tersebut. Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder dengan didukung oleh data primer. Pembaruan agraria harus dimaknai adanya keadilan dalam penguasaan dan peruntukkan tanah, lebih jauh reklamasi pulau harus dilaksanakan dalam dalam rangka reforma agraria. Reklamasi pulau dapat dilakukan kalau seandainya tanah hasil reklamasi dibangun dan dikuasai sepenuhnya oleh negara serta diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu yang tidak mempunyai tanah. Hasil penelitian menunjukkan pembangunan reklamasi teluk Jakarta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pembaruan agraria, yaitu pemenuhan kebutuhan tanah untuk masyarakat miskin di ibu kota. Kata kunci: agraria; pembaruan; reklamasi. ABSTRACT Controversy of coloring the reclamation development of the island in Indonesia, this is like what happened to the reclamation of the bay of Jakarta. This controversy is due to the absence of clear and specific arrangements regarding the reclamation of the island in Indonesia. This controversy is also due to the urgency of reclamation especially in relation to the need of the land to meet the needs of the community homes and for whom the benefits of the island's reclamation development policy will be felt. In this research, it is used analytical descriptive research specification, with normative juridical approach method, that is approach method which focus on library research which is secondary data supported by primary data. Agrarian reform should be interpreted as a justice in the control and designation of the land, further the reclamation of the island must be implemented within the framework of agrarian reform. The reclamation of the island can be done if in case the reclaimed land is built, it is fully controlled by the state and devoted to the landless society. The results show that the reconstruction of the bay of Jakarta is incompatible with the principles of agrarian reform, namely the fulfillment of land needs for the poor in the capital. Keywords: agrarian; renewal; reclamation.
PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Niken Savitri
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 4 No. 2 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 2 Maret 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pembuktian adanya tindak pidana kekerasan seksual, khususnya dengan korban anak kerapkali menghadapi sejumlah kendala, yaitu tidak atau sulit adanya saksi karena dilakukan tersembunyi dan di wilayah privat dan korban masih di bawah umur. Salah satu terobosan dalam bidang ini muncul dalam putusan Nomor 159/Pid.Sus/2014/PN.Kpg, di mana hakim memutus terdakwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak bersalah dengan menggunakan ketentuan pembuktian seperti yang diatur dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tulisan ini akan menelaah pertimbangan dan penalaran hakim dari sudut pandang teori pembuktian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan antisipatif, dengan pendekatan penafsiran progresif. Kajian menemukan terkait penerapan sistem pembuktian terdapat penafsiran progresif hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual terhadap anak. Kata kunci: kekerasan seksual terhadap anak; penafsiran progresif; teori pembuktian. ABSTRACT Proving before the Court of Law that a child has been sexually abused is a difficult task. It is made hard by a number of factors, i.e. eyewitnesses are hard to come by as the crime more often than not is committed within a private, closed, sphere, and by the fact that the victim is underage. One breakthrough had been made by a judge who decided in a case (No. 159/Pid.Sus/2014/PN. Kpg) to use evidentiary ruling from the Domestic Violence Act. This article shall explore, from an evidentiary theory, what legal consideration and reasoning has been utilized to support the decision. The research method used is normative and anticipative juridical, with approach of interpretation and reasoning of progressive law. This study found progressive interpretation has been applied by the judge to the case. Keywords: evidentiary theory; progressive interpretation; sexual violence against children.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI KASUS KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA) Anika Ni'matun Nisa; Suharno
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 4 No. 2 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 2 Maret 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kasus kebakaran hutan di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup serius. Maka dari itu perlu adanya upaya penegakan hukum yang memiliki sebuah peran yang penting. Penegakan hukum dapat dijadikan sebagai aturan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum lingkungan hidup, bentuk penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup kasus kebakaran hutan, dan pentingnya penegakan hukum untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian dapat dikatakan bahwa saat ini hukum lingkungan hidup masih dirasa lemah dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang terjadi khususnya kebakaran hutan di Indonesia. Penyebab tidak optimalnya hukum lingkungan karena kurangnya bentuk penegakan hukum yang tegas dan nyata. Untuk itulah pentingnya penegakan hukum harus terus ditegakkan demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Adanya penegakan hukum yang kuat dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat demi terciptanya pembangunan berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih baik. Kata kunci: kebakaran hutan; lingkungan hidup; pembangunan berkelanjutan; penegakan hukum. ABSTRACT Pollution and environmental damage in forest fires in Indonesia is a serious problem. Therefore there is a need for law enforcement efforts that have an important role. Law enforcement can be used as a rule to overcome environmental problems based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Management and Protection. This study aims to analyze environmental law, the form of law enforcement on environmental problems in the case of forest fires, and the importance of law enforcement to achieve sustainable development. The method used in writing this article is the normative juridical approach. The results of the study can be said that currently the environmental law is still felt weak in overcoming various environmental problems that occur especially forest fires in Indonesia. The cause of environmental law is not optimal due to lack of strict and real forms of law enforcement. For this reason the importance of law enforcement must continue to be upheld in order to realize sustainable development. The existence of strong law enforcement can provide a deterrent effect on the perpetrators of pollution and environmental damage as an effort to prosper the community for the creation of sustainable development for a better life. Keywords: forest fires; law enforcement; living environment; suistainable development.
TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM MAYORITAS YANG MERANGKAP SEBAGAI DIREKSI TERHADAP KERUGIAN PIHAK KETIGA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERSEROAN Sudaryat
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 4 No. 2 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 2 Maret 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Perseroan Terbatas menjadi bentuk perusahaan yang banyak dipilih oleh investor sebagai sarana usahanya. Hal ini tidak lepas dari keistimewaan Perseroan Terbatas yang berstatus badan hukum dengan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pemegang sahamnya. Banyak kasus dimana pemegang saham mayoritas perseroan sekaligus sebagai direksi perseroan. Ini menjadi persoalan saat perseroan melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, sementara pemegang saham tersebut berlindung dari tanggung jawab terbatas pemegang saham. Harta pribadi pemegang saham mayoritas yang juga menjadi direksi perseroan dapat diminta pertanggungjawaban tidak terbatas untuk menutupi kerugian yang dialami pihak ketiga yang ditimbulkan oleh tindakan perbuatan melawan hukum perseroan berdasarkan doktrin piercing the corporate veil, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengingat sulit dipisahkannya tindakan perseroan dengan tindakan direksi yang juga sebagai pemegang saham mayoritas dalam pengendalian perseroan karena orangnya sama. Kata kunci: direksi; mayoritas; perseroan; saham. ABSTRACT Limited liability company becomes a form of companies that are widely selected by investors as a means of business. It is not separated from the limited liability company with the status of a legal entity with a separate wealth of shareholders. Many cases where the majority shareholder of the company as well as directors of the company. This becomes a problem when the company violates the law and causes losses to other parties, while the shareholders protect from the limited liability of shareholders. The personal property of the majority shareholder who is also a director of the company can be asked unlimited liability to cover the losses incurred by third parties caused by acts of action against the law of the company based on doctrine Piercing the corporate veil, article 3 paragraph (2) and Article 97 paragraph (3) of law No. 40 year 2007 about the limited liability company considering the difficult to separate actions of the company with the Act of directors who also as the majority shareholder in control Company in the same person. Keywords: company; directors; majority; stock.
PERANAN LEMBAGA MERGER SEBAGAI INSTRUMEN RESOLUSI BANK (KONSEP DAN IMPLIKASINYA PADA BANK DALAM PENYELAMATAN) Yudha Ramelan; Dwinanto Prakoso
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 4 No. 2 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 2 Maret 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Fokus pembahasan ditujukan untuk menelaah efektifitas penggunaan lembaga merger antara bank dalam penyelamatan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan bank lainnya yang bisa bermakna sesama bank dalam penyelamatan dan/atau bank diluar bank dalam penyelamatan, kapan waktu penerapannya, bagaimana dapat dikatakan sebagai alternatif resolusi, serta friksi yang timbul dalam proses merger berkenaan dengan masalah penguasaan dan pengendalian bank hasil merger. Untuk itu diperlukan adanya dukungan kebijakan dalam bentuk aturan hukum yang dipublikasi. Kata kunci: alternatif; dampak hukum; merger; resolusi bank. ABSTRACT The focus of this paper is to explore the effectiveness of the use of merger institutions between banks in saving by Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC or LPS) with other banks that can mean fellow banks in the rescue and/or banks outside the bank in the rescue, when the time of its application, how it can be said as an alternative bank resolution, and friction that arises in the merger process with regard to the problem of control and control of the merged bank. For this reason, policy support is needed in the form of published legal rules. Keywords: alternative; bank resolution, law impact, merger.
