Claim Missing Document
Check
Articles

HUBUNGAN HUKUM BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PASCA PENGALIHAN FUNGSI PENGAWASAN PERBANKAN Zaini, Zulfi Diane
Jurnal Media Hukum Vol 20, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mengantisipasi kompleksitas sistem keuangan global dari ancaman krisis. Pembentukan OJK dilandasi motivasi yang baik yaitu untuk meningkatkan kualitas pengawasan lembaga Keuangan secara terintegrasi, antara lain : Lembaga Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Non Bank. Kehadiran OJK dalam perkembangan sektor keuangan di Indonesia diharapkan dapat membantu lancarnya kegiatan lembaga-lembaga jasa keuangan, sehingga pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan dapat terlaksana dengan baik, dan pada akhirnya memberikan dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian di Indonesia pada umumnya. Sementara Bank Indonesia sebagai Bank Sentral hanya berperan sebagai regulator kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas moneter.Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah hubungan hukum antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia?. Pendekatan penelitian yang digunakan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Selanjutnya data yang digunakan Data Sekunder dan Data Primer, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat demi kalimat yang disusun secara sistematis, selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif untuk menjawab permasalahan penelitian.Kesimpulan penelitian ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf (a) UU No. 21 Tahun 2011 menegaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan microprudential, sedangkan Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait macroprudential.  Berkaitan dengan hal tersebut, tugas pengaturan perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan secara independen oleh OJK, karena pengaturan microprudential dan macroprudential akan sangat berkaitan.  Kata Kunci : Hubungan Hukum; Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan
CONTROLLING THE IMPLEMENTATION PRUDENTIAL PRINCIPLES IN BANKING LANDING BY FINANCIAL SERVICES AUTHORITY Zaini, Zulfi Diane; Hakim, Lukmanul
Tadulako Law Review Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sources of collection of banking funds collected from the community are then distributed to the community in the form of credit. If the amount of funds disbursed by the bank to the community through credit are not refundable in accordance with the term has been agreed, the credit quality can be classified as non-performing loans or often referred to as Non Performing Loan (NPL). The impact of high NPL levels is disrupted by the liquidity of each banking institution.Research Objectives are: (1) To analyze the supervision of the application of prudential principles in the provision of bank credit conducted by the Financial Services Authority under the Act Number 21 of 2011 on the Financial Services Authority. (2) To analyze the inhibiting factors in supervising the application of prudential principles in the provision of bank credit by the Financial Services Authority. Furthermore, this research uses research method with normative juridical approach, that is by collecting secondary data that is literature materials, as a technique to get information through tracing legislation and other regulations in accordance with research problems and then the data is analyzed by qualitative juridical .The results of the research show that (1) Supervision of prudential principles in the provision of bank credit conducted by the Financial Services Authority under the  Act Number 21 of 2011 concerning Financial Services Authority shall be conducted by Compliance Based Supervision (CBS), that is Compliance Monitoring banks against provisions relating to the operation and management of banks in the past in order to ensure that the bank has been operating and managed properly and properly according to prudential principles. In addition, Risk Based Supervision (RBS) is implemented, ie supervision using risk-based strategies and methodologies that enable bank supervisors to detect significant risks early and take appropriate and timely monitoring actions. (2) Inhibiting factors in supervising the application of prudential principles in the provision of bank credit conducted by the Financial Services Authority is one of the most important that customers often in providing data to the Bank inaccurate and the existence of the prospective customer's delay in completing the file submission of credit.  Keywords:  Supervision, Financial Services Authority, Prudential Banking  Principles, Credit
Lembaga Mediasi Perbankan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia Zulfi Diane Zaini
KEADILAN PROGRESIF Vol 3, No 1 (2012): Maret
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.663 KB)

Abstract

Peculiarly relation which intertwin among bank with its him relied on trust principle, however in its him oftentimes cannot be obviated by the existence of dispute between client with bank side. The mentioned in general early with the happening of raised by complain is client side to bank because feel getting disadvantage by finansial. Indonesia Bank (BI) as banking authority in Indonesia have big enough share to overcome all kind of problems of arising out at any times, specially problems related to banking operational activity namely denunciatings of bank client. In its growth at the moment so much banking products which on the market to all client, what later by signifikan also affect at often arise problems in consequence of expanding assorted him of banking product. For that Indonesia Bank have to always cope to increase protection of client, what oftentimes seen in his, that client side accept to treat is unjust the than bank side.
Lembaga Penjamin Simpanan dan Fungsinya Terhadap Penyelesaian Bank Gagal di Indonesia Zulfi Diane Zaini
KEADILAN PROGRESIF Vol 3, No 2 (2012): September
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.368 KB)

