Garuda - Garba Rujukan Digital

KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CYBER PHISING YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGAMBIL DATA PRIBADI PADA SITUS DIGITAL TRADING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI DAN ELEKTRONIK: Universitas Ibn Khaldun Bogor Ande Aditya Iman Ferrary; Sri Hartini; Prihatini Purwaningsih
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14314

Tindak Pidana Cyber Phising yang digunakan untuk mengambil data pribadi pada Situs Digital Trading di mana Pelaku setelah membuat situs phising tersebut lalu mengirimkan sebuah e-mail dengan isi sebuah Link URL yang mengarahkan ke website palsunya. Dimana didalam isi e-mail tersebut, calon korban diperintahkan untuk memperbarui informasi pribadinya, dan korban mengikuti arahan isi e-mail untuk memperbarui Informasi Pribadinya di website phising. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Apa yang menjadi latar belakang tindak pidana cyber phising yang digunakan untuk mengambil data pribadi pada situs digital trading. Metode penelitian dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris). Penelitian hukum empiris adalah suatu model penelitian ilmiah baik kualitatif maupun kuantitatif yang bersifat empirical-sosio-legal. Menganalisis data tersebut penulis menggunakan metode analisis secara kualititatif yaitu menghubungkan masalah permasalahan yang dikemukan dengan teori yang relevan sehingga data yang tersusun sistematis dalam bentuk kalimat sesuai gambaran dari apa yang telah diteliti. Hasil penelitian adalah dampak terhadap trader dengan adanya tindak pidana cyber phising yang digunakan untuk mengambil data pribadi pada situs digital trading. Salah satu yang sering terjadi antara lain adalah Cyber Crime Phising, masyarakat sering tidak menyadari kejahatan Cyber Crime Phising sangat merugikan bagi korban yang pernah mengalami kejahatan ini. Phising (password harvesting fishing) adalah tindak kejahatan penipuan dengan memanfaatkan e-mail palsu atau situs website palsu yang bertujuan untuk mengelabui user lain. Pemanfaatan e-mail palsu atau website palsu ini ditujukan untuk mendapatkan data user tersebut. Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah dalam Mengatasi Tindak Pidana Cyber Phising yang Digunakan Mengambil Data Pribadi Pada Situs Digital Trading. Kebijakan dalam perundang-undangan mutlak diperlukan oleh para penegak hukum dan pemerintah untuk menaggulangi dan menindak pelaku kejahatan, sama halnya dengan tindak kejahatan mayantara (cyber crime), tentunya jenis hukum perundang-undangan haruslah sesuai dengan jenis kejahatan dan cara untuk mengungkap kasus kejahtan dunia maya. Pemerintah republik Indonesia sudah berkoitmen untuk memerangi kejahatan dunia maya. Kata Kunci: Tindak Pidana Cyber Phising, Data Pribadi, Transaksi Elektronik.

BEBERAPA PERMASALAHAN HUKUM DALAM PENERAPAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: Universitas Subang Yuli Indarsih
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14317

Kebiri kimia merupakan bentuk hukuman tambahan yang masih baru dalam aturan hukum pidana Indonesia. Kebiri kimia diatur berdasarkan UU Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020. Dalam pelaksanaan kebiri kimia terdapat beberapa permasalahan hukum, terutama mengenai belum adanya regulasi teknis mengenai asesmen klinis, kesimpulan dan pelaksanaan kebiri kimia yang seharusnya dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, kemungkinan pelaku yang secara klinis tidak layak untuk dikenakan kebiri kimia, dan perlindungan bagi tenaga medis (dokter) sebagai eksekutor atas perintah kejaksaan. Kesimpulannya, selama peraturan teknis dari Kementerian Kesehatan tersebut belum diterbitkan, maka hukuman kebiri kimia terhadap pelaku menurut putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Tidak adanya ketentuan yang jelas dan tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bagi setiap pelaku yang tidak dapat dikenakan kebiri kimia karena alasan klinis akan mengakibatkan putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, dan dapat menimbulkan pertanyaan tentang kepastian hukum terhadap putusan pengadilan tersebut. Selain itu, dalam rangka penegakan pidana kebiri kimia, perlu diberikan perlindungan hukum bagi dokter (tenaga medis) yang secara tegas dinyatakan dalam peraturan tersebut, dengan tujuan utama agar tindakan mereka sehubungan dengan kebiri kimia yang bersangkutan tidak ditafsirkan bertentangan dengan atau bertentangan dengan undang-undang/peraturan, kode etik, dan peraturan disiplin atau profesi, memberikan perlindungan sehubungan dengan kerahasiaan identitasnya sebagai pelaksana, dan membebaskan dokter dari segala tanggung jawab hukum, termasuk pidana, perdata atau administratif, atas segala dampak atau resiko yang mungkin timbul terhadap kesehatan pelaku, baik selama proses eksekusi maupun sesudahnya. Kata kunci: Kebiri Kimia; Pelecehan Seksual; Perlindungan Anak