TANGGUNG GUGAT SHOPEE SEBAGAI ONLINE MARKETPLACE PROVIDER DALAM PENGIRIMAN BARANG Yusuf Arif Utomo; Carissa Kirana Eka Putri; Hilda Yunita Sabrie
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 4 No. 2 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 2 Maret 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Besarnya potensi bisnis perdagangan elektronik (e-commerce) tidak terlepas dari perkembangan pengguna dan pertumbuhan internet di Indonesia. Banyaknya keuntungan yang didapatkan dalam belanja online, mengakibatkan berbagai penyedia belanja online bermunculan, salah satunya adalah Shopee. Bentuk dan interaksi pelaku bisnis e-commerce di Indonesia terbagi dalam berbagai jenis, Shopee merupakan jenis e-commerce Online Marketplace Provider (OMP) dan interaksi para pelaku bisnis Consumer to Consumer (C2C). Selain keuntungan yang didapat dalam belanja online juga terdapat risiko yang mungkin terjadi pada saat pengiriman barang sepertinya rusak atau musnahnya barang saat di terima oleh pembeli. Untuk melihat siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas barang yang musnah atau rusak baik sebagian maupun seluruhnya dapat dilihat melalui hubungan hukum yang telah terjadi sebelumnya. Perlu ditinjau peran Shopee sebagai Online Marketplace Provider (OMP) dalam melindungi kepentingan konsumen, peran dan fungsi pengangkut atau ekspeditur pada saat proses pengiriman barang dan peran dan pertanggungjawaban penjual yang ada pada Shopee. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pembeli atau konsumen, Pemerintah telah mengesahkan peraturan perundang-undangan terkait belanja online antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Untuk menganalisis peran dan fungsi dari para pihak, maka metode penelitian yang digunakan statute approach, case study approach, conceptual approach. Kata kunci: e-commerce; online marketplace provider; pengiriman barang; tanggung gugat. ABSTRACT The great potential of the electronic commerce business (e-commerce) is inseparable from the development of internet users and the growth of the internet in Indonesia. The many benefits gained in online shopping, resulting in many various online shopping providers that have sprung up, One of them is Shopee. The forms and interactions of e-commerce businesses in Indonesia are divided into various types, Shopee is a type of e-commerce Online Marketplace Provider (OMP) and the interaction of Consumer to Consumer (C2C) businesses. In addition to the benefits of shopping online there are also risks that may occur when shipping goods. The risk that may occur is damaged or destroyed goods when received by the buyer. Therefore it is necessary to review the role of Shopee as an Online Marketplace Provider (OMP) in protecting the interests of consumers, the role and function of the carrier or expeditor during the process of shipping goods and also the role and responsibility of the seller in Shopee. To provide legal certainty guarantees for buyers or consumers, the Government has passed legislation relating to online shopping including Law Number 19 Year 2016 Regarding Amendments to Law Number 11 Year 2008 and Act Number 8 1999. The research method used is the statute approach, case study approach, conceptual approach.. Keywords: delivery of goods; e-commerce; liability suit; online market place provider.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 8 Nomor 1 September 2023 Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Number 2 Maret 2023 Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Nomor 1 September 2022 Vol. 6 No. 2 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 6 Nomor 2 Maret 2022 Vol. 6 No. 1 (2021): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 6 Nomor 1 September 2021 Vol. 5 No. 2 (2021): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5 Nomor 2 Maret 2021 Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5 Nomor 1 September 2020 Vol. 4 No. 2 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 2 Maret 2020 Vol 4, No 2 (2020): VOL 4, NO 2 (2020): JURNAL BINA MULIA HUKUM Vol. 4 No. 1 (2019): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 1 September 2019 Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3 Nomor 2 Maret 2019 Vol 4, No 1 (2019): JURNAL BINA MULIA HUKUM Vol 3, No 2 (2019): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 3 No. 1 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3 Nomor 1 September 2018 Vol. 2 No. 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2 Nomor 2 Maret 2018 Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 2 No. 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2 Nomor 1 September 2017 Vol. 1 No. 2 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 1 Nomor 2 Maret 2017 Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 1 No. 1 (2016): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 1 Nomor 1 September 2016 Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Bina Mulia Hukum More Issue