Abstract

Trust of society to industry banking of national represent one of key to look after industrial stability of banking, so that monetary crisis goodness and also expected global crisis not recurred. Trust of society can be obtained with existence of rule of law in arrangement and observation of bank and also guarantee of bank client deposit to increase the continuity of the effort bank healthyly. If bank losing of trust of society so that the continuity of the effort such bank cannot be continued, hence such bank become Bank Fail causing to be abstracted its effort permit. On that account, owner goodness and organizer of related authority and also bank in arrangement and/or observation of bank have to work along to realize trust of society to industry bank. regulation of LPS specify guarantee of expected bank client deposit can look after trust of society to banking industry and risk minimization can encumbering State budget or risk generating moral of hazard. Guarantee of the bank client deposit carried out by LPS owning two function that is guarantying bank client deposit and partake active in looking after banking system stability as according to its. 
Perjanjian Kredit Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan di Indonesia Zulfi Diane Zaini
PRANATA HUKUM Vol 2 No 1 (2007): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v2i1.35

Abstract

Lahirnya Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah di tengah-tengah Indrustri Perbankan Konvensional adalah untuk menawarkan sistem Perbankan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan jasa Perbankan tanpa harus khawatir atas persoalan “bunga”.Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah Pengaturan Perjanjian Kredit Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan di Indonesia? Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Perjanjian kredit pada Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah harus didasarkan pada pengajuan permohonan kredit dan adanya prosedur dalam pemberian kredit serta adanya penilaian kredit. Dimana dalam praktiknya didasarkan pada skim bagi hasil dengan besar margin tertentu. Pada dasarnya pelaksanaan perjanjian kredit pada Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah mangandung Azas Kemitraan dan Azas Kebebasan Berkontrak yang didasarkan oleh kesepakatan bersama para pihak dan dalam pemberian kredit harus berdasarkan Prinsip Kehati-hatian.
Perbandingan Aspek Hukum Perbankan Konvensional dan Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Operasional Lembaga Perbankan di Indonesia Zulfi Diane Zaini
PRANATA HUKUM Vol 2 No 2 (2007): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v2i2.43

Abstract

Dalam masyarakat, banyak kelompok yang memiliki prinsip bahwa sistem bunga yang dianut oleh perbankan merupakan pelanggaran terhadap sariat agama dan merupakan riba yang dalam hukum islam merupakan perbuatan dosa. Perbankan berdasarkan prinsip syariah sebenarnya hanyalah bank-bank yang mendasari produk-produknya dan pelaksanaanya kepada hukum islam (Al-Qur’an dan As sun’nah) , dalam operasionalnya perbankan berdasarkan prinsip syariah tetap mengadopsi pola pengoperasian dan prosedur dari bank konvensional selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Persamaan dan Perpedaan Kegiatan Badan Usaha Perbankan Konvensional dengan Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Perbankan di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan yaitu data primer, sekunder, dan tersier dan kemudian dianalisis secra kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa kesamaan antara bank konvensional dan perbankan berdasarkan prinsip syariah selain terletak pada fungsi dan tujuannya juga terdapat kesamaan terutama dalam sisi teknis penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa perbankan, mekanisme tranfer, teknologi komputer yang digunakan, dan persyaratan umum pembiayaan. Selain terdapat kesamaan antara bank konvensional dan perbankan berdasarkan prinsip syariah juga terdapat perpedaan mendasar diantara keduanya: Bank konvensional (memakai metode bunga, bertujuan profit oriented, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur, creator of money supply, tidak membedakan investasi yang halal dan haram, tidak memiliki dewan pengawas syariah), sedangkan bank berdasarkan prinsip syariah berdasarkan marjin keuntungan/dengan hasil profit/falah oriented, hubungan dengan nasabah secara kemitraan, user of real funds, investasi pada bidang yang halal, dan sebagainya.
Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum Zulfi Diane Zaini
PRANATA HUKUM Vol 6 No 2 (2011): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v6i2.102

Abstract

This study discussed the implementation of normative legal approach and sociological normative approach in legal science research. Normative legal discipline does not have empirical characteristic in its study, and it studies norms or rules. A complete legal research must be started with an inventory of positive law (normative legal approach). To know how far those positive laws accommodate and fulfill peoples needs, sociological normative approach is also done by using non-law data. The study of faced legal issues can also be added by using historical and comparative legal research approach, so those legal research can find a new legal philosophy. And then, those philosophy or doctrine must be explained in a legal product (law/ regulation) which then, finally all those things will reuse normative legal research approach and thinking.
Integrasi Sistem Keuangan di Asia Timur Dan Implikasinya Bagi Indonesia Terhadap Regulasi Perbankan Zulfi Diane Zaini
PRANATA HUKUM Vol 7 No 2 (2012): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v7i2.121

Abstract

Salah satu pilar utama sebagai upaya pencapaian stabilitas sistem keuangan suatu negara  diperlukan Pengaturan tentang Pengaman Sistem Keuangan (financial safety net) yang secara umum dapat mencegah bank run, meminimalkan kemungkinan terjadinya krisis keuangan, dan mengurangi frekuensi serta dampak kontraksi ekonomi. Sebagai upaya mengoptimalkan pengaman sistem keuangan di kawasan Negara-negara yang tergabung dalam Association of the South East Asian Nations (ASEAN)  ditindaklanjuti dengan perluasan kerjasama ekonomi di bidang keuagan dan moneter dalam kawasan Asia Timur dengan tujuan untuk mencapai dan memelihara stabilitas keuangan regional, menjaga dan mendorong pertumbuhan regional dan domestik yang berkesinambungan serta mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan internasional. Secara spesifik kawasan Asia Timur mencakup negara-negara yang tergabung dalam kerjasama ASEAN + 3 Negara. Dimana ASEAN  yang terdiri atas 10 Negara yaitu : Indonesia, Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam serta plus 3 yaitu China, Jepang dan Korea Selatan. Dalam perkembangannya berbagai inisiatif kerja sama keuangan di kawasan Asia Timur telah mengemuka, bervariasi dalam bentuk usulan memperkuat regional surveillance, inisiatif untuk membentuk fasilitas keuangan regional, pengembangan pasar keuangan regional dan usulan kerja sama nilai tukar regional. Inisiatif kerja sama kawasan terus bergulir dan berevolusi mencari bentuk-bentuk yang ideal untuk dapat meningkatkan efektivitas pencapian tujuan bersama, yaitu : menciptakan stabilitas keuangan regional. Hal tersebut  kemudian mendorong negara-negara anggota untuk mulai memikirkan pencapaian kerja sama dalam bentuk integrasi keuangan dan moneter Asia Timur.
Kajian Hukum Pembiayaan Dengan Sistem Syariah Dalam Sektor Agribisnis Di Indonesia Zulfi Diane Zaini
PRANATA HUKUM Vol 8 No 2 (2013): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v8i2.136

Abstract

Sejak Tahun 2005, Pemerintah mememiliki komitmen pembangunan pertanian melalui Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK). Program ini merupakan salah satu dari “triple track strategy” dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan daya saing ekonomi nasional. Salah satu instrumen kebijakan dalam mendukung suksesnya Program RPPK tersebut adalah dalam aspek investasi dan pembiayaan. Ketersediaan dan aksesibilitas terhadap sumber permodalan oleh pelaku ekonomi adalah sangat crucial baik sebagai modal kerja (pembelian input produksi) maupun untuk modal investasi (pengadaan lahan/pembelian alsintan). Beberapa hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat sebaran aplikasi suatu teknologi ternyata linear dengan penyebaran ketersediaan permodalan. Sebagai salah satu lembaga sumber permodalan, perbankan syariah dapat memperkuat simpul yang crucial tersebut. Kedudukan bank syariah dalam hubungannya dengan klien adalah sebagai mitra usaha. Dalam operasionalnya, perbankan syariah dapat menggunakan berbagai teknik dan metode investasi atau kerjasama seperti kontrak mudharabah (bagi hasil). Dalam kontrak/kerjasama ini perbankan bertindak sebagai pemilik modal (shohibul mal) dan mitra kerja (mudhorib) memberikan kecakapan teknik dan ketrampilan, sedangkan laba dibagi antara keduanya menurut persentasi yang disepakati.
Pengalihan Fungsi Pengawasan Lembaga Perbankan Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan Zulfi Diane Zaini
PRANATA HUKUM Vol 9 No 1 (2014): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v9i1.142

Abstract

FSA was formed with the aim that the overall activity in the financial services sector can be held on a regular basis, fair, transparent, and accountable financial system which is able to realize sustainable growth and stable, and able to protect the interests of consumers and society. Research issues that will be discussed in this paper is: how Duties and Functions of the Financial Services Authority in Indonesian Banking service activities and how the control mechanisms of the Financial Services Authority carried out activities in the Indonesian banking services. Based on the results of the study discusses the duties and functions of the Financial Services Authority of the activities of banking services in Indonesia, papat views of coordination between the regulation and supervision, banking and monetary authority with fiscal authorities to strengthen early detection of the direction and trends in financial markets has also become very important. Conducted surveillance mechanism against the Financial Services Authority in the Indonesian banking services activities, Conduct banking supervision, the financial system is able to realize sustainable growth and stable and able to protect the interests of consumers and society as referred to in Act Number 20 Year 2011.