ANALISIS DOKTRINAL PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TENTANG SAHNYA PERKAWINAN BEDA AGAMA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PERBUATAN KUMPUL KEBO: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Romia Saputra; Desi Asmaret; Rahmat Ilahi
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14318

Perkawinan merupakan suatu bentuk tindakan yang sangat religious. Di Indonesia terdapat beberapa agama yang dianut oleh masyarakat sehingga perkawinan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk di tata dan di atur dalam sebuah peraturan resmi. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang perkawinan, maka akan mempermudah masyarakat untuk meminalisir terbentuknya peraturan di setiap agama, Akan tetapi, akhir-akhir ini pernikahan antar agama semakin marak terjadi. Hal tersebut dilakukan oleh setiap pasangan yang beda agama dengan menyiasati (pindah agama secara sementara, melalui penetapan pengadilan, dan dengan alasan demi mencegah terjadinya perbuatan kumpul kebo). Dengan upaya tersebut banyak pasangan yang memanfaatkannya agar dapat tercatat sebagai pasangan yang sah menurut agama dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam mengesahkan pernikahan beda agama dan memberikan izin untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependdukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam penetapan Putusan No. 378/Pdt.P/2022/PN Yyk,dengan alasan untuk mencegah terjadinya kumpul kebo. Adapun Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penulisan hukum normatif atau doktrinal. Penulis meneliti dengan mengkaji studi dokumen dengan menggunakan data primer dan data sekunder seperti ketetapan kejaksaan, peraturan perundang-undangan, maupun teori-teori hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Adapun dua jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan metode silogisme yang menggunakan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis mayor dan premis minor. Sifat penelitian hukum ini adalah perspektif dan terapan. Kata Kunci: Analisis Doktrinal, Putusan, Pengadilan Negeri, Perkawinan Beda Agama, Perbuatan Kumpul Kebo

TANGGUNG JAWAB YURIDIS DOKTER TERHADAP TERPIDANA KEBIRI KIMIA SEBAGAI EKSEKUTOR : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Achmad Taufan Efendi
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14319

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan hukun normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum yang diperoleh melalui study kepustakaan (library research). Dalam penelitian normatif hukum yang ditulis dan dikaji dari beberapa sumber seperti buku, jurnal dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan pada dasarnya pasien atau terpidana kebiri kimia mempunyai hak untuk melanjutkan hidupnya. Perlu diwaspadai bahwa penurunan kadar hormon testosteron akan berdampak pada gangguan fungsi organ tubuh lainnya, seperti atrofi otot, pengeroposan tulang, berkurangnya sel darah, dan gangguan pada fungsi kognitif. Itulah sebabnya, perlu dilakukan pemantauan kesehatan pada terpidana kebiri kimia secara berkala. Jika dokter eksekutor kebiri kimia lalai dalam tugasnya dan tidak memeriksa pasien/terpidana kebiri kimia maka dapat dilakukan sidang kode Etik serta perlu dilakukan evaluasi secara mendalam, serta perlu adanya standar pelayanan dan standar operasional bagi dokter agar terhindar dari adanya malpraktek yang kapan saja dapat terjadi. Kata kunci: Tanggung Jawab Dokter; Eksekutor Kebiri Kimia; Terpidana Kebiri Kimia.

STATUS INKONSTITUSIONAL BERSYARAT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA MENURUT MAHKAMAH KONSTIUSI: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Arifuddin Muda Harahap; Fauziyah Nur Fadillah; Rya Sayekti; Faullian Bagus Putra; Annisa Iswari Harahap
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14320

Inkonstitusional adalah suatu putusan untuk pasal yang dimohonkan diuji pada saat putusan dibacakan. Pada intinya inkonstitusional bertentangan atau melanggar dan tidak memenuhi syarat, dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena Mahkamah Konstitusi ingin menghindari kepastian hukum. Tujuan penelitian: untuk mengkaji dan menjelaskan apa penyebab dinyatakan inkonstitusional bersyarat Undang-undang cipta kerja menurut Mahkamah Konstitusi, serta untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana status inkonstitusional bersyarat menurut Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian: menggunakan penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Kesimpulan: pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan Noor 91/PUU-XVIII/2020, mengabulkan permohonan uji formil dengan tenggat waktu 2 tahun sampai 2023. Jika dalam dua tahun tidak ada perbaikan maka untuk status inkonstitusional bersyarat akan menjadi permanen, dan kembali ke aturan yang lama. Kata Kunci: Status Inkonstitusional, Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK DIBAYAR PESANGONNYA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 148/PDT.SUS-PHI/2020/PN.PLG): Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Arifuddin Muda Harahap; Kahyun Irgi Ramadhan; Swity Milen; Ramadhan Anshory; M. Jahid Attamamy Harahap
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14322

Pemutusan hubungan kerja adalah hak yang sangat dihindari oleh para pekerja karena dapat membuatnya kehilangan penghasilannya begitu pula kepada perusahaan karena ada kewajiban perusahaan untuk membayarkan pesangon kepada pekerja yang diberhentikan. pengusaha tidak boleh memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya dalam beberapa kondisi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 153 perpu no. 2 Tahun 2022 dan dapat memutuskan hubungan kerja dalam kondisi perusahaan yang disebutkan dalam pasal 154 A perpu no. 2 Tahun 2022 untuk melakukan pemutusan hubungan tersebut, perusahaan harus melakukannya dengan mekanisme dan prosedur yang jelas serta tidak secara sepihak. PHK harus dilakukan dengan memberi tahukan rencana kepada pekerja/buruh, dan jika terjadi penolakan kedua belah pihak melakukan perundingan Bipartit. Kata Kunci: Pesangon, PHK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA FILM PADA APLIKASI NETFLIX BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Siti Fatimah Milawatul Rifka; Endang Prasetyawati
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14323

Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesatnya membuat style hidup masyarakat yang instan untuk menikmati film tanpa harus ke bioskop yaitu dengan mudah mengakses web streaming film di web sah yang telah terdapat di internet seperti Netflix. Tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran seperti pembajakan karya cipta film maupun menjual akun Netflix secara illegal melalui Layanan Over The Top lainnya. Riset ini bermaksud untuk menganalisa perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap pelanggaran karya cipta film pada aplikasi Netflix. Metode penelitian adalah normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta pengumpulan bahan hukum menggunakan kepustakaan. Hasil penelitian diperoleh bahwa perlindungan hukum terhadap karya cipta film pada aplikasi Netflix yaitu bentuk perlindungan hukum internal dan bentuk perlindungan hukum eksternal. Pada bentuk perlindungan hukum internal yaitu pihak Netflix dapat mengubah atau menghentikan izin layanan aplikasi kapan saja ketika adanya pelanggagaran kekayaan intelektual dan dapat mengisi kolom aduan klaim pelanggaran hak cipta pada laman resmi Netflix. Sedangkan bentuk perlindungan hukum eksternal yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Diperlukan perlindungan hukum oleh pemerintah atas ciptaan yang dipublikasikan secara digital melalui Undang-Undang hak cipta di Indonesia dengan memperbaharui undang-undang hak ciptanya untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh atas hak cipta dalam media digital khususnya pada layanan Over The Top (OTT). Kata kunci: Perlindungan Hukum, Karya Cipta film, Aplikasi Netflix

KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DUGAAN SUAP DAN GRATIFIKASI YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEJAKSAAN: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya David Rhomadani; Otto Yudianto
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Fenomena kejahatan korupsi adalah salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Misalnya, korupsi yaitu masalah yang tidak hanya harus dihadapi oleh negara atau negara, tetapi seluruh umat manusia. Konvensi internasional PBB, yang ditandatangani pada 7 Oktober 2003, di Wina, mendefinisikan "korupsi" sebagai "kejahatan luar biasa" karena tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial tetapi juga berdampak pada hampir setiap elemen kehidupan, termasuk keamanan, politik, budaya, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji dugaan suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh jaksa yang tidak jujur, serta menilai kerugian yang dilakukan terhadap dana publik. Penulisan karyailmiah ini menggunakan metodologi pendekatan terhadap Undang-Undang (yuridis normatif), yang behubungan dengan tipikal kemasyarakatan serta norma hukum yang berada dalam undang-undang, keputusan pengadilan, dan peraturan. Temuan penelitian mendukung kesimpulan bahwa barangsiapa melanggar aturan dan hukum yang mengatur serta menghukum delik pidana suap dan gratifikasi adalah melanggar Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 12 B ayat (2) UU No 20 Tahun 2001 Republik Indonesia. Tentang amandemen atas UU No31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR. Kata Kunci: Kekuasaan polisi, kejahatan korupsi Suap Dan Gratifikasi.

PERAN PTUN DALAM EKSEKUSI PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP SEBAGAI LANGKAH EFEKTIF PENYELESAIAN SENGKETA TUN: Universitas Negeri Semarang Lita Lianti; Fiorentina Elfrida Shanty; Windha Puji Astuti
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14325

Penelitian ini ditujukan dalam rangka menhasilkan analisis terkait peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengeksekusi putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah), serta untuk mencari tahu terkait problem atau masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi putusan tersebut. Selain itu juga untuk mengetahui hal-hal mengenai PTUN dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan putusan yang inkrah. Metode atau pendekatan penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini yang mana analisis dilakukan dengan identifikasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, untuk mendapat hasil analisis yang baik, data sekunder penelitian ini menggunakan studi kepustakaan terkait beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya yang berhubungan dengan peran PTUN dalam eksekusi putusan yang inkrah. Demikian didapatkan bahwa PTUN terhadap putusan yang inkrah dapat melakukan eksekusi antara lain eksekusi otomatis, hierarkis, serta eksekusi upaya paksa. Kemudian peran atau fungsi PTUN dalam eksekusi putusan adalah pengawasan yang dilakukan Ketua PTUN terhadap pelaksanaan putusan yang inkrah. Adapun terkait masalah yang ada dalam eksekusi putusan yang inkrah antara lain masalah terkait waktu pelaksanaan putusan, masalah terkait pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan, hingga masalah terkait penerapan sanksi pengumuman ke media massa. Kata kunci: Peradilan Tata Usaha Negara, Putusan Pengadilan, Eksekusi Putusan

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PELANGGARAN DISIPLIN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA: Universitas Negeri Semarang Achmad Rofiq Jati Usodo; Lailatul Maulidfia; Aldias Sutan Mudo; Akbar Farobi Zufarfalih
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14326

Aparatur Sipil Negara sebagai pegawai yang diberikan kewenangan oleh pemerintah, dimana tugas dan kewajibannya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi, nyatanya masih marak terjadi pelanggaran disiplin yang diakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Kenyataan itu menunjukkan bahwa hukum negara belum bisa berjalan dengan baik sehingga peran dan pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara masi belum berjalan optimal. Oleh karena, diperlukan adanya penegakan hukum yang tegas untuk menekan jumlah kasus yang semakin meningkat setiap tahunnya. Penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus dirasa mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia sudah jelas dan cukup tegas sehingga seharusnya dapat mengurangi kasus kedepannya. Penegakan hukum yang dijatuhkan seharusnya juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pemberian hukuman disiplin bagi pegawai yang tidak masuk bekerja. Pemberian hukuman ini diharapkan mampu untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan memberi pelajaran bagi pagawai lain. Dari banyaknya kasus yang telah tertangani oleh aparat penegak hukum ternyata hukum sudah ada, akan tetapi kasusnya masi marak terjadi. Sehingga perihal tersebut perlu menjadi fokus perhatian dalam penegakan hukum untuk indonesia yang lebih baik lagi kedepannya sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa. Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara; Disiplin; Hukum

